Koleksi Peraturan Terlengkap

DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ADVOKAT, NOTARIS DAN PPAT
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
3. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
9. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
13. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
14. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
15. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
16. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
17. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
18. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
19. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
20. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
21. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
22. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
23. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
25. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
26. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
27. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
28. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
29. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
30. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
32. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
33. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
34. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
35. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
36. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
37. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
38. UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
3. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
4. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
5. PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan, Notaris
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. Keppres No. 021/Int/DPP-KAI/V/2010 tentang Penyampaian Keppres No. 02/KEPRES-KAI/V/2010 Tgl 17 Mei 2010 dan No. 03/KEPRES-KAI/V/2010 Tgl 21 Mei 2010
5. Keppres No. 162 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
Permenhuk dan HAM
1. Permenhuk dan HAM No. M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris
2. Permenhuk dan HAM No. M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris
3. Permenhuk dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
4. Permenhuk dan HAM No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
5. Kepmenkeh dan HAM No. M.01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
6. Kepmenkeh dan HAM No. M.02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Permendagri
7. Permendagri No. 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah
KEPUTUSAN DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
1. Kepdirjen AHU No. C-3.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
2. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
3. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tatacara penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan TerbatasDirjen AHU tentang Tatacara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Sistem Lama Ke Sistem Baru (Sisminbakum)
4. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu.
SURAT EDARAN
1. SE Dirjen AHU No. C.UM.01.10-41 tentang Jam Kerja Operator Sistem Administrasi Hukum Umum di Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM
2. SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-05 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
3. SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-08 tentang Perbaikan SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
PERATURAN LAIN
1. KUHP
2. KUH Acara Pidana
3. KUH Perdata
4. KUH Dagang
5. UUD 1945
6. HIR
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Kode Etik Advokat
9. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
10. Peraturan Perhimpunan Advodkat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG AGAMA
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 34 Tahun 2009 tentang Perppu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi UU
3. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
6. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
10. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
11. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
12. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
13. Perppu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto
2. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
4. PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
5. PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
6. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
7. PP No. 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
8. PP No. 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
9. PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
10. PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
11. PP No. 29 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh
12. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
2. Perpres No. 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
3. Perpres No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M
4. Perpres No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
5. Perpres No. 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
8. Perpres No. 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
9. Perpres No. 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
10. Perpres No. 43 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
11. Keppres No. 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana Dimaksud Dalam Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
12. Keppres No. 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
13. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
14. Keppres No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba
15. Keppres No. 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta
16. Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
17. Keppres No. 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
18. Keppres No. 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No. 27 Tahun 2001
19. Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
20. Keppres No. 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba
21. Keppres No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (OKI)
22. Keppres No. 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, dan Paniai
23. Keppres No. 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu,Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan
24. Keppres No. 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam
25. Keppres No. 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama
26. Keppres No. 2 Tahun 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Buku Pelajaran Agama
27. Keppres No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri
INSTRUKSI DAN PENETAPAN PRESIDEN
1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
KEPUTUSAN DIRJEN
Kepdirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
1. Kep Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/277 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji
2. Kep Dirjen Bimas Islam No. D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji
Kepdirjen Pendidikan Islam
3. Kepdirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/175/2009 tentang Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
1. Permenag No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
2. Permenag No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
3. Permenag No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
4. Permenag No. 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
5. Permenag No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Permenag No.9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
Kepmenag
6. Kepmenag No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
7. Kepmenag No. 139 Tahun 2009 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H
8. Kepmenag No. 59 Tahun 2007 tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007M
9. Kepmenag No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama
10. Kepmenag No. 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H
11. Kepmenag No. 177 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah Tahun 2004
12. Kepmenag No. 313 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (Bazma) sebagai Lembaga Amil Zakat
13. Kepmenag No. 554 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
14. Kepmenag No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
15. Kepmenag No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik Indonesia
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.1 Tahun 2008, No.KEP.24/MEN/II/2008, No.SKB/01/M.PAN/2/2008 tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007, Nomor : KEP.222/MEN/V/2007, Nomor : SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.55 Tahun 2007, No.KEP.222/MEN/V/2007, No.SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
18. Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 10 Tahun 2006; No. Kep.132/Men/III/2006; No. 01/M.Pan/3/2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 407 Tahun 2005; No. Kep.185/Men/II/2005; No. SKB/02/M.Pan/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1/U/SKB/2003, No. 1067/Menkes/VII/2000, No. Ma/230 A/2003, No. 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 125 Tahun 2003 dan No. 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
22. Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
INSTRUKSI MENTERI
1. Insmenag No. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
2. Insmenag No. 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Terbentuknya Musyawarah antar Umat Beragama
Peraturan Bersama
1. Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 No. 14a Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
1. Kompilasi Hukum Islam
2. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Komisi A Masail Diniyyah Asasiyyah Wathaniyyah
3. Keputusan Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Masa’il Waqityyah Mu’ashirah
4. Laporan Sidang Komisi C Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II Se-Indonesia
5. Ijtima’ Komisi-Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan di Banjarmasin Keputusan Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan No: 128/MUI-KS/XII/2006 tentang Pembakaran Hutan dan Kabut Asap
6. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Shalat Disertai Terjemah Bacaannya
8. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do’a Bersama
9. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
10. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI//2005 tentang Kewarisan Beda Agama
11. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
12. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indoneisa Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama
13. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum
14. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9/MUNAS VII/MUI/13/2005 tentang Fatwa Tentang Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (‘Iraafah)
15. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9/MUNAS VII/MUI/13/2005 tentang Wanita menjadi Imam Shalat
16. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu
17. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah
18. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Aborsi
19. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa’idah)
20. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyerangan Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak
21. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
22. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi
23. Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jum’at 2 (Dua) Gelombang
24. Penyempurnaan Susunan Personalia Komisi Fatwa dan Hukum MUI Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Penyempurnaan Susunan Personalia Komisi Fatwa Dan Hukum Nomor : Kep.255/MUI/V/1997
25. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
26. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-634/MUI/X/1997 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
27. Susunan Personalia Komisi Fatwa dan Hukum MUI Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pembentukan Komisi-Komisi Nomor : Kep.180/MUI/IV/1996
28. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Adopsi (Pengangkatan Anak)
29. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ahmadiyah Qadiyam
30. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Penyedap Rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone
31. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Mameno
32. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rosul
33. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penentuan awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri dan Awal Zulhijjah / Idul Adha
34. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan
35. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Darul Arqam
36. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Do`a Daaful Bala
37. Keputusan Fatwa MUI tentang Do’a Bersama
38. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-Zat Sejenis Lainnya
39. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Faham Syiah
40. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Haji bagi Narapidana
41. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ibadah Haji hanya Sekali Seumur Hidup
42. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hidup Sederhana
43. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Islam Jama’ah
44. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Istita`ah dalam melaksanakan ibadah Haji
45. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Masalah Jama`ah, Khalifah dan Bai`at
46. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung
47. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kedudukan Waria
48. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kepeloporan Pejabat dalam Melaksanakan Ibadah
49. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kepiting
50. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kloning
51. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mabit di Mina
52. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mabit di Muzdalifah
53. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Surat Keputusan Fatwa DP Majelis Ulama Indonesia tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia
54. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Memakan Daging Kelinci
55. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Memakan dan Membudayakan Kodok
56. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
57. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji dan Umroh (I)
58. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji dan Umroh (II)
59. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Makani
60. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nikah mut`ah
61. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nyanyian dengan Menggunakan Ayat-ayat Suci Al-Quran
62. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin
63. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panti Pijat
64. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil
65. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal
66. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penulisan Al-Qur`an dengan selain Huruf Arab
67. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyakit Kusta
68. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyalahgunaan Narkotika
69. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan secara Mekanis
70. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama
71. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pil Anti Haid
72. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Qira`at Sab`ah
73. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syari`ah
74. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Shalat dalam Masjid Bertingkat
75. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal
76. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Talak Tiga Sekaligus
77. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV)
78. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vasectomi dan Tubectomi
79. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang
80. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wasiat menghibahkan Kornea Mata
81. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ANAK
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
8. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
9. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
10. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP. No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu,dan Tunjangan Orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpes No. 69 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Keppres
1. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
3. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
4. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak
5. Keppres No. 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak Hak Anak)
6. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)
7. Keppres No. 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Inpres
1. Inpres No. 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
2. Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
3. Inpres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
PERMEN, KEPMEN
Permeneg PPPA
1. Permeneg PPPA No. 01 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Permeneg PPPA No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak
Permen Hukham
1. Permen Hukham No. M.01-Ps.01.04 Tahun 2006 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Pasca Kerusuhan Atambua
PERATURAN LAIN
2. Konvensi Hak-hak Anak
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
4. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
3. PP No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4. PP No. 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Lampiran
5. PP No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lampiran
6. PP No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
7. PP No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
8. PP No. 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PP No. 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
10. PP No. 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
11. PP No. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
12. PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
13. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
15. PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lamp. PP No. 8 Tahun 2009
16. PP No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
17. PP No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
18. PP No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
19. PP No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
20. PP No. 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. PP No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
22. PP No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
23. PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh
24. PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
25. PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
26. PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
27. PP No. 11.Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
28. PP No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
29. PP No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
30. PP No. 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
31. PP No. 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
32. PP No. 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawiraan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia
33. PP No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
34. PP No. 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian
Lamp. PP No. 20 Tahun 2009
35. PP No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
36. PP No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
37. PP No. 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
38. PP No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
39. PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
40. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
41. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
42. PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
43. PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
44. PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
45. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
46. PP No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
47. PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS
48. PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
49. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
50. PP No. 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara
51. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
52. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik
53. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
54. PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI
55. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI
56. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
57. PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 26 Tahun 2001
58. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
59. PP No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2001tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
60. PP No. 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI
61. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
62. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Penerima Pensiun
63. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural
64. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
65. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
66. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
67. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural
68. PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 6 Tahun 1997
69. PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara
70. PP No. 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya
71. PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PPNo. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 1993
72. PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
73. PP No. 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara
74. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
75. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
76. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
77. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
78. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
79. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
80. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS
81. PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik
82. PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
83. PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
84. PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa
85. PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
86. PP No. 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
87. PP No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 49 Tahun 1998
88. PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
89. PP No. 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/Dudanya
90. PP No. 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Anggota ABRI
91. PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
92. PP No. 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya
93. PP No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; Pegawai Negeri Sipil
94. PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS; dalam Jabatan Struktural
95. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
96. PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim
97. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
98. PP No. 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
99. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1992
100. PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1992PP No. 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1992
101. PP No. 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/Dudanya
102. PP No. 38 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Janda/Dudanya
103. PP No. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1985
104. PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Diubah, dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1985
105. PP No. 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
106. PP No. 19 Tahun 1991 tentang Perubahan PP No.12 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
107. PP No. 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat PNS secara Langsung
108. PP No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hak Hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian
109. PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
110. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
111. PP No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 16 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
112. PP No. 51 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
113. PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
114. PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya
115. PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
116. PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
117. PP No. 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon PNS yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas
118. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
119. PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka PNS
120. PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
121. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
122. PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
123. PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negera serta Janda/Dudanya
124. PP No. 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia
125. PP No. 9 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
2. Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya
3. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
4. Perpres No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 25 Tahun 2010
5. Perpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 Tahun 2008 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 8 Tahun 2009
Lamp. Perpres No. 5 Tahun 2009
6. Perpres No. 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
7. Perpres No. 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
8. Perpres No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
9. Perpres No. 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
10. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
11. Perpres No. 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
12. Perpres No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis
13. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
14. Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
15. Perpres No. 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
16. Perpres No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
17. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
18. Perpres No. 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2008
Lampiran Perpres No. 14 Tahun 2008
19. Perpres No. 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2008
Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2008
20. Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
21. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
22. Perpres No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
23. Perpres No. 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
24. Perpres No. 33 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
25. Perpres No. 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi
26. Perpres No. 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
27. Perpres No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
28. Perpres No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
29. Perpres No. 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 66 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 9 Tahun 2007
30. Perpres No. 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 70 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 10 Tahun 2007
31. Perpres No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
32. Perpres No. 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
33. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
34. Perpres No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
35. Perpres No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
36. Perpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
37. Perpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
38. Perpres No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
39. Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
40. Perpres No. 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perepres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
41. Perpres No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
Keppres
42. Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
43. Keppres No. 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia
44. Keppres No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional
45. Keppres No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
46. Keppres No. 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
47. Keppres No. 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
48. Keppres No. 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
49. Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
50. Keppres No. 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
51. Keppres No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan
Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
52. Keppres No. 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
53. Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
54. Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
55. Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1998
56. Keppres No. 95 Tahun 1999 tentang BKN
57. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungslonal PNS
58. Keppres No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
59. Keppres No. 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
60. Keppres No. 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
Inpres
1. Inpres No. 4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke Daerah
2. Inpres No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
1. Permen PAN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
2. Permen PAN No. PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
3. Permen PAN No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
4. Permen PAN No. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
5. Permen PAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
6. Permen PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
7. Permen PAN No. PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
8. Permen PAN No. PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya
9. Permen PAN No. PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
10. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya
11. Permen PAN No. PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
12. Permen PAN No. PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya
13. Permen PAN No. PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya
14. Permen PAN No. PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Permen PAN No. PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
15. Permen PAN No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
16. Permen PAN No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
17. Permen PAN No. PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009
18. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
19. Permen PAN No. PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
20. Permen PAN No. PER/11/M.PAN/08/2007 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
21. Permen PAN No. PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006
22. Permen PAN No. PER/O8 /M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya
23. Permen PAN No. PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungslonal Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
24. Permen PAN No. PER/21/M.PAN/4/2006 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat Tahun 2006
25. Permen PAN No. Per/22/M.Pan/4/2006 tentang Perubahan atas Permen PAN No. Per/66/M.Pan/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
26. Permen PAN No. PER/29/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan Atas Permen PAN No. PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2005-2009
Lamp. Permen PAN No. PER/29/M.PAN/07/2006
27. Permen PAN No. PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optifisien dan Angka Kreditnya
28. Permen PAN No. Per/60/M.Pan/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
29. Permen PAN No. PER/122 /M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
30. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN No. 19/Per/M.Kominfo/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
31. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 100/Menkes/Pb/II/2006 No. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
32. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 101/Menkes/Pb/II/2006 No. 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya
33. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 No. 14a Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
Kepmen PAN
34. Kepmen PAN No. SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
35. Kepmen PAN No. SKB/06/M.PAN/6/2008 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009
36. Kepmen PAN No. Kep/ 169 /M.Pan/10/2006 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2006
37. Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 10 Tahun 2006; No. Kep.132/Men/III/2006; No. 01/M.Pan/3/2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 407 Tahun 2005; No. Kep.185/Men/II/2005; No. SKB/02/M.Pan/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
38. Kepmen PAN No. Kep/01.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depdagri Tahun Anggaran 2005
39. Kepmen PAN No. Kep/02.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Deplu Tahun Anggaran 2005
40. Kepmen PAN No. Kep/03.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Dephan Tahun Anggaran 2005
41. Kepmen PAN No. Kep/04.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2005
42. Kepmen PAN No. Kep/05.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan Tahun Anggaran 2005
43. Kepmen PAN No. Kep/06.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Deptan Tahun Anggaran 2005
44. Kepmen PAN No. Kep/07.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005
45. Kepmen PAN No. Kep/08.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depkes Tahun Anggaran 2005
46. Kepmen PAN No. Kep/09.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depnakertrans Tahun Anggaran 2005
47. Kepmen PAN No. Kep/10.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Dephut Tahun Anggaran 2005
48. Kepmen PAN No. Kep/12.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depsos Tahun Anggaran 2005
49. Kepmen PAN No. Kep/13.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2005
50. Kepmen PAN No. Kep/14.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2005
51. Kepmen PAN No. Kep/15.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2005
52. Kepmen PAN No. Kep/17.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Perencanaan Pembangunannasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005
53. Kepmen PAN No. Kep/19.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2005
54. Kepmen PAN No. Kep/20.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2005
55. Kepmen PAN No. Kep/21.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2005
56. Kepmen PAN No. Kep/23.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara – RI Tahun Anggaran 2005
57. Kepmen PAN No. Kep/24.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
58. Kepmen PAN No. Kep/25.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2005
59. Kepmen PAN No. Kep/26.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2005
60. Kepmen PAN No. Kep/27.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2005
61. Kepmen PAN No. Kep/28.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen MPR Tahun Anggaran 2005
62. Kepmen PAN No. Kep/30.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun Anggaran 2005
63. Kepmen PAN No. Kep/31.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun Anggaran 2005
64. Kepmen PAN No. Kep/32.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2005
65. Kepmen PAN No. Kep/33.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil BKN Tahun Anggaran 2005
66. Kepmen PAN No. Kep/34.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2005
67. Kepmen PAN No. Kep/36.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2005
68. Kepmen PAN No. Kep/37.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2005
69. Kepmen PAN No. Kep/38.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2005
70. Kepmen PAN No. Kep/39.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2005
71. Kepmen PAN No. Kep/40.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2005
72. Kepmen PAN No. Kep/41.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2005
73. Kepmen PAN No. Kep/42.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2005
74. Kepmen PAN No. Kep/43.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2005
75. Kepmen PAN No. Kep/45.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2005
76. Kepmen PAN No. Kep/47.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
77. Kepmen PAN No. Kep/79/M.Pan/7/2005 tentang Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005
78. Kepmen PAN No. Kep/108.1/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2005
79. Kepmen PAN No. B/1110/M.Pan/6/2005 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005
80. Kepmen PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
81. Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
82. Kepmen PAN No.26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
83. Kepmen PAN No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
84. Kepmen PAN No. KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
85. Kepmen PAN No.Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
86. Kepmen PAN No. Kep/139/M.Pan/10/2004 tentang Perubahan atas Kepmen PAN No. Kep/L21/M.Pan/9/2004 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2004
87. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 209/MENKES/SKB/III/2004 No. 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
88. Kepmen PAN No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya
89. Kepmen PAN No. 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya
90. Kepmen PAN No. 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
91. Kepmen PAN No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
92. Kepmen PAN No. 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya Kepmen PAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya
93. Kepmen PAN No. 140/Kep/M.Pan/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya
94. Kepmen PAN No. 09 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
95. Kepmen PAN No. 25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
96. Kepmen PAN No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
97. Kepmen PAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
98. Kepmen PAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
99. Kepmen PAN No. 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka Kreditnya
100. Kepmen PAN No.138 Tahun 2002 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan
101. Kepmen PAN No. 01/Kep/M.Pan/1/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
102. Kep. Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2008, No. KEP. 24/MEN/II/2008, No. SKB/01/M.PAN/2/2008 tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007, Nomor : KEP.222/MEN/V/2007, Nomor : SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
103. Kep. Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 55 Tahun 2007, No. KEP.222/MEN/V/2007, No. SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
104. Kepmen PAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
Lamp. Kepmeneg PAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001
105. Kepmen PAN No.19 Tahun 1996 tentang Jabatan
SE MenPAN
1. SE MenPAN No. B-426/S.PAN-RB/2/2010 tentang Usul Pencalonan Unit Pelayanan Publik Dalam Rangka Penghargaan Citra Pelayanan Prima 2010
2. Surat MenPAN No. B/1128/S.PAN-RB/05/2010 tentang Penipuan dan Penyalahgunaan Nama Pejabat dan Instansi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. SE MenPAN No. 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010
4. SE No. B/3302/M.PAN/12/2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2009
5. SE No. 01/M.PAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon CPNS Tahun 2005/2006
6. SE No. 03/M.PAN/1/2006 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006
7. SE No.SE/15/M.PAN/10/2006 tentang Larangan Mengirim dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan Penyelenggara Negara
8. SE No. SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
9. SE No. B/1110/M.PAN/6/2005 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005
10. SE No. SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya Perbaikan Pelayanan Publik
11. SE No. SE/04/M.PAN/03/2004 tentang Larangan PNS Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2004
12. SE No. SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
13. SE No. SE/24/M.PAN/8/2004 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
14. SE No. 125/M.Pan/4/2003 Hal Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 dan No. 9 Tahun 2003
15. SE No. 02/M.PAN/8/2000 tentang Pertanggungjawaban Kegiatan Menko/Meneg/Departemen
16. SE No. 23/M.PAN/8/2000 tentang Tatalaksana Kegiatan Menko/Meneg/Departemen
17. SE No. 50/M.PAN/10/2000 tentang Permintaan informasi
18. SE No. 58/M.PAN/10/2000 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah
19. SE No. 70/M.PAN/10/2000 tentang Permintaan Informasi
20. SE No. 73/M.PAN/10/2000 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah
21. SE No. 75/M.PAN/10/2000 tentang Penyampaian Sistem Informasi
22. SE No. 107/M.PAN/11/2000 tentang Penataan Kelembagaan Daerah
23. SE No. 140/M.PAN/12/2000 tentang Pengajuan Nama Pejabat yang akan menduduki Jabatan Struktural Eselon I
24. SE No.141/M.PAN/4/2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Permen Hukham
1. Permen Hukham No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Permen Hukham No. M.72-PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin
PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BKN
1. Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
2. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
3. Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN
4. Peraturan Kepala BKN No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala BKN untuk Konversi Nomor Identitas PNS
5. Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
6. Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS
8. Peraturan Kepala BKN No. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
9. Peraturan Kepala BKN No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
10. Peraturan Kepala BKN No. 13A Tahun 2006 tentang Petunjuk Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005
11. Peraturan Kepala BKN No. 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Bersama Menkoinfo dan Kepala BKN No. 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN
Lamp. 1 Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006
Lamp. 2 Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006
14. Peraturan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 611/MENKES/PB/VIII/2006 No. 20 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya
15. Peraturan Kepala BKN No. 58 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
16. Peraturan Bersama Mentan dan Kepala BKN No. 59/Permentan/OT.140/11/2006 No. 62 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
17. Peraturan Kepala BKN No. 63 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan
18. Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Keputusan KaBKN
19. Keputusan Kepala BKN No. 101/KEP/2008 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Menandatangani Keputusan Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
20. Keputusan Kepala BKN No. 23 Tahun 2002 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
21. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
22. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala BKN No. 002/BPS-SKB/II/2004, No. 04 Tahun 2004 Menpan, Kepmen PAN No. 66 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya
SE KaBKN
1. SE Kepala BKN No. K.26-30/V.68-10/99 tentang Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi bagi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
Peraturan Lain
Peraturan Kepala LAN
1. Per. Kepala LAN No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
2. Per. Kepala LAN No. 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara
3. Per. Kepala LAN No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara
Peraturan Menteri Lain
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 0433/P/1993, No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
5. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-08/M.EKON/02/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. PP No. 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
3. PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
4. PP No. 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
5. PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
2. Perpres No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
3. Perpres No. 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Keppres
1. Keppres No. 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
2. Keppres No. 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan serta Dokumen dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dibentuk/Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
3. Keppres No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
4. Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Keppres No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
6. Keppres No. 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia
PERMEN, KEPMEN
Menteri PAN
1. Kepmenpan No. Kep/34/M.PAN/3/2004 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 21 Kepmenpan No. 09/M/PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
2. Kepmenpan No. 09/M/PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
Menteri Kominfo
1. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan Dinamis
2. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Klafikasi Arsip
PERATURAN ANRI
Perka ANRI
1. Perka ANRI No. 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kepka ANRI No. Kep. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja ANRI
2. Perka ANRI No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara
3. Perka ANRI No. 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional
Kepka ANRI
1. Kepka ANRI No. Kep.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja ANRI
2. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 1 tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Arsiparis Tingkat Ketrampilan
3. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 2 tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Arsiparis Tingkat Keahlian
4. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 3 tentang Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
5. Kepka ANRI No. 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyesuaian Jabatan Berdasarkan Kepmenpan No. 09/Kep/M.Pan/2/2002
SE ANRI
1. SEB ANRI No. KN.00/02/36/2006 tentang Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian dan Pengaksesan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum, dan Arsip/Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. SE ANRI No. SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ASURANSI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
6. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
8. UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 64 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
2. PP No. 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
3. PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4. PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
5. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8. PP No.10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia
9. PP No.16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya
10. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun
11. PP No. 46 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia
12. PP No. 5 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
13. PP No. 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jasa Indonesia
14. PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana telah diubah dengan PP No. 79 Tahun 1998
15. PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
16. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
17. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia
18. PP No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19. PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20. PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga
21. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
22. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
23. PP No. 75 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Preusan Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor
24. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
25. PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
26. PP No. 18 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
27. PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
28. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
29. PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
30. PP No. 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
31. PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
32. PP No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keppres No. 37 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)
2. Keppres No. 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres No. 28 Tahun 1988 Tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
3. Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4. Keppres No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
5. Keppres No. 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
6. Keppres No. 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja
7. Keppres No. 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
8. Keppres No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1971 tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1974
9. Keppres No. 35 Tahun 1982 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian dan Uang Kubur Asuransi Sosial Tenaga Kerja
10. Keppres No. 30 Tahun 1973 tentang Mengesahkan “Foreign Investment Insurance Agreement between Canada and the Republic of Indonesia”
Peraturan Menteri
1. PMK No. 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
2. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
3. PMK No. 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
4. PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
5. PMK No. 74 /PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
6. PMK No. 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
Keputusan Menteri
7. KMK No. Kep- 84 /KM.10/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Atas PT. Asuransi Andika Raharja Putera (d/h PT. Maskapai Asuransi Djakarta 1945)
8. KMK No. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Peransuransian
9. KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reansuransi
10. KMK No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
11. KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reansuransi
12. KMK No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
13. KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusaan Reasuransi
14. SKB No. 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan No. 37A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas SKB No. 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan No. 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEPABEANAN DAN BEA CUKAI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
4. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
5. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
9. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
10. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
11. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
12. UU Darurat No. 31 Tahun 1950 tentang Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang
13. UU No. 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang menjalankan tugasnya di Negeri Ini
14. Perppu No. 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea dan Cukai-Cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
2. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
3. PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
4. PP No. 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
5. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
6. PP No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai
7. PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
8. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
10. PP No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
11. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
12. PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan ketiga atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
13. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai
14. PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
15. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
16. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
17. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
18. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
19. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
20. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
21. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
22. PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
23. PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
24. PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
25. PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
26. PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
27. PP No. 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan
28. PP No.13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan
29. PP No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
30. PP No. 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
2. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
4. Perpres No. 67 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal Balik untuk Penerapan UU Pabean Yang Tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)
5. Perpres No. 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
6. Perpres No. 101 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters)
Keppres
7. Keppres No. 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
8. Keppres No. 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai
9. Keppres No. 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan Atas Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
10. Keppres No. 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan Asean Agreement on Customs (Persetujuan Asean di Bidang Kepabeanan)
11. Keppres No. 48 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor oleh PT Freeport Indonesia
12. Keppres No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
13. Keppres No. 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
14. Keppres No. 32 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor dengan Menggunakan Pesawat Udara
15. Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
16. Keppres No. 15 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri
17. Keppres No. 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 57 Tahun 1993
18. Keppres No. 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
19. Keppres No. 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
20. Keppres No. 111 Tahun 1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 PRP Tahun 1965
21. Keppres No. 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap Barang-Barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
22. Keppres No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang jang ber¬asal dari Luar Negeri jang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
PERMEN, KEPMEN
PMK
Tahun 2010
1. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
2. PMK No. 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
3. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap impor Uncoated Writing And Printing Paper
4. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/Pmk.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Dlity Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
5. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
6. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
7. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
8. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
9. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
10. PMK No. 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
11. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
12. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
13. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
14. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
15. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
16. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
17. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
18. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
19. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
20. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
21. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
22. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
23. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
24. PMK No. 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
25. PMK No. 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
26. PMK No. 102/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya
27. PMK No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
28. PMK No. 159/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
29. PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
30. PMK No. 177/PMK.04/2010 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
Tahun 2009
31. PMK No. 02/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
32. PMK No. 07/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
33. PMK No. 09/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
34. PMK No. 13/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keduabelas atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
35. PMK No. 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
36. PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
37. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
38. PMK No. 26/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
39. PMK No. 27/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
40. PMK No. 28/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
41. PMK No. 29/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
42. PMK No. 30/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
43. PMK No. 31/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
44. PMK No. 33/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
45. PMK No. 36/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
46. PMK No. 37/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
47. PMK No. 45/PMK.03./2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
48. PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 46/PMK.04/2009
49. PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
50. PMK No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
51. PMK No. 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
52. PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
53. PMK No. 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
54. PMK No. 89/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor BI-Axially Oriented Polypropylene Film dari Thailand
55. PMK No. 95/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 39.1/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand
56. PMK No. 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-produk Susu tertentu
57. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
58. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
59. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
60. PMK No. 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau
61. PMK No. 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
62. PMK No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
63. PMK No. 236/PMK.04/2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai
64. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
65. PMK No. 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau tanda Pelunasan Cukai lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
66. PMK No. 241/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009
67. PMK No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
68. PMK No. 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 114/PMK.04/2006
69. PMK No. 05/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
70. PMK No. 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
71. PMK No. 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
72. PMK No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan
73. PMK No. 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lampiran PMK No. 29/PMK.04/2008
74. PMK No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran PMK No. 33/PMK.04/2008
75. PMK No. 38/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 38/PMK.07/2008
76. PMK No. 39/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 39/PMK.09/2008
77. PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
78. PMK No. 70/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
79. PMK No. 72/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesembilan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
80. PMK No. 78/PMK.04/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
81. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
82. PMK No. 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
83. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
84. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
85. PMK No. 134 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
86. PMK No. 138 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 138 /PMK.011/2008
87. PMK No. 140/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 140/PMK.011/2008
88. PMK No. 142/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
89. PMK No. 143/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 143/PMK.011/2008
90. PMK No. 144 / PMK.011/ 2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
91. PMK No. 145 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
92. PMK No. 146/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
93. PMK No. 147/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
94. PMK No. 148/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
95. PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
96. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
97. PMK No. 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai
98. PMK No. 162/PMK.011/2008 tentang Pencabutan KMK No. 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Carbon Black
99. PMK No. 171/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang Akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
100. PMK No. 173/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
101. PMK No. 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
102. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
103. PMK No. 211/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
104. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang tata cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang tertentu
105. PMK No. 220/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
106. PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
107. PMK No. 225/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 03/PMK.04/2008
108. PMK Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
109. PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
110. Lampiran PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
111. PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
112. PMK No. 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
113. PMK No. 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
114. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
115. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
116. PMK No. 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
117. PMK No. 214/PMK.04/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
118. PMK No. 112/PMK.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
119. PMK No. 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
120. PMK No. 36/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas KMK No. 80/KMK.04/2005 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Kepmen
KMK
121. KMK No. 175/KMK.04/2010 tentang Uang Harian Khusus bagi Pegawai Dirjen Bea dan Cukai yang Melakukan Tugas Kumandah di Luar Tempat Kedudukan Kantor yang Bersangkutan
122. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
123. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
124. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
125. KMK No. 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan
126. KMK No. 256/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
127. KMK No. 482/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
128. KMK No. 697/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
129. KMK No. 922/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
130. KMK No. 1202/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
131. KMK No. 1468/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
132. KMK No. 1716/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
133. KMK No. 2017/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
134. KMK No. 925/KMK.04/2006 tentang Pengadaan Pita Cukai Tahun 2007
135. KMK No. 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
136. Keputusan Menperindag No. 510/MPP/KEP/6/2002 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
137. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan No. 212/PMK.04/2007 dan No. 648/M-DAG/Kep/12/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/KMK.04/2002 dan No. 819/MPP/KEP/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir
138. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan National Single Window
PERDIRJEN / KEPDIRJEN
Perdirjen
Tahun 2010
1. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-3/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan
2. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
3. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-06/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010
4. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-07/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
5. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-08/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
6. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
7. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
8. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-11/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
9. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-12/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
10. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-13/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
11. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-14/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
12. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
13. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
14. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-17/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-18/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
16. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2010 tentang Perubahan Perdirjen Bea dan Cukai No. P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
17. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
18. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
19. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-33/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2009 tentang Petunjuk Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor
20. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2010 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pertukaran Data Elektronik (PDE) Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3)
21. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
22. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
Tahun 2009
1. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-01/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
2. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-03/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan yang akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
3. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
4. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-06/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
5. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-07/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
6. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
7. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2009 tentang Petunjuk Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor
8. Perdirjen Bea dan Cukai No. 10/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
9. Perdirjen Bea dan Cukai No. 11/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
10. Perdirjen Bea dan Cukai No. 12/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
11. Perdirjen Bea dan Cukai No. 13/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
12. Perdirjen Bea dan Cukai No. 18 /BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. 14/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
13. Perdirjen Bea dan Cukai No. 15/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
14. Perdirjen Bea dan Cukai No. 16/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. 17/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
16. Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
17. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
18. Perdirjen Bea dan Cukai No. 20/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
19. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang
20. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor
21. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat yang Berada di bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
22. Perdirjen Bea dan Cukai No. 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa
23. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai
24. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-27/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pembayaran secara Berkala
25. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
26. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
27. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
28. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
29. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
30. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-38/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
31. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
32. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2009 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
33. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
34. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-44/BC/2009 tentang Daftar Kode Standar Internasional yang Digunakan untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
35. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
36. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-50/BC/2009 tentang Tatalaksana Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor oleh Perusahaan Pengguna Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Tahun 2008
37. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-01/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Merumuskan Data Base Harga I.
38. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-02/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
39. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan untuk Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) = 2 MM.
40. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-04/BC/2008 tentang Petunjuk Teknis Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Gandum dan Tepung Gandum/Terigu.
41. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.
42. Perdirjen Bea dan Cukai No. 06/BC/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 tentang Tata kerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik
43. Perdirjen Bea dan Cukai No. 09/BC/2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pengawasan Penggunaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
44. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai
45. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
46. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-17/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
47. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 18 /BC/2008 tentang Pelaksanaan Ujicoba Implementasi Sistem National Single Window (NSW) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, KPPBC Belawan dan KPPBC Soekarno-Hatta
48. Perdirjen Bea dan Cukai No. P 19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan
49. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
50. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, serta Monitor dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
51. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
52. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Kapal Laut untuk Tahun Anggaran 2008
53. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
54. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
55. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2008
56. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-27/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
57. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
58. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
59. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
60. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
61. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-32/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
62. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 33./BC/2008 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
63. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
64. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-37/BC/2008 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau
65. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 38/BC/2008 tentang Perubahan Perdirjen Bea dan Cukai No. P-33/BC/2008 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
66. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
67. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
68. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
69. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P- 01 /BC/2007 tentang Perubahan Kelima atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
70. Peraturan Bersama Inspektur Jenderal Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor: PER- 01/IJ/2007 Nomor: P- 04/BC/2007 tentang Perubahan Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 10/IJ/2003 Nomor: 08/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
71. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P- 05/BC/2007 tentang Perubahan Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP- 14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan
72. Perdirjen Bea dan Cukai No.: P- 06 /BC/2007 tentang Perubahan Keempat atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
73. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 07 /BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
74. Perdirjen Bea dan Cukai No.: P-08/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang terkena Pungutan Ekspor yang dikecualikan dari Pungutan Ekspor
75. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 09/BC/2007 tentang Perubahan Kedua Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan
76. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk yang pada saat Pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya
77. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan dan Perhiasan Yang Pada Saat Pemasukkannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya.
78. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-18/BC/2007 tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
79. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.011/2007 Tanggal 3 April 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor.
80. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
81. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
82. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/Bc/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
83. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2007 tentang Label Tanda Pengawasan Cukai Untuk Barang Kena Cukai Yang Dijual Di Toko Beras Bea.
84. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama.
85. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
86. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor Yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Dari Satu Tempat Penimbunan Sementara Ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.
87. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2007 tentang Standar Audit Di Bidang Kepabeanan.
88. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2007 tentang Nota Hasil Intelijen.
89. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
90. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2007
91. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-32/BC/2007 tentang Desain Pita Cukai Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.
92. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir.
93. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/Bc/2007 Tentang Label Tanda Pengawasan Cukai Untuk Barang Kena Cukai Yang Dijual Di Toko Beras Bea.
94. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2007 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan.
95. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-11/BC/2006 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
96. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-12/BC/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan dalam Rangka Penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP), Inward Manifest dan Outward Manifest
97. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No. 79/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
98. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19 /BC/2006 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
99. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2006 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
100. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/Bc/2006 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Minuman mengandung Etil Alkohol asal Impor
101. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2006 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
102. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2006 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai No. 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
103. Perdirjen Bea dan Cukai No.: 25/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 61/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial; Nomor 62/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum; Nomor 63/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Kepdirjen
104. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-25/BC/2010 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
105. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 27/BC/UP.9/2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
106. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Kepdirjen Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
107. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-38/BC/2010 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-35/Bc/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Depkeu-Three dan Pilot Project Personal Scorecard Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2010
108. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep- 43/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean
109. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KE-03/BC/2009 tentang Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
110. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-05/BC/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
111. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 6/BC/UP.9/2009 tentang Pemberhentian Para PNS dari Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
112. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-13/BC/2009 tentang Penunjukan Tim Assessment Center Dirjen Bea dan Cukai
113. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-25/BC/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
114. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 92/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 (Dua Puluh Empat) Jam Sehari Dan 7 (Tujuh) Hari Seminggu Pada Kantor Pabean Di Pelabuhan Tertentu
115. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
116. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 22/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
117. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 34/BC/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
118. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 38/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
119. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP- 41/BC/2008 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Membentuk Komisi Kode Etik
120. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 46/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
121. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-52/BC/2008 tentang Penetapan Daerah Wewenang Kantor Pelayanan Utama Dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, dan Pengusaha Barang Kena Cukai
122. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-54/BC/2008 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-41/BC/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai Untuk Membentuk Komisi Kode Etik
123. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-60/BC/2008 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
124. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-61/BC/2008 tentang Satuan Registrasi Kepabeanan
125. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 62/BC/UP.9/2008 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
126. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 63/BC/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon VI di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
127. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 64/BC/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
128. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 73/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2006/2007 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
129. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 74/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara Tahun 2006/2007 di Lingkungan Dirjen dan Cukai
130. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 75/BC.1/Up.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2006/2007 di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
131. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 76/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi TA 2006/2007 di Lingkungan Dirjen dan Cukai
132. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 77/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
133. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 79/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
134. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 80/BC.1/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
135. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 87/BC.1/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
136. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 88/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
137. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 91/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
138. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 124/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
139. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 125/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
140. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 126/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
141. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 130/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
142. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 01/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
143. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 18/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
144. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 44/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
145. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 45/BC.1/UP.9/2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor 44/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
146. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 52/BC/UP.9/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
147. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Unstuck dan Atas Nama Menteri Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Pabrik dan Importir minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
148. Kepdirjen Bea dan Cukai No.KEP-56/BC/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Cukai Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Cukai.
149. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 58/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
150. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 62/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
151. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 69/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
152. Kepdirjen Bea dan Cukai No.71/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
153. Kepdirjen Bea dan Cukai No.79/BC/UP.9/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
154. Kepdirjen Bea dan Cukai No.83/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
155. Kepdirjen Bea dan Cukai No.131/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
156. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-127/BC/2006 tentang Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakan
157. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 279/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma I Keuangan Palembang Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
158. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 282/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma I Keuangan Cimahi Spesialisasi Kebendaharaan Negara TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
159. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 288/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
160. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 349/BC/UP.9/2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
161. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 83/BC.1/UP.9/2005 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
162. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2010 tentang Peningkatan Pengawasan Impor dan Ekspor Dalam Rangka Pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA)
163. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-03/BC/2010 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Melekat
164. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-04/BC/2010 tentang Pemetaan dan Tindak Lanjut Pengawasan Titik-titik Rawan di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
165. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja DJBC dengan Menteri Keuangan Tanggal 25 Maret 2009
166. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2007 tentang Penegasan Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa Kali diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-01/BC/2007 dan P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
SE Dirjen Bea dan Cukai
1. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-01/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) Atas Barang Impor dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
2. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-2/BC/2010 tentang Penggunaan Hasil Cetak Pemenuhan Ketentuan Larangan/Pembatasan dari Portal Indonesia National Single Window (INSW)
3. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-3/BC/2010 tentang Penegasan terhadap Angka 5 pada SE Dirjen No. SE 01/BC/2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) Atas Barang Impor dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
4. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-04/BC/2010 tentang Pelayanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
5. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan Menjadi Kementerian Keuangan
6. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
7. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-14/BC/2010 tentang Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Layar (YACHT) dalam Rangka Sail Banda 2010
8. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-707/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Sosialisasi Implementasi Kegiatan Pelaporan Pembawa Uang Tunai
9. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-718/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan kepada Kantor Wilayah DJBC
10. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-777/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan kepada Kantor Wilayah DJBC Tahap Kedua
11. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-789/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Assessment Center Eselon IV DJBC T.A. 2010 Angkatan I s.d V
12. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-825/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta DTSS Tahun Anggaran 2010
13. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-869/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK Pembebasan Cukai dan Penundaan Pembayaran Cukai
14. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-01/BC/2009 tentang Perubahan Atas SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-13/BC/2006 Tanggal 22 Pebruari 2006 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
15. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-02/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
16. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-03/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol
17. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-04/BC/2009 tentang Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
18. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-05/BC/2009 tentang Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
19. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai
20. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-08/BC/2009 tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)
21. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-09/BC/2009 tentang Data Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
22. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2009 tentang Perubahan Atas SE Direktur Jenderal No. SE-08/BC/2009 tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan L/C
23. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-12/BC/2009 Kode dan Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Penerimaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
24. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-13/BC/2009 tentang ProSEdur Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Layar (Yacht) untuk Tujuan Sail Bunaken 2009 ke dan dari Daerah Pabean
25. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-15/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Penetapan Direktur Jenderal dan/atau Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Berdasarkan Laporan Hasil Audit
26. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2009 tentang Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA Ke DJBC
27. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-20/BC/2009 tentang Pelayanan Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Devisa Persepsi
28. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-73/BC/2009 tentang Penegasan Tempat Pelekatan Label Tanda Pengawasan Cukai (LTPC)
29. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-97/BC.1/UP.6/2009 tentang Lowongan Jabatan Alternate Executive Director (AED) SEA Group Bank Dunia
30. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-06/BC/2008 tentang Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
31. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-125/BC.1/UP.6/2009 tentang Invitation for the Nomination of Candidates from ASEAN Member States for the Continuation of the Human Resource Development Component Under APRIS II-Trainning Needs AsSEssments
32. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-125/BC.3/2009 tentang Penanganan terhadap Perusahaan Pailit
33. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-166/BC.3/2009 tentang Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPNBM Atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
34. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-285/BC.3/2009 tentang Permohonan Penangguhan BM dan PDRI lainnya Atas Barang yang Tidak Berhubungan Langsung dengan ProSEs Produksi, dan Pemasukan Barang Jadi ke KB untuk Digabung dengan Hasil Produksi KB Tujuan Ekspor
35. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S- 445/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Importasi Besi Atau Baja untuk Keperluan Perusahaan Perminyakan
36. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-574A/BC.2/2009 tentang Penyampaian Formulir Isian Piagam Manajemen Risiko SEsuai PMK 191/PMK.09/2008
37. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S- 1082 /BC.1/UP.6/2009 tentang Pemanggilan Calon PeSErta Diklat Ujian Dinas Tingkat I Periode II T.A 2009
38. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-1106/BC.1/UP.6/2009 tentang Pemanggilan PeSErta Rapat Pembahasan/TOT Manajemen Resiko DJBC
39. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-01/BC.8/2008 tentang Optimalisasi Pengawasan Lalu Lintas Bahan Bakar Minyak dan CPO
40. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-02/BC/2008 tentang Penghargaan atas Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2007.
41. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-03/BC/2008 tentang Pengeluaran Sisa Hasil Produksi/Limbah (Waste dan Scrap).
42. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-04/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Keberatan yang diajukan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 Tanggal 15 Desember 2007 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
43. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-07/BC/2008 tentang Pelayanan Impor Kacang Kedelai
44. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-08/BC/2008 tentang Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.
45. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-09/BC/2008 tentang Upaya Memperlancar Lalu Lintas Barang Impor dan Ekspor.
46. Gudang Berikat.
47. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-10/BC/2008 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Gudang Berikat
48. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2008 tentang Laporan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
49. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-12/BC/2008 tentang Penanganan Terhadap Perusahaan Pengguna Fasilitas tempat Penimbunan Berikat yang diindikasikan akan Tutup atau Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai.
50. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-13/BC/2008 tentang Penegasan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Gudang Berikat.
51. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-14/BC/2008 tentang Administrasi Penerimaan, Penyimpanan, Pengiriman, dan Pengembalian Pita Cukai
52. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-15/BC/2008 tentang Peningkatan Pengawasan Pencatatan/Pembukuan dan Pelaporan Barang Kena Cukai yang diwajibkan.
53. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-16/BC/2008 tentang Pentujuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping (BAMD) terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand
54. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Obyek Audit
55. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-18/BC/2008 tentang Program Audit dan Evaluasi Laporan Hasil Audit
Lampiran SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-18/BC/2008
56. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-19/BC/2008 tentang Penomoran Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol (EA) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berkaitan dengan Reorganisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
57. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-21/BC/2008 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Penelitian Lapangan
58. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-23/BC/2008
59. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-25/BC/2008 tentang Peningkatan Penelitian dan Pengawasan atas Penyediaan/Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai, Buku Persediaan Hasil Tembakau dan Pelaporan Persediaan Pita Cukai
60. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-43/BC/2008 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran, dan Perubahan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau
61. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-44/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
62. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-45/BC/2008 tentang Program Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
63. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-149/BC.12/UP.9/2008 tentang Pemberitahuan Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan DJBC
64. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-798/BC.1/UP.6/2008 Lamp
65. SE Dirjen Bea dan Cukai No. : SE- 04/BC/2007 tentang Pemberlakuan Kantor Wilayah DJBC Baru sesuai PMK No. 133/PMK.01/2006
66. SE Dirjen Bea dan Cukai No. : SE- 05 /BC/2007 tentang Hubungan Kerjasama Internasional
67. SE Dirjen Bea dan Cukai No.: SE- 06 /BC/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang
68. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-08/BC/2007 tentang Peningkatan Pengawasan Pengusaha Hasil Tembakau
69. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-29 /BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian NPPBKC
Surat Dirjen Bea dan Cukai
70. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-22/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Pembekalan Bagi CPNS Departemen Keuangan 2010
71. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-30/BC.1/UP.9/2010 tentang Tawaran Posisi Technical Attaches pada World Custom Organization
72. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-45/BC/2010 tentang Hal Rapat Kerja DJBC Tahun 2010
73. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-46/BC.1/UP.9/2010 tentang Lowongan Jabatan dalam Rangka Fasilitas AIDA Darwin
74. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-68/BC.1/2010 tentang Pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Photo Bersama dengan Menkeu
75. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-76/BC.12/UP.9/2010 tentang Pemberitahuan Mutasi Pegawai di Lingkungan DJBC
76. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-105/BC/2010 tentang Pemanggilan Peserta Rapat Kerja (RAKER) Dirjen Bea dan Cukai Tahun 2010
77. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-132/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Implementasi SAC Sentralisasi
78. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-141/BC.2/2010 tentang Pemberlakuan PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
79. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-180/BC.1/UP.10/2010 tentang Sosialisasi Free Trade Agreement (FTA)
80. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-187/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi dan Workshop di Bidang Pengawasan
81. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-217/BC.1/UP.10/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol
82. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-374/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik
83. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-403/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Perdirjen No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJBC
84. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-407/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Perdirjen No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJBC
85. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-418/BC.1/UP.10/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Penindakan di Bidang Cukai
86. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-540/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Workshop Cascading Depkeu Trtee
87. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-542/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Lokasi Peserta Workshop Cascading Depkeu Three
88. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-558/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemberitahuan Tambahan Kepada Peserta Workshop Cascading Depkeu Three
89. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-611/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Workshop Cascading Depkeu Three
90. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-617/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK No. 99/PMK.01/2010
91. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-618/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Lokasi Peserta Workshop Cascading Depkeu Three di Manado
92. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-655/BC.9/2010 tentang Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
93. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-707/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Sosialisasi Implementasi Kegiatan Pelaporan Pembawaan Uang Tunai
94. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-718/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan Kepada Kantor Wilayah DJBC
95. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-777/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan Kepada Kantor Wilayah DJBC Tahap Ke Dua
96. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-789/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Asesmen Center Eselon IV DJBC T.A 2010 Angkatan I s.d. V
97. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-869/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK Pembebasan Cukai dan Penundaan Pembayaran Cukai
98. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-01/BC.8/2007 perihal Daftar Bank yang telah Siap dan Belum Siap dengan Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
99. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-04/BC/2007 tentang Pelayanan SSPCP/SSCP dengan NTB
100. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. : S-745/BC.12/UP.9/2007 perihal : Pemindahan Pegawai di Lingkungan DJBC
101. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-1220 /BC.1/UP.10/2006 hal Penyampaian Hasil Seleksi Administratif Pegawai yang Melamar untuk Mengisi Jabatan Pada Kantor Pelayanan Utama (KPU)
102. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-1488 /BC.11/UP.9/2006 Hal Pemberitahuan Mutasi Pegawai di Lingkungan DJBC
Peraturan Lain
1. Per. KaKPU Tanjung Priok No. P-01/KPU.01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepabeanan 24 (dua puluh empat) Jam Sehari dan 7 (tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
2. BTBMI 2007
3. Pemberlakuan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Baru secara Efektif Per Tanggal 1 Mei 2009
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
4. UU No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Desa Perdikan
5. UU No. 14 Tahun 1946 tentang mengadakan Perubahan dalam STBLD : 1907 No. 212 tentang Pemilihan Kepala Desa
1. PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
4. PP No. 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
5. PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
6. PP No. 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur
7. PP No. 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil
8. PP No. 23 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dari Desa Nguntoronadi ke Desa Kedungrejo
9. PP No. 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah Lumbung Desa termaksud dalam Pasal 2 Ayat 4 Rijst Ordonantie 1948
10. PP No. 2 Tahun 1957 tentang Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
11. PP No. 27 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
12. PP No. 66 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
13. PP No. 1 Tahun 1948 tentang Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa
14. PP No. 13 Tahun 1948 tentang Jaminan Tersedianya Tanah Tanah oleh Kelurahan Kelurahan Guna Perusahaan Perusahaan Pertanian di Daerah Surakarta dan Jogjakarta
1. Perpres No. 11 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Perpres No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
2. Perpres No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan
1. Keppres No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain
2. Keppres No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
3. Keppres No. 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah
4. Keppres No. 81 Tahun 1971 tentang Lembaga Sosial Desa
5. Keppres No. 16 Tahun 1969 tentang Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa
1. Inpres No. 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
2. Inpres No. 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
3. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
4. Inpres No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, Dan Desa
5. Inpres No. 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984
6. Inpres No. 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1982
7. Inpres No. 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982
8. Inpres No. 11 Tahun 1981 tentang Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen bagi Koperasi Unit Desa (KUD)
9. Inpres No. 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
10. Inpres No. 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980
11. Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa ( BUUD/KUD )
12. Inpres No. 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa
13. Inpres No. 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa
14. Inpres No. 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa
15. Inpres No. 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa
16. Inpres No. 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa
17. Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Permendagri
1. Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Permendagri No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat
4. Permendagri No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran Permendagri No. 34 Tahun 2009
5. Permendagri No. 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
6. Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Permendagri No. 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa
Lamp. 1 Permendagri No. 11 Tahun 2008
Lamp. 2 Permendagri No. 11 Tahun 2008
8. Permendagri No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
9. Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa
10. Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
11. Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
12. Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
13. Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
14. Permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
15. Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan
16. Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2007
17. Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
18. Permendagri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
19. Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
20. Permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah
21. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
22. Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
23. Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
24. Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
25. Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
26. Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
27. Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
28. Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
29. Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa
30. Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
31. Permendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
32. Permendagri No. 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
33. Permendagri No. 02 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
34. Permendagri No. 16 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961
Kepmendagri
35. Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
36. Kepmendagri No. 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan
37. Kepmendagri No. 23 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan serta Desa dalam Daerah Kota Padangsidimpuan
38. Kepmendagri No. 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa
39. Kepmendagri No. 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
40. Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
41. Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan
42. Kepmendagri No. 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan
Instruksi Menteri
1. Insmendagri No. 30 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa
SE Mendagri
43. SE Mendagri No. 061/729/TJ Tgl. 21 Maret 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah
Permeneg PDT
1. Permeneg PDT No. 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal
2. Permeneg PDT No. 09/PER-M/PDT/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Permeneg PDT No. 004/PER-M/PDT/III/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepmeneg PDT
4. Kepmeneg PDT No. 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal
PBI
44. PBI No. 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa
45. Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
7. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
9. Law Number 30 Year 2007 on Energy
10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
14. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
16. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
17. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
18. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
19. Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
20. Staatbalds 1930-341
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
2. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. PP. No 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
5. PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
6. PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
8. PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
10. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
11. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
12. PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
13. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
15. PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
16. PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
17. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
18. PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
19. PP No. 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
20. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
21. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
22. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
23. PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
24. PP No. 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
25. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
26. PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah RadioaktifPP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
27. PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
28. PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
29. PP No. 73 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
30. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
31. PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan
32. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
33. PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
34. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
35. PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
36. PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
37. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
38. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
39. PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
40. PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
41. PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
42. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
43. PP No. 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
44. PP No. 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing
45. PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
46. PP No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi
47. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
48. PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
49. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
2. Perpres No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
4. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
5. Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
6. Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
7. Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
8. Perpres No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
9. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
10. Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
11. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
12. Perpres No. 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on the Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
13. Perpres No. 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
14. Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
15. Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
16. Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
17. Perpres No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
18. Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada P.T. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
19. Perpres No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
20. Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
21. Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
22. Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
23. Perpres No. 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Keppres
24. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
25. Keppres No. 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
26. Keppres No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
27. Keppres No. 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi
28. Keppres No. 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
29. Keppres No. 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
30. Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
31. Keppres No. 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
32. Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjiang di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
33. Keppres No. 44 Tahun 2004 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik
34. Keppres No. 79 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah R.I dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai
35. Keppres No. 6 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah R.I dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama dalam Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral
36. Keppres No. 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
37. Keppres No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Listrik Negara
38. Keppres No. 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
39. Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
40. Keppres No. 57 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina
41. Keppres No. 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
42. Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas
43. Keppres No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin
44. Keppres No. 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
45. Keppres No. 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
46. Keppres No. 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
47. Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir)
48. Keppres No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
49. Keppres No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1999
50. Keppres No. 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
51. Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
52. Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
53. Keppres No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
54. Keppres No. 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
55. Keppres No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
56. Keppres No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
57. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
58. Keppres No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina
59. Keppres No. 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
60. Keppres No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 75 Tahun 1984
61. Keppres No. 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
62. Keppres No. 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63. Keppres No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
64. Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
65. Keppres No. 17 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional
66. Keppres No. 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
67. Keppres No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
68. Keppres No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi
69. Keppres No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan Pungutan lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/Listrik
70. Keppres No. 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, dan Panas Bumi bagi Para Kontraktor yang Belum Berproduksi
71. Keppres No. 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi kepada Pertamina di Indonesia
72. Keppres No. 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi
Instruksi Presiden
1. Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air
2. Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
3. Inpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain
4. Inpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri
5. Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi
6. Inpres No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin
7. Inpres No. 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan Pelayanan Bahan Bakar Minyak
8. Inpres No. 24 Tahun 1998 tentang Pemulihan Kewenangan Mentamben dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya
Permen Energi dan SDM
Tahun 2010
1. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait
3. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
4. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan SDM Tahun 2010-2014
5. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
7. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh (Persero) PT. PLN
8. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
9. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
10. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
11. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
12. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
13. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri
14. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
15. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi terkait
16. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
17. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk Transportasi
Tahun 2009
19. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
20. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
21. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik
23. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha lain
24. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik
25. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
26. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
27. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
28. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan SDM
29. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
30. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
31. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah
32. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
33. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib
34. Permen Energi dan SDM No. 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib
35. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib
36. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
37. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa
38. Permen Energi dan SDM No. 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja
39. Permen Energi dan SDM No. 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan SDM
40. Permen Energi dan SDM No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama
41. Permen Energi dan SDM No. 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara
42. Permen Energi dan SDM No. 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi
43. Permen Energi dan SDM No. 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
44. Permen Energi dan SDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
45. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur
46. Permen Energi dan SDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
47. Permen Energi dan SDM No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi dan untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah
48. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konsruksi dan Sub Bidang Inspeksi
49. Permen Energi dan SDM No. 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
50. Permen Energi dan SDM No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
51. Permen Energi dan SDM No. 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
52. Permen Energi dan SDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri
Tahun 2008
53. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
54. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama
55. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
56. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
57. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
58. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
59. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
60. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
61. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
62. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil
63. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
64. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendioikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
65. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
66. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
67. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Perpiaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib
68. Permen Energi dan SDM No. 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum
69. Permen Energi dan SDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional No. 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan
70. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
71. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
72. Permen Energi dan SDM No. 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
73. Permen Energi dan SDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tidak dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
74. Permen Energi dan SDM No. 23 Tahun 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
75. Permen Energi dan SDM No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
76. Permen Energi dan SDM No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
77. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
78. Permen Energi dan SDM No. 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro
79. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
80. Permen Energi dan SDM No. 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
81. Permen Energi dan SDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain
82. Permen Energi dan SDM No. 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
83. Permen Energi dan SDM No. 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
84. Permen Energi dan SDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
85. Permen Energi dan SDM No. 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
86. Permen Energi dan SDM No. 38 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Karosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
87. Permen Energi dan SDM No. 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang secara Wajib
88. Permen Energi dan SDM No. 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
89. Permen Energi dan SDM No. 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan SDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggara Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
90. Permen Energi dan SDM No. 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
91. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Sidang Pemeliharaan, Dan Sub Bidang Inspeksi
92. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
93. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali
94. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Permen Energi dan SDM No. 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
95. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
96. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
97. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas dan Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk
98. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd 1-2006 mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib
99. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd 1-2006 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik, sebagai Standar Wajib
100. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
101. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80: Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagai Standar Wajib
102. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kontak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
103. Permen Energi dan SDM No. 014 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
104. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
105. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2007 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
106. Permen Energi dan SDM No. 018 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
107. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
108. Permen Energi dan SDM No. 020 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
109. Permen Energi dan SDM No. 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
110. Permen Energi dan SDM No. : 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum
111. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah
112. Permen Energi dan SDM No. 026 Tahun 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
113. Permen Energi dan SDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
114. Permen Energi dan SDM No. 028 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
115. Permen Energi dan SDM No. 029 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi. Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi
116. Permen Energi dan SDM No. 030 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangktt Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
117. Permen Energi dan SDM No. 031 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instruktur Operasi Pembangkit dan Sub Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit
118. Permen Energi dan SDM No. 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
119. Permen Energi dan SDM No. : 034 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
120. Permen Energi dan SDM No. : 035 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi
121. Permen Energi dan SDM No. 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan usaha Hulu Minyak dan gas Bumi
122. Permen ESDM No. 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
123. Permen Energi dan SDM No. 044 Tahun 2006 tentang Pembelian Tenaga Listrik dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara melalui Pemilihan Langsung
124. Permen Energi dan SDM No. 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi
125. Permen Energi dan SDM No. 046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
126. Permen Energi dan SDM No. 047 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan dan Pemanfaatan Briket Batubara dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara
127. Permen Energi dan SDM No. : 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
128. Permen Energi dan SDM No. 051 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
129. Permen Energi dan SDM No. 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan SDM
130. Permen Energi dan SDM No. 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri
131. Permen Energi dan SDM No. : 206-12/40/600.2/2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
132. Permen Energi dan SDM No. 482-12/40/600.2/2006 Tahun 2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
133. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
134. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal
135. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2005 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan /atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
136. Permen Energi dan SDM No. 010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional
137. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
138. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan SDM
139. Permen Energi dan SDM No. 031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi
140. Permen Energi dan SDM No. 034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib
141. Permen Energi dan SDM No. 035 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya- Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik sebagai Standar Wajib
142. Permen Energi dan SDM No. 036 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya- Bagian 1: Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib
143. Permen Energi dan SDM No. 037 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003 (2) Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan–Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagai Standar Wajib
144. Permen Energi dan SDM No. 038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
145. Permen Energi dan SDM No. 039 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2001 Mengenai Tusuk – Kontak dan Kontak – Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
146. Permen Energi dan SDM No. 044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Perindustrian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu
147. Permen Energi dan SDM No. 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
148. Permen Energi dan SDM No. 046 Tahun 2005 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
149. Permen Energi dan SDM No. 048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu ( Spesifikasi ) serta Pengawasan Bahan Bakar, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri
150. Permentamben No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
151. Permentamben No. 06 P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
152. Peraturan Menteri Pertambangan No. 02/P/M/Pertamb/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Bersama
153. Peraturan Bersama No. 47/M-IND/PER/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per. 13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
Kepmen Energi dan SDM
Tahun 2010
154. Kepmen Energi dan SDM No. 0219 K/12/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Nabati (BIOFUEL) yang dicampurkan kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
155. Kepmen Energi dan SDM No. 0225 K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025
156. Kepmen Energi dan SDM No. 1557 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
157. Kepmen Energi dan SDM No. 1566 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
158. Kepmen Energi dan SDM No. 1604 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010
159. Kepmen Energi dan SDM No. 2026 K/20/MEM/2010 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (PERSERO) Tahun 2010-2019
160. Kepmen Energi dan SDM No. 2359 K/12/MEM/2010 tentang Harga Patokan Liquefied Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010
161. Kepmen Energi dan SDM No. 2360 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri Tahun 2011
Tahun 2009
162. Kepmen Energi dan SDM No. 0019 K/10/MEM/2009 tentang Perubahan atas Kepmen Energi dan SDM No. 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT.Pertamina (Persero)
163. Kepmen Energi dan SDM No. 0023 K/10/MEM/2009 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa kepada PT. Pertamina Gas (PERTAGAS)
164. Kepmen Energi dan SDM No. 0025 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
165. Kepmen Energi dan SDM No. 0026 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
166. Kepmen Energi dan SDM No. 0211 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
167. Kepmen Energi dan SDM No. 330.K/30/DJB/2009 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Kontrak Karya PT. Citra Palu Minerals
168. Kepmen Energi dan SDM No. 0911 K/13/MEM/2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 2761 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008
169. Kepmen Energi dan SDM No. 1086 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wllayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Liki Pinangawan Muaralaboh, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
170. Kepmen Energi dan SDM No. 1110 K/10/MEM/2009 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
171. Kepmen Energi dan SDM No. 1203 K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan SDM di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
172. Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Tahun Anggaran 2009
173. Kepmen Energi dan SDM No. 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009
174. Kepmen Energi dan SDM No. 1944 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009
175. Kepmen Energi dan SDM No. 2010 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
176. Kepmen Energi dan SDM No. 2471 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009
177. Kepmen Energi dan SDM No. 2478 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suoh – Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung
178. Kepmen Energi dan SDM No. 2711 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009
179. Kepmen Energi dan SDM No. 2712 K/12/MEM/2009 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Bipfuel) Tahun 2009
180. Kepmen Energi dan SDM No. 2768 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroluem Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009
Tahun 2008
181. Kepmen Energi dan SDM No. 067 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yang Membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan
182. Kepmen Energi dan SDM No. 068 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yangMembidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua
183. Kepmen Energi dan SDM No. 069 K/73/MEM/2008 tentang Penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008
184. Kepmen Energi dan SDM No. 081 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
185. Kepmen Energi dan SDM No. 0127 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Spring Energi Sentosa di Daerah Guci, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
186. Kepmen Energi dan SDM No. 0128 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Muara Laboh, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
187. Kepmen Energi dan SDM No. 0129 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Trinergi di Daerah Baturaden, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
188. Kepmen Energi dan SDM No. 0130 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Pematang Belirang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
189. Kepmen Energi dan SDM No. 0131 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
190. Kepmen Energi dan SDM No. 0157 K/73/MEM/2008 tentang Tim Kajian Penerapan Sistem “Hedging” dalam Penjualan Minyak Indonesia
191. Kepmen Energi dan SDM No. 0158 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yang Membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Riau
192. Kepmen Energi dan SDM No. 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
193. Kepmen Energi dan SDM No. 1566 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
194. Kepmen Energi dan SDM No. 1567 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
195. Kepmen Energi dan SDM No. 1568 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
196. Kepmen Energi dan SDM No. 1661 K/12/MEM/2008 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008
197. Kepmen Energi dan SDM No. 1736 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok “GMB SEKAYU” Tahun 2008
198. Kepmen Energi dan SDM No. 1737 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok “GMB SEKAYU”
199. Kepmen Energi dan SDM No. 1764 K/12/MEM/2008 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2008
200. Kepmen Energi dan SDM No. 1788 K/70/MEM/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg
201. Kepmen Energi dan SDM No. 1834 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Terms and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok “GMB INDRAGIRI HULU” dan Blok “GMB HENTIAN BESAR”
202. Kepmen Energi dan SDM No. 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008
203. Kepmen Energi dan SDM No. 2288 K/07/MEM/2008 tentang Perubahan atas Kepmen Energi dan SDM No. 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan SDM
204. Kepmen Energi dan SDM No. 2470 K/73/MEM/2008 tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan SDM
205. Kepmen Energi dan SDM No. 2471 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
206. Kepmen Energi dan SDM No. 2472 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Blawan – Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
207. Kepmen Energi dan SDM No. 2473 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Hu’u Daha, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
208. Kepmen Energi dan SDM No. 2498 K/84/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2009
209. Kepmen Energi dan SDM No. 2659 K/10/MEM/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk Pemberian Izin Survei Umum
210. Kepmen Energi dan SDM No. 2682 K/21/MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
211. Kepmen Energi dan SDM No. 2761 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerjasama dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008
212. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2780 K/21/MEM/2008 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2009 s/d 2018
213. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2961 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sipoholon Ria-Ria, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
214. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2962 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Bukit Kili, Kabupaten Solok dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
215. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2963 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
216. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2964 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Marana, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
217. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2965 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Songa Wayaua, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
218. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2966 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
219. Kepmen Energi dan SDM No. : 303 K/73/MEM/2007 tentang Panitia antar Departemen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
220. Kepmen Energi dan SDM No. : 304 K/73/MEM/2007 tentang Panitia antar Departemen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
221. Kepmen Energi dan SDM No. : 306 K/80/MEM/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2007
222. Kepmen Energi dan SDM No. : 311-12/20/600.3/2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT Cirebon Electric Power
223. Kepmen Energi dan SDM No. : 331-12/20/600.3/2007 tentang Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpajakan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT General Energy Bali
224. Kepmen Energi dan SDM No. : 349 K/02/MEM/2007 tentang Posko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pasca Bencana Banjir di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok
225. Kepmen Energi dan SDM No. : 352 K/73/MEM/2007 tentang Dewan Juri Pemberian Penghargaan Pengenbangan Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
226. Kepmen Energi dan SDM No. : 740 K/13/MEM/2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006
227. Kepmen Energi dan SDM No. : 1003 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007
228. Kepmen Energi dan SDM No. : 1597 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Bagian Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Riau Tahun Anggaran 2007
229. Kepmen Energi dan SDM No. : 1720 K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
230. Kepmen Energi dan SDM No. : 1747 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Pembuka Komitmen (P2K) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007
231. Kepmen Energi dan SDM No. : 1751 K/73/MEM/2007 tentang Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
232. Kepmen Energi dan SDM No. : 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
233. Kepmen Energi dan SDM No. : 1786 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suelawah Agam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
234. Kepmen Energi dan SDM No. : 1787 K/3/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara
235. Kepmen Energi dan SDM No. : 1788 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
236. Kepmen Energi dan SDM No. : 1789 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
237. Kepmen Energi dan SDM No. : 1790 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
238. Kepmen Energi dan SDM No. : 1796 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Penunjang pada Unit Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
239. Kepmen Energi dan SDM No. : 1799 K/80/MEM/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan Negara pada Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2007
240. Kepmen Energi dan SDM No. : 1800.K/95/MEM/2007 tentang Penghapusan Barang Bergerak Milik/Kekayaan Negara yang dikuasai Unit Pengelola Barang Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
241. Kepmen Energi dan SDM No. : 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) Arun dan Liquefied Natural Gas (LNG) Badak
242. Kepmen Energi dan SDM No. : 1937 K/30/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Cisolok Cisukarame, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
243. Kepmen Energi dan SDM No. 2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008
244. Kepmen Energi dan SDM No. : 3174 K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2007
245. Kepmen Energi dan SDM No. : 3175 K/10/MEM/2007 tentang Penugasan PT Pertamina (PERSERO) dan Penetapan Daerah tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2007
246. Kepmen Energi dan SDM No. : 0006 K/73/MEM/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat dari Jabatan Struktural
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 0006 K/73/MEM/2006
247. Kepmen Energi dan SDM No. 0048 K/73/MEM/2006 tentang Penganggung Jawab Penanganan Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Nanggoe Aceh Darussalam (NAD)
248. Kepmen Energi dan SDM No. 2270A/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
249. Kepmen Energi dan SDM No. 2270B/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2006-2026
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 2270 K/31/MEM/2006
250. Kepmen Energi dan SDM No. 2602K/23/MEM/2006 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 2602 K/23/MEM/2006
Lampiran II Kepmen Energi dan SDM No. : 2602 K/23/MEM/2006
251. Kepmen Energi dan SDM No. : 2808 K/20/MEM/2006 tentang Standard an Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan di Dalam Negeri
252. Kepmen Energi dan SDM No. : 2817 K/40/MEM/2006 tentang Penetapan Cagar Alam Geologi Karangsambung
253. Kepmen Energi dan SDM No. : 2875 K/22/MEM/2006 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
254. Kepmen Energi dan SDM No. : 2876 K/23/MEM/2006 tentang Penetapan Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006
255. Kepmen Energi dan SDM No. 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah
256. Kepmen Energi dan SDM No. 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005
257. Kepmen Energi dan SDM No. 1208 K/20/MEM/2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
258. Kepmen Energi dan SDM No. 1213 K/31/MEM/2005 tentang Rencana Umum Ketenaglistrikan Nasional
259. Kepmen Energi dan SDM No. 1352 k/81/MEM/2005 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005
260. Kepmen Energi dan SDM No. 1393 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik
261. Kepmen Energi dan SDM No. : 1395 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
262. Kepmen Energi dan SDM No. 1924 K/40/MEM/2005 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah R.I. dan PT. Nusaminera Utama di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda
263. Kepmen Energi dan SDM No. 2043 K/20/MEM/2005 tentang Penugasan P.T. Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Seluruh Wilayah Indonesia
264. Kepmen Energi dan SDM No. 2048K/20/MEM/2005 tentang Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
265. Kepmen Energi dan SDM No. 2059 K/31/MEM/2005 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik P.T. PLN (Persero) Tahun 2006-2015
266. Kepmen Energi dan SDM No. 0001 Tahun 2004 tentang Komite Ahli OPEC
267. Kepmen Energi dan SDM No. 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)
268. Kepmen Energi dan SDM No. 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Kepmentamben No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
269. Kepmen Energi dan SDM No. 0075 K/30/MEM/2004 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetisi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik SubbBidang Operasi dan Pemeliharaan
270. Kepmen Energi dan SDM No. : 0954 K/30/MEM/2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
271. Kepmen Energi dan SDM No. : 0966 K/40/MEM/2004 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
272. Kepmen Energi dan SDM No. 0980 K/40/MEM/2004 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri ESDM Mineral Kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasma Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang Ada Sebelum Berlakunya UU No. 27 Tahun 2003
273. Kepmen Energi dan SDM No. : 1059 K/70/MEM/2004 tentang Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama
274. Kepmen Energi dan SDM No. : 1110 K/40/MEM/2004 tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Miwah Tambang Mas di Daerah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Bireun, Pidie dan Nangan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
275. Kepmen Energi dan SDM No. : 1128 K/40/MEM/2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional
276. Kepmen Energi dan SDM No. : 1149 K/34/MEM/2004 tentang Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
277. Kepmen Energi dan SDM No. : 1150 K/30/MEM/2004 tentang Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali
278. Kepmen Energi dan SDM No. 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
279. Kepmen Energi dan SDM No. 1480 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Bumi dan Gas Bumi
280. Kepmen Energi dan SDM No. 1522 K/80/MEM/2004 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004
281. Kepmen Energi dan SDM No. 1610 K/02/MEM/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
282. Kepmen Energi dan SDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing
283. Kepmen Energi dan SDM No. : 05 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib
284. Keputusan Bersama Menteri Energi dan SDM dan Menteri Keuangan No. 31K/20/MEM/2003 No. 31/KMK.01/2003 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina
285. Kepmen Energi dan SDM No. : 55 K/30/MEM/2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional
286. Kepmen Energi dan SDM No. 111/K/70/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
287. Kepmen Energi dan SDM No. : 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib
288. Kepmen Energi dan SDM No. : 246 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik sebagai Standar Wajib
289. Kepmen Energi dan SDM No. : 437 K/30/MEM/2003 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
290. Kepmen Energi dan SDM No. 517 K/81/MEM/2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2003
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
Lampiran II Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
Lampiran III Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
291. Kepmen Energi dan SDM No. : 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 716 K/40/MEM/2003
292. Kepmen Energi dan SDM No. : 812 K/40/MEM/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
293. Kepmen Energi dan SDM No. : 813 K/30/MEM/2003 tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003 – 2020
294. Kepmen Energi dan SDM No. : 815 K/30/MEM/2003 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
295. Kepmen Energi dan SDM No. : 865 K/30/MEM/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
296. Kepmen Energi dan SDM No. : 901 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003 mengenai Peranti Listrik untuk Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2-80 mengenai Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib
297. Kepmen Energi dan SDM No. 988 K/80/MEM/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
298. Kepmen Energi dan SDM No. : 1018 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
299. Kepmen Energi dan SDM No. : 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan
300. Kepmen Energi dan SDM No. 1088 K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
301. Kepmen Energi dan SDM No. : 1094 K/30/MEM/2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
302. Kepmen Energi dan SDM No. : 1095 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
303. Kepmen Energi dan SDM No. : 1313 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi, dan Sub Bidang Pemeliharaan
304. Kepmen Energi dan SDM No. : 1601 K/11/MEM/2003 tentang Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah
305. Kepmen Energi dan SDM No. : 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan
306. Kepmen Energi dan SDM No. : 1616 K/36/MEM/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
307. Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 1616 K/36/MEM/2003
308. Kepmen Energi dan SDM No. : 1187 K/30/MEM/2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
309. Kepmen Energi dan SDM No. : 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
310. Kepmen Energi dan SDM No. : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1451 K/10/MEM/2000
311. Kepmen Energi dan SDM No. : 1452 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1452 K/10/MEM/2000
312. Kepmen Energi dan SDM No. : 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1453 K/29/MEM/2000
313. Kepmen Energi dan SDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi
314. Kepmen Energi dan SDM No. : 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1455 K/40/MEM/2000
315. Kepmentamben No. 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
316. Kepmen ESDM No. 322.K/60/M.PE/1996 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Geologi dan Pertambangan bagi Aparatur Dinas Pertambangan
SKB
317. SKB No. 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991 tentang Penggunaan Air atau Sumber Air untuk Kegiatan Usaha termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri lain
1. PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
2. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
3. PMK No. 194/PMK.06/2009 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Buni di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
4. PMK No. 126/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
5. PMK No. 172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diberikan oleh Bank Indonesia
6. PMK No. 176/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
7. PMK No. 177/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
8. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
9. PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
10. PMK No. 208/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
11. PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
12. PMK No. 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
13. PMK No. 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wialayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri
14. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap
15. PMK No. 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
16. PMK No. 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
17. PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
18. PMK No. 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
19. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
20. PMK No. 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
21. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
22. Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
23. Permeneg PAN No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
24. Permeneg LH No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi
1. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-03/M.EKON/01/2008 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
2. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-20/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik No. KEP-68/M.EKON/12/2006 tentang Kelompok Kerja pada Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-26/M.EKON/04/2008 tentang Tim Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan dan Kebijakan Fiskal dan Peraturan lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
4. Kepmen Ekon No. : KEP- 11/M.EKON/03/2007 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
5. Kepmen Ekon No. : KEP- 25/M.EKON/06/2007 tentang Tim Pemantau Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Kepmen Ekon No. : KEP- 26/M.EKON/06/2007 tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan BPH Migas
1. Per. BPH Migas No. 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Per. BPH Migas No. 09/P/BPH Migas /XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
2. Per. BPH Migas No. 12/P/BPH Migas/II/2008 tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
3. Per. BPH Migas No. 13/P/BPH MIGAS/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara
4. Per. BPH Migas No. 14/P/BPH MIGAS/IV/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
5. Per. BPH Migas No. 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
6. Per. BPH Migas No. 16/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
7. Per. BPH Migas No. 08/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak
8. Per. BPH Migas No. 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
9. Per. BPH Migas No. 01/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi
10. Per. BPH Migas No. 02/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Wilayah tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi
Kepdirjen Migas
1. Kep. BPH Migas No. KEP-0017/BP00000/2009/SO tentang Pedoman Tata Kerja (PTK) Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
2. Kep. BPH Migas No. KEP-0084/BP00000/2009/SO tentang Pedoman Tata Kerja Place Into Service Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi
3. Kep. BPH Migas No. KEP-0015/BP00000/2008/SO tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepdirjen Migas No. 23204.K/10/DJM.S/2008 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri
5. Kepdirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri
6. Kepdirjen Migas No. 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri
7. Kepdirjen Migas No. 13483 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri
8. Kepdirjen Migas No. 39K/38/DJM/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan kerja atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi
9. Kepdirjen Migas No. 10 K/34/DDJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri
10. Kepdirjen Migas No. 85.K/34/DJM/1998 tentang Mutu dan Pengujian Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri
SE Dirjen Migas
1. SE BPH Migas No. EDR-0067/BP00000/2008/SO tentang Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa
2. SE Dirjen Migas No. 11684/06/DJM.S/2006 perihal Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu migas
3. SE Dirjen Migas No. 10292/29/DJM/2006 perihal Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas
4. SE Dirjen Migas No. 17275/06/DJM.S/2006 perihal Penemuan Potensi Minyak dan Gas Bumi (Discovery)
PTK BP Migas
1. PTK BP Migas No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
2. PTK BP Migas No. 007a/PTK/I/2009 tentang Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengadaan Barang/Jasa di KKKS
3. PTK BP Migas No. 033/PTK/XI/2009 tentang Place Into Service Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi
4. PTK BP Migas No. 018/PTK/X/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama
5. PTK BP Migas No. 012/PTK/II/2007 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
6. PTK BP Migas No. 028/PTK/XII/2007 tentang Penggunaan Jasa Penggacara/Konsultan Hukum Ekternal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Perdirjen LPE
1. Perdirjen LPE No. 252-12/20/600.1/2007 tentang Perubahan Perdirjen LPE No. 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
2. Perdirjen LPE No. 420-12/40/600.3/2007 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi
3. Perdirjen LPE No. 421-12/40/600.3/2007 tentang Pedoman Pengawasan Sertifikasi Kompetensi
4. Perdirjen LPE No. 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
Kepdirjen LPE
1. Kepdirjen LPE No. 16-12/43/600.3/2003 tentang Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan atau Kesalahan Pembacaan KWH Meter
2. Kepdirjen LPE No. 188-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
3. Kepdirjen LPE No. 189-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
4. Kepdirjen LPE No. 200-12/44/600.4/2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Operasi
5. Kepdirjen LPE No. 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero)
Kepdirjen Pertambangan Umum
6. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 283.K/2001/1999 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 436.K/25.04/DJP/1999 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa
8. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 154.K/27/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Kontrak Karya Batu Bara (KKB)
9. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
10. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 208.K/201/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
11. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 338.K/861/DDJP/1996 tentang Penambahan Ketentuan pada Angka 3 Diktum Pertama Kepdirjen Pertambangan Umum No. 155.K/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
12. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 457.K/201/DDJP/1996 tentang Perubahan Diktum Keenam Kepdirjen Pertambangan Umum No. 208.K/201/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa
SE Dirjen Mineral, Batubara dan Pans Bumi
13. SE Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 02.E/31/DJB/2009 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah Kontrak/Perjanjian
14. SE Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana UU No. 4 Tahun 2009
Peraturan Lain
15. Draft RPP Kegiatan Usaha Hilir Migas
16. Draft RPP Hulu Migas
17. Kerangka Regulasi Migas
18. Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara 1930 NO. 341.)
19. Format IUP Eksplorasi
20. Format IUP Operasi produksi
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG
HAK ASASI MANUSIA
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
5. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
9. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
10. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
13. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
14. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
16. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
17. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
18. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja)
19. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
20. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
21. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
22. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
23. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
24. Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
4. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
6. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
7. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
8. PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
2. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
4. Perpres NO. 66 Tahun 2005 tentang Honoraium bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Keppres No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
7. Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
8. Keppres No. 42 Tahun 2003 tentang Honorarium bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
9. Keppres No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
10. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
12. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
13. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafiking) Perempuan dan Anak
14. Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
15. Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar
16. Keppres No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
17. Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18. Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
19. Keppres No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
20. Keppres No. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
21. Keppres No. 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
22. Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)
23. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia Indonesia
24. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
25. Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
26. Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin
27. Inpres No.13 Tahun1999 tentang Bantuan kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
1. Permenhukham No. M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Permenhukham No. M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan
3. Permenhukham Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
4. Permenhukham No. M.03 PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin
5. Permenhukham No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
6. Permenhukham No. M.72-PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin
7. Permenhukham No. M.01-UM.05.10 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Permenhukham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
9. Permenhukham No. M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
10. Permenhukham No. M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
11. Permenhukham No. M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
12. Permenhukham No. M.01.PR.08-10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
13. Permenhukham No. M.246-KP.04.04 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dalam Alih Tugas Pejabat Eselon II dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
14. Kepmenhum dan HAM No. M.23-PR.09.02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengarah Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM Tahun 2005
15. Kepmenkeh dan HAM No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM
16. Insmen Kehakiman dan HAM No. M.359.Kp.04-11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dibidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
PERATURAN LAIN
1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
2. Deklarasi Hak Asasi Manusia
3. Deklarasi Wina
4. Deklarasi Penyandang Cacat
5. Konvensi dan Protokol Status Pengungsi UNHCHR
6. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan CAT
7. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
8. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
9. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
11. Protokol Opsional 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
12. Protokol Opsional 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil, dan Politik Hukuman Mati
13. Lembar Fakta 1 tentang Perangkat HAM
14. Lembar Fakta 2 tentang Ketentuan Internasional tentang HAM
15. Lembar Fakta 3 tentang Layanan Penasehat dan Kerjasama Teknis di Bidang HAM
16. Lembar Fakta 4 tentang Metode Menentang Penyiksaan
17. Lembar Fakta 5 tentang Program Kegiatan bagi Dekade ke 2 Memerangi Rasisme dan Diskriminasi
18. Lembar Fakta 6 tentang Penghilangan Orang secara Paksa atau Tidak dengan Sukarela
19. Lembar Fakta 7 tentang Prosedur Komunikasi
20. Lembar Fakta 8 tentang Kampanye Informasi Publik Dunia tentang HAM
21. Lembar Fakta 9 tentang Hak Penduduk Asli
22. Lembar Fakta 10 tentang Hak Anak
23. Lembar Fakta 11 tentang Hukuman Mati Diluar Hukum Secara Cepat dan Sewenang-wenang
24. Lembar Fakta 12 tentang Komite Penghapusan Diskriminasi RAS
25. Lembar Fakta 13 tentang Hukuman Humaniter Internasional dan HAM
26. Lembar Fakta 14 tentang Bentuk Perbudakan Masa Kini
27. Lembar Fakta 16 tentang Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
28. Lembar Fakta 18 tentang Hak Kelompok Minoritas
29. Lembar Fakta 19 tentang Lembaga Nasional untuk Memajukan dan Melindungi HAM
30. Lembar Fakta 20 tentang HAM dan Pengungsi
31. Lembar Fakta 21 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak
32. Lembar Fakta 22 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan Konvensi dan Komite
33. Lembar Fakta 23 tentang Praktek Tradisional yang Berbahaya bagi Kesehatan Perempuan dan Anak
34. Lembar Fakta 24 tentang Hak Pekerja Migran
35. Lembar Fakta 25 tentang Penyingkiran secara Paksa dan HAM
36. Lembar Fakta 26 tentang Kelompok Kerja untuk Penahanan secara Sewenang-wenang
37. Lembar Fakta 27 tentang Tujuh Belas Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pelapor Khusus PBB
38. Fact Sheet 30 The United Nations Human Rights Treaty System
39. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 03/SP/II/2009 di Bulan Februari
40. Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (9 Jul 48)
41. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
42. Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively (1 Jul 49)
43. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
44. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949 (Geneva Convention II)
45. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949 (Geneva Convention III)
46. Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
47. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (21 Mar 50)
48. Convention Relating to the Status of Refugees
49. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (7 Sep 1956)
50. Convention concerning the Abolition of Forced Labour (25 Jun 1957)
51. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
52. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
53. International Covenant on Civil and Political Rights
54. Protocol I Relating to the Status of Refugees Done At New York, on 31 January 1967
55. Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (26 Jun 73)
56. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
57. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture
58. Universal Declaration of Human Rights
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNDANG-UNDANG
1. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
3. PP No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
6. PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek
7. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
8. PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten
9. PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas untuk Pembuatan Varietas Turunan Essensial.
10. PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi Pemerintah
11. PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
12. PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
13. PP No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten
14. PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
15. PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
16. PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek
17. PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek
18. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
19. PP No. 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
20. PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten
21. PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
22. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
23. PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
2. Perpres No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
3. Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
4. Perpres No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek
5. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
6. Keppres No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
7. Keppres No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan rekaman suara)
8. Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
9. Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
10. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT
11. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
12. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
13. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
14. Keppres No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Inggris
15. Keppres No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Australia
16. Keppres No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Amerika Serikat
17. Keppres No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Atas Karya Rekaman Suara
18. Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Covention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the WIPO
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
2. Kepmen Hukum dan HAM No. M.2043-KP04/2-2005 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.51.PR.09.03 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.22-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.23-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual
8. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-HC.01.01 Tahun 1993 Tanggal 13 September 1993 tentang Penetapan Biaya Merek
9. Kepmen Kehakiman No. M.843-KP.04.11 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Paten
10. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.O2-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten
11. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal
KEPUTUSAN DIRJEN HKI
1. Keputusan Dirjen HKI No. H-17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
2. Keputusan Dirjen HKI No. H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
3. Keputusan Dirjen HKI No. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
Peraturan Lain
1. Traktat WIPO
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG IMIGRASI DAN KEWARGANEGARAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
8. UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal memperoleh Kewarganegaraan
9. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
11. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Perppu
1. Perppu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
UU Darurat
1. UU Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
2. UU Darurat No. 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea yang dikenakan untuk memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi
3. UU Darurat No. 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
2. PP No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
3. PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
6. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
7. PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
8. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
9. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian
10. PP No. 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
11. PP No. 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
12. PP No. 11 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
13. PP No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
2. Perpres No. 43 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Slovak Republic on Visa Exemption For Holders of Diplomatic Passports and Service Passports)
3. Perpres No. 44 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Government of The Republic of bulgaria on Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)
4. Perpres No. 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
5. Perpres No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pembebasan Visa)
6. Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
7. Perpres No. 49 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Srilanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilanka tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)
8. Perpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Goverment Of The Russian Federation On Visa Exemption For Short-Term Visits Of The Holders Diplomatic And Service Passport).
9. Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
10. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Perpres No. 64 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Brasil mengenai Pembebasan Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brasil on Visa Exemption for Diplomatic and Official or Service Passports)
12. Perpres No. 97 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan
13. Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption)
14. Perpres No. 59 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
15. Keppres No. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
16. Keppres No. 76 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial
17. Keppes No. 77 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
18. Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
19. Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
20. Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
21. Keppres No. 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
22. Keppres No. 90 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
23. Keppres No. 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
24. Keppres No. 7 Tahun 1971 tentang Pernjataan digunakannya Ketentuan-Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Penduduk Irian Barat
25. Inpres No. 7 Tahun 2000 tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina
26. Inpres No. 4 Tahun 1999 tentang melaksanakan Ketentuan Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Inspres No. 26 Tahun 1998
27. Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang bermaksud Berkunjung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina
28. Inpres No. 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
1. Permen Hukum dan HAM No. 01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Hukham No. M.HH.06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang terkena Biaya Baban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
2. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
3. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
4. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
5. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
6. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
7. Permen Hukum dan HAM No. 06.GR.01.01-2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik indonesia
8. Permen Hukum dan HAM No. M. HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmenkeh RI No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
9. Permen Hukum dan HAM No. M. HH-10.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Hukham No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dephukham RI
10. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
11. Permen Hukum dan HAM No. 01.GR.01.01-2008 tentang Perubahan Kelima Atas Kepmenkeh No. M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
12. Permen Hukum dan HAM No. M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
13. Permen Hukum dan HAM No. 04.OT.03.01-2008 tentang Pedoman Umum Penerapan E-Office Keimigrasian
14. Permen Hukum dan HAM No. M.01 IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02 IZ.0L.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
15. Permen Hukum dan HAM No. M.02-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
16. Permen Hukum dan HAM No. M.80 HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
17. Permen Hukum dan HAM No. M.01 HL.O3.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
18. Permen Hukum dan HAM No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia
19. Permen Hukum dan HAM No. M.03-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04. IZ. 01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
20. Permen Hukum dan HAM No. M.04-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
21. Permen Hukum dan HAM No. M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
22. Permen Hukum dan HAM No. M-06.IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
23. Permen Hukum dan HAM No. M. 06-IZ. 01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04. IZ. 01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
24. Permen Hukum dan HAM No. M.07.IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Kepublik Indonesia Nomor M.04 IZ.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
25. Permen Hukum dan HAM No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Keputusan Menteri
1. Kepmen Hukum dan HAM No. M.111 PR.09.03 Tahun 2005 tentang Tim Penyelesaian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi WNI Pemegang SAP Malaysia
2. Kepmenkeh dan HAM No.M.07.Iz.01.04 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-Iz.01.04 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa kepada Warganegara Republik Rakyat Cina yang akan Berkunjung ke Indonesia
3. Kepmenkeh No.M 01-Iz.01.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketigabelas atas Kepmenkeh No.M.02-Iz.01.02 Tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
4. Kepmenkeh No.M.04-Iz.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
5. Kepmenkeh No.M.04-Pw.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing
6. Kepmenkeh No.M.06-Pw.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
7. Kepmenkeh No.M.05-Iz.01.02 Tahun 1994 tentang Penggunaan Smart Card dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian dibeberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi dikawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau
Instruksi Menteri
1. Insmen Kehakiman dan HAM No. M-01.HL.05.05 Tahun 2004 tentang Pembuktian Kewarganegaraan dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Perizinan lainnya
PERDIRJEN/KEPDIRJEN IMIGRASI
Perdirjen Imigrasi
1. Perdirjen Imigrasi No. IMI-300.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Pemberian Visa bagi Warga Negara yang Memerlukan Calling Visa
2. Perdirjen Imigrasi No. IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
3. Perdirjen Imigrasi No. IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Imigrasi No. F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa
4. Perdirjen Imigrasi No. IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa
5. Perdirjen Imigrasi No. IMI-802.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Bentuk, Redaksi, Tata Cara Pemberian dan Penolakan Visa Tanggal Terbatas serta Izin Keimigrasian Kemudahan Bekerja Saat Berlibur Bagi Warga Negara Australia
6. Perdirjen Imigrasi No. IMI-817.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa
7. Perdirjen Imigrasi No. IMI-818.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi untuk Memperoleh Work and Holiday Visa
8. Perdirjen Imigrasi No. IMI-819.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Imigrasi No. F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa
9. Perdirjen Imigrasi No. F.083.PL.01.10 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia
Kepdirjen Imigrasi
1. Kepdirjen Imigrasi No. IMI-329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
2. Kepdirjen Imigrasi No. IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Standar Oprasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan RI
3. Kepdirjen Imigrasi No. F.984-Pl.03.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepdirjenl Imigrasi No. F.883.Pl.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
4. Kepdirjen Imigrasi No. F-0611.Iz.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F.658.Iz.01.10 Tahun 2003 tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian Dirjen Imigrasi
5. Kepdirjen Imigrasi No. F-0080.PL.03.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Imigrasi No. F-833.PL.03 .10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
6. Kepdirjen Imigrasi No. F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan Dan Pembatalan Pre Clearance, Serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
7. Kepdirjen Imigrasi No. F-0379.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Imigrasi No. F-833.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
8. Kepdirjen Imigrasi No. F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian
9. Kepdirjen Imigrasi No. F-659.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
10. Kepdirjen Imigrasi No. F-709.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Teknis Stiker Visa Biasa
11. Kepdirjen Imigrasi No. F-710.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Program Aplikasi Visa Stiker
12. Kepdirjen Imigrasi No. F.753-IZ.01.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Imigrasi No. F.1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker
13. Kepdirjen Imigrasi No. F-012-IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengeluaran Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri
14. Kepdirjen Imigrasi No. F-1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker
15. Kepdirjen Imigrasi No. F.1141-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Penunjukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dapat Menggunakan Smart Card
16. Kepdirjen Imigrasi No. F-963-IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan Singkat
Instruksi Dirjen Imigrasi
1. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-572.UM.02.05 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Akses Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim)
2. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-587.WN.02.05 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Akses ke dan dari Ruang Server pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi
3. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-654.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
SE Dirjen imigrasi
1. SE Dirjen Imigrasi No. IMI-UM.01.06-3249 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Permen Hukum dan HAM tentang Visa Kunjungan Singkat
2. SE Dirjen Imigrasi No. IMI.IZ.03.10-1637 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji Indonesia
3. SE Dirjen Imigrasi No. IMI-1232.IZ.03.10 Tahun 2009 tentang Persyaratan Tambahan Bagi Pemohon Paspor RI yang Dicurigai Keabsahan Identitasnya
4. SE Dirjen Imigrasi No. F-UM.01.01-0844 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kepmen Kehakiman dan Ham RI No. M.03.IZ.03.10 Tahun 2003, tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) dan Kepdirjen Imigrasi No. F-0378.UM.01.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clerance serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imgirasi
5. SE Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-0119 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keppres Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Keppres Republik Indonesia No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Keppres Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat dan Kepmen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
Surat Dirjen Imigrasi
1. Surat Dirjen Imigrasi No. IMI.2-UM.01.10-2.262 Tahun 2010 tentang Bebas Visa bagi Warga Negara Asing Pemegang Paspor Diplomatik/Dinas
2. Surat Dirjen Imigrasi No. IMI-UM.01.06-3249 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Permen Hukum dan Ham tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
3. Surat Dirjen Imigrasi No. F4.UM.01.10.01-0378 Tahun 2006 tentang Pemasangan Perangkat SPTBB
4. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-1137 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Keimigrasian dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan (humanitarian assitance)
5. Surat Dirjen Imigrasi No. F-IZ.03.10-801 Tahun 2006 tentang Pelayanan Paspor
6. Surat Dirjen Imigrasi No. F2-IZ.01.10.-1.31 Tahun 2005 tentang Permintaan Pemberlakuan Visa secara timbal dan diplomatik Amerika Serikat (AS) yang akan Bertugas di Indonesia
7. Surat Dirjen Imigrasi No. F-IZ.01.10.-149 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK) bagi Warga Negara Asing dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
8. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02.-006 Tahun 2005 tentang Pelayanan Keimigrasian bagi Korban Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
9. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02.-803 Tahun 2005 tentang Pembuatan Paspor TKI Non Amnesti dengan Tujuan Malaysia
10. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-2889 Tahun 2005 tentang Pelayanan Keimigrasian di TPI bagi Pemegang KPP APEC/ABTC
11. Surat Dirjen Imigrasi No. F.PL.03.10-628 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan/Pengantian Blanko Paspor RI Desain Baru
12. Surat Dirjen Imigrasi No. F-PL.03.10.10-630 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengunaan/Pengantian Blanko Paspor RI Desain Baru
13. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.06.07-2883 Tahun 2005 tentang Penunjukan Pejabat Imigrasi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara
14. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.01.10.-0626 Tahun 2004 tentang SBKRI bagi Pemohonan Papor RI
15. Surat Dirjen Imigrasi No. F.IZ.02.10-2245 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perizinan Keimigrasian bagi bagi Pelajar/Mahasiswa Berasal dari republik Demokratik Timor Leste
Juklak Dirjen Imigrasi
1. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian
2. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian
3. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian
4. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-315.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing di Indonesia
5. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-336.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Tindakan Keimigrasian
6. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing
Peraturan Lain
1. PB Menag dan Menteri Hukum dan Ham No. 2 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Jemaah Haji
2. SPK Dirjen Imigrasi Kemenhuk dan Ham RI dengan PT.Garuda Indonesia (PERSERO) No. IMI-497.UM.06.07 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Keimigrasian dalam Penerbangan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
UNDANG-UNDANG DAN PERPPU
1. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
7. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
8. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
9. UU No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi UU
10. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
11. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
13. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
14. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
15. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
16. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
17. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
18. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
19. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU
20. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi UU
21. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
22. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
23. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
24. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
25. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
26. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
27. UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
28. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
29. Perppu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
30. Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
31. Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
32. Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
33. Perppu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
1. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Pengabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
2. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
3. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
4. PP No. 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perdagangan
Lamp. PP No. 73 Tahun 2008
5. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
6. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
7. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
8. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
9. PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
10. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis
11. PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
12. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian
13. PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
14. PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
15. PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
16. PP No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No.11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
17. PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
18. PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
19. PP No. 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
20. PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
21. PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
22. PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
23. PP No. 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
24. PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
25. PP No. 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
26. PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PP No. 41 Tahun 1997
27. PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 42 Tahun 1997
28. PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No.2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan PP No. 16 Tahun 1998
29. PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
30. PP No. 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 1996
31. PP No. 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
32. PP No. 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
33. PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
34. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
35. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
36. PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
37. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing
38. PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan /atau di Daerah Daerah Tertentu
39. PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
40. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
41. PP No. 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan
42. PP No. 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
43. PP No. 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri Tertentu yang diberikan Status sebagai Kawasan Berikat
44. PP No. 35 Tahun 1990 tentang Pengalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Pembinaan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
45. PP No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
46. PP No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor
47. PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
1. Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
2. Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
3. Perpres No. 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
4. Perpres No. 56 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
5. Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6. Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
7. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
8. Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows
9. Perpres No. 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement on Trade In Services of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
10. Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
11. Perpres No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
12. Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
13. Perpres No. 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
14. Perpres No. 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
15. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
16. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
17. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
18. Perpres No. 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerja sama Industri Asean)
19. Perpres No. 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
20. Perpres No. 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
21. Perpres No. 102 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran)
22. Perpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan
23. Perpres No. 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keppres No. 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja
24. Perpres No. 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Asean Framework Agreement on Services (Protokol
Keppres
25. Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
26. Keppres No. 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
27. Keppres No. 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara
28. Keppres No. 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor
29. Keppres No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
30. Keppres No. 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
31. Keppres No. 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
32. Keppres No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
33. Keppres No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tanjung Pinang, serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah
34. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
35. Keppres No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
36. Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
37. Keppres No. 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau karimun
38. Keppres No. 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
39. Keppres No. 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
40. Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
41. Keppres No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
42. Keppres No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional
43. Keppres No. 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
44. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
45. Keppres No. 46 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria
46. Keppres No. 57 Than 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan
47. Keppres No. 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor secara tidak Sah
48. Keppres No. 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia
49. Keppres No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya)
50. Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
51. Keppres No. 93 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
52. Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
53. Keppres No. 6 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
54. Keppres No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor
55. Keppres No. 51 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea
56. Keppres No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
57. Keppres No. 125 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga
58. Keppres No. 45 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pembina Industri Stratagis
59. Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
60. Keppres No. 65 Tahun 2000 tentang Pengesahan Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic Beserta Protocol to the 1994 Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic
61. Keppres No. 66 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
62. Keppres No. 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang Dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
63. Keppres No. 109 Tahun 2000 tentang Dewan Gula Nasional
64. Keppres No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal
65. Keppres No. 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
66. Keppres No. 154 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products
67. Keppres No. 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
68. Keppres No. 13 Tahun 1999 tentang Pengesahan Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services beserta Lampirannya
69. Keppers No. 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan Framework Agreement on the Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi Asean)
70. Keppres No. 35 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Issued by Asen Member Countries
71. Keppres No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
72. Keppres No. 40 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Dewan Pembina Industri Strategis
73. Keppres No. 60 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
74. Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
75. Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76. Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
77. Keppres No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia Organisasi Konfrensi Islam
78. Keppres No. 129 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services
79. Keppres No. 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja Asean mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang Barang Transit)
80. Keppres No. 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh
81. Keppres No. 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme
82. Keppres No. 32 Tahun 1994 tentang Perluasan Kawasan Industri yang diberikan Status Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development
83. Keppres No. 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas
Inpres
84. Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
85. Inpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009
86. Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
87. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
88. Inpres No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008
89. Inpres No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pameran
90. Inpres No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006
91. Inpres No. 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pulau Sabang menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
92. Inpres No. 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau
93. Inpres No. 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia – Cina
94. Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. BTBMI 2007
Tahun 2010
1. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
2. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
3. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014
4. Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
5. Permendag No. 05/M-DAG/PER/2/2010 tentang Pencabutan Permendag No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
6. Permendag No. 06/M-DAG/PER/2/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
7. Permendag No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapanya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
8. Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi
9. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan
10. Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
11. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
12. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
13. Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
14. Permendag No. 19/M-DAG/PER/4/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
15. Permendag No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Orogin) untuk Barang Ekspor Indonesia
16. Permendag No. 25/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
17. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2010 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
18. Permendag No. 27/M-DAG/PER/6/2010 tentang Pencabutan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Permendag No. 57/M-DAG/PER/10/2009
19. Permendag No. 29/M-DAG/PER/7/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
20. Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Tahun 2009
21. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
22. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
23. Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
24. Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
25. Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
26. Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
27. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
28. Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
29. Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
30. Permendag No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
31. Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
32. Permendag No. 18/M-DAG/PER/5/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
33. Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika
34. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa
35. Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi dan atau Baja
36. Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
37. Permendag No. 25/M-DAG/PER/6/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
38. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
39. Permendag No. 27/M-DAG/PER/6/2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
40. Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window
41. Permendag No. 29/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Masin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik
42. Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
43. Permendag No. 32/M-DAG/PER/7/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
44. Permendag No. 33/M-DAG/PER/7/2009 tentang Perubahan Keempat Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
45. Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
46. Permendag No. 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
47. Permendag No. 37/M-DAG/PER/8/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
48. Permendag No. 38/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
49. Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
50. Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
51. Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
52. Permendag No. 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi
53. Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
54. Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
55. Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
56. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
57. Permendag No. 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
58. Permendag No. 49/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
59. Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
60. Permendag No. 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
61. Permendag No. 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010
62. Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan
63. Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
64. Permendag No. 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
65. Permendag No. 56/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas yang Dikenakan Bea Keluar
66. Permendag No. 58/M-DAG/PER/11/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
67. Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
68. Permendag No. 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
69. Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
Tahun 2008
70. Permendag No. 01/M-Dag/Per/1/2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram
71. Permendag No. 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
72. Permendag No. 03 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
73. Permendag No. 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
74. Permendag No. 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tentang No. Pengenal Importir Khusus
75. Permendag No. 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri
76. Permendag No. 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya
77. Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
78. Permendag No. 13/M-DAG/PER/4/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
79. Permendag No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelurusan Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
80. Permendag No. 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
81. Permendag No. 18/M-DAG/PER/5/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
82. Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perindustrian No. 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
83. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
84. Permendag No. 22/M-DAG/PER/6/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
85. Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Indonesia
86. Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
87. Permendag No. 25/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
88. Permendag No. 26/M-DAG/PER/7/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
89. Permendag No. 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
90. Permendag No. 28/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
91. Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
92. Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
93. Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
94. Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
95. Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
96. Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)
97. Permendag No. 38/M-DAG/PER/10/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
98. Permendag No. 40/M-DAG/PER/10/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
99. Permendag No. 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
100. Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
101. Permendag No. 48/M-DAG/PER/11/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER. 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/1 0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
102. Permendag No. 49/M-DAG/PER/11/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
103. Permendag No. 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
104. Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
105. Permendag No. 54/M-DAG/PER/12/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
106. Permendag No. 55/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
107. Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
108. Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
109. Permendag No. 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
110. Permendag No. 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu
111. Per. Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. PER.16/MEN/IX/2008 No. 49/2008 No. 922.1/M-IND/10/2008 No. 39/M-Dag/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
Tahun 2007
112. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmenperindag Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
113. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
114. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
115. Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
116. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
117. Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2007 22/M-DAG/PER/6/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
118. Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
119. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
120. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan
121. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
122. Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2007/M-DAG/PER/6/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
123. Permendag No. 18/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perubahan Keempat atas Kepmenperindag Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
124. Permendag No. 19/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau
125. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
126. Permendag No. 24/M-Dag/Per/6/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
127. Permendag No. 28/M-Dag/Per/7/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
128. Permendag No. 29/M-Dag/Per/7/2007 tentang Perubahan atas Lampiran Permendag Nomor 12/M-Dag/Per/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
129. Permendag No. 31/M-Dag/Per/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)
130. Permendag No. 32/M-Dag/Per/8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
131. Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
132. Permendag No. 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
133. Permendag No. 39/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
134. Permendag No. 45/M-Dag/Per/10/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
135. Permendag No. 46/M-Dag/Per/11/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
136. Permendag No. 48/M-Dag/Per/12/2007 tentang Penetapan Harga Patokan atas Barang Ekspor Tertentu
137. Permendag No. 49/M-Dag/Per/12/2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Menteri Perdagangan Republik Indonesia
138. Permendag No. 51/M-Dag/Per/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan
Tahun 2006
139. Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Dlstribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
140. Permendag No. 08/M-DAG/PER/3/2006 tentang Perubahan Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
141. Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
142. Permendag No. 10 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
143. Permendag No. 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
144. Permendag No. 14 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey
145. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
146. Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
147. Permendag No. 07/M-Dag/Per/4/2005 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmen Perindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 385/MPP/Kep/6/2004
148. Permendag No. 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
149. Permendag No.14/M-Dag/Per/7/2005 tentang Ketentuan Impor Beberapa Produk untuk Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Kepmendag
150. Kepmendag No. 35/M-DAG/KEP/2/2007 tentang Penugasan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) sebagai National Tripartite Rubber Corporation (NTRC)
151. Kepmendag No. 101.2/M- Dag/Kep/4/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan yang dikecualikan dari Ketentuan Kriteria Teknis
Permen Industri
Tahun 2010
152. Permen Ind No. 4/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran secara Wajib
153. Permen Ind No. 09/M-IND/PER/1/2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru bagi Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing
154. Permen Ind No. 11/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 116/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula
155. Permen Ind No. 12/M-IND/PER/1/2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Revit Alisasi Industri Gula
156. Permen Ind No. 13/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit
157. Permen Ind No. 14/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 105/Mind/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia
158. Permen Ind No. 15/M•IND/PER/1/2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Petrokimia dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Hilir Kepala Sawit
159. Permen Ind No. 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
160. Permen Ind No. 17/M-IND/PER/2/2010 tentang Tim Teknis Penyiapan Perundingan Penyerahan Proyek Asahan
161. Permen Ind No. 18/M-IND/PER/2/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Bidang Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasa Batam, Bintan dan Karimun
162. Permen Ind No. 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
163. Permen Ind No. 20/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
164. Permen Ind No. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik
165. Permen Ind No. 26/M-IND/PER/2/2010 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan atau Mesin
166. Permen Ind No. 27/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) secara Wajib
167. Permen Ind No. 30/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
168. Permen Ind No. 31/M-IND/PER/3/2010 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian
169. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
170. Permen Ind No. 44/M-IND/PER/4/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
171. Permen Ind No. 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
172. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/4/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 169/M-IND/PER/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Kementerian Perindustrian
173. Permen Ind No. 55/M-IND/PER/4/2010 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Atas Impor Barang Modal Bukan Baru Bagi Perusahaan Pemakai Langsung
174. Permen Ind No. 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor
175. Permen Ind No. 60/M-IND/PER/5/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/20009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia(SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
176. Permen Ind No. 69/M-IND/ER/7/2010 tentang Harga Resmi Selang Karet dan Regulator Tekanan Rendah Tabung Baja Liquified Petrolium Gas (LPG) 3 Kg untuk Wilayah Jawa dan Bali
177. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Korek Api Gas secara Wajib
178. Permen Ind No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)
179. Permen Ind No. 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) Secara Wajib
180. Permen Ind No. 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib
181. Permen Ind No. 90/M-IND/Per/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canal Dingin (Bj.D) Secara wajib
182. Permen Ind No. 109/M-IND/Perl10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib
183. Permen Ind No. 114/M-Ind/Per/L0/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua secara Wajib
Tahun 2009
184. Permen Ind No. 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
185. Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj.L AS) secara Wajib
186. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan
187. Permen Ind No. 18/M-IND/PER/2/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru
188. Permen Ind No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Pupuk secara Wajib
189. Permen Ind No. 30/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
190. Permen Ind No. 31/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
191. Permen Ind No. 32/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
192. Permen Ind No. 33/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj. LAS) secara Wajib
193. Permen Ind No. 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
194. Permen Ind No. 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara WajibPermen Ind No. 38/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
195. Permen Ind No. 39/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj.L AS) secara Wajib
196. Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
197. Permen Ind No. 46/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik dalam Rangka E-Government di Lingkungan Departemen Perindustrian
198. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
199. Permen Ind No. 50/M-IND/PER/5/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat pada Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
200. Permen Ind No. 55/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum secara Wajib
201. Permen Ind No. 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
202. Permen Ind No. 60/M-IND/PER/6/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
203. Permen Ind No. 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara Wajib
204. Permen Ind No. 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis
205. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bintan dan Karimun
206. Permen Ind No. 74/M-IND/PER/7/2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian
207. Permen Ind No. 78/M-IND/PER/8/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
208. Permen Ind No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
209. Permen Ind No. 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia
210. Permen Ind No. 95/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
211. Permen Ind No. 100/M-IND/PER/10/2009 tentang Pencabutan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib
212. Permen Ind No. 101/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
213. Permen Ind No. 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
214. Permen Ind No. 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta IKM Kulit dan Produk Kulit
215. Permen Ind No. 143/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
216. Permen Ind No. 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
217. Permen Ind No. 157/M-IND/PER/11/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
218. Permen Ind No. 160/M-IND/PER/11/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib
219. Permen Ind No. 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib
220. Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2008 tentang Pencabutan Kepmenindag No. 153/MPP/KEP/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/REV.1995) dan Revisinya serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 323/MPP/KEP/11/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/MPP/KEP/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/REV.1995) dan Revisinya
221. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/2/2008 tentang Perubahan Permen Ind No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) KG dan Kompor Gas LPG satu Mata Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah menjadi LPG untuk Keluarga Miskin
222. Permen Ind No. 06/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Baja Tulangan Beton Secara Wajib
223. Permen Ind No. 07/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib
224. Permen Ind No. 21/M-IND/PER/4/2008 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 92/M-IND/PER/11/2007 tentang Pemberlakuan SNI terhadap 5 (lima) Produk Industri secara Wajib
225. Permen Ind No. 24/M-IND/PER/4/2008 tentang Kode Etik Auditor Departemen Perindustrian
226. Permen Ind No. 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk
227. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/6/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan SNI secara Wajib Baja Tulangan Beton
228. Permen Ind No. 36/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua atas Permen Ind No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) KG dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah menjadi LPG untuk Keluarga Miskin sebagaimana Telah Diubah dengan Permen Ind No. 04/M-IND/PER/2/2008
229. Permen Ind No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib
230. Permen Ind No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
231. Permen Ind No. 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
232. Permen Ind No. 44/M-IND/PER/7/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka USDFS IJ-EPA
233. Permen Ind No. 47/M-IND/PER/7/2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
234. Permen Ind No. 48/M-IND/PER/7/2008 tentang Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18
235. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
236. Permen Ind No. 52/M-IND/PER/8/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib Baja Lembaran Lapis Seng (SNI 07-2053-2006)
237. Permen Ind No. 58/M-IND/PER/8/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan, Rekomendasi dan SSPT SNI di Lingkungan Departemen Perindustrian dalam Kerangka Indonesia National Single Window
238. Permen Ind No. 61/M-IND/PER/8/2008 tentang Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
239. Permen Ind No. 62/M-IND/PER/8/2008 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific
Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
240. Permen Ind No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal
241. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)
242. Permen Ind No. 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas Impor Barang untuk Industri
243. Permen Ind No. 78/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib
244. Permen Ind No. 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara Wajib
245. Permen Ind No. 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) terhadap 5 (lima) Produk Industri secara Wajib
246. Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
247. Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
248. Permen Ind No. 94/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah (IKM) Alas Kaki
249. Permen Ind No. 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) secara Wajib
250. Permen Ind No. 97/M-IND/11/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Per. 16/Men/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-Ind/10/2008, dan Nomor 39/M-Dag/Per/1 0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
251. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/PER/1/2007 tentang Penetapan 6 (Enam) Spesifikasi Teknis Produk Industri
252. Permen Ind No. 12/M-IND/PER/2/2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian dengan Sistem E-Procurement
253. Permen Ind No. 17/M-IND/PER/2/2007 Tanggal 19 Februari 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindustrian Nomor : 20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan /Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
254. Permen Ind No. 25/M-IND/3/2007 tentang Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan MinumanPermen Ind No. 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
255. Permen Ind No. 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon
256. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen secara Wajib
257. Permen Ind No. 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Stándar Nasional Indonesia Bidang Industri
258. Permen Ind No. 20 Tahun 2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Estándar Nasional Indonesia
259. Permen Ind No. 23 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pengusulan Harga Pokok Patokan Ekspor (HPE) Produk Hasil Industri
260. Permen Ind No. 24 Tahun 2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri
261. Permen Ind No. 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen Perindustrian No. 11/M-Ind/Per/3/2006 tentang Pedoman Penggunaann Produksi Dalam Negeri
262. Permen Ind No. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
263. Permen Ind No. 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Departemen Perindustrian
264. Permen Ind No. 37 tahun 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
265. Permen Ind No. 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
266. Permen Ind No. 11/M-Ind/Per/7/2005 tentang Ketentuan Teknis Mengenai Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik (Optical Disc)
Instruksi Menteri Ind
267. Insmen Ind No. 875/M-IND/12/2009 tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
Peraturan Bersama
268. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 47/M-IND/Per/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per.13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. Per-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
269. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27/M-Dag/Per/6/2007 No. Pb.01/Men/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
270. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/M-Dag/Per/12/2007 No. Pb.02/Men/2007 tentang Perpanjangan Masa berlaku Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27/M-Dag/Per/6/2007 dan No. Pb.01/Men/2007
271. Peraturan Bersama Memperindag No. 02/M-Ind/Per/3/2005, No. 02/M-Dag/Per/3/2005 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib
Kepmen Perindag
272. Kepmenperindag No. 376/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan Kepmen Perindag No. 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam
273. Kepmenperindag No. 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Kepmen Perindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
274. Kepmenperindag No. 60/MPP/Kep/2/2004 tentang Pencabutan Kepmen Perindag No. 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantaian dan Produk Baja
275. Kepmenperindag No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindag No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau
276. Kepmenperindag No. 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan Kepmen Perindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Perindag No. 306/MPP/Kep/4/2003
277. Kepmenperindag No. 357/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras
278. Kepmenperindag No. 385/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmen Perindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Kepmen Perindag No. 519/MPP/Kep/8/2003
279. Kepmenperindag No. 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 478/Mpp/Kep/7/2003
280. Kepmenperindag No. 420/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenperindag No. 458/Mpp/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
281. Kepmenperindag No. 466/MPP/Kep/8/2004 tentang Perubahan atas Kepmen Perindag No. 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan sementara Impor Hewan Ruminansia dan Produk Turunannya yang Berasal dari Amerika Serikat
282. Kepmenperindag No. 491/MPP/Kep/8/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/7 2003 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
283. Kepmenperindag No. 610/MPP/Kep/1o/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindang No.756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru
284. Kepmenperindag No. 3/MPP/Kep/1/2003 tentang Perubahan Lampiran Kepmenperindag No. 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center)
285. Kepmenperindag No. 389/MPP/Kep/5/2003 Tanggal 29 Mei 2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
286. Kepmenperindag No. 31/MPP/Kep/1/2003 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 575/MPP/Kep/8/2002
287. Kepmenperindag No. 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
288. Kepmenperindag No. 115/MPP/Kep/2/2003 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 52/MPP/Kep/1/2003 tentang Panitia Penyelenggara Pameran Produksi Indonesia 2003
289. Kepmenperindag No. 118/MPP/Kep/2/2003 tentang Perubahan atas Lampiran kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 31/MPP/Kep/1/2003
290. Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Varifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
291. Kepmenperindag No. 411/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru
292. Kepmenperindag No. 417/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya
293. Kepmenperindag No. 478/MPP/Kep/7/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 789/MPP/Kep/12/2002 dan Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
294. Kepmenperindag No. 519/MPP/Kep/8/2003 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 58/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 118/MPP/Kep/2/2003
295. Kepmenperindag No. 545/MPP/Kep/9/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) untuk Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
296. Kepmenperindag No. 646/MPP/Kep/10/2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No. 389/MPP/Kep/5/2003
297. Kepmenperindag No. 662/MPP/Kep/10/2003, tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 18/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC)
298. Kepmenperindag No. 710/MPP/Kep/12/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
299. Kepmenperindag No. 442/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)
300. Kepmenperindag No. 443/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 57/MPP/Kep/1/2002
301. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
302. Kepmenperindag No. 575/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 443/MPP/Kep/5/2002
303. Kepmenperindag No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya
304. Kepmenperindag No. 789/MPP/Kep/12/2002 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No. 411/MPP/Kep/9/1998
305. Kepmenperindag No. 807/MPP/Kep/12/2002 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 791/MPP/Kep/11/2002 dan Pembentukan Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Kuota 2003
306. Kepmenperindag No. 263/MPP/Kep/8/2001 tentang Perubahan Lampiran Kepmenperindag No. 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
307. Kepmenperindag No. 293/MPP/Kep/2001 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 63/MPP/Kep/10/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat
308. Kepmenperindag No. 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 dan Penetapan Barang yang diatur, diawasi dan dilarang Ekspornya
309. Kepmenperindag No. 323/MPP/Kep/11/2001 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 153/MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI. 01-3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)
310. Kepmenperindag No. 365/MPP/KEP/12/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan
Menteri Lain
PMK
311. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
312. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper
313. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
314. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
315. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
316. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
317. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
318. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
319. PMK No. 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
320. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
321. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
322. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
323. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
324. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
325. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
326. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
327. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
328. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol,Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ,dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
329. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
330. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
331. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
332. PMK No. 159/Km.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
333. PMK No. 171/ PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
334. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
335. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
336. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
337. Nota Kesepakatan Bersama antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kamar Dagang Industri Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia No.675/M-Ind/8/2006 No. 692.1/M-Dag/8/2006 No. 07/NK/M.Kukm/VIII/2006 No. 089 /DP /VIII/2006
338. PMK No. 188/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009
339. PMK No. 189/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009
340. PMK No. 199/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
341. PMK No. 200/PMK.11/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
342. PMK No. 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
343. PMK No. 239/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
344. PMK No. 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
345. PMK No. 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
346. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang tertentu
KMK
347. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
348. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
349. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
Menko Ekon
350. Kepmen Ekon No. KEP-25/M.EKON/04/2010 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
351. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan National Single Window
352. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-21/M.EKON/04/2008 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kompilasi Rencana Aksi Individu Apec Indonesia dan Persiapan Peer Review RAI Apec Indonesia Tahun 2009
353. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-22/M.EKON/04/2008 tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia dalam Rangka Expo Shanghai 2010 di China
354. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-23/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi No. KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
355. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-35/M.EKON/05/2008 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
1. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
2. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
3. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Daglu No. 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
4. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 01/DAGLU/PER/2/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Endorsement oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
5. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/2/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan tertentu Oleh Surveyor
6. Kepdirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag No. 11/Daglu/Kp/IV/2004, tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi atau Penelusuran Teknis dalam Rangka Pelaksanaan Kepmenperindag No. 9/MPP/Kep/I/2004 tentang Ketentuan Impor Beras
Dirjen PDN
1. Kepdirjen PDN No. 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, dan Sekretariat BPSK
2. SE Dirjen PDN No. 03/PDN/SE/6/2010 tentang Publikasi Hasil Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Kosumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
3. SE Dirjen PDN No. 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dirjen ILMTA
1. Perdirjen ILMTA No. 09/ILMTA/4/2010 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Peluasan, dan Tanda Daftar Industri terhadap Industri dengan KBLI 2410 dan KBLI 2420 Sesuai dengan KBLI 2009
2. Perdirjen ILMTA No. 766/ILMTA/VI/2010 tentang Revisi Lampiran Perdirjen ILMTA No. 09/ILMTA/PER/4/2010
Dirjen IAK
1. Perdirjen IAK No. 19/IAK/3/2010 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) dan Penetapan Alokasi Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol serta Industri Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
Dirjen KBPI
1. Perdirjen KBPI No. 422/BPPI/6/2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian
Bappebti
7. Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/PER /1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/PER /1/2009
8. Peraturan Kepala Bappebti No. 65/BAPPEBTI/PER /1/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif
9. Peraturan Kepala Bappebti No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang
10. Peraturan Kepala Bappebti No. 08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
11. Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
12. Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
13. Peraturan Kepala Bappebti No. 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 62/BAPPEBTI/PER /3/2008
14. Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/PER /9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
15. Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
16. Peraturan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang
17. Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
18. Peraturan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
19. Peraturan Kepala Bappebti No. 04/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 04/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
20. Peraturan Kepala Bappebti No. 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pusat Registrasi
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
21. Peraturan Kepala Bappebti No. 06/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007 tentang Penetapan Hari Kerja dalam Sistem Resi Gudang
22. Peraturan Kepala Bappebti No. 60/BAPPEBTI/PER/3/2007 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
23. Peraturan Kepala Bappebti No. 61/BAPPEBTI/PER /12/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 59/BAPPEBTI/PER/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
24. Peraturan Kepala Bapebti No. 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
25. Peraturan Kepala Bapebti No. 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
Lampiran SK No.59
26. Peraturan Kepala Bapebti No. 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka
27. Peraturan Kepala Bapebti No. 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
28. Keputusan Kepala Bapebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
Lampiran SK No.55
29. Keputusan Kepala Bapebti No. 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif
30. Keputusan Kepala Bapebti No. 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka
Lampiran SK No.52
31. Keputusan Kepala Bapebti No. 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
32. Keputusan Kepala Bapebti No. 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran: Formulir No. III.PRO 14 s/d III.PRO 19
33. Keputusan Kepala Bapebti No. 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank
34. Keputusan Kepala Bapebti No. 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran SK No.43
35. Keputusan Kepala Bapebti No. 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Lampiran SK No.44
36. Keputusan Kepala Bapebti No. 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka
37. Keputusan Kepala Bapebti No. 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka
Lampiran SK No.46
38. Keputusan Kepala Bapebti No. 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.47
39. Keputusan Kepala Bapebti No. 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif
Lampiran 1 SK No.48
Lampiran 2 SK No.48
40. Keputusan Kepala Bapebti No. 49/BAPPEBTI/KP/XI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 44 /BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
41. Keputusan Kepala Bapebti No. 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 tentang Persetujuan kepada PT. Bank Niaga tbka sebagai Bank Penyimpan Dana Jaminan dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.
42. Keputusan Kepala Bapebti No. 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank
43. Keputusan Kepala Bapebti No. 36/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Emas
Lampiran SK No.36
44. Keputusan Kepala Bapebti No. 37/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas
Lampiran SK No.37
45. Keputusan Kepala Bapebti No. 38/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
46. Keputusan Kepala Bapebti No. 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
47. Lampiran SK No.39
48. Keputusan Kepala Bapebti No. 25/BAPPEBTI/VI/2001 tentang Pengangkatan Pemeriksa pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.25
49. Keputusan Kepala Bapebti No. 26/BAPPEBTI/VI/2001 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Minyak Sawit Mentah (CPO)
50. Lampiran SK No.26
51. Keputusan Kepala Bapebti No. 27/BAPPEBTI/IX/2001 tentang Perubahan Formulir No. III.PRO.10 dan No. III.PRO.11 Lampiran Keputusan Kepala Bapebti No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perijinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka
Lampiran 1 SK No.27
Lampiran 2 SK No.27
52. Keputusan Kepala Bapebti No. 28/BAPPEBTI/IX/2001 tentang Persyaratan Permodalan bagi Pialang Berjangka untuk Pembukaan Kantor Cabang
53. Keputusan Kepala Bapebti No. 29/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.29
54. Keputusan Kepala Bapebti No. 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
55. Keputusan Kepala Bapebti No. 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri
56. Keputusan Kepala Bapebti No. 32/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran SK No.32
57. Keputusan Kepala Bapebti No. 33/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Jaminan
58. Keputusan Kepala Bapebti No. 09/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka
Lampiran SK No.09
59. Keputusan Kepala Bapebti No. 10/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimium dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.10
60. Keputusan Kepala Bapebti No. 11/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Tata Cara dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis adanya Dugaan Pelanggaran di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.11
61. Keputusan Kepala Bapebti No. 12/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan Teknis
Lampiran SK No.12
62. Keputusan Kepala Bapebti No. 13/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan
Lampiran SK No.13
63. Keputusan Kepala Bapebti No. 14/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman dalam Melakukan Wawancara
64. Keputusan Kepala Bapebti No. 15/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan
65. Keputusan Kepala Bapebti No. 16/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Keadaan-keadaan yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Pengenaan Sanksi
Lampiran SK No.16
66. Keputusan Kepala Bapebti No. 17/BAPPEBTI/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpangan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan
Lampiran SK No.17
67. Keputusan Kepala Bapebti No. 18/BAPPEBTI/V/2000 tentang Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
68. Keputusan Kepala Bapebti No. 19/BAPPEBTI/V/2000 tentang Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka
69. Keputusan Kepala Bapebti No. 20/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Kopi Robusta dan Olein
Lampiran SK No.20
70. Keputusan Kepala Bapebti No. 21/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Pelaporan Batas Wajib Lapor Posisi Terbuka Kontrak Berjangka
71. Keputusan Kepala Bapebti No. 22/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat mengenai Materi Promosi/Iklan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.22
72. Keputusan Kepala Bapebti No. 23/BAPPEBTI/XII/2000 tentang Pembentukan Komisi Ujian Propesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
73. Keputusan Kepala Bapebti No. 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka
Lampiran 1 SK No.01/KP/IV
Lampiran 2 SK No.01/KP/IV
74. Keputusan Kepala Bapebti No. 01/BAPPEBTI/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran SK No.01
75. Keputusan Kepala Bapebti No. 02/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran SK No.02
76. Keputusan Kepala Bapebti No. 03/BAPPEBTI/X/1999 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran 1 SK No.03
Lampiran 2 SK No.03
77. Keputusan Kepala Bapebti No. 04/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar Jual Beli Komoditi Bursa Berjangka
Lampiran SK No.04
78. Keputusan Kepala Bapebti No. 05/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan laba Bursa Berjangka
Lampiran SK No.05
Lampiran SK No.06
79. Keputusan Kepala Bapebti No. 07/BAPPEBTI/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka
Lampiran form 01 s/d form 13
80. Keputusan Kepala Bapebti No. 08/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Lampiran 1 SK No.08
Lampiran 2 SK No.08
1. Per. KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
2. Kep. KPPU No. 01/KPPU/VI/2000 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode Tahun 2000-2005
3. Kep. KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999
4. Kep. KPPU No. 06/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU
5. Kep. KPPU No. 07/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kelompok Kerja
6. Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-110/DO201/04/2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2007 di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Ketetapan MPR
1. Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEBUDAYAAN & PARIWISATA
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
3. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
4. UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
5. UU No. 3 Tahun 1959 tentang Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia
PERATURAN PEMERINTAH
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
3. PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. PP No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
6. PP No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum
7. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
8. PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
9. PP No. 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
10. PP No. 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali
11. PP No. 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
12. PP No. 38 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan
PERPRES, KEPPRES, DAN INPRES
1. Perpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports)
2. Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
3. Perpres No. 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
4. Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
5. Keppres No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
6. Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
7. Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
8. Keppres No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
9. Keppres No. 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya
10. Keppres No. 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
11. Keppres No. 30 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura
12. Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura
13. Keppres No. 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung
14. Keppres No. 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali
15. Inpres No. 3 Tahun 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar Budaya Tertentu
16. Inpres No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
17. Inpres No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan
18. Inpres No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991
19. Inpres No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata
PERMEN DAN KEPMEN
Permen Kebudayaan dan Pariwisata
1. Permen Budpar No. PM.01/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Istana Maimoon, Masjid Azizi, Rumah Dinas Walikota Medan, Rumah Tjong Afie, Stasiun Kereta Api Binjai, Kompleks Makam Kesultanan Langkat, Gedung Kerapatan Sultan Langkat/Museum Daerah Kabupaten Langkat, Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, dan Masjid Raya Al Ma’ shun
2. Permen Budpar No. PM.03/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Pasar Johar, Kawasan Laweyan, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Pendem, Keraton Kasunanan, Kompleks Masjid Ciptomulyo, Umbul Pengging, Kompleks Petirtaan Cabean Kunti, dan Situs Menggung
3. Permen Budpar No. PM.05/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Gedung Sekolah Rajo (SMU 2) Gedung Kandepdikbud, Koompleks Kantor Polres Agam, Kompleks Kantor Kodim Agam, Tugu Manggopoh, Gedung SMP I, Gereja Katholik, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa Oepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Jam Gadang
4. Permen Budpar No. PM.06/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Puri Agung Kesiman yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
5. Permen Budpar No. PM.07/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Gedung Bank BNI 46, Gedung SMP Negeri 6, Gedung Kantor Pos Besar, Kelenteng Poncowinatan (Kranggan), Gedung Bank Indonesia, Gereja Santo Antonius, Gedung SMU Negeri 3, Kompleks Gedung Kepatihan, Gedung Museum Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri I, Gedung Rumah Sakit Panti Rapih, Gedung Koni, Kraton Yogyakarta
6. Permen Budpar No. PM.08/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman di Kabupaten Pacitan
7. Permen Budpar No. PM.09/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Kompleks Ke’te Kessu. Londa, Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo, Rante Karassik, Tongkonan Buntu Pune, Pekuburan Palatokke, Rante Buntu Mengkepe, Rante Alla Parinding, Bori Parinding
8. Permen Budpar No. PM.10/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Makam Nani Wartabone, Makam Raja Blongkod, Kantor PT. PELNI, dan Kantor Pos Kota Gorontalo
9. Permen Budpar No. PM.11/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Haarlem/Van Der Capellen
10. Permen Budpar No. PM.12/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Benteng Barneveld
Permen Budpar No. PM.12/PW.007/MKP/2010 Lampiran
11. Permen Budpar No. PM.13/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Wisma Timah I, Museum Timah, Rumah Residen, Menara Air Minum, Taman Sari (Wilhelmina Park), Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang, Masjid Jamik
12. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
13. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
14. Permen Budpar No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
15. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.37/UM.001/MKP/2007 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan
16. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.67/UM.001 /MKP/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata
17. Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 1/KS001/MPSB-99 tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya
Peraturan Lain
1. Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
2. Permendagri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
3. Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
4. Kepdirjen Pajak No. Kep-36/PJ./2001 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEHUTANAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
5. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
1. Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
2. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3. PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
4. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
5. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
6. PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
7. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
9. PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
10. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
11. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
12. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
13. PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
14. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
15. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
16. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
17. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
18. PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
19. PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
20. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
21. PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
22. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
23. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
24. PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
25. PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
26. PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
27. PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
28. PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
29. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
30. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
31. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional
32. PP No. 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
33. PP No. 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
34. PP No. 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
35. PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
2. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
4. Perpres No. 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Perpres No. 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
6. Perpres No. 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
7. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
8. Keppres No. 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan
9. Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan
10. Keppres No. 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
11. Keppres No. 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
12. Keppres No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
13. Keppres No. 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
14. Keppres No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan
15. Keppres No. 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi Sanam sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
16. Keppres No. 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu
17. Keppres No. 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan
18. Keppres No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 29 Tahun 1991
19. Keppres No. 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo sebagai Taman Hutan Raya
20. Keppres No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
21. Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
22. Keppres No. 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam
23. Keppres No. 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan
24. Keppres No. 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta
25. Keppres No. 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda
26. Keppres No. 6 Tahun 1983 tentang Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan kepada Yayasan Sarana Wana Jaya
27. Keppres No. 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
28. Keppres No. 20 Tahun 1979 tentang Penggunaan Dana Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
29. Keppres No. 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
30. Keppres No. 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
31. Keppres No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
1. Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
2. Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting
Tahun 2011
1. Permenhut No.P.2/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
2. Permenhut No.P.3/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011
3. Permenhut No. P. 4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
Tahun 2010
1. Permenhut No. P.01/MENHUT-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Permenhut No. P.02/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan
3. Permenhut No. P.03/MENHUT-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010
4. Permenhut No. P.4/MENHUT-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
5. Permenhut No. P.5/MENHUT-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan
6. Permenhut No. P.6/MENHUT-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
7. Permenhut No. P.7/MENHUT-II/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
8. Permenhut No. P.8/MENHUT-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
9. Permenhut No. P.9/MENHUT-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
10. Permenhut No. P.10/MENHUT-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
11. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Kordinator
12. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
13. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
14. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
15. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
16. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari
17. Permenhut No. P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru
18. Permenhut No. P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata cara Permohonan Izin Berburu
19. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
20. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Penelolaan Hutan Produksi Lestari
21. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)
22. Permenhut No. P.22/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan
23. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 14/MENHUT-V/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
24. Permenhut No. P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
25. Permenhut No. P.25/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010
26. Permenhut No. P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan terhadap Permenhut No. P.70/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
27. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan
28. Permenhut No. P. 28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
29. Permenhut No. P. 29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
30. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.9/Menhhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
31. Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan HakPermenhut No. P.32/Menhut -II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
32. Permenhut No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
33. Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
34. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.32/Menhut-Ii/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai(RTKRHL-Das)
35. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
36. Permenhut No. P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
37. Permenhut No. P.38/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
38. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
39. Permenhut No. P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
40. Permenhut No. P. 41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
41. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
42. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2010 tentang Pencabutan Permenhut No. P.03/Menhut-II/2005 Jo. Permenhut No. P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Iuphhk-Ha) dan atau pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HA) yang diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
43. Permenhut No. P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan
44. Permenhut No. P.46/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.24/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
45. Permenhut No. P.47/Menhut -II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
Tahun 2009
46. Permenhut No. P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
47. Permenhut No. P. 2/MENHUT-II/2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
48. Permenhut No. P. 3/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
49. Permenhut No. P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
50. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009
51. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
52. Permenhut No. P. 7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
53. Permenhut No. P. 8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
54. Permenhut No. P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
55. Permenhut No. P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
56. Permenhut No. P. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
57. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
58. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
59. Permenhut No. P.14/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Hutan Tanaman RakyatPermenhut No. P.15/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.32/MENHUT-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
60. Permenhut No. P.23/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
61. Permenhut No. P.24/MENHUT-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
62. Permenhut No. P.25/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA)
63. Permenhut No. P.26/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.48/MENHUT-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
64. Permenhut No. P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan
65. Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
66. Permenhut No. P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
67. Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
68. Permenhut No. P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
69. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS)
70. Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
71. Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
72. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Izin Olahan (Prokalindo)
73. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
74. Permenhut No. P.37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
75. Permenhut No. P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
76. Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
77. Permenhut No. P. 40/Menhut-II/2009 tentang Standar Operasi Prosedur Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan
78. Permenhut No. P. 41/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk selaku Koordinator
79. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
80. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
81. Permenhut No. P. 44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
82. Permenhut No. P. 45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
83. Permenhut No. P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
84. Permenhut No. P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
85. Permenhut No. P. 48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1:250.000
86. Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
87. Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
88. Permenhut No. P. 51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Permenhut No. P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
89. Permenhut No. P. 52/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Permenhut No. P. 03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
90. Permenhut No. P. 53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu
91. Permenhut No. P. 54/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P. 21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
92. Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P. 22/Menhut-V/2007 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
93. Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
94. Permenhut No. P. 57/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)
95. Permenhut No. P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman
96. Permenhut No. P. 59/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010
97. Permenhut No. P. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
98. Permenhut No. P. 61/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (Research School) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
99. Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan
100. Permenhut No. P. 63/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi
101. Permenhut No. P. 64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
102. Permenhut No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
103. Permenhut No. 67/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
104. Permenhut No. P.68/Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan
105. Permenhut No. P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – PHP2H)
106. Permenhut No. P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
107. Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
108. Permenhut No. P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
Tahun 2008
109. Permenhut No. P.01 Tahun 2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
110. Permenhut No. P.02 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.45/MENHUT-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
111. Permenhut No. P.03 Tahun 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
112. Permenhut No. P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
113. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P.23/Menhut-II2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
114. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2008 Lampiran
115. Permenhut No. P.7/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
116. Permenhut No. P. 8/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P. 49/MENHUT-II/2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Propinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk selaku Koordinator
117. Permenhut No. P. 10/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan
118. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
119. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaattan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
120. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Keenam atas Permenhut No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
121. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat Memperoleh Fasilitas kredit/Pembiayaan dengan Penjamin
122. Permenhut No. P.17/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu atau Hasil Lelang
123. Permenhut No. P.18/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Kupang
124. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Lampiran Permenhut No. P.57/Menhut-II/2007 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
125. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Perbenihan Semboja
126. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Ciamis
127. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
128. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Manado
129. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan
Lamp. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008
130. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi
131. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
132. Permenhut No. P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusuhan Rencana Pengelolaam Kawasam Suaw Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Lamp. Permenhut No. P.41/Menhut-II/2008
133. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2008 tentang Pencabutan Kepmenhut No. 8171/KPTS-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Kepmenhut No. 88/KPTS-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari
134. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
135. Permenhut No. P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
136. Permenhut No. P.45/Menhut-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
137. Permenhut No. P.46/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
138. Permenhut No. P.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
139. Permenhut No. P. 48/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
140. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
141. Permenhut No. P.50/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P. 45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
142. Permenhut No. P.51/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
143. Permenhut No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
144. Permenhut No. P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
145. Permenhut No. P. 54/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009
146. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
147. Permenhut No. P. 56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
148. Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018
149. Permenhut No. P. 58/MENHUT-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
150. Permenhut No. P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan
151. Permenhut No. P.60/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub Dan PT Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas + 47.000 Ha Propinsi Sumatera Utara
152. Permenhut No. P. 61/MENHUT-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan
153. Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
154. Permenhut No. P. 63/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau Hutan Tanaman
155. Permenhut No. P. 64/MENHUT-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenhut No. P.13/MENHUT-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
156. Permenhut No. P. 65/MENHUT-II/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin
157. Permenhut No. P. 66/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan
158. Permenhut No. P. 67/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
159. Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
160. Permenhut No. P. 69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
161. Permenhut No. P. 70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
162. Permenhut No. P. 71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan
163. Permenhut No. P.01/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Permenhut No. : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
164. Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
165. Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
166. Permenhut No. P.04/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
167. Permenhut No. P.05/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Jenis-jenis Kayu yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
168. Permenhut No. P.06/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
169. Permenhut No. P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
170. Permenhut No. P.01/Menhut-II/2006 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kehutanan
171. Permenhut No. P.06/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.10/Menhut-II/2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menhut sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk selaku Koordinator
172. Permenhut No. P.09/Menhut-II/2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan
173. Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan
174. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/ Menhut-11/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran dalam Pelelangan.
175. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2006 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.15/Menhut-Ii/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Melalui Penawaran dalam Pelelangan
176. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
177. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penagajuan Piutang Negara Macet dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan Lingkup Departemen Kehutanan
178. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); Dana Reboisasi (DR)
179. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. Sk.47/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
180. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. SK.256/Menhut/2004 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
181. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. 246/KPTS-II/1996 tentang Perubahan Kepmenhut No. 70/KPTSII/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri
182. Permenhut No. P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
183. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025
184. Permenhut No. P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
185. Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan
186. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan GNRL/GERHAN Tahun 2003 dan 2004
187. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
188. Permenhut No. P.58/Menhut-II/2006 30 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-Kl) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009
189. Permenhut No. P.60/Menhut-Ii/2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan
190. Permenhut No. P.61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan yang dapat dicadangkan atau diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
191. Permenhut No. P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
192. Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
193. Permenhut No. SK. 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi
194. Permenhut No. SK.394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah
Lampiran Permenhut No. SK.394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah
KEPUTUSAN MENTERI
1. Kepmenhut No. SK.310/MENHUT-II/2010 tentang Pencabutan Kepmenhut dan Perkebunan No. 979/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. TAWANG MERANTI TIMBER di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
2. Kepmenhut No. SK. 402/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Hutan Sebagai Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi (IUPHHK-RE) Seluas 71.670 (Tuju Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tuju Puluh) Hektar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
3. Kepmenhut No. SK. 422/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Hutan Sebagai Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi (IUPHHK-RE) Seluas 123.400 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepmenhut No. SK. 509/Menhut-VII/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau
5. Kepmenhut No. SK. 5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)
6. Kepmenhut No. SK. 455/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ? 2.700 (dua ribu tujuh ratus) hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepmenhut No. SK. 456/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ? 10.445 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh lima) hektar di Kabupaten Parigi Moutung, Provinsi Sulawesi Tengah
8. Kepmenhut No. SK. 469/Menhut-II/2009 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Departemen Kehutanan
9. Kepmenhut No. SK. 651/Menhut-VI/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Kayu Bulat secara Nasional Periode Tahun 2010 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam yang Dibebani IUPHHK yang sah
10. Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008 tentang Tema dan Sub Tema, Bentuk Logo, Kaos dan Topi dalam Rangka Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia
Lamp. 1 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
Lamp. 2 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
Lamp. 3 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
11. Kepmenhut No. SK. 400/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Kayu Bulat secara Nasional Periode Tahun 2009 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam yang Dibebani IUPHHK yang Sah
12. Kepmenhut No. : SK. 110/MENHUT-VI/BRPHP/2007 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Marimun Timber & Industries Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepmenhut No. : SK. 111/MENHUT-VI/BRPHP/2007 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/104/1.01/III/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pengesahaan Buku RKUPHHK Periode Tahun 2003 – 2022 atas Nama PT. Graha Sentosa Permai di Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepmenhut No. SK.01/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Yakin Timber Jaya Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepmenhut No. SK.07/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Gaung Satyagraha Agrindo Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepmenhut No. SK.09/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Dewan Pertimbangan Verifikasi pada Kegiatan Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh LPI Mampu
17. Kepmenhut No. SK.18/Menhut-VI/2006 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa Untuk Periode Tahun 2006
18. Kepmenhut No. SK.25/MENHUT-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sumber Mas Timber atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 53.400 (Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus ) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepmenhut No. SK.101/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas + 9.240 (Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Riau
20. Kepmenhut No. SK.102/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung atas Areal Hutan Produksi seluas + 11.830 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Tigu Puluh) Hektar di Provinsi Riau
21. Kepmenhut No. SK.104/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Putra Riau Perkasa atas Areal Hutan Produksi Seluas + 15.640 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Riau
22. Kepmenhut No. SK.111/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Sima Agung Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepmenhut No. SK.151/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke VI atas Nama PT. Andalas Merapi Timber Provinsi Sumatera Barat
24. Kepmenhut No. SK.152/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke IV atas Nama PT. Sumalindo Lestari Jaya IV (d/h PT. Madyakarsa Pacific Raya) Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepmenhut No. SK.171/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VI (2006-2010) atas Nama PT. Timber Dana Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepmenhut No. SK.186/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Rimba Karya Rayatama atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.630 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
27. Kepmenhut No. SK.187/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Harapan Kaltim Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 44.430 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepmenhut No. SK.192/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.320 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepmenhut No. SK.248/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II Tahun 2006-2010 atas Nama PT. Kiani Lestari Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepmenhut No. SK.251/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Telaga Mas Kalimantan Company Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepmenhut No. SK.298/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke I (2002-2006) atas Nama PT. Asri Nusa Mandiri Prima Provinsi Riau
32. Kepmenhut No. SK.299/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah
33. Kepmenhut No. SK.300/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi No. 02/KPTS/VI-PKU/2000 Tanggal 3 Januari 2000 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan atas Nama PT. Nusantara Plywood Unit IX (d.h. PT. Purukcahu Jaya) Propinsi Dati I Kalimantan Tengah
34. Kepmenhut No. SK.301/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke II atas Nama PT. Hasnur Jaya Utama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
35. Kepmenhut No. SK.346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan,Sitaan dan Rampasan
36. Kepmenhut No. SK. 421/Menhut-II/2006 tentang Fokus-Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan
37. Kepmenhut No. SK.2502/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No.197/KPTS-IV/1996 Tanggal 1 Mei 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) atas Nama PT. Wanagalang Utama (Propinsi Dati I Irianjaya)
38. Kepmenhut No. SK.2503/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 474/KPTS-IV/1996 Tanggal 5 September 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) atas Nama PT. Ratu Miri Propinsi Kalimantan Tengah
39. Kepmenhut No. SK.2545/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke IV (2005 – 2009) atas Nama PT. Akhates Plywood Provinsi Kalimantan Tengah
40. Kepmenhut No. SK.2724/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VI Tahun 2004 – 2008 atas Nama PT. Sikatan Wana Raya Provinsi Kalimantan Tengah
41. Kepmenhut No. SK.3052/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Surat Keputusan Kepdishut Propinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/44/KPTS /DK-II/2003 Tanggal 7 April 2003 tentang Pengesahaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Periode II Tahun 2004 – 2008 atas Nama PT. Mardhika Insan Mulia Propinsi Kalimantan Timur
42. Kepmenhut No. SK.3321/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Nusapadma Corporation Provinsi Maluku
43. Kepmenhut No. SK.3345/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke IV atas Nama PT. Hanurata Coy. Ltd. Propinsi Papua
44. Kepmenhut No. SK.3397/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Sari Bumi Kusuma Provinsi Kalimantan Tengah
45. Kepmenhut No. SK.3399/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Kehutanan Kepdihut Provinsi Papua No. Kep. 522.1/324 Tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Pengesahaan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Ke Iii Tahun 2002 – 2006 atas Nama PT. Wanagalang Utama Provinsi Irian Jaya Barat (D/H Papua)
46. Kepmenhut No. SK.3400/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II Tahun 2006-2010 atas Nama PT. Hasil Kalimantan Jaya Propinsi Kalimantan Tengah
47. Kepmenhut No. SK.02/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Wana Agung Asa Utama Provinsi Kalimantan Tengah
48. Kepmenhut No. Sk.316/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register 47 Seluas ± 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,Provinsi Lampung sebagai Kesatuan Peglolaan Hutan(KPHP)
49. Kepmenhut No. SK.357/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Periode Tahun 2006 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Yang Dibebani IUPHHK Yang Sah
50. Kepmenhut No. SK. 477/Menhut-V/2005 tentang Pembina Khusus Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Luar Kawasan Hutan
51. Kepmenhut No. : SK.1422/MENHUT-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke I atas Nama PT. Kahayan Terang Abadi Provinsi Kalimantan Tengah
52. Kepmenhut No. SK.2004/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah
53. Kepmenhut No. SK.2379/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Duta Rendra Mulya di Provinsi Kalimantan Barat
54. Kepmenhut No. SK.2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk Di Provinsi Kalimantan Timur
55. Kepmenhut No. SK.2928/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Sumber Mas Indah Plywood di Provinsi Jawa Timur
56. Kepmenhut No. SK. 2929/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Hutan Domas Raya di Provinsi Kalimantan Tengah
57. Kepmenhut No. SK. 2930/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan
58. Kepmenhut No. SK. 2931/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Wijaya Perkasa Indah di Provinsi Jawa Timur
59. Kepmenhut No. SK. 2932/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Abhirama Kresna di Provinsi Jawa Tengah
60. Kepmenhut No. SK. 2933/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Arjuna Perdana Mahkota Plywood di Provinsi Riau
61. Kepmenhut No. SK. 2934/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tjipta Rimba Djaja di Provinsi Sumatera Utara
62. Kepmenhut No. SK.2935/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Sukses Sumatera Timber I Provinsi Sumatera Selatan
63. Kepmenhut No. SK.2937/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Mendawai Putra di Propinsi Kalimantan Tengah
64. Kepmenhut No. SK.3147/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama Pt Tunggal Agathis Indah Wood Industries di Provinsi Maluku Utara
65. Kepmenhut No. Sk.3156/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Loka Rahayu Plywood Industries di Provinsi Jambi
66. Kepmenhut No. SK. 3157/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Samhutani di Provinsi Jambi
67. Kepmenhut No. Sk.3162/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tanjung Johor Wood Industry di Provinsi Jambi
68. Kepmenhut No. SK.4015/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas Nama PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Provinsi Kalimantan Barat
69. Kepmenhut No. SK.4019/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2006 s/d Tahun 2010 atas Nama PT. Kirana Cakrawala di Provinsi Maluku Utara
70. Kepmenhut No. SK.4078/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Satria Perkasa Agung di Provinsi Riau

71. Kepmenhut No. SK.4079/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Sekato Pratama Makmur di Provinsi Riau
72. Kepmenhut No. SK.4080/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Bukit Batu Hutani Alam di Provinsi Riau
73. Kepmenhut No. SK.4082/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 Atas Nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau
74. Kepmenhut No. SK.4084/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas Nama PT. Asri Nusa Mandiri Prima Provinsi Riau
75. Kepmenhut No. SK.4098/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VI atas Nama PT. Kayu Tribuana Rama Provinsi Kalimantan Tengah
76. Kepmenhut No. SK.4122/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri di Provinsi Sumatera Utara
77. Kepmenhut No. SK.4210/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi No.56/KPTS-IV/2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan atas Nama PT. Erna Djuliawati Provinsi Dati II Kalimantan Tengah
78. Kepmenhut No. SK.4222/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Minas Pagai Lumber Provinsi Sumatera Barat
79. Kepmenhut No. SK.5319/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke III atas Nama PT. Sapta Krida Kita Provinsi Gorontalo
80. Kepmenhut No. SK.5320/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke I atas Nama PT. Zedsko Permai Provinsi Sulawesi Barat (D/H) Sulawesi Selatan
81. Kepmenhut No. SK.5426/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VII atas Nama PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Provinsi Kalimantan Barat
82. Kepmenhut No. SK.5428/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke I atas Nama PT. Maluku Sentosa Provinsi Maluku
83. Kepmenhut No. SK.5431/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II atas Nama PT. Koperasi Andalas Madani Provinsi Sumatera Barat
84. Kepmenhut No. SK.5432/KPTS-VI/PHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No.522.110.1/Kpts/DK-II/2003 Tanggal 21 Maret 2003 tentang Pengesahan dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sementara (RKUPHHK/S) atas Nama PT. Timber Dana Provinsi Kalimantan Timur
85. Kepmenhut No. SK. 43/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
86. Kepmenhut No. SK. 44/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang Telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
87. Kepmenhut No. SK. 45/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
88. Kepmenhut No. SK. 46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
89. Kepmenhut No. SK. 47/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang berbentuk Perseroan Terbatas
90. Kepmenhut No. SK. 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
91. Kepmenhut No. SK.55/Menhut-VII/2004 tentang Rencana Stratejik Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan
92. Kepmenhut No. SK.56/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 326/KPTS-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
93. Kepmenhut No. SK.58/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 33/KPTS-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.44/Menhut-Ii/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
94. Kepmenhut No. SK.61/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
95. Kepmenhut No. SK.67/Menhut-II/2004 tentang Peredaran dan Pemanfaatan Benih Jati
96. Kepmenhut No. SK.84/MENHUT-II/2004 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Dahulu Hak Pengusahaan Hutan) PT. Inhutani I dengan Panjang Batas 165.953,13 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, Tiga Belas Per Seratus) Meter Atau seluas 29.937 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Provinsi Sulawesi Selatan
97. Kepmenhut No. SK. 101/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas
98. Kepmenhut No. SK.103/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional
99. Kepmenhut No. SK.104/Menhut-VI/2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
100. Kepmenhut No. SK. 122/Menhut-II/2004 tentang Ketentuan Tambahan Persyaratan Untuk Penilaian, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
101. Kepmenhut No. SK. 123/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 308/KPTS-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman dan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN
102. Kepmenhut No. SK.125/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN
103. Kepmenhut No. SK.126/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas ±108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis
104. Kepmenhut No. SK. 132/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan
105. Kepmenhut No. SK.135/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas + 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu
106. Kepmenhut No. SK. 149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
107. Kepmenhut No. SK.204/Menhut-II/2004 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 164 Tahun 2002 Tanggal 5 Nopember 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Papua Rimba Lestari di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
108. Kepmenhut No. SK.205/Menhut-II/2004 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No. 522.21/15/EK-PROD.I/II/2002 Tanggal 22 Pebruari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT. Mentarimulti Sumber Abadi di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur
109. Kepmenhut No. SK. 207/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2005 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam
110. Kepmenhut No. SK.208/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Lampiran 5 Butir III Keputusan Menteri Kehutanan No. 01/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan
111. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani
Lampiran 1. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 2. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 3. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 4. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 5. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 6. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
112. Kepmenhut No. SK 249/MENHUT-II/2004 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pontianak No. 130.A Tahun 2003 Tanggal 28 Mei 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Roduksi Alam Kepada PT. Kandelia Alam di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
113. Kepmenhut No. SK. 255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas ? 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo
114. Kepmenhut No. SK.256/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
115. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan seluas ± 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara
116. Lampiran 1. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004
117. Lampiran 2. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004
118. Kepmenhut No. SK.263/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam seluas ± 43.810 (Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Hektar Atas Hutan Produksi yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Kepada PT. Karyarekanan Binabersama
119. Lampiran Kepmenhut No. SK.263/MENHUT-II/2004
120. Kepmenhut No. SK.264/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Zedsko Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 30.525 (Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Hektar yang Terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran Kepmenhut No. SK.264/MENHUT-II/2004
121. Kepmenhut No. SK.266/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Sarmiento Parakantja Timber Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 216.580 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.266/MENHUT-II/2004
122. Kepmenhut No. SK.267/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Dwima Jaya Utama Atas Hutan Produksi seluas ± 127.300 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.267/MENHUT-II/2004
123. Kepmenhut No. SK.268/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 110.500 (Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran Kepmenhut No. SK.268/MENHUT-II/2004
124. Kepmenhut No. SK.269/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Palopo Timber Co Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 38.250 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.269/MENHUT-II/2004
125. Kepmenhut No. SK.270/Menhut-V/2004 tentang Pembina Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 pada 31 Provinsi dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi
126. Kepmenhut No. SK.271/Menhut-V/2004 tentang Metoda Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Bibit dan Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN)
127. Kepmenhut No. SK.272/Menhut-V/2004 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004
128. Kepmenhut No. SK.273/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/92 tentang Penunjukan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara untuk Melaksanakan Kredit Perumahan dan atau Kendaraan Bermotor Roda Dua
129. Kepmenhut No. SK.275/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 179/KPTS-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari
130. Kepmenhut No. SK.279/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
131. Kepmenhut No. SK.284/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
132. Kepmenhut No. SK.307/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
133. Kepmenhut No. SK.313/Menhut-VI/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 7659/Kpts-VI/2002 tentang Penetapan Nama-Nama Perusahaan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Secara Lestari
134. Kepmenhut No. SK.315/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam Kepada PT. Acrisindo Utama Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.570 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Gorontalo
Lampiran Kepmenhut No. SK.315/MENHUT-II/2004
135. Kepmenhut No. SK.319/MENHUT-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 95/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Aceh Nusa Indrapuri Atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 (Seratus Sebelas Ribu) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
136. Kepmenhut No. SK. 320/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 273/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Rimba Equator Permai Atas Areal Hutan seluas + 17.068 (Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
137. Kepmenhut No. SK.321/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 331/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Anangga Pundinusa Atas Areal Hutan seluas ± 29.728 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
138. Kepmenhut No. SK.321/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atas Nama PT. Karunia Hutan Lestari di Provinsi Kalimantan Barat
139. Kepmenhut No. SK.322/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Silva Inhutani Lampung Atas Areal Hutan seluas ± 42.762 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Provinsi Lampung
140. Kepmenhut No. SK.323/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PD. Panca Karya di Provinsi Maluku
141. Kepmenhut No. SK.324/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 320/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Hutan Barumun Perkasa Atas Areal Hutan seluas ± 11.845 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi Sumatera Utara
142. Kepmenhut No. SK.324/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Hasil Kalimantan Jaya Provinsi Kalimantan Tengah
143. Kepmenhut No. SK.325/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Tusam Hutani Lestari Atas Areal Hutan seluas + 97.300 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
144. Kepmenhut No. SK.332/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Sistem Prediksi Potensi Dan Produksi Tahunan Pada Hutan Produksi
145. Kepmenhut No. SK.334/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Bina Balantak Raya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 95.270 (Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.334/MENHUT-II/2004
146. Kepmenhut No. SK.335/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Seluas ± 195.110 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh) Hektar yang Terletak Di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT. Intracawood Manufacturing
147. Kepmenhut No. SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan seluas + 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan
148. Kepmenhut No. SK.339/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Andalas Permai Atas Areal Hutan seluas + 192.700 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan
149. Kepmenhut No. SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Jebus Maju Atas Areal Hutan Seluas + 15.012 (Lima Belas Ribu Dua Belas) Hektar di Provinsi JambiKepmenhut No. SK.343/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Andalas Lestari Permai Atas Areal Hutan seluas ± 11.451 (Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat
Lampiran Kepmenhut No. SK.343/MENHUT-II/2004
150. Kepmenhut No. SK.348/MENHUT-VI/2004 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani untuk Periode Tahun 2005
151. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I. dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. : SK.350/MENHUT-VI/2004 No. : 598/MPP/KEP/9/2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian
152. Kepmenhut No. SK.349/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 103/KPTS-IV/1988 Tanggal 29 Pebruari 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimba Baru Lestari seluas ± 79.000 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat
153. Kepmenhut No. SK.351/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama
154. Kepmenhut No. SK.352/MENHUT-II/2004 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
155. Kepmenhut No. SK.356/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Pebruari 1993 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 137/KPTS-II/1997 Tanggal 10 Maret 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper
156. Kepmenhut No. SK.357/MENHUT-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar
157. Kepmenhut No. SK.359/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 435/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
158. Kepmenhut No. SK.369/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid BS-08 dan BS-09
159. Kepmenhut No. SK.370/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Benih Unggul Mangium (Acacia Mangium) Nama AMP-01
160. Kepmenhut No. SK.372/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Benih Unggul Kayu Putih dengan Nama KPP-01
161. Kepmenhut No. SK.379/MENHUT-VI/2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
162. Kepmenhut No. SK.382/MENHUT-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
163. Kepmenhut No. SK.384/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 132/KPTS-II/1989 Tanggal 18 Maret 1989 Jo No. 1104/KPTS-II/1992 Tanggal 10 Desember 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Artika Optima Inti Nusantara (Unit I) di Kabupaten Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
164. Kepmenhut No. SK.385/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 386/KPTS-II/1989 Tanggal 2 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Mutiara Kalja Permai, Provinsi Kalimantan Timur
165. Kepmenhut No. SK.397/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 167.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Lindung Aketajawe seluas ± 77.100 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus) Hektar di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, dan Kelompok Hutan Lolobata Seluas ± 90.200 (Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus) Hektar Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 76.475 (Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 7.650 (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 6.075 (Enam Ribu Tujuh Puluh Lima) Hektar di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara menjadi Taman Nasional Aketajawe-Lolobata
166. Kepmenhut No. SK.398/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Bantimurung – Bulusaraung seluas ± 43.750 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar Terdiri dari Cagar Alam Seluas ± 10.282,65 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Enam Puluh Lima Perseratus) Hektar, Taman Wisata Alam Seluas ± 1.624,25 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar, Hutan Lindung seluas ± 21. 343,10 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Sepuluh Perseratus) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Hektar, Dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.355 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung
167. Kepmenhut No. SK.410/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Nusa Niwie Indah Atas Areal Hutan Produksi Luas ± 73.500 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus ) Hektar yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
168. Kepmenhut No. SK.411/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Panambangan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 43.240 (Empat Puluh Tiga Ribu Duaratus Empat Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, di Provinsi Kalimantan Timur
169. Kepmenhut No. SK.412/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Dharma Satya Nusantara Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu ) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
170. Kepmenhut No. SK.418/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Perairan seluas ± 362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektar, Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar, Hutan Produksi Tetap seluas ± 11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektar dan Perairan Laut seluas ± 336.773 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean
171. Kepmenhut No. SK.419/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas ± 61.850 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan
172. Kepmenhut No. SK.420/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Sipurak Hook yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas ± 14.160 (Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh) Hektar menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat
173. Kepmenhut No. SK.423/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sebangau Seluas ± 568.700 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) Hektar terdiri dari Hutan Produksi seluas ± 510.250 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 58.450 (Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar Terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Taman Nasional Sebangau
174. Kepmenhut No. SK.423/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama Koperasi Andalas Madani Provinsi Sumatera Barat
175. Kepmenhut No. SK.424/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Gunung Ciremai seluas ± 15.500 (Lima Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai
176. Kepmenhut No. SK.428/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Sulwood Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.080 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Sulawesi Selatan
177. Kepmenhut No. SK.451/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/1989 Tanggal 10 Januari 1989 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakrida Utama Seluas ± 46.000 (Empat Puluh Enam Ribu) Hektar di Provinsi Maluku
178. Kepmenhut No. SK.455/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 13/KPTS-IV/1987 Tanggal 12 Januari 1987 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimba Karya Indah Seluas ± 48.000 (Empat Puluh Delapan Ribu) Hektar di Provinsi Jambi
179. Kepmenhut No. SK.456/MENHUT-II/2004 tentang 5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
180. Kepmenhut No. SK.457/MENHUT-II/2004 tentang Penerima Penghargaan Lomba Penghijauan Konservasi Alam
181. Kepmenhut No. SK.458/MENHUT-II/2004 tentang Penerima Penghargaan Lomba Penghijauan Konservasi Alam
182. Kepmenhut No. SK.474/MENHUT-VII/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005
183. Kepmenhut No. SK.4339/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII dari Tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2008 Atas Nama PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera Utara
184. Kepmenhut No. SK.4397/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. The Best One Unitimber Provinsi Riau
185. Kepmenhut No. SK.5100/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Sindo Lumber Provinsi Kalimantan Tengah
186. Kepmenhut No. SK.5113/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Belayan River Timber Provinsi Kalimantan Timur
187. Kepmenhut No. SK.5399/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII Atas Nama PT. Sindo Lumber di Provinsi Kalimantan Tengah
188. Kepmenhut No. SK.5399/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII Atas Nama PT. Sindo Lumber di Provinsi Kalimantan Tengah
189. Kepmenhut No. SK.5400/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. The Best One Unitimber Propinsi Riau
190. Kepmenhut No. SK.5632/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Karunia Hutan Lestari Propinsi Kalimantan Barat
191. Kepmenhut No. SK.5623/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat
192. Kepmenhut No. 01/Kpts-VI/2003 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Administratif berupa Sanksi Penghentian Sementara Izin Usaha Industri Atas Pelanggaran Penerimaan Kayu yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kepada Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Wana Rimba Kencana, Propinsi Kalimantan Timur
193. Kepmenhut No. 13/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara Berupa Tanah Lingkup Departemen Kehutanan
194. Kepmenhut No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
195. Kepmenhut No. 19/Kpts-VI/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Kasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2003 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
196. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. : KM 3 Tahun 2003 No. : 22/Kpts-II/2003 No. : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan
197. Kepmenhut No. 28/Kpts-II/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
198. Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 121/Kpts-II/1984 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kehutanan
199. Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan
200. Kepmenhut No. 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
201. Kepmenhut No. 58/Kpts-VI/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Restrukturisasi Pengusahaan Hutan Produksi Alam
202. Kepmenhut No. 59/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6887/Kpts-Ii/2002 Jo. No. 10031/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
203. Kepmenhut No. 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia
204. Kepmenhut No. 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari
205. Kepmenhut No. 91/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Depertemen Kehutanan
Lampiran Kepmenhut No. 91/Kpts-II/2003
206. Kepmenhut No. 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia SPP)
207. Kepmenhut No. 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota
208. Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
209. Kepmenhut No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
210. Kepmenhut No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa
211. Kepmenhut No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR)
212. Kepmenhut No. 139/Kpts-VI/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hutan Kayu yang Berasal dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Wilayah Kerja PT. Perhutani di Jawa untuk Periode Tahun 2003
213. Kepmenhut No. 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Pengggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
214. Kepmenhut No. 148/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2003
215. Kepmenhut No. 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
216. Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
217. Kepmenhut No. 156/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2004 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
218. Kepmenhut No. 159/Kpts-II/2003 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)
219. Kepmenhut No. 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
220. Kepmenhut No. 173/Kpts-II/2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 465/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 535/Kpts-II/1999 tentang Prosedur Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dalam Rangka Land Grant College untuk Lembaga Pendidikan
221. Kepmenhut No. 174/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
222. Kepmenhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 (Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) Hektar di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
223. Kepmenhut No. 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
224. Kepmenhut No. 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman pada Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari
225. Kepmenhut No. 179/Kpts-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Secara Lestari
226. Kepmenhut No. 180/Kpts-II/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu pada Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
227. Kepmenhut No. 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar
228. Kepmenhut No. 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari
229. Kepmenhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
230. Kepmenhut No. 280/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
231. Kepmenhut No. 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu (IUPHHK dan atau IUPHHBK) di Hutan Produksi dengan Koperasi
232. Kepmenhut No. 299/Kpts-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari
233. Kepmenhut No. 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
234. Kepmenhut No. 307/Kpts-II/2003 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman
235. Kepmenhut No. 308/Kpts-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman dan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan Hti Patungan dan BUMN
236. Kepmenhut No. 325/Kpts-II/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Terhadap Calon Lembaga Penilai Independen Mampu di Bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di Atas 6.000 M3 Per Tahun
237. Kepmenhut No. 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
238. Kepmenhut No. 342/Kpts-VII/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 213/Kpts/VII/2000 tentang Rencana Stratejik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005
239. Kepmenhut No. 353/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Paniytia Pelaksana Penawaran dan Tim Persiapan Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Atau Hutan Tanaman
240. Kepmenhut No. 365/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bukit Batu Hutani Alam Atas Areal Hutan seluas + 33.605 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima) Hektar di Provinsi Riau
241. Kepmenhut No. 366/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sekato Pratama Mamur Atas Areal Hutan seluas + 44.735 Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau
242. Kepmenhut No. 372/Kpts-V/2003 tentang Panitia Penyelenggara Pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pusat Tahun 2003
243. Kepmenhut No. 391/Kpts-V/2003 tentang Penetapan Thema Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003
244. Kepmenhut No. 410/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
245. Kepmenhut No. 426/Kpts-V/2003 tentang Penetapan Logo Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003
246. Kepmenhut No. 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
247. Kepmenhut No. 445/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
248. Kepmenhut No. 446/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Rebosisasi (DR)
249. Kepmenhut No. 3011/Kpts-VI/PHP/2003 tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Inhutani I Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan
250. Kepmenhut No. 3488/Kpts-VI/PHP/2003 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (Suplemen) Periode Tahun 1993/1994 S.D Tahun 2012 Atas Nama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur
251. Kepmenhut No. 496/Kpts-II/2002 tentang Penunjukan sebagian Kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) yang digunakan untuk Kepentingan Peribadatan Pura Pelisan Seluas ± 0,11 (Sebelas Perseratus) Hektar yang terletak di Wilayah RPH Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali menjadi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
252. Kepmenhut No. 500/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan Kepmenhut No. 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
253. Kepmenhut No. 609/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
254. Kepmenhut No. 611/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 090/Kpts-IV/1988 Tanggal 27 Pebruari 1988 Jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 676/Kpts-Ii/1999 Tanggal 1 September 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Bina Samaktha di Propinsi Kalimantan Tengah
255. Kepmenhut No. 663/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan
256. Kepmenhut No. 664/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam
257. Kepmenhut No. 665/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
258. Kepmenhut No. 733/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi
259. Kepmenhut No. 4795 /Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Engelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan
260. Kepmenhut No. 4796 /Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan
261. Kepmenhut No. 4895 /Kpts-II/2002 tentang Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
262. Kepmenhut No. 4896 /Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
263. Kepmenhut No. 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
264. Kepmenhut No. 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
265. Kepmenhut No. 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu
266. Kepmenhut No. 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
267. Kepmenhut No. 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi
268. Kepmenhut No. 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
269. Kepmenhut No. 7211/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah
270. Kepmenhut No. 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam
271. Kepmenhut No. 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan
272. Kepmenhut No. 8778/Kpts-II/2002 tentang Standar Biaya Operasional Tim Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu
273. Kepmenhut No. 9670/Kpts-VI/2002 tentang Penunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) sebagai Penilai Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Manajemen
274. Kepmenhut No. 10308/Kpts-II/2002 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
275. Kepmenhut No. 04/Kpts-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Irma Sulindo seluas ± 174.540 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh) Hektar di Propinsi Irian Jaya
276. Kepmenhut No. 16/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Habitat Padma (Rafflesia Arnoldi) Lubuk tapi – Kayu Ajaran seluas + 6 (Enam) Hektar yang Terletak di Desa Lubuk tapi dan Kayu Ajaran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam dengan Nama Taman Wisata Alam Lubuk tapi – Kayu Ajaran
277. Kepmenhut No. 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
278. Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
279. Kepmenhut No. 23/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 72/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38 seluas 22.292,50 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua, Lima Puluh Perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung
280. Kepmenhut No. 24/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Tanah Pengganti di Blok Cimalati Kelompok Hutan Gunung Ciremai (Tambahan) seluas 50 (Lima Puluh) Hektar, yang terletak di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap
281. Kepmenhut No. 25/Kpts-II/2001 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Indramayu seluas 50 (Lima Puluh) Hektar, Yang Terletak di bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
Cibenda, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat untuk Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
282. Kepmenhut No. 26/Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Dalek Hutani Esa seluas ± 52.080 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh) Hektar di Propinsi Jambi
283. Kepmenhut No. 27/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 987/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Barito Putra di Propinsi Kalimantan Tengah
284. Kepmenhut No. 28/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 989/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Hasnur Jaya Utama di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
285. Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
286. Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
287. Kepmenhut No. 34/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Pasuruan Furnindo Industri seluas + 47.915 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas) Hektar di Propinsi Sulawesi TengahKepmenhut No. 38/Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. The Best One Unitimber seluas ± 50.620 (Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Propinsi Riau
288. Kepmenhut No. 39/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Huma Sulut Lestari seluas ± 26.800 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Propinsi Sulawesi Utara
289. Kepmenhut No. 48/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan sebagian Kawasan Taman Nasional Bali Barat seluas 1,5 (Satu Lima Persepuluh) Hektar Menjadi Kawasan dengan Tujuan Khusus yang akan dipergunakan untuk Kepentingan Pura Tirta segara Rupek yang terletak di Wilayah RPH Penginuman Kabupaten Jembrana Propinsi Bali
290. Kepmenhut No. 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
291. Kepmenhut No. 53/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Inhutani IV (Eks HPH PT. Barakaz dan PT. Goodwin) dengan Panjang Batas 201.054,42 (Dua Ratus Satu Ribu Lima Puluh Empat, Empat Puluh Dua Perseratus) Meter atau seluas 106.990 (Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara
292. Kepmenhut No. 58/Kpts-II/2001 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan dengan Tindak Lanjut dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
293. Kepmenhut No. 64/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 Tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 78.240 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada PT. Wirakarya Sakti
294. Kepmenhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
295. Kepmenhut No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar
296. Kepmenhut No. 82/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau
297. Kepmenhut No. Sk. 83/Kpts-VI/2001 tentang Pengesahan Revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan (Sementara) Atas Nama PT. Hitayaq Alan Medang Propinsi Kalimantan Timur
298. Kepmenhut No. 85/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
299. Kepmenhut No. 90 /Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Duadja Coprporation Ii Seluas + 74.860 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
300. Kepmenhut No. 102/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo seluas + 49.950 (Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
301. Kepmenhut No. 105/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada Koperasi Andalas Madani seluas + 49.650 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Barat
302. Kepmenhut No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
303. Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan/atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim
304. Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonytylus Spp)
305. Kepmenhut No. 255/Kpts-II/2001 tentang Pelepasan secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid BS-02 dan BS-04
306. Kepmenhut No. 2091/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) sebagai Satwa Buru
307. Kepmenhut No. 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi
308. Kepmenhut No. 08.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi secara Lestari
309. Kepmenhut No. 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari
Lampiran Kepmenhut No. 09.1/Kpts-II/2000
310. Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
311. Kepmenhut No. 11/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Wana Agung Asa Utama Seluas + 42.750 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
312. Kepmenhut No. 11.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi
313. Kepmenhut No. 12.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
314. Kepmenhut No. 14.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Provisi Sumber Daya Hutan
315. Kepmenhut No. 15/Kpts-VI/2000 tentang Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) Atas Nama PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries Propinsi Irian Jaya
316. Kepmenhut No. 055/Kpts-II/2000 tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) sebagai Satwa yang di LindungiKepmenhut No. 59/Kpts-II/2000 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Commitee Forestry (IDCF)
317. Kepmenhut No. 063/Kpts-II/2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani
Lampiran Kepmenhut No. 063/Kpts-II/2000
318. Kepmenhut No. 070/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya seluas ± 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, yang Terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Wisata Alam
319. Kepmenhut No. 084/Kpts-II/2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
320. Kepmenhut No. 101 /KPTS-II/2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Marimun Timber & Industries seluas ± 73.625 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
321. Kepmenhut No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
322. Kepmenhut No. 105/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi
323. Kepmenhut No. 106 /KPTS-II/2000 tentang Penggabungan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Suka Jaya Makmur Unit I yang diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 860/KPTS-II/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 Atas Areal Seluas + 95.646 (Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) Hektar di Propinsi Kalimantan Barat dengan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Suka Jaya Makmur II yang diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 861/KPTS-II/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 Atas Areal seluas + 75.694 (Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat) Hektar di Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberikan Kepada PT. Suka Jaya Makmur seluas 171.300 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus) Hektar
324. Kepmenhut No. 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK)
325. Kepmenhut No. 146/Kpts-II/2000 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
326. Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan
Lampiran Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2000
327. Kepmenhut No. 153/Kpts-II/2000 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Lampiran Kepmenhut No. 153/Kpts-II/2000
328. Kepmenhut No. 213/Kpts-VIII/2000 tentang Rencana Stratejik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005
329. Kepmenhut No. 244/KPTS-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kepada PT. Satria Perkasa Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 76.017 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Belas) Hektar di Propinsi RiauKepmenhut No. 265/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanasokan Hasilindo seluas + 49.000 (Empat Puluh Sembilan Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
330. Kepmenhut No. 266/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas + 42.500 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
331. Kepmenhut No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
Lamp. Kepmenhut No. 310/Kpts-II/1999
332. Kepmenhut No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Kepmenhut dan Perkebunan
333. Kepmenhut dan Perkebunan No. 55 Tahun 2000 tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) sebagai Satwa yang Dilindungi
334. Kepmenhut dan Perkebunan No. 063 Tahun 2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani
335. Kepmenhut dan Perkebunan No. 70 Tahun 2000 tentang Penunjukan Pulau Pieh dan Perairan di Sekitarnya Seluas ? 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, yang Terletak di Kecamatan Ulakan
Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Wisata Alam
336. Kepmenhut dan Perkebunan No. 84 Tahun 2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kepmenhutbun No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
337. Kepmenhut dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
338. Kepmenhut dan Perkebunan No. 146 Tahun 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
339. Kepmenhut dan Perkebunan No. 279 Tahun 1999 tentang Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan
340. Kepmenhut dan Perkebunan No. 385 Tahun 1999 tentang Penetapan Lola Merah (Trochus Niloticus) sebagai Satwa Baru
341. Kepmenhut dan Perkebunan No. 449 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ)
342. Kepmenhut dan Perkebunan No. 465 Tahun 1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
343. Kepmenhut dan Perkebunan No. 614 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran
344. Kepmenhut dan Perkebunan No. 735 Tahun 1998 tentang Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Insmenhutbun
1. Instruksi Menhutbun No. 951 Tahun 1999 tentang Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesidn Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
SE Menhut
1. SE Menhut No. SE.7/Menhut-II/2009 tentang Rekonsiliasi Internal Simak – BMN dan SAK pada Tingkat Satuan Kerja
2. SE Menhut No. SE.9/Menhut-VI/2009 tentang Volume Tegakan Kayu tidak Ekonomis pada Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau pada APL yang telah Dibebani Izin Peruntukan
3. SE Menhut No. SE.04/Menhut-VII/2005 tentang Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten/Kota
4. SE Menhut No. S.26/Menhut-VII/2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi
5. SE Menhut No. S.50/Menhut-VII/2005 tentang Rekomendasi Pencadangan Hutan untuk Budidaya Perkebunan
6. SE Menhut No. S.51/Menhut-VII/2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan
7. SE Menhut No. SE.112/Menhut-VII/2005 tentang Penghentian/Penangguhan Pelepasan Kawasan Hutan
8. SE Menhut No. SE.04/Menhut-VI/2004 tentang Pelayanan Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
9. SE Menhut No. SE.05/Menhut-VI/2004 tentang Pengesahan RKT UPHHK dan Penambahan JPT Tahun 2004 dan 2005
10. SE Menhut No. SE.75/Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat
11. SE Menhut No. SE.94/Menhut-IV/2004 tentang Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Tahun 2003 di Kawasan Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional
12. SE Menhut No. SE.404/Menhut-II/2003 tentang Surat Edaran
13. SE Menhut No. 722/Menhut-V/2002 tentang Penerbitan Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan oleh Bupati
PERDIRJEN/KEPDIRJEN
Perdirjen BPK
1. Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
2. Perdirjen BPK No. P.3/VI-Set/2010 tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
3. Persesjen No. P.2/II-Keu/2009 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Lingkup Departemen Kehutanan
4. Perdirjen RLPS No. P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.
5. Perdirjen RLPS No. P.04/V-SET/2009 Lampiran.
6. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Lamp. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009
7. Perdirjen BPK No. P.8/VI-Set/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk Mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
8. Perdirjen BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
Lamp. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009
9. Perdirjen BPK No. P.01/VI-SET/2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Proposal Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
10. Kepsesjen No. SK.65/II-Keu/2009 tentang Penetapan untuk Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akutansi Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W)
11. Perdirjen BPK No. P.03/VI-BPHA/2008 tentang Perubahan Atas Perdirjen BPK No. P.01/VI-SET/2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Proposal Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
12. Perdirjen RLPS No. P.04/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan/atau pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
13. Persesjen No. P.1/II-KUM/2007 tentang Prosedur dan Standar Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Kehutanan
14. Perdirjen RLPS No. P.03/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan.
15. Perdirjen RLPS No. P.04/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan
16. Perdirjen RLPS No. P.05/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan
17. Perdirjen RLPS No. P.06/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Asal usul Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
18. Perdirjen RLPS No. P.07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur Permohonan Izin untuk Menjadi Lembaga Sertifiksi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
19. Perdirjen RLPS No. P.08/V-PTH/2007 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
20. Perdirjen RLPS No. P.11/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bibit Tanaman Hutan
21. Perdirjen RLPS No. P.12/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
22. Perdirjen RLPS No. P.13/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Mutu Fisik-Fisiologi Benih
23. Perdirjen RLPS No. P.14/V-PTH/2007 tentang Tata Usaha Benih dan/atau Bibit Tanaman
24. Kepdirjen RLPS No. SK.259/V-PTH/2007 tentang Tim Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
25. Persesjen No. P.03/II-UM/2005 tentang Petunjunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Departemen Kehutanan
26. Kepsesjen No. SK.74/II-Peg/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
27. Perdirjen RLPS No. SK.167/V-SET/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis
28. Kepsesjen No. SK.162/II-LUH/2004 tentang Penerimaan Penghargaan Bupati/Walikota Peduli Kehutanan Tahun 2004
Kepdirjen BPK
1. Kepdirjen BPK No. SK.31/VI-BPHA/2010 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebagai Pelaksana Silvikultur TPTJ dengan Teknik Silin
2. Kepdirjen BPK No. SK.32/VI-BPHA/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Fasilitas Kegiatan Silvikultur Intensif (SILIN) Periode Tahun 2010
3. Kepdirjen BPK No. SK.12/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N PT Gunung Gajah Abadi
4. Kepdirjen BPK No. SK.15/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Suka Jaya Makmur
5. Kepdirjen BPK No. SK.19/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Maluku Sentosa
6. Kepdirjen BPK No. SK.28/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Widya Artha Perdana
7. Kepdirjen BPK No. SK.74/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kayu Ara Jaya Raya
8. Kepdirjen BPK No. SK.76/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Andalas Merapi Timber
9. Kepdirjen BPK No. SK.95/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Elbana Abadi Jaya
10. Kepdirjen BPK No. SK.99/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Hasrat Wiramandiri
11. Kepdirjen BPK No. SK.106/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Narkata Rimba
12. Kepdirjen BPK No. SK.107/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Wanakayu Hasilindo
13. Kepdirjen BPK No. SK.109/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Centrico Unit Kelestarian Pengusahaan Hutan I
14. Kepdirjen BPK No. SK.113/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Meranti Mustika
15. Kepdirjen BPK No. SK.120/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Mangole Timber Producers Unit II
16. Kepdirjen BPK No. SK.123/VI-BPHA/2009 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.414/VI-BPHA/2008 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kalimantan Satya Kencana
17. Kepdirjen BPK No. SK.126/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Intrado Jaya Intiga
18. Kepdirjen BPK No. SK.129/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Inhutani I Unit Pimping
19. Kepdirjen BPK No. SK.133/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kopotren Darussalam
20. Kepdirjen BPK No. SK.134/VI-BPHA/2009 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.16/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Wana Irian Perkasa
21. Kepdirjen BPK No. SK.136/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. CV. Bakti Dwipa Kariza
22. Kepdirjen BPK No. SK.175/VI-BPHA/2009 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Wana Rimba Kencana di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Silvikultur Intensif (Silin)
23. Kepdirjen BPK No. SK.432/VI-BPHA/2008 tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang Berasal dari IUPHHK-HA/HPH yang Sah di setiap Provinsi
Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.432/VI-BPHA/2008
24. Kepdirjen RLPS No. SK.50/V-UPR/2004 tentang Pedoman Pembangunan Model Usaha Hutan Rakyat, Perlebahan, Persuteraan Alam, Rotan, Bambu dan Aneka Usaha Kehutanan
25. Kepdirjen RLPS No. SK.141/Kpts/V/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
26. Kepsesjen No. 11/KPTS/2000 tentang Pembentukan Tim Pembahas Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan
27. Lampiran Kepsesjen No. 11/KPTS/2000
28. Kepsesjen No. 22/KPTS/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah Tindak Lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
29. Kepsekjen No. 35/KPTS/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak Sesuai dengan Program Reformasi
SE Dirjen BPK
1. SE Dirjen BPK No. SE.03/VI-BPHA/2010 tentang Laporan RKTUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2010
2. SE Dirjen BPK No. SE.04/VI-BPHA/2010 tentang Pengesahan RKTUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2010
3. SE Dirjen BPK No. SE.09/VI-BPHA/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
4. SE Dirjen BPK No. SE.09/VI-BPHA/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IMHB)
5. SE Dirjen BPK No. SE.12/VI-BPHA/2010 tentang Pelaporan Progres Penanaman dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Kehutanan
6. SE Dirjen BPK No. SK.32/VI-BPHA/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Kegiatan Silvikur Intensif (SILIN) Periode Tahun 2010
7. SE Dirjen BPK No. SE.06/VI-BPHA/2009 tentang Laporan Perkembangan Realisasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
8. SE Dirjen BPK No. SE.07/VI-BPHA/2009 tentang Penyusunan dan Persetujuan RKTUPHHK-HA secara Mandiri (Self-Approval)
Dirjen PHKA
Perdirjen PHKA
1. Perdirjen PHKA No. SK. 09/IV/Set-3/2008 tentang Pedoman Penangkaran/Transplantasi karang Hias yang Diperdagangkan
Kepdirjen PHKA
2. Kepdirjen PHKA No. SK.29/IV-KKH/2010 tentang Penetapan Rencana Produksi Satwa Liar Hasil Penangkapan Tahap Pertama (Periode-Juni) Tahun 2010
3. Kepdirjen PHKA No. 14/IV-SET/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Karang Hias Hasil Transplantasi Tahap Pertama (Periode Januari-Juni) Tahun 2009
4. Kepdirjen PHKA No. 15/IV-SET/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap Pertama (Periode Januari-Juni) Tahun 2009
5. Kepdirjen PHKA No. 158/IV-KKH/2009 tentang Penetapan Rencana Karang Hias Hasil Transplantasi Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2009
6. Kepdirjen PHKA No. 164/IV-KKH/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2009
7. Kepdirjen PHKA No. 12/IV-KKH/2008 tentang Penetapan Kuota Tangkap Lola Merah (Trochus Niloticus) di Propinsi Sul-Sel, Sul-Teng, Maluku, Papua Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu untuk Periode Tahun 2008
8. Kepdirjen PHKA No. SK.84/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap kedua (Periode Juli-Desember 2008) Tahun 2008
9. Kepdirjen PHKA No. SK.85/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Pembagian Kuota Ekspor Kulit Buaya Air Tawar Irian (Crocodylus Novaeguineae) dari Alam Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2008
10. Kepdirjen PHKA No. SK.86/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Karang Hias Transplantasi Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2008
11. Kepdirjen PHKA No. SK.33/IV-KKH/2007 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan dan Penangkapan Satwa Liar dari Habitat Alam Periode Tahun 2007
12. Kepdirjen PHKA No. SK.66/IV-Set-3/2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
13. Kepdirjen PHKA No. SK.79/IV-Set-3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional kepulauan Karimun Jawa
14. Kepdirjen PHKA No. SK.10/IV-KKH/2004 tentang Pedoman Teknis Penampungan Koral
15. Kepdirjen PHKA No. SK.22/KPTS/DJ-IV/2004 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Dirjen RLPS
1. Perdirjen RLPS No. P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
BAPLAN
16. Per. KABAPLAN No. SK.13/VII-PUSIN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Areal Kerja Skala Besar Bidang Kehutanan
17. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 tentang Perubahan Atas Kep. KABAPLAN No. SK.25/VVI-SET/2007 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan Tahun 2008
18. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 Lamp. 1
19. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 Lamp. 2
20. Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan 2009
Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 Lamp. 1
21. Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 Lamp. 2
22. Kep. KABAPLAN No. SK.04/VII-PW/2005 tentang Prosedur Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran CitraLandsat Kawasan Hutan yang Akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
23. Kep. KABAPLAN No. SK.21/VII-SET/2005 tentang Pencabutan Kep. KABAPLAN No.117/Kpts/VIII-SET/1999 tentang Perubahan Kepdirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 93/KPTS/VII-1/1997 tentang Penetapan Rekanan Mampu di Bidang Penataan Batas Hutan dan Survei/Inventarisasi Hutan
24. Kep. KABAPLAN No. SK.33/VII-SET/2005 tentang Pembentukan Sub Tim Kerja dalam Rangka Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
25. Kep. KABAPLAN No. SK.54/VII-SET/2005 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan Tahun 2006
Kep. Kepala Dinas Kehutanan
1. Kepkadinhut Prov. NAD No. 522.521/2.137-V tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006
2. Kepkadinhut Prov. Maluku Utara No. 108.a/KPTS/2002 tentang Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahunan Pengusahaan Hutan
Perda Provinsi
1. Perda Prov. Sumbar No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Perda Prov. NTB No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Perda Prov. Jatim No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
4. Perda Prov. Jatim No. 4 Tahun 2003 tentang pengelolah Hutan di Propinsi Jawa Timur
5. Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak diLindungi Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur
6. Perda Prov. Banten No. 11 Tahun 2003 tentang pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang daerah Propinsi Banten Tahun 2002-2022
7. Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten Tahun 2002-2006
8. Perda Prov. NAD No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9. Perda Prov. NAD No. 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Perda Prov. NAD No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
11. Perda Prov. NAD No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolahan Sumber Daya Alam
12. Perda Prov. Lampung No. 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah
13. Perda Prov. Lampung No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan
14. Perda Prov. Jatim No. 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur
1. Pergub Prov. NAD No. 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintah Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh
2. Pergub Prov. Sumbar No. 115 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi sumatra Barat 2008-2012
Keputusan Gubernur
1. Kepgup Prov. Papua No. 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat Jenis Merbau di Provinsi Papua
2. SK Kepgub No.108 Tahun 1999 tentang Kepala Daerah Tingkat I Jambi tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi Berdasarkan Peta Paduserasi Tata guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi
Perda Kabupaten/Kota
15. Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya
16. Perda Kab. Kutai Barat No. 18 Tahun 2002 tentang Kehutanan Daerah
17. Perda Kab. Kuatan Singingi No. 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
18. Perda Kab. Ketapang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengelolah Hutan dan Hasil Hutan .
Keputusan Bupati
1. Kepbup Berau No. 70 Tahun 2004 tentang Penetapan Pulau Kakaban Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
2. Kepbup Bupati Siak No. 4/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas ± 21.450 (Duan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Siak AN. PT. Rimba Rokan Perkasa
3. Kepbup Bupati Siak No. 5/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas ± 6.400 (Enam Ribu Empat Ratus) Hektar di kabupaten Siak AN. PT. Rimba Mandau Lestari
4. Kepbup Indragiri Hulu No. 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) AN. PT. Sumber Maswana Lestari
5. Kepbup kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
6. Kepbup Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 Lamp.
7. Kepbup Indragiri Hilir No. 17.B.Tp/VI/2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ± 7.820 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Indragiri Hilir
Instruksi Bupati
1. Insbup Ketapang No. 1 Tahun 2003 tentang Penghentian Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengelolah Hutan dan hasil hutan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEJAKSAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
3. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
7. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
10. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
11. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
12. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
13. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
14. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
15. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
16. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
17. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
18. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
19. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
20. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
21. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
22. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
23. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
24. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
25. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
26. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
27. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU
28. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
29. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
30. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
31. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Serrender of Fugitive Offenders)
33. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
34. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
35. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)
36. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
37. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
38. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
39. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
40. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
41. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
42. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
43. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
44. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
45. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
46. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
47. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
48. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
49. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
50. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
51. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
52. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
53. Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. PP No. 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.
4. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
5. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
6. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
7. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Aksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
8. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
9. PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
11. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism)
2. Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7. Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
8. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
Keppres
9. Keppres No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
10. Keppres No. 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
11. Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
12. Keppres No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna
13. Keppres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa
14. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
15. Keppres No. 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi kepulauan Riau.
16. Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
17. Keppres No. 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
Peraturan Jaksa Agung
1. PERJA No. KEP-030/A/JA/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Keputusan Jaksa Agung
2. KEPJA No. KEP-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia
3. KEPJA No. KEP-235/A/JA/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan RI
4. KEPJA No. KEP-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
5. KEPJA No. KEP–X-271/C/11/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2005
6. KEPJA No. KEP-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Usul Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
7. Lampiran KEPJA No. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Mekanisme Tata Kerja Majelis Kehormatan Jaksa
8. KEPJA No. KEP-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
9. KEPJA No. KEP-506/A/J.A/08/2004 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksan RI
10. KEPJA No. KEP-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
11. KEPJA No. KEP–225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
12. KEPJA No. KEP-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan Ri Dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarkat
13. KEPJA No. KEP-558/A/J.A/12/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI
14. KEPJA No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
15. KEPJA No. KEP–005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
16. KEPJA No. KEP-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
17. KEPJA No. Kep-182/A/J.A/03/2002v tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
18. KEPJA No. Kep-409/A.J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
19. KEPJA No. Kep-680/Ja/Xi/2001 tentang Pengarusutamaan Gender Dilingkungan Kejaksaan RI
20. KEPJA No. Kep-690/A/J.A/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
21. KEPJA No. KEP–170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
22. KEPJA No. KEP–503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI
23. KEPJA No. 10r. KEP–504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan RI
24. KEPJA No. KEP.090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI
25. KEPJA No. KEP-069/J.A/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
26. KEPJA No. KEP–073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
27. KEPJA No. KEP-112/J.A/10/1999 tentang Pola Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan RI
28. KEPJA No. KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
29. KEPJA No. KEP-027/J.A/3/198 tentang Delegasi Wewenang Menanda Tangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI
30. KEPJA No. Kep-117/J.A/10/1995. tentang Jabatan Struktural yang tidak Mengelola Fungsi Jaksa
31. KEPJA No. Kep-108/J.A/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
32. KEPJA No. Kep –110/J.A/10/1994 tentang Pengangkatan Dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
33. KEPJA No. Kep – 033/Ja/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara
34. KEPJA No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
35. KEPJA No. KEP-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
36. KEPJA No. KEP-085/J.A/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa
37. KEPJA No. Kep–040/J.A./4/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
38. KEPJA No. KEP-030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa
39. KEPJA No. KEP–061/J.A/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-054 / J.A / 6 / 1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan “Purna Adhyaksa”
40. KEPJA No. KEP–075/J.A/7/1987. tentang Lencana Purna Bhakti Adhyaksa
Instruksi Jaksa Agung
41. Instr. JA No. Ins–002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005
42. Instr. JA No. Ins-003/J.A/3/1994 tentang Kewajiban Pembuatan Makalah bagi Kenaikan Pangkat Jaksa Muda (III/D) menjadi Jaksa Madya (IV/A)
43. Instr. JA No. Kep-007/J.A/12/1994 tentang Pembinaan dan Pengembangan Peserta-Peserta Pendidikan Luar Negeri
44. Instr. JA No. Ins-001/J.A/1/1988 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa
45. Instr. JA No. INSTR-004/J.A/11/1980 tentang Mengisi dan Memelihara Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
SE Jaksa Agung
46. SE JA No. SE–002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan SE JA No. SE-001/A/JA/09/2001 Tanggal 6 September 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
47. SE JA No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
48. SE JA No. SE-001/J.A/3/1991 tentang Pelaksanaan Fungsional Jaksa Tanggal 1 April 1991
49. SE JA No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
Keputusan Bersama
50. Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
Juklak
51. Juklak No. B-1181/B/BS/7/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri
PERATURAN LAIN
52. KUHP
53. KUH Acara Pidana
54. KUH Perdata
55. UUD 1945
56. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
2. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
5. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
7. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. U No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
11. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
12. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
13. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
14. UU No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat
15. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
16. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
17. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
19. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
20. UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut
21. Perpu No. 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2. PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
3. PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
6. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
7. PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
8. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
9. PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia
10. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan
11. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
12. PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
13. PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
14. PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
15. PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
16. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
17. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
18. PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
19. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina
20. PP No. 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna
21. PP No. 1 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
22. PP No. 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
23. PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
24. PP No. 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
25. PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
26. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
27. PP No. 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahan Perseroan (Persero)
28. PP No. 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar
29. PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina
PERPRES, KEPPRES, INPRES
perpres
1. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Perpres No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
4. Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
5. Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
6. Perpres No. 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
7. Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993)
8. Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
Keppres
9. Keppres No. 2 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
10. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11. Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
12. Keppres No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
13. Keppres No. 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
14. Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
15. Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
16. Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
17. Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
18. Keppres No. 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (Infofish)
19. Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
20. Keppres No. 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
21. Keppres No. 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
22. Keppres No. 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
23. Keppres No. 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
24. Keppres No. 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asin yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara
25. Keppres No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional
26. Keppres No. 55 Tahun 1995 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
27. Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
28. Keppres No. 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
29. Keppres No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia
Inpres
1. Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
PERMEN / KEPMEN
Permen
Tahun 2010
1. Permen KP No. PER.01/MEN/2010 tentang Perubahan Atas Permen KP No. PER. 06/MEN/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Permen KP No. PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
3. Permen KP No. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
4. Permen KP No. PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetika Ikan
5. Permen KP No. PER.05/MEN/2010 tentang Tata Kerja Tim Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan
6. Permen KP No. PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
7. Permen KP No. PER.08/MEN/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasikan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Gubernur sebagi Wakil Pemerintah
8. Permen KP No. PER.09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Bantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Permen KP No. PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
10. Permen KP No. PER.11/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan Luar Negeri
11. Permen KP No. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
12. Permen KP No. PER.13/MEN/2010 tentang Perubahan Atas Permen KP No. PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
13. Permen KP No. PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage Sampai dengan 60 (Enam Puluh) Gross Tonnage kepada Gubernur
14. Permen KP No. PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indinesia
15. Permen KP No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
16. Permen KP No. PER.20/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Bagi Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing
17. Permen KP No. PER.21/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
18. Permen KP No. PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan DiLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
19. Permen KP No. PER.26/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011
Tahun 2009
20. Permen KP No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
21. Permen KP No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
22. Permen KP No. PB.02/MEN/2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
23. Permen KP No.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas
24. Permen KP No. PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
25. Permen KP No. PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang KP
26. Permen KP No. PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
27. Permen KP No. PER.09/MEN/2009 tentang Pencabutan Kepmen DKP No. KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah RI
28. Permen KP No. PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen KP
29. Permen KP No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
30. Permen KP No. PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Permen DKP No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
31. Permen KP No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari
32. Permen KP No. PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetep Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2008
33. Permen KP No. PER.01/MEN/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
34. Permen KP No. PER.02/MEN/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang KP
35. Permen KP No. PER.03/MEN/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen KP
36. Permen KP No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
37. Permen KP No. PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
38. Permen KP No. PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
39. Permen KP No. PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang ( Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
40. Permen KP No. PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen KP
41. Permen KP No. PER.10/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER. 04/MEN/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen KP
42. Permen KP No. PER. 12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang KP
43. Permen KP No. PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
44. Permen KP No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45. Permen KP No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
46. Permen KP No. PER. 18/MEN/2008 tentang Akreditasi terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lamp. Permen KP No. PER. 18/MEN/2008
47. Permen KP No. PER.19/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
48. Permen KP No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
49. Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
50. Permen KP No. PER.07/MEN/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
51. Permen KP No. PER.08/MEN/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
52. Permen KP No. PER. 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai Barang Bawaan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
53. Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
54. Lampiran Permen KP No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
55. Permen KP No. PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina
56. Permen KP No. PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan
57. Permen KP No. PER.15/MEN/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penertiban Izin Usaha Obat Iikan
58. Permen KP No. PER.17/MEN/2007 tentang Pencabutan Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
59. Permen KP No. PER.18/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
60. Permen KP No. PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
61. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari suatu Area ke Area lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
62. Permen KP No. PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
63. Permen KP No. PER.05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan
64. Permen KP No. PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar
65. Permen KP No. PER. 07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut
66. Permen KP No. PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau
67. Permen KP No. PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar
68. Permen KP No. PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut
69. Permen KP No. PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Permen KP No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
70. Permen KP No.Per.13/Men/2006 tentang Perubahan Permen KP No.Per.07/Men/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen KP
71. Permen KP No. PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Ikan
72. Permen KP No.Per.18/Men/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
73. Permen KP No. PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan
74. Permen KP No. PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan
75. Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit
76. Permen KP No.Per.12 /Men/2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan Berukuran Lebih Dari 30 Gross Tonnage (GT) Sampaid Dengan 60 Gross Tonnage (GT)
77. Permen KP No.Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
78. Permen KP No.Per.14/Men/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
79. Permen KP No.Per.15/Men/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial
80. Permen KP No.Per.18/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
81. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 27/M-Dag/Per/6/2007 Nomor : Pb.01/Men/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
82. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 50/M-Dag/Per/12/2007 Nomor : Pb.02/Men/2007 tentang Perpanjangan Masa berlaku Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/6/2007 dan Nomor Pb.01/Men/2007
83. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP No. 37/M-DAG/PER/12/2005 No. SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
Kepmen
84. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebaranya
85. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia
86. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/SJ/2010 tentang Prosedur Oprasional Standar dan SERVICE LEVEL ARRANGEMENT untuk Impor Komoditas Ikan dalam Kerangka Indonesia NATIONAL SINGLE WINDOW di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan
87. Kepmen KP No. KEP.15/MEN/2010 tentang Penggunaan Nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
88. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/INPASSING Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan
89. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
90. Kepmen KP No. KEP.07/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
91. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
92. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
93. Kepmen KP No. KEP.10/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
94. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
95. Kepmen KP No. KEP.12/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat
96. Kepmen KP No. KEP.13/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu
97. Kepmen KP No. KEP.23/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
98. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
99. Kepmen KP No. KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
100. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
101. Kepmen KP No. KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
102. Kepmen KP No. KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
103. Kepmen KP No. KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konserwasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
104. Kepmen KP No. KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Anyer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
105. Kepmen KP No. KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua
106. Kepmen KP No. KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku
107. Kepmen KP No. KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Puih dan Laut di Sekitarnya di Provinsi sumatera Barat
108. Kepmen KP No. KEP.71/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen KP No. KEP. 39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
109. Kepmen KP No. KEP.77/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Best Sebagai Galur Unggul Induk Ikan Nila
110. Kepmen KP No. KEP.78/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I
111. Kepmen KP No. KEP.79/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Larasati sebagai Benih Bermutu
112. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2008 tentang Penugasan Penasehat Menteri Menteri KP Tahun 2008
113. Kepmen KP No. KEP. 50/MEN/2008 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
114. Kepmen KP No. KEP. 63/MEN/2008 tentang Komisi Tuna Indonesia
115. Kepmen KP No. KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminanan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
116. Kepmen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
117. Kepmen KP No. KEP.05/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.40/ MEN/2002 tentang Penetapan Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai Daerah Terjangkit Penyakit Koi Herves Virus pada Ikan Mas dan Koi
118. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Mas dan Koi
119. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Departemen KP
120. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
121. Kepmen KP No. KEP.31/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen KP
122. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2007 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Atribut bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan
123. Kepmen KP No. KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan
124. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2006 tentang Penetapan Nama Kantor Pusat Departemen KP
125. Kepmen KP No. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
126. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar Uni Eropa
127. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen KP yang Berasal dari Pungutan Perikanan
128. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen KP
129. Kepmen KP No. KEP.34/MEN/2004 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
130. Kepmen KP No. KEP. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
131. Kepmen KP No. KEP. 18/MEN/2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan KP Tahun 2001 – 2004
132. Kepmen KP No.Kep. 17/Men/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
133. Kepmen KP No. 03 Tahun 2000 tentang Rincian Susunan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
134. Kepmen KP selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam No. 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
135. Kepmen KP No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Instruksi Menteri
136. Insmen KP No. INS.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawas Melekat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
137. Insmen KP No. INS.01/MEN/2006 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
138. Insmen KP No. INS.01/MEN/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Departemen KP
SE KP
1. SE KP No. SE.01/SJ/KU.210/I/2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERATURAN LAIN
1. SE Sekjen No. SE.1032/SJ.4/KU.240/IV/2005
2. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-120/PB/2006 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Permodalan Lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen KP
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEPOLISIAN
UNDANG-UNDANG
6. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
7. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
8. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
9. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
13. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
14. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
15. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
16. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
17. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
18. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
19. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
20. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana
21. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
22. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
23. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)
24. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara R.I. dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
25. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
26. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
27. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
28. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang
29. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
30. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
31. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
32. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
33. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
34. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
35. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah R.I. dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders)
36. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
37. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
38. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara R.I. dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)
39. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
40. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
41. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
42. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
43. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
44. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
45. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
46. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
47. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
48. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara R.I. dan Australia
49. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
50. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
51. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
52. UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.
53. UUDRT No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
1. Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
3. Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
4. Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Perundang-Undangan mengenai Senjata Api
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
3. PP No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lampiran
4. PP No. 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6. PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
8. PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana
10. PP No. 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
12. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
13. PP No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
15. PP No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
17. PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
18. PP No. 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
19. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
20. PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
21. PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Aksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
25. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
26. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
27. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
28. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
29. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
30. PP No. 71 Tahun 1998 tentang Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
31. PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
32. PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
33. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
34. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
35. PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
36. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
37. PP No. 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
38. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
39. PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
2. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4. Perpres No. 50 Tahun 2010 tentang Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur,Sudan
5. Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 5 Tahun 2008 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
8. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Perpres No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
10. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
11. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
12. Perpres No. 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Perpres No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional
14. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
Keppres
15. Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
16. Keppres No. 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
17. Keppres No. 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/CPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
18. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
19. Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20. Keppres No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
22. Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
23. Keppres No. 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
24. Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
Inpres
25. Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
26. Penpres No. 2 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Devisa Tertentu
PERATURAN KAPOLRI
1. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kapolri
2. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara
3. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kapolri
4. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kapolri
5. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
8. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan
9. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
10. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
11. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kapolri
12. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kapolri
13. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2008 tentang Tata cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum
14. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
15. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD
16. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
17. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2008 tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan di Lingkungan Kapolri
18. Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2008 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri pada Kapolri
19. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Selam Kapolri
20. Peraturan Kapolri No. Pol : 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Keputusan Kapolri
21. Keputusan Kapolri No. B/576/III/2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan
Peraturan Lain
22. UUD’45
23. KUHP
24. KUH Acara Pidana
25. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KESEHATAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
7. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
8. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
9. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance (Konvensi Psikotropika 1971)
10. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
11. UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
12. UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Para-Medis
13. UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
14. UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
2. PP No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
3. PP No. 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan
4. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. PP No. 4 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
7. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
9. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
10. PP No. 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. PP No. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 81 Tahun 1999
12. PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
13. PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
14. PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
15. PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
16. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
17. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
18. PP No. 41Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker
19. PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
20. PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah
21. PP No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik
22. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
23. PP No. 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera
24. PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
25. PP No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
2. Perpres No. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
3. Perpres No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis
4. Perpres No. 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan
5. Perpres No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
6. Perpres No. 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)
7. Perpres No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza
8. Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
9. Perpres No. 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Keppres
10. Keppres No. 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009- 2014
11. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
12. Keppres No. 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter
13. Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral
14. Keppres No. 90 Tahun 2004 tentang Pengesahan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of The World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
15. Keppres No. 77 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
16. Keppres No. 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan
17. Keppres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
18. Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
19. Keppres No. 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
20. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
21. Keppres No. 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti
1. Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
Tahun 2010
1. Permenkes No. HK 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
2. Permenkes No. HK.02.02/MENKES/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
3. Permenkes No. 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
4. Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
5. Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
6. Permenkes No. HK.02.02/MENKES/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
7. Permenkes No. 155/MENKES/PER/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita
8. Permenkes No. 161/ MENKES /PER/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
9. Permenkes No. 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
10. Permenkes No. 299/MENKES/PER/I/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Paska Internsip
11. Permenkes No. HK 317/Menkes/PER/II/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Indonesia
12. Permenkes No. 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor
13. Permenkes No. 462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementrian Kesehatan
14. Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
15. Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan
16. Permenkes No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan
Tahun 2009
17. Permenkes No. 138/MENKES/PB/II/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah
18. Permenkes No. 474/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 518/Menkes/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pt.ASKES (Persero dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal
19. Permenkes No. 657/ MENKES /PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya
Tahun 2008
20. Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
21. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
22. Permenkes No. 541/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tahun 2007
23. Permenkes No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat
24. Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Lamp Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 perihal Permohonan Surat Izin Praktik (SIP)
25. Permenkes No. 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
26. Permenkes No. 696 Tahun 2007 tentang Harga Obat Generik Bernama Dagang pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah
27. Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
28. Permenkes No. 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan
29. Permenkes No. 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Permenkes No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Tahun 2006
30. Permenkes No. 312/Menkes/Per/IV/2006 tentang Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah sangat Terpencil
Tahun 2005
31. Permenkes No. 524/Menkes/Per/IV/2005 tentang Perubahan atas Permenkes No. 988/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
32. Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Tahun 2004
33. Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah
34. Permenkes No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang BTM
35. Permenkes No. 145/MENKES/PER/II/1998 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 159 b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit
36. Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan
37. Permenkes No. 258/Menkes/Per/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
38. Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri OT dan Pendaftaran OT
39. Permenkes No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
40. Permenkes No. 304 Tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran
41. Permenkes No. 159 b/MEN.KES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit
42. Permenkes No 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan
43. Permenkes No. 180 /Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa
44. Permenkes No. 304 Tahun 1982 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran
45. Permenkes No. 416 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
46. Permenkes No. 528 Tahun 1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan
Peraturan Bersama
47. Peraturan Bersama No. 100/Menkes/Pb/II/2006 No. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
48. Peraturan Bersama No. 101/Menkes/Pb/II/2006 No. 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya
Kepmenkes
Tahun 2010
49. Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik
50. Kepmenkes No. 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan Khusus di Pukesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan kepulauan
51. Kepmenkes No. 217/MENKES/SK/II/2010 tentang Pencabutan Atas Kepmenkes No. 116/MENKES/ SK/II/2008 tentang Pembina Dewan Kesehatan Masyarakat
52. Kepmenkes No. 264/MENKES/SK/II/2010 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif
53. Kepmenkes No. 329/MENKES/SK/III/2010 tentang Bantuan Sosial untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010
54. Kepmenkes No. 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
55. Kepmenkes No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Kepmenkes RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan kesehatan
56. Kepmenkes No. 482/Menkes/SK/IV/2010 tentang Gerakan Akselarasi Imunisasi Nasional Universal Child Imunization 2010-2014 (GAIN UCI 2010-2014)
57. Kepmenkes No. 493/MENKES/SK/IV/2010 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Tahun 2010
58. Kepmenkes No. 834/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan High Care Unit (HCU) di Rumah Sakit
59. Kepmenkes No. 904/MENKES/SK/VII/2010 tentang Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional
Tahun 2009
60. Kepmenkes No. 160/MENKES/SK/II/2009 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verivikasi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
61. Kepmenkes No. 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influensa
62. Kepmenkes No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009
63. Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan masyarakat
64. Kepmenkes No. 421/MENKES/SK/VI/2009 tentang Perubahan Kepmenkes No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri
65. Kepmenkes No. 1152/Menkes/SK/XI/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010
66. Kepmenkes No. 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik
Tahun 2008
67. Kepmenkes No. 120/MENKES/SK/1II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik
68. Kepmenkes No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
69. Kepmenkes No. 274/MENKES/SK/1II/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
70. Kepmenkes No. 298/MENKES/SK/1II/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
71. Kepmenkes No. 302/MENKES/SK/III/2008 tentang Harga Obat Generik
72. Kepmenkes No. 304/MENKES/SK/1II/2008 tentang Panitia Peringatan Malaria Sedunia tahun 2008
73. Kepmenkes No. 378/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit
74. Kepmenkes No. 406/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA)
75. Kepmenkes No. 421/MENKES/SK/V/2008 tentang Revisi Sk Menkes No 126/MENKES/SK/II/2008 tentang Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat Tahun 2008
76. Kepmenkes No. 457/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy Depkes RI
77. Kepmenkes No. 459/MENKES/SK/V/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana
78. Kepmenkes No. 483/MENKES/SK/V/2008 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
79. Kepmenkes No. 514/MENKES/SK/VI/2008 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008
80. Kepmenkes No. 522/MENKES/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika
81. Kepmenkes No. 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sepesialis/ Dokter Gigi Spesesialis
82. Kepmenkes No. 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik
83. Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara
84. Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis
85. Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optision
86. Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
87. Kepmenkes No. 606/MENKES/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat
88. Kepmenkes No. 633/MENKES/SK/VII/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
89. Kepmenkes No. 729/MENKES/SK/VII/2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/Sk/Iv/2007 tentang Program Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia
90. Kepmenkes No. 762/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pemberian Penghargaan Ucapan Trimakasih Menkes RI
91. Kepmenkes No. 766/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Program Jamkesmas DKI Jakarta
92. Kepmenkes No. 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit
93. Kepmenkes No. 791/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial nasional 2008
94. Kepmenkes No. 808/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Penunjukan Pusat Studi Agama dan Peradaban sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan “International Youth Forum” Tahun 2008
95. Kepmenkes No. 809/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Penunjukan Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Indonesia Sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan “Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin” Provinsi DKI Tahun 2008
96. Kepmenkes No. 825/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Departemen Kesehatan
97. Kepmenkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
98. Kepmenkes No. 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
99. Kepmenkes No. 853/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua
100. Kepmenkes No. 857/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Departemen Kesehatan
101. Kepmenkes No. 892/MENKES/SK/IX/2008 tentang Tata Hubungan Kerja Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan / Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Manular
102. Kepmenkes No. 905/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penunjukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008 di 20 Provinsi
103. Kepmenkes No. 906/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penunjukan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI)-Mimika Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Program Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2008
104. Kepmenkes No. 920/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
105. Kepmenkes No. 921/MENKES/SK/X/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
106. Kepmenkes No. 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
107. Kepmenkes No. 924/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Kepulauan Riau
108. Kepmenkes No. 925/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
109. Kepmenkes No. 926/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur
110. Kepmenkes No. 927/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara
111. Kepmenkes No. 929/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
112. Kepmenkes No. 930/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
113. Kepmenkes No. 965/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Haji Makassar Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
114. Kepmenkes No. 966/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Oku Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
115. Kepmenkes No. 967/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Daya Kota Makassar Milik Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
116. Kepmenkes No. 968/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD RA. Basoeni Milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
117. Kepmenkes No. 969/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Maluku Milik Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur
118. Kepmenkes No. 970/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD DR. Soegiri Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
119. Kepmenkes No. 991/MENKES/SK/X/2008 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
120. Kepmenkes No. 992/MENKES/SK/X/2008 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
121. Kepmenkes No. 995/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD Syekh Yusuf Milik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
122. Kepmenkes No. 996/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Oku Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
123. Kepmenkes No. 998/MENKES/SK/X/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
124. Kepmenkes No. 1070/MENKES/SK/XI/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Pasaman Barat Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
125. Kepmenkes No. 1071/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
126. Kepmenkes No. 1072/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
127. Kepmenkes No. 1092/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan
128. Kepmenkes No. 1094/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pemenang kompetisi Jurnalis tentang Pembangunan Kesehatan Pro Rakyat dan Perjuangan Menegakan Sistem Kesehatan Dunia yang Adil, Transparan dan Setara Tahun 2008
129. Kepmenkes No. 1107/MENKES/SK/XI/2008 tentang Penunjukan Solidaritad Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) sebagai Penerima Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Tahun 2008
130. Kepmenkes No. 1135/MENKES/SK/XII/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD Waled Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
131. Kepmenkes No. 1150/MENKES/SK/XII/2008 tentang Penerima dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008
132. Kepmenkes No. 1157/MENKES/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat Bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah
133. Kepmenkes No. 1158/ MENKES /Sk/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan calon Tenaga Kerja Indonesia
134. Kepmenkes No. 1226/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
Tahun 2007
135. Kepmenkes No. 042/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria
136. Kepmenkes No. 043/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Pengobatan Malaria
137. Kepmenkes No. 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelatihan Malaria.
138. Kepmenkes No. 048/MENKES/SK/2007 tentang Penetapan Tenaga Fisika Medik Sebagai Tenaga Kesehatan.
139. Kepmenkes No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
140. Kepmenkes No. 155/MENKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penatalaksanaan Penderita Flu Burung di Rumah Sakit
141. Kepmenkes No. 275/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria
142. Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.
143. Kepmenkes No. 371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis.
144. Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi
145. Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian
146. Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi
147. Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.
148. Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi.
149. Kepmenkes No. 377/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
150. Kepmenkes No. 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi.
151. Kepmenkes No. 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.
152. Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza)
153. Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
154. Kepmenkes No. 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker
155. Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
156. Kepmenkes No. 433/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Badan Pelayanan Kesehatan RSU Pirngadi Medan milik Pemerintah Kota Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
157. Kepmenkes No. 483/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paral YSIS (AFP)
158. Kepmenkes No. 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang
159. Kepmenkes No. 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
160. Kepmenkes No. 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai tidak tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan
161. Kepmenkes No. 511/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia
162. Kepmenkes No. 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.
163. Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
164. Kepmenkes No. 723/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Inactivated Polio Vaccine (IPV) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
165. Kepmenkes No. 747/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga
166. Kepmenkes No. 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif
167. Kepmenkes No. 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS ONLINE)
168. Kepmenkes No. 892/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
169. Kepmenkes No. 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
170. Kepmenkes No. 964/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI
171. Kepmenkes No. 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG)
172. Kepmenkes No. 994/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penunjukan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1428 H/2007 M
173. Kepmenkes No. 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional
174. Kepmenkes No. 1103/Menkes/SK/IX/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang
175. Kepmenkes No. 1105/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Penanganan Medis Korban Massal Akibat Bencana Kimia
176. Kepmenkes No. 1011/MENKES/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MOEWARDI, Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
177. Kepmenkes No. 1013/Menkes/SK/IX/2007 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane
178. Kepmenkes No. 1045/MENKES/SK/IX/2007 tentang Penetapan Wilayah Pengesahan Pemberian International Certificate of Vaccination (ICV) bagi Calon Jemaah Haji oleh kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
179. Kepmenkes No. 1159/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Rumah Rujukan Haji
180. Kepmenkes No.1224/ MENKES /SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Jenis Pemeriksaan, Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
181. Kepmenkes No.1225/ MENKES /SK/XI/2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai besar laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai laboratorium Kesehatan (BLK)
182. Kepmenkes No. 1227/Menkes/SK/XI/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
183. Kepmenkes No. 1228/Menkes/SK/XI/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
184. Kepmenkes No. 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus
185. Kepmenkes No. 1295 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/MENKES/PER/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Tahun 2006
186. Kepmenkes No. 053 Tahun 2006 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma IV Gizi
187. Kepmenkes No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009
188. Kepmenkes No. 345 Tahun 2006 tentang National Task Force Eliminasi Filariasis
189. Kepmenkes No. 358 Tahun 2006 tentang Tim Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) Tahun 2004-2006
190. Kepmenkes No. 421 Tahun 2006 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat
191. Kepmenkes No. 424 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan
192. Kepmenkes No. 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat
193. Kepmenkes No. 453 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub Pin) di Propinsi Jawa Timur
194. Kepmenkes No. 489 Tahun 2006 tentang Tim Penyusunan Formularium Obat dalam rangka Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2006/1427 H
195. Kepmenkes No. 490 Tahun 2006 tentang Tim Verifikasi dan Pengkajian Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia
196. Kepmenkes No. 494 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
197. Kepmenkes No. 567 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika
198. Kepmenkes No. 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan
Lampiran Kepmenkes No. 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan
Tahun 2005
199. Kepmenkes No. 279 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 12/MENKES/SK/1/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
200. Kepmenkes No. 12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
201. Kepmenkes No. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005
202. Kepmenkes No. 279/Menkes/SK/II/2005 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
203. Kepmenkes No. 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
Tahun 2004
204. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit
205. Kepmenkes No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
206. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 209/Menkes/SKB/III/2004 No. 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
207. Kepmenkes No. 404/Menkes/SK/III/2004 tentang Pemberian Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
208. Kepmenkes No. 1351/Menkes/SK/XII/2004 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika
209. Kepmenkes No. HK.00.SJ.SK.H.2638 tentang Penunjukan Tenaga Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Dalam Negeri Tahap Ketiga pada Unit Pusat Departemen Kesehatan dan Provinsi yang Dibiayai oleh Proyek APBD, APBN dan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2004
Tahun 2003
210. Kepmenkes No. 003A/Menkes/SK/I/2003 tentang Unit Desentralisasi
211. Kepmenkes No. 171/Menkes/SK/I/2003 tentang Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Departemen Kesehatan
212. Kepmenkes No. 194/Menkes/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum dan Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang
213. Kepmenkes No. 195/Menkes/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
214. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 264a/Menkes/SKB/VII/2003, No 02/SKB/M.Pan/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
215. Kepmenkes No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium kesehatan
216. Kepmenkes No. 560/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit
217. Kepmenkes No. 563/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Pejabat yang Menangani Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
218. Kepmenkes No. 640/Menkes/SK/V/2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler
219. Kepmenkes No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
220. Kepmenkes No. 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan
221. Kepmenkes No. 912/Menkes/SK/VI/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 531/Menkes/SK/IV/2003
222. Kepmenkes No. 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu
223. Kepmenkes No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
224. Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur
225. Kepmenkes No. 1452/Menkes/SK/X/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu
226. Kepmenkes No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Tahun 2002
227. Kepmenkes No. 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien
228. Kepmenkes No. 797/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
229. Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan
230. Kepmenkes No. 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan
231. Kepmenkes No. 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan terhadap Manusia
232. Kepmenkes No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara lain
Tahun 2001
233. Kepmenkes No. 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra
234. Kepmenkes No. 1216/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare
235. Kepmenkes No. 1357 / Menkes /SK / XII / 2001 tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi
Tahun 2000
236. Kepmenkes No. 727/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
237. Kepmenkes No. 262/Menkes/SK/II/ 1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
238. Kepmenkes No. 510/Menkes/SKB/VI/1996 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan No. 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatlaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
239. Kepmenkes No. 881/MENKES/SKB/VIII/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian
240. Kepmenkes No. 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan TradisionalKepmenkes No. 661/Menkes/SK/Vii/1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional
241. Kepmenkes No. PO.00.04.5.00327 tentang Bentuk dan Tatacara Pemberian Stiker Pendaftaran pada OT Asing
242. Kepmenkes No. 183/Menkes/SKB/II/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan
243. Kepmenkes No. 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetika yang Baik
244. Kepmenkes No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
SKB
245. SKB No.171/MENKES/SKB/II/2008 tentang Pembentukan Komisi Kerja Sama Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang Kesehatan
246. SKB No. 590/MENKES/SKB/VII/2008 tentang Kerjasama di Bidang Kesehatan
247. SKB No. 999A/Menkes/SKB/VIII/2002 No. 37A Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan No. 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
SE Menteri
248. SE Menkes No. 680 Tahun 2007 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan
249. SE Menkes No. 725 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BPOM
1. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.1.0256 Tahun 2008 tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu
Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang Bahan Kosmetik
2. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3459 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor
3. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3460 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Baku Obat
4. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
5. Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
6. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1381 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
7. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
8. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.2803 tentang Larangan Obat Tradisional yang mengandung Cinchonae Cortex atau Artemisiae Folium
9. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.42.6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin dalam Suplemen Makanan
10. Peraturan Kepala BPOM No. HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional
11. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.51.0475 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan
Keputusan KaBPOM
12. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.21.0846 Tahun 2008 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan
13. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.4.41.903 Tahun 2008 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
14. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.4.41.904 Tahun 2008 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
15. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.6291 tentang Acuan Label Gizi Produk Pangan
16. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.6581 tentang Penggunaan Chitosan dalam Produk Pangan
17. Kesepakatan Bersama antara BPOM dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia No. : HK.00.04.23.2292 No. : MOU/032/DP/III/2007 tentang Kemitraan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Produk Komplemen dan Produk Pangan di Indonesia
18. Perjanjian Kerjasama BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah No. : HK.00.04.1.3282 No. : 12 / PK / 02 / 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta Penyebaran Informasi tentang Obat, Makanan, Obat Tradisional, Kosmetika, Produk Komplemen, Narkotika, Psikotropika, Bahan Berbahaya dan Zat Adiktif lainnya
19. Public Warning/Peringatan No. : KH.00.01.432.6081 Tanggal : 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang dilarang
20. Public Warning/Peringatan No. : KH.00.01.5.113 Tanggal : 2 Agustus 2007 tentang Produk Pangan Impor China yang mengandung Formalin
21. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.06.42.0255 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetik
22. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.6.1571 tentang Kotak Pos 3333 Jakarta 10900 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
23. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia
24. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan
25. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.1.3322 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan
26. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
27. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.4057 tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
28. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM No. 02001/SK/KEPALA BPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
29. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00. 05.21.4232 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018 /SK/KEPALA BPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
31. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1.4547 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan
32. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.0155 tentang Penandaan Khusus dan Periklanan Obat Diare
33. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.5.1142 tentang Acuan Pencantuman Persentase Angka Kecukupan Gizi pada Label Produk Pangan
34. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
35. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
36. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1641 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT)
37. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik
38. Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
39. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.3043 tentang Penandaan Khusus pada Obat Tradisional yang digunakan untuk Penderita Kencing Manis
40. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
41. Keputusan Kepala BPOM No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan
42. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.24.01634 tentang Pembentukan Tim Penyusun Strategi Pengembangan dan Pendayagunaan SDM BPOM
43. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05,3.00914 tentang Pemasukan Obat Jalur Khusus
44. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02152 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
45. keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706 tentang Promosi Obat
46. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.02770 tentang Penambahan Jenis Prekursor
47. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.02771 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor
48. Keputusan Kepala BPOM No. Po.01.01.31.03660 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin
49. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.62647 tentang Larangan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Kava-Kava
50. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.4.03960 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Aristolochia SP
51. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.03403 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan Pada Label Rokok
52. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.03961 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Ephedra
53. Keputusan Kepala BPOM No. 05017/SK/Kepala BPOM tentang Harga Jual Obat Generik
PERATURAN LAINNYA
1. PMK No. 591/PMK.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi-Baja
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguru Tinggi
3. SE Dirjen BPM No. JP.01.01/I/289/06 tentang Surat Edaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 2008
4. Surat Sekjen No. KU.01.SJ.1.0441 perihal Tata Cara Revisi DIPA APBN Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2006
5. SK Menkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2004 tentang Harga Jual Obat Generik
6. Surat Edaran Kepala BPOM No. HK.00.05.35.00960 tentang Pencabutan Surat Dirjen POM No. KS .02.6.04433 Tanggal 13 Desember 2000 tentang Rekomendasi untuk Memperoleh NPPBKC
7. Surat Ditjen PPM dan PL No. : IR.01.02.4.830 perihal Data Laporan pengidap Infeksi HIV dan Kasus AIDS s.d 30 September 2002
8. Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat
9. KepkaBKN No. 23 Tahun 2002 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
10. KepkaBKN No. 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI DIRJEN BPOM
1. Keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.4.02894 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba pada Kosmetika
2. Keputusan Dirjen POM No. 01415/B/SK/IV/91 tentang Tanda Khusus Pewarna Makanan
3. Keputusan Dirjen POM No. 02592/B/SK/VIII/91 tentang Penggunaan Tambahan Bahan Makanan
4. Keputusan Dirjen POM No. 00386/C/SK/II/1990 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya
5. Keputusan Dirjen POM No. 02987/B/SK/XII/90 tentang Pendaftaran Bahan Tambahan Makanan tertentu
6. Keputusan Dirjen POM No. 06605/D/SK/X/84 tentang Tatacara Produksi OT dari Bahan Alam dalam Sediaan Bentuk Kapsul atau Tablet
7. Instruksi Kepala BPOM No. HK.00.05.3.1646 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KESEJAHTERAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. UU No. 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan
PERATURAN PEMERINTAH
5. PP No. 43 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
6. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
7. PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
8. PP No. 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
9. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Keppres
10. Keppres No. 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
11. Keppres No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
12. Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
13. Keppres No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
14. Keppres No. 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
15. Keppres No. 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
Inpres
16. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
17. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
PERMEN, KEPMEN
18. Kepmensos No. 30/HUK/2010 tentang Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Program Kementerian Sosial (UKP3KS) Tahun 2010
19. Permensos No. 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat
20. Permensos No. 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI
21. Permensos No. 12/HUK/2009 Lampiran
22. Permensos No. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
23. Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
24. Permensos No. 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
25. Permensos No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota
26. Permensos No. 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaanya di Lingkungan Departemen Sosial RI
27. Permenkokesra No. 33/PER/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009
28. Kepmensos No. 01/HUK/2005 tentang Logo Forum Komunikasi Taman Penelitian Anak dan Kelompok Bermain
29. Kepmensos No. 10/HUK/2005 tentang Penetapan Panitia Pembina Ilmiah Departemen Sosial RI
30. Kepmensos No. 01/HUK/2004 tentang Pembentukan Panitia Pembina Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Sosial
31. Kepmensos No. 11 Tahun 1977 tentang Rumah Penganti Menteri Sosial RI
Permendagri
32. Permendagri No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEUANGAN DAERAH
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
5. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
7. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
9. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
12. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
13. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
14. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 2010
1. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
2. PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tahun 2008
3. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
4. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pememrintahan Daerah
5. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
10. PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah
11. PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya
12. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tahun 2007
13. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
14. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
15. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
18. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Tahun 2006
20. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
21. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
22. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
23. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
24. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2005
25. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
26. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
27. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
28. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
29. PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan
30. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
31. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
32. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2004
34. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
35. PP No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2003
36. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2001
37. PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
38. PP No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
39. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
40. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Tahun 2000
41. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
42. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
43. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
44. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
46. PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 1998
47. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Tahun 1997
48. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
49. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 1996
50. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
51. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
52. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
53. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
54. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
55. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Tahun 1993
56. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah Tiga Kali diubah, Terakhir dengan PP No. 52 Tahun 1992
PERPRES, KEPPRES, INPRES
PERPRES
Tahun 2011
1. Perpres No. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2011
Tahun 2010
1. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2009
3. Perpres No. 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
4. Perpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2009
5. Perpres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
8. Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
Tahun 2008
9. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
10. Perpres No. 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009
Tahun 2007
11. Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
12. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEPPRES
1. Keppres No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
2. Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
3. Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
PERMEN, KEPMEN
Permendagri
1. Permendagri No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Lampiran Permendagri No. 1 Tahun 2010
2. Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
3. Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Tahun 2009
4. Permendagri No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
5. Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lamp. 1A Permendagri No. 8 Tahun 2009
Lamp. 1B Permendagri No. 8 Tahun 2009
6. Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
7. Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
8. Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Tahun 2008
9. Permendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing
10. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Tahun 2007
11. Permendagri No. 15 Tahun 2007 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
12. Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Lampiran Permendagri No.17 Tahun 2007
14. Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
15. Permendagri No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum Tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
16. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
17. Permendagri No. 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
18. Permendagri No. 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang
19. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran Permendagri No. 59 Tahun 2007
20. Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
21. Permendagri No. 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
22. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
23. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2006
24. Permendagri No. 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
25. Permendagri No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
26. Permendagri No. 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
29. Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
30. Permendagri No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
31. Permendagri No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Tahun 2005
32. Permendagri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah
33. Permendagri No. 9 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005
34. Permendagri No. 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
36. Permendagri No. 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
37. Permendagri No. 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38. Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Kepmendagri
1. Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
2. Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan
Insmendagri
1. Insmendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
PMK
1. PMK No. 5/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
2. PMK No. 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
3. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
5. PMK No. 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anngaran 2010
6. PMK No. 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah
7. PMK No. 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
8. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anngaran 2010
9. PMK No. 89/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
10. PMK No. 90/PMK.08/2010 tentang Tata cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri
11. PMK No. 91/PMK.05/2010 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
12. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
13. PMK No. 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anngaran 2010
14. PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anngaran 2003, 2007, dan 2009
15. PMK No. 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anngaran 2010
16. PMK No. 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
17. PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran
18. PMK No. 01/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
19. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
20. PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
21. PMK No. 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
22. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
23. PMK No. 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
24. PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
Lamp. PMK No. 44/PMK.05/2009
25. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
26. PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Lamp. PMK No. 96/PMK.03/2009
27. PMK No. 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. PMK No. 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
29. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
30. PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
31. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
Lamp. 1 PMK No. 109/PMK.06/2009
32. PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Lamp. PMK No. 110/PMK.03/2009
33. PMK No. 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Yang Tidak Benar
34. PMK No. 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
Lamp. PMK No. 120/PMK.05/2009
35. PMK No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
36. PMK No. 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lamp. PMK No. 127/PMK.05/2009
37. PMK No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
38. PMK No. 132/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
39. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
40. PMK No. 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
41. PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
42. PMK No. 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
43. PMK No. 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
44. PMK No. 216/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.05/2008 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
45. PMK No. 220/PMK.02/2009 tentang Tata cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009
46. PMK No. 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
47. PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
48. PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
49. PMK No. 06/Pmk.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 22/Pmk.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
50. PMK No. 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
51. PMK No. 33/Pmk.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/Kmk.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran Pmk No. 33/Pmk.04/2008
52. PMK No. 34/Pmk.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lampiran Pmk No. 34/Pmk.05/2008
53. PMK No. 36/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
54. PMK No. 37/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
55. PMK No. 38/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 38/Pmk.07/2008
56. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
57. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
58. PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara
59. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
60. PMK No. 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
61. PMK No. 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
62. PMK No. 73/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
63. PMK No. 80/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
64. PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
Lampiran PMK No. 86/PMK.05/2008
65. PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluuarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
66. PMK No. 90/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
67. PMK No. 92/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 92/PMK.07/2008
68. PMK No. 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan
Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 98/PMK.05/2008
69. PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
pada Kementerian Negara/Lembaga
70. PMK No. 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
71. PMK No. 123 /PMK.07/ 2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing- Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
72. PMK No. 126/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
73. PMK No. 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
74. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
75. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
76. PMK No. 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
77. PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
78. PMK No. 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
79. PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
80. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
81. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah
82. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
83. PMK No. 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
84. PMK No. 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
85. PMK No. 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
Lamp. PMK No. 182/PMK.05/2008
86. PMK No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi
terhadap Investasi Pemerintah
87. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
88. PMK No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 197/PMK.05/2008
89. PMK No. 198/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 198/PMK.07/2008
90. PMK No. 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
91. PMK No. 212/PMK.07/2008 tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
92. PMK No. 212.1/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
93. PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
94. PMK No. 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
95. PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
96. PMK No. 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu
97. PMK No. 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
98. PMK No. 261/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
99. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
100. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
101. PMK No. 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
102. PMK No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
103. PMK No. 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
104. PMK No. 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
105. PMK No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
106. PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
107. PMK No 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
108. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
109. PMK No 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
110. PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
111. PMK No. 67 /PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
112. PMK No. 79/ PMK. O5/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
113. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
114. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
115. PMK No. 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
116. Lampiran PMK No. 173/PMK.07/2007
117. PMK No. 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
118. Lampiran PMK No. 175/PMK.07/2007
119. PMK No. 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
120. PMK No. 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
121. PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
122. PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
123. PMK No. 13 Tahun 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
124. PMK No. 16 Tahun 2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
125. PMK No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
126. PMK No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
127. PMK No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
128. PMK No. 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
129. PMK No. 41 Tahun 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I
130. PMK No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
131. PMK No. 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
132. PMK No. 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
133. PMK No 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
134. PMK No 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
135. PMK No 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
136. PMK No 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara
137. PMK No 123.1/PMK.05/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
138. PMK No 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas KMK No 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
139. PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penertiban, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
140. PMK No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
141. PMK No. 12 Tahun 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
142. PMK No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan
143. PMK No. 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
144. PMK No. 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
145. PMK No. 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
146. PMK No. 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
147. PMK No. 112 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
148. PMK No. 121 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak
149. PMK No. 122 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
150. PMK No. 124 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
151. PMK No. 125 Tahun 2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten / Kota
152. PMK No. 129 Tahun 2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
153. PMK No. 136 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat
KMK
1. KMK No. 72/KMK.05/2009 tentang Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara
2. KMK No. 230/KMK.08/2008 tentang Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan Seri IFR-0002
3. KMK No. 214/KM.1/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan
SE Menkeu
1. SE Menkeu No. 151/MK.07/2010 tentang Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PERDIRJEN, KEPDIRJEN
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
1. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lemburan bagi Pegawai Negeri Sipil
3. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
4. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
5. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2007 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Perdirjen Perimbangan Keuangan
1. Perdirjen Perimbangan Keuangan No. PER-01/PK/2009 tentang Mekanisme Alur Data di Lingkungan Dirjen Perimbangan Keuangan
PERATURAN LAIN
Peraturan BPK
1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
2. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
3. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Keputusan BPK
1. Keputusan BPK No. 02/K/I-XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
2. Keputusan BPK No. 11/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan
3. Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI
Lainnya
4. Bagan ALir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEUANGAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
2. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5. UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
6. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
7. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
10. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
11. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
14. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
15. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
16. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
17. UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
18. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
19. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU
20. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
21. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
22. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
23. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
24. Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
2. PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
3. PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
4. PP No. 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
6. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. PP No. 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
8. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
9. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
10. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
11. PP No. 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
12. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah
14. PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
15. PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
16. PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya
17. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
18. PP No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset
19. PP No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
20. PP No. 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
21. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
23. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
24. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
25. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
26. PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
27. PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
28. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
29. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta Janda/Dudanya
31. PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
32. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
33. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
34. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
35. PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
36. PP No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
37. PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
39. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
40. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
41. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
42. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
43. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
44. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
45. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sipil
46. PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
47. PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
48. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
49. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
50. PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
51. PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
52. PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
53. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
54. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
55. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
56. PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan
Perusahaan
57. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
58. PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
59. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
60. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
61. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
62. PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
63. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
64. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
65. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
66. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
67. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
68. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
69. PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
70. PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
71. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
72. PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
73. PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
74. PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
75. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Eksport, Import, dan Lalu Lintas Devisa
76. PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
2. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
Lampiran
3. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
4. Perpres No. Perpres No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
5. Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Perpres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
8. Perpres No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
9. Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
10. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
11. Perpres No. 13 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12. Perpres No. 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
13. Perpres No. 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009
14. Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
16. Perpres No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presidendan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
17. Perpres No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008
18. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19. Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
20. Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
21. Perpres No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
22. Perpres No.79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
25. Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26. Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27. Perpres No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
Keppres
28. Keppres No. 56/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 karena Mengundurkan Diri
29. Keppres No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
30. Keppres No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
31. Keppres No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesiant Debt Restructuring Agency)
32. Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
33. Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34. Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
35. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36. Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
37. Keppres No. 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Implement the second Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)
38. Keppres No. 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional
39. Keppres No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
40. Keppres No. 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program
Inpres
41. Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
PERMEN / KEPMEN
PMK
Tahun 2011
1. PMK No. 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas PMK No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
2. PMK No. 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
3. PMK No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
4. PMK No. 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
5. PMK No. 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamPertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
6. PMK No. 06/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008,
7. dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan DalamAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
8. PMK No. 07/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
9. PMK No. 08/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007,dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
10. PMK No. 09/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
11. PMK No. 10/PMK.05/2011 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan
Tahun Anggaran 2011
12. PMK No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
13. PMK No. 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK No.195/Pmk.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
14. PMK No. 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
15. PMK No. 14/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
PMK No. 15/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menterikeuangan Nomor580/Kmk.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
16. PMK No. 16/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
17. PMK No. 17/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
18. PMK No. 18/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan
Tahun 2010
1. PMK No. 01/PMK.03/2010 tentang Pencabutan KMK No. 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
2. PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
3. PMK No. 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah
4. PMK No. 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
5. PMK No. 06/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
6. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
7. PMK No. 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
8. PMK No. 09/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
9. PMK No. 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
10. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. PMK No. 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010
12. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
13. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
14. PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat–Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
15. PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
16. PMK No. 17/PMK.03/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Sebagian Provinsi Jambi
17. PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
18. PMK No. 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan
19. PMK No. 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
20. PMK No. 21/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010
21. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
22. PMK No. 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
23. PMK No. 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
24. PMK No. 25/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010
25. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper
26. PMK No. 27/PMK.05/2010 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2010
27. PMK No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman
28. PMK No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
29. PMK No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
30. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
31. PMK No. 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account
32. PMK No. 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah
33. PMK No. 34/PMK.02/2010 tentang Tata cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
34. PMK No. 35/PMK.110/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010
35. PMK No. 36/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
36. PMK No. 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
37. PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
38. PMK No. 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
39. PMK No. 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
40. PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga
41. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
42. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
43. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
44. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
45. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
46. PMK No. 47/PMk.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
47. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
48. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
49. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
50. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
51. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
52. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
53. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
54. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
55. PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
56. PMK No. 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
57. PMK No. 58/PMK./2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjinring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Tenologi
58. PMK No. 59/PMK.09/2010 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010
59. PMK No. 60/PMK.06/2010 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
60. PMK No. 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
61. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
62. PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
63. PMK No. 64/PMK.06/2010 tentang Penyelesain Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan
64. PMK No. 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
65. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
66. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
67. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
68. PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
69. PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
70. PMK No. 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
71. PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
72. PMK No. 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerjasama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
73. PMK No. 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha tidak Melebihi Jumlah Tertentu
74. PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
75. PMK No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
76. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
77. PMK No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
78. PMK No. 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
79. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
80. PMK No. 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi
81. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
82. PMK No. 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
83. PMK No. 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
84. PMK No. 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
85. PMK No. 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
86. PMK No. 87/PMK.01/2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
87. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
88. PMK No. 89/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
89. PMK No. 90/PMK.08/2010 tentang Tata cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri
90. PMK No. 91/PMK.05/2010 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
91. PMK No. 92/PMK.08/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
92. PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
93. PMK No. 94/PMK.01/2010 tentang PMK tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
94. PMK No. 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
95. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
96. PMK No. 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
97. PMK No. 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
98. PMK No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
99. PMK No. 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
100. PMK No. 102/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya
101. PMK No. 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
102. PMK No. 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT. Kereta Api (Persero)
103. PMK No. 106/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
104. PMK No. 107/PMK.02/2010 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
105. PMK No. 108/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 46/KMK.013/1992 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pejabat Negara
106. PMK No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
107. PMK No. 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
108. PMK No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
109. PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
110. PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009
111. PMK No. 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Aloksi sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
112. PMK No. 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
113. PMK No. 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
114. PMK No. 120/PMk.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk
115. PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
116. PMK No. 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu
117. PMK No. 155/PMK 02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
118. PMK No. 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
119. PMK No. 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
120. PMK No. 159/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
121. PMK No. 161 / PMK 010 /2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 140/PMK 010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
122. PMK No. 177/PMK.04/2010 tentang tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
123. PMK No. 179/PMK.05/2010 Perubahan Atas PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
124. PMK No. 180/PMK 02/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
125. PMK No.181/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.
126. PMK No. 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.
127. PMK No. 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.
128. PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
129. PMK No. 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
130. PMK No. 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
131. PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
132. PMK No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
133. PMK No. 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
134. PMK No. 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.
135. PMK No. 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
136. PMK No. 193/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
137. PMK No. 194/PMK.05/2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011
138. PMK No. 195/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
139. PMK No. 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.
140. PMK No. 197/PMK.01/2010 tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.
141. PMK No. 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi.
142. PMK No. 199/PMK.07/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
143. PMK No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
144. PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
145. PMK No. 202/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.
146. PMK No. 203/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.
147. PMK No. 204/PMK.02/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.
148. PMK No. 205/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.
149. PMK No. 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
150. PMK No. 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
151. PMK No. 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan.
152. PMK No. 209/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
153. PMK No. 210/PMK.07/2010 entang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
154. PMK No. 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
155. PMK No. 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
156. PMK No. 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
157. PMK No. 214/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.
158. PMK No. 215/PMK.02/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010.
159. PMK No. 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
160. PMK No. 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.
161. PMK No. 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).
162. PMK No. 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.
163. PMK No. 220/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.
164. PMK No. 221/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
165. PMK No. 222 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
166. PMK No. 223 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.07 /2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
167. PMK No. 224/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
168. PMK No. 225 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
169. PMK No. 230 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011
170. PMK No. 231/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2011
171. PMK No.232 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.06/PMK.07/2010 tentang Aalokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
172. PMK No. 236 /PMK.07/2010 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
173. PMK No. 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010
174. PMK No. 240/PMK. 011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
175. PMK No. 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Pmk.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
176. PMK No. 242/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
177. PMK No. 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
178. PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
179. PMK No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
180. PMK No. 246/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
181. PMK No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011
182. PMK No. 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing
183. PMK No. 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
184. PMK No. 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010
185. PMK No. 252/PMK.03/2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee Pt Pertamina (Persero) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dicairkan Pada Tahun Anggaran 2010
186. PMK No. 253/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008
187. PMK No. 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang
188. PMK No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan
189. PMK No. 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Apbn Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh Pt Asabri (Persero)
190. PMK No. 258/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011
191. PMK No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
192. PMK No. 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011
193. PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2009
1. PMK No. 01/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
2. PMK No. 02/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
3. PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
4. PMK No. 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
5. PMK No. 05/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
6. PMK No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
7. PMK No. 07/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
8. PMK No. 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri
9. PMK No. 09/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
10. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
11. PMK No. 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
12. PMK No. 12/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
13. PMK No. 13/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keduabelas atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
14. PMK No. 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
15. PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
16. PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
17. PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
18. PMK No. 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan
19. PMK No. 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
20. PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
21. PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
22. PMK No. 22/PMK.02/2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009
23. PMK No. 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
24. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
25. PMK No. 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
26. PMK No. 26/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
27. PMK No. 27/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
28. PMK No. 28/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
29. PMK No. 29/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
30. PMK No. 30/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
31. PMK No. 31/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
32. PMK No. 32/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
33. PMK No. 33/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
34. PMK No. 34/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
35. PMK No. 35/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
36. PMK No. 36/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
37. PMK No. 37/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
38. PMK No. 38/PMK.09/2009 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009
39. PMK No. 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan
40. PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
41. PMK No. 41/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari
42. PMK No. 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009
43. PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha tertentuPMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
44. PMK No. 45/PMK.03./2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
45. PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 46/PMK.04/2009
46. PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 47/PMK.04/2009
47. PMK No. 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
48. PMK No. 49/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
49. PMK No. 50/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
50. PMK No. 51/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus, di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
51. PMK No. 52/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
52. PMK No. 53/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
53. PMK No. 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
54. PMK No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
55. PMK No. 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Bendahara Pengeluaran
56. PMK No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
57. PMK No. 63/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
58. PMK No. 64/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
59. PMK No. 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas KMK No. 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
60. PMK No. 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Lamp. PMK No. 66/PMK.01/2009
61. PMK No. 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang
62. PMK No. 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
63. PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
64. PMK No. 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
65. PMK No. 71/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
66. PMK No. 72/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan lainnya Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
67. PMK No. 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
68. PMK No. 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
69. PMK No. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
70. PMK No. 76 /PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan
Lamp. PMK No. 76 /PMK.01/2009
71. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
72. PMK No. 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
73. PMK No. 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
74. PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
75. PMK No. 82/PMK.03/2009 tentang PMK tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
76. PMK No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
77. PMK No. 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
78. PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
79. PMK No. 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
80. PMK No. 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009
Lamp. PMK No. 87/PMK.05/2009
81. PMK No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
82. PMK No. 89/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Thailand
83. PMK No. 90/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Uang Negara di Bank Indonesia
84. PMK No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
85. PMK No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)
86. PMK No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan
87. PMK No. 94/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
88. PMK No. 95/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 39.1/MK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk anti Dumping terhadap Import Hot Rolled dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand
89. PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Lamp. PMK No. 96/PMK.03/2009
90. PMK No. 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
91. PMK No. 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
92. PMK No. 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
93. PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Lampiran
94. PMK No. 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu
Lamp. PMK No. 101/PMK.011/2009
95. PMK No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
96. PMK No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Lamp. PMK No. 103/PMK.03/2009
97. PMK No. 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
98. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
99. PMK No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
100. PMK No. 107/PMK. 04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lamp. PMK No. 107/PMK. 04/2009
101. PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
102. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
Lamp. PMK No. 109/PMK.06/2009
103. PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Lamp. PMK No. 110/PMK.03/2009
104. PMK No. 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Yang Tidak Benar
105. PMK No. 112/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
106. PMK No. 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi
107. PMK No. 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi
108. PMK No. 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
109. PMK No. 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
110. PMK No. 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan
111. PMK No. 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Lamp. PMK No. 118/PMK.05/2009
112. PMK No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
113. PMK No. 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
Lamp. PMK No. 120/PMK.05/2009
114. PMK No. 121/PMK.03/2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2009
115. PMK No. 122/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
116. PMK No. 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
117. PMK No. 124/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul
118. PMK No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
119. PMK No. 126/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Bendahara Penerimaan
120. PMK No. 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lamp. PMK No. 127/PMK.05/2009
121. PMK No. 128/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
122. PMK No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
123. PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
124. PMK No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
125. PMK No. 132/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
126. PMK No. 133/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
127. PMK No. 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
128. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
129. PMK No. 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No.136/PMK.07/2009
130. PMK No. 137/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
131. PMK No. 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
132. PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
133. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lamp. PMK No. 140/PMK.010/2009
134. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
135. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
136. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
137. PMK No. 144/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
138. PMK No. 145/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
139. PMK No. 147/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
140. PMK No. 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
141. PMK No. 149/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No.115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
142. PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
143. PMK No. 151/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
144. PMK No. 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
145. PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
146. PMK No. 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
147. PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
148. PMK No. 156/PMK.011/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
149. PMK No. 157/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya
150. PMK No. 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009
151. PMK No. 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
Lamp. PMK No. 159/PMK.04/2009
152. PMK No. 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
153. PMK No. 162/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008
154. PMK No. 163/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
155. PMK No. 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
156. PMK No. 165/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
157. PMK No. 166/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
158. PMK No. 167/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
PMK No. 167/PMK.07/2009 Lamp
159. PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
160. PMK No. 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
161. PMK No. 170/PMK.08/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
162. PMK No. 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
163. PMK No. 172/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
164. PMK No. 173/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
165. PMK No. 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
166. PMK No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
167. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
168. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
169. PMK No. 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
170. PMK No. 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
Lampiran PMK No. 179/PMK.06/2009
171. PMK No. 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
172. PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
173. PMK No. 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensansi Terminasi Dini Ekslusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).Tbk Tahun Anggaran 2009
174. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
175. PMK No. 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Pengunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan yang Tenggelam
176. PMK No. 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya
177. PMK No. 186/PMK.06/2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
178. PMK No. 188/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009
179. PMK No. 187/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2009
180. PMK No. 189/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009
181. PMK No. 190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan
182. PMK No. 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
183. PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas
Lampiran PMK No. 192/PMK.05/2009
184. PMK No. 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen Keuangan
185. PMK No. 194/PMK.06/2009 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
186. PMK No. 195/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
187. PMK No. 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
188. PMK No. 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau
189. PMK No. 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
190. PMK No. 199/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
191. PMK No. 200/PMK.11/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
192. PMK No. 201/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010
193. PMK No. 202/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
194. PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
195. PMK No. 204/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
196. PMK No. 205/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
197. PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
198. PMK No. 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
199. PMK No. 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
200. PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
201. PMK No. 210/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk
202. PMK No. 211/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
203. PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Lampiran
204. PMK No. 213/PMK.09/2009 tentang Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
205. PMK No. 214/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
206. PMK No. 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
207. PMK No. 216/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
208. PMK No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
209. PMK No. 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
210. PMK No. 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
211. PMK No. 220/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009
Lampiran
212. PMK No. 221/PMK.07/2009 tentang Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010
213. PMK No. 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
214. PMK No. 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
215. PMK No. 224/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010
216. PMK No. 225/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2010
217. PMK No. 226/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
218. PMK No. 227/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
219. PMK No. 228/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
220. PMK No. 228/PMK.07/2009 Lamp
221. PMK No. 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
222. PMK No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
223. PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
224. PMK No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
225. PMK No. 233/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2009
226. PMK No. 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
227. PMK No. 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
228. PMK No. 236/PMK.04/2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai
229. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
230. PMK No. 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan,Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
231. PMK No. 239/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
232. PMK No. 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
233. PMK No. 241/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009
234. PMK No. 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
235. PMK No. 246/PMK.011/2009 tentang Pencabutan PMK No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
236. PMK No. 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Tahun 2008
237. PMK No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
238. PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
239. PMK No. 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan No. 111/Kmk.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 114/Pmk.04/2006
240. PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
241. PMK No. 05/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
242. PMK No. 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 22/Pmk.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
243. PMK No. 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
244. PMK No. 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
245. PMK No. 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
246. PMK No. 14/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
247. PMK No. 15/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri
248. PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
Lamp. PMK No. 17/PMK.01/2008
249. PMK No. 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007
250. dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
251. PMK No. 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
252. PMK No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
253. PMK No. 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
254. PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
255. PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
256. PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
257. PMK No. 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
258. PMK No. 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
259. PMK No. 27/PMK.04/2008 tentang Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas melalui Transmisi atau Saluran Pipa
260. PMK No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang PindahanPMK No. 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lampiran PMK No. 29/Pmk.04/2008
261. PMK No. 30/PMK.08/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Lampiran PMK No. 30/Pmk.08/2008
262. PMK No. 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/Kmk.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
263. PMK No. 32/ PMK.04/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/Kmk.01/1996 tentang Gudang Berikat
264. PMK No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/Kmk.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran PMK No. 33/Pmk.04/2008
265. PMK No. 34/ PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lampiran
266. PMK No. 35/Pmk.03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/Pmk.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Lampiran Pmk No. 35/Pmk.03/2008
267. PMK No. 36/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
268. PMK No. 37/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
269. PMK No. 38/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 38/Pmk.07/2008
270. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
271. PMK No. 39.1/Pmk.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
272. PMK No. 40/Pmk.06/2008 tentang Nilai Final dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah yang Timbul sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
273. PMK No. 42/Pmk.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
274. PMK No. 43/Pmk.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
275. PMK No. 44/ Pmk. 01/ 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
276. PMK No. 45/Pmk.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
277. PMK No. 46/Pmk.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Lampiran Pmk No. 46/Pmk.02/2008
278. PMK No. 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden
279. PMK No. 49/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
280. PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
281. PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
282. PMK No. 52/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
283. PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara
284. PMK No. 54/PMK .09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan
285. PMK No. 55/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
286. PMK No. 56/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
287. PMK No. 57/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
288. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
289. PMK No. 59/ PMK.02/ 2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
290. PMK No. 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
291. PMK No. 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
292. PMK No. 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
293. PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
294. PMK No. 65/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
295. PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
296. PMK No. 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 132/Pmk.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
297. PMK No. 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas KMK No. 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
298. PMK No. 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
299. PMK No. 70/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
300. PMK No. 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun
301. PMK No. 72/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesembilan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
302. PMK No. 73/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
303. PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
304. PMK No. 78/PMK.04/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
305. PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
306. PMK No. 80/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
307. PMK No. 81/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 81/PMK.07/2008
308. PMK No. 83/PMK.05/2008 tentang Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
309. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
310. PMK No. 85/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
311. PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
312. PMK No. 88/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 88/PMK.02/2008
313. PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluuarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
314. PMK No. 90/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
315. PMK No. 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai
316. PMK No. 92/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 92/PMK.07/2008
317. PMK No. 93/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Seram Bagian Barat yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
318. PMK No. 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
319. PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
320. PMK No. 103/PMK.05/2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
321. PMK No. 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
322. PMK No. 107/PMK.04/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
323. PMK No. 108 / PMK.04 / 2008 tentang Pelunasan Cukai
324. PMK No. 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai
325. PMK No. 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
326. PMK No. 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
327. PMK No. 112/PMK.04/2008 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
328. PMK No. 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
329. PMK No. 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai
330. PMK No. 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
331. PMK No. 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
332. PMK No. 117/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
333. PMK No. 118 /PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
334. PMK No. 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
335. PMK No. 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
336. PMK No. 122/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
337. PMK No. 123 /PMK.07/ 2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing- Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
338. PMK No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
339. PMK No. 126/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
340. PMK No. 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
341. PMK No. 130/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)
342. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
343. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
344. PMK No. 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga
345. PMK No. 134 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
346. PMK No. 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
347. PMK No. 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
348. PMK No. 138 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 138 /PMK.011/2008
349. PMK No. 140/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 140/PMK.011/2008
350. PMK No. 142/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
351. PMK No. 143/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 143/PMK.011/2008
352. PMK No. 144 / PMK.011/ 2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
353. PMK No. 145 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
354. PMK No. 146/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
355. PMK No. 147/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
356. PMK No. 148/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
357. PMK No. 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
358. PMK No. 151/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
359. PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
360. PMK No. 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
361. PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
362. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
363. PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
364. PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
365. PMK No. 159/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
366. PMK No. 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai
367. PMK No. 160.2/PMK.07/2008 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Angaran 2009
368. PMK No. 162/PMK.011/2008 tentang Pencabutan KMK No. 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Carbon Black
369. PMK No. 163/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
370. PMK No. 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
371. PMK No. 165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
372. PMK No. 166 / PMK.010/ 2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan
373. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
374. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah
375. PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
376. PMK No. 171/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang Akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
377. PMK No. 172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Jaminan Pemerintah atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang Diberikan oleh Bank Indonesia
378. PMK No. 173/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
379. PMK No. 174/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2008
380. PMK No. 175/PMK.02/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
381. PMK No. 176/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
382. PMK No. 177/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
383. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
384. PMK No. 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi
385. PMK No. 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
386. PMK No. 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
387. PMK No. 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
388. PMK No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah
389. PMK No. 184/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
Lamp. PMK No. 184/PMK.07/2008
390. PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
391. PMK No. 186/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
392. PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
393. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
394. PMK No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan
395. PMK No. 193 /PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
396. PMK No. 194/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009
397. PMK No. 195/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
398. PMK No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
399. PMK No. 198/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 198/PMK.07/2008
400. PMK No. 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun
401. PMK No. 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
402. PMK No. 204/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
403. PMK No. 205/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
404. PMK No. 206/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting dan/ atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara
Lamp. PMK No. 206/PMK.01/2008
405. PMK No. 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
Lamp. PMK No. 208 /PMK.07/2008
406. PMK No. 209/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2008
407. PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
408. PMK No. 211/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
409. PMK No. 212/PMK.07/2008 tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
410. PMK No. 212.1/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
411. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
412. PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
413. PMK No. 216/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Konsultan Hukum bagi Pelaksanaan Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis
414. PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
415. PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
416. PMK No. 220/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
417. PMK No. 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
418. PMK No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit
419. PMK No. 225/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 03/PMK.04/2008
420. PMK No. 226/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
421. PMK No. 227/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
422. PMK No. 230/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
423. PMK No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
424. PMK No. 238/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
425. PMK No. 242/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2009
426. PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
427. PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
428. PMK No. 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha TertentuPMK No. 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
429. PMK No. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
430. PMK No. 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
431. PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
432. PMK No. 253/PMK. 03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
433. PMK No. 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
434. PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
435. PMK No. 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
436. PMK No. 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
437. PMK No. 261/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Tahun 2007
438. PMK No. 01/PMK.02/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran
439. PMK No. 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
440. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
441. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
442. PMK No. 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
443. PMK No. 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
444. PMK No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Lampiran
445. PMK No. 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
446. PMK No. 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
447. PMK No. 09/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara
448. PMK No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
449. PMK No. 11/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 155/Kmk.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Berstat Strategis
450. PMK No. 12/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Lampiran PMK No. 12/PMK.07/2007
451. PMK No. 13/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
452. PMK No. 14/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Lampiran PMK No. 14/PMK.07/2007
453. PMK No. 15/PMK.08/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
454. PMK No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
455. PMK No. 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroaan Terbatas
456. PMK No. 18/PMK.01/2007 tentang Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Lingkungan Departemen Keuangan
457. PMK No. 19/PMK.01/2007 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Keuangan
458. PMK No. 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
459. PMK No. 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
460. PMK No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
461. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23/ PMK.01/2007 Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
462. PMK No. 24/PMK.01/2007 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
463. PMK No. 25/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
464. PMK No. 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
465. PMK No. 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
466. PMK No. 28/PMK.011/2007 tentang Perubahan PMK No. 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
467. PMK No. 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
468. PMK No. 30/PMK.02/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
469. PMK No. 31/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
470. PMK No. 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
471. PMK No. 33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
472. PMK No. 34/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
473. PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
474. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
475. PMK No. 39 /PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
476. PMK No 40/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
477. PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
478. PMK No 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
479. PMK No 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri
480. PMK No 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
481. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
482. PMK No 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
483. PMK No 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
484. PMK No 48/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha tempat Penyimpanan
485. PMK No. 49/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
486. PMK No 50/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007
487. PMK No 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
488. PMK No 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
489. PMK No. 53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Ac-Fta)
490. PMK No. 54/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/ PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
491. PMK No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas PMK No. 132/ PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran PMK No. 55/PMK.01/2007
492. PMK No. 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
493. PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
494. PMK No. 58 /PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
495. PMK No 60/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 240/KMK.O5/1996 tentang Pelunasan Cukai
496. PMK No. 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
497. PMK No. 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
498. PMK No. 63/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
499. PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
Lampiran PMK No. 64/PMK.04/2007
500. PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
501. PMK No. 66/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
502. PMK No. 67 /PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
503. PMK No. 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Lampiran PMK No. 68/PMK.01/2007
504. PMK No. 69/PMK.02 / 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
505. PMK No. 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
506. PMK No. 71/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
507. PMK No. 72/ PMK. 01 / 2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
Lampiran PMK No. 72/ PMK. 01 / 2007
508. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengeloia, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
509. PMK No. 74 /PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
510. PMK No. 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
511. PMK No. 76/PMK.01/2007 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan
512. PMK No. 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
513. PMK No. 78 /PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
514. PMK No. 79/ PMK. O5/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
515. PMK No. 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 80/PMK.05/2007
516. PMK No. 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
517. PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
Lampiran PMK No. 82/PMK.05/2007
518. PMK No. 83/PMK.02/2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
519. PMK No. 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (Hrc) = 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional
520. PMK No. 86/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
521. PMK No. 87/PMK.03/2007 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan
522. PMK No. 88/PMK.04/2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
523. PMK No. 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman
Lampiran PMK No. 89/PMK.04/2007
524. PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
525. PMK No. 93/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras
526. PMK No. 94/PMK.011/2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/ PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
527. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
528. PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
529. PMK No. 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Accuont (TSA)
530. PMK No. 99/PMK.01/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Lampiran PMK No. 99/PMK.01/2007
531. PMK No. 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
532. PMK No. 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
533. PMK No. 102/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan yang Dibiayai dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang diperuntukkan bagi Kepentingan Masyarakat
534. PMK No. 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
535. PMK No. 104/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
536. PMK No. 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan
537. PMK No. 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Kembali Barang yang telah diekspor
Lampiran PMK No. 106/PMK.04/2007
538. PMK No. 107/PMK.04 / 2007 tentang Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor atau Barang Ekspor
539. PMK No. 108/ PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Lampiran PMK No. 108/PMK.08/2007
540. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
541. PMK No. 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
542. PMK No. 112/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
543. PMK No. 113/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan Sarana Penangkap yang telah mendapat Izin
544. PMK No. 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
545. PMK No. 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
546. PMK No. 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
547. PMK No. 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
548. PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
549. PMK No. 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
550. PMK No. 170/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 170/PMK.07/2007
551. PMK No. 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Lampiran PMK No. 173/PMK.07/2007
552. PMK No. 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Lampiran PMK No. 175/PMK.07/2007
553. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
554. PMK No. 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
555. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
556. PMK No. 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
557. PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
558. PMK No. 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
559. PMK No. 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
560. PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
561. PMK No. 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
562. PMK No. 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan
563. PMK No. 187/PMK.03/2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu
564. PMK No. 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
565. PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
566. PMK No. 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang
567. PMK No. 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
568. PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
569. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
570. PMK No. 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
571. PMK No. 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
572. PMK No. 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
573. PMK No. 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
574. PMK No. 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
575. PMK No. 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
576. PMK No. 202 /PMK.03 / 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
577. PMK No. 213/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2007
578. PMK No. 214/PMK.04/2007 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
579. PMK No. 215/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
580. PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
581. PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
582. PMK No. 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
583. PMK No. 219/PMK.01/2007 tentang Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
584. PMK No. 220/PMK.01/2007 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
585. PMK No. 221/Pmk.05/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 347a/Kmk.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah
586. PMK No. 222/PMK.01/2007 tentang Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008
587. PMK No. 510/KMK.03/2007 tentang Penetapan Pejabat dan/atau Tenaga Ahli yang dapat Memberikan Keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan Dalam Bidang Keuangan Negara
Tahun 2006
588. PMK No. 1 Tahun 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
589. PMK No. 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
590. PMK No. 2 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas PMK No. 116/KMK.04/2005 Tentang Perubahan atas KMK No. 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
591. PMK No. 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
592. PMK No. 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
593. PMK No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
594. PMK No. 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
595. PMK No. 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
596. PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
597. PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
598. PMK No. 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006
599. PMK No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk tan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
600. PMK No. 13 Tahun 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
601. PMK No. 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006
602. PMK No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
603. PMK No. 16 Tahun 2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
604. PMK No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
605. PMK No. 18 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dirjen Pajak Departemen Keuangan pada Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
606. PMK No. 19 Tahun 2006 tentang Penetapan alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
607. PMK No. 20 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada
608. PMK No. 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 144.KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
609. PMK No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
610. PMK No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
611. PMK No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Kesembilan atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
612. PMK No. 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi
613. PMK No. 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai
614. PMK No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutanumum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
615. PMK No. 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
616. PMK No. 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 92/Pmk.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
617. PMK No. 31 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara
618. PMK No. 32 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
619. PMK No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
620. PMK No. 34 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film Untuk Industri Perfilman Nasional
621. PMK No. 35 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat Untuk Industri Akumulator Listrik
622. PMK No. 36 Tahun 2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
623. PMK No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006
624. PMK No. 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur
625. PMK No. 39 Tahun 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut
626. PMK No. 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
627. PMK No. 41 Tahun 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I
628. PMK No. 42 Tahun 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (Hs.1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab
629. PMK No. 43 Tahun 2006 tentang Pencabutan KMK No. Kep-975/Mk/I/7/1976 tentang Peraturan Pemberian Pinjaman Kepada Para Pensiunan Sipil/Militer dan Jandanya serta Pembayarannya
630. PMK No. 44 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
631. PMK No. 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah
632. PMK No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
633. PMK No. 48 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
634. PMK No. 49 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
635. PMK No 50/PMK.02/2006 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006
636. PMK No. 51 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. : 92/Pmk.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentudan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
637. PMK No. 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
638. PMK No. 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
639. PMK No. 54 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) yang Disumbangkan untuk Korban Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
640. PMK No. 55 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007
641. PMK No. 57 Tahun 2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang Mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai
642. PMK No. 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 133/PMK.010/2005 tentang Perubahan Klasifikasi tan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
643. PMK No. 60 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Komponen/Sukucadang Untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
644. PMK No. 61 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
645. PMK No. 62 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
646. PMK No. 63 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
647. PMK No 64/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesepuluh atas KMK No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
648. PMK No 65/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor PolyethyleneTerephthalate tertentu
649. PMK No 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
650. PMK No 68/PMK.06/2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
651. PMK No 69/PMK.03/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan bagi Pegawai pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
652. PMK No 70/PMK.04/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oeh Swasta
653. PMK No 71/PMK.06/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
654. PMK No 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007
655. PMK No 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
656. PMK No 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
657. PMK No 75/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
658. PMK No. 76/ PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2006PMK No 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara
659. PMK No 78/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
660. PMK No 79/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
661. PMK No 80/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2006
662. PMK No 81/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Pisang Cavendish dari Filipina
663. PMK No 82/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesebelas atas KMK No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
664. PMK No 83/PMK.03/2006 tentang Perubahan Keempat atas KMK No 80/KMK.04/1995 tentang besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai Biaya
665. PMK No 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas KMK No 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
666. PMK No 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
667. PMK No 88/PMK.010/2006 tentang Perubahan Keempat atas PMK No 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
668. PMK No. 89 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol
669. PMK No. 90 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
670. PMK No 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
671. PMK No 92/PMK.03/2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
672. PMK No 93/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
673. PMK No 94/PMK.03/2006 tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
674. PMK No 95/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
675. PMK No 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2007
676. PMK No 97/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
677. PMK No 99 / PMK.06 / 2006 tentang Modul Penerimaan Negara
678. PMK No 100/PMK.02/2006 tentang Pencabutan atas PMK No 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan PMK No 131/PMK.010/2005
679. PMK No. 103 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
680. PMK No 104/PMK.010/2006 tentang Pencabutan atas PMK No 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept) Atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (Ckd) Dan Completely Built Up (Cbu) dari Malaysia
681. PMK No 105/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
682. PMK No. 106/PMK.01/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai
683. PMK No. 107/PMK.01/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Lampiran PMK No. 107/PMK.01/2006
684. PMK No 108/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas PMK No 39/PMK.04/ 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
685. PMK No 109/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2006
686. PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Ralat atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
687. PMK No 112/PMK.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
688. PMK No 114/PMK.04/2006 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
689. PMK No 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara
690. PMK No 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
691. PMK No 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi PerkebunanPMK No 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
692. PMK No 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
693. PMK No 121/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006
694. PMK No 122/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006
695. PMK No 123.1/PMK.05/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
696. PMK No 124/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2006
697. PMK No 126/PMK.02/2006 tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2006
698. PMK No 127/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
699. PMK No 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007
700. PMK No 129/PMK.07/2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
701. PMK No 136/PMK.05/2006 tentang Perubahan atas PMK No 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
702. PMK No 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007
703. PMK No 141/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2007
704. PMK No 142/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007
705. PMK No. 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama
706. PMK No 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas KMK No 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
707. PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penertiban, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
Tahun 2005
708. PMK No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas KMK No.89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
709. PMK No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.107/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan No. Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
710. PMK No. 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
711. PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
712. PMK No. 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
713. PMK No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
714. PMK No. 11 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
715. PMK No. 12 Tahun 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
716. PMK No. 14 Tahun 2005 tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
717. PMK No. 15 Tahun 2005 tentang Bentuk Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
718. PMK No. 16 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
719. PMK No. 17 Tahun 2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
720. PMK No. 18 Tahun 2005 tentang Penurunan Tarip Bea Masuk Cordless Handset dengan No. Hs. 8517.11.00.00
721. PMK No. 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.584/KMK.04/2004 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
722. PMK No. 20 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracs) Minyak dan Gas Bumi
723. PMK No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.06/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
724. PMK No. 22 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
725. PMK No. 23 Tahun 2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial
726. PMK No. 24 Tahun 2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
727. PMK No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No. 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor
728. PMK No. 26 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
729. PMK No. 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.371/KMK.06/2004 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) Kepada Nasabah Penyimpan yang Rekeningnya Tercatat dalam Pembukuan Bank tetapi tidak Didukung Dokumen Administrasi yang Lengkap
730. PMK No. 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT)
731. PMK No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan
732. PMK No. 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
733. PMK No. 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
734. PMK No. 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
735. PMK No. 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
736. PMK No. 36 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
737. PMK No. 37 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/Atau Cukai yang Telah Dibayar dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
738. PMK No. 38 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga
739. PMK No. 39 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
740. PMK No. 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
741. PMK No. 41 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
742. PMK No. 42 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005
743. PMK No. 43 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
744. PMK No. 44 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
745. PMK No. 46 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika
746. PMK No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
747. PMK No. 48 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas KMK No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
748. PMK No. 49 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
749. PMK No. 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No.524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
750. PMK No. 51 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2005
751. PMK No. 52 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2005
752. PMK No. 55 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah yang Berasal dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2005
753. PMK No. 56 Tahun 2005 tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Ormal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
754. PMK No. 58 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
755. PMK No. 60 Tahun 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
756. PMK No. 61 Tahun 2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembanagn Pulau Bintan dan Pulau Karimun
757. PMK No. 63 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
758. PMK No. 64 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
759. PMK No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
760. PMK No. 67 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan
761. PMK No. 68 Tahun 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Untuk Periode 1 Juli 2005 s.d. 21 September 2005
762. PMK No. 69 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas KMK No.89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
763. PMK No. 71 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang Bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
764. PMK No. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
765. PMK No. 73 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH)
766. PMK No. 74 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
767. PMK No. 75 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No.422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Penglihatan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
768. PMK No. 76 Tahun 2005 tentang Tatacara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
769. PMK No. 77 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua KMK No.343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.06/2005
770. PMK No. 81 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
771. PMK No. 82 Tahun 2005 tentang Tambahan atas KMK No.346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi
772. PMK No. 84 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2006
773. PMK No. 85 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penyaluran/Pencairan Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)
774. PMK No. 89 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
775. PMK No. 90 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
776. PMK No. 91 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
777. PMK No. 92 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu
778. PMK No. 94 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas KMK No.5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
779. PMK No. 95 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
780. PMK No. 96 Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006
781. PMK No. 97 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
782. PMK No. 98 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
783. PMK No. 100 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung
784. PMK No. 107 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah
785. PMK No. 111 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia
786. PMK No. 112 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
787. PMK No. 113 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
788. PMK No. 115 Tahun 2005 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2005
789. PMK No. 116 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No. 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
790. PMK No. 117 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2005
791. PMK No. 118 Tahun 2005 tentang Balai Lelang
792. PMK No. 119 Tahun 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II
793. PMK No. 120 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
794. PMK No. 121 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak
795. PMK No. 122 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
796. PMK No. 123 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006
797. PMK No. 124 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
798. PMK No. 125 Tahun 2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten / Kota
799. PMK No. 126 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.104/KMK.05/1997 tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Diluar Pabrik
800. PMK No. 127 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2005
801. PMK No. 128 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah
802. PMK No. 129 Tahun 2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
803. PMK No. 130 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
804. PMK No. 131 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
805. PMK No. 132 Tahun 2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua
806. PMK No. 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
807. PMK No. 136 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat
808. PMK No. 137 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
809. PMK No. 138 Tahun 2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian Dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
810. PMK No. 139 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technology (ICT) dalam The Third And The Last Tranche dalam Kerangka E-Asean Agreement
811. PMK No. 140 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu Dalam Rangka Information Technology Agreement (ITA)
Lamp PMK No. 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Lamp PMK No. 35/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
Lamp PMK No. 110 Tahun 2006
KMK
Tahun 2011
1. KMK No. 38/PMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Tahun 2010
812. KMK No. KEP- 84 /KM.10/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Atas PT Asuransi Andika Raharja Putera (D/H Pt Maskapai Asuransi Djakarta 1945)
813. KMK No. 116/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
814. KMK No. 117/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
815. KMK No. 118/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah
816. KMK No. 120/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
817. KMK No. 141/KMK.03/2010 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
818. KMK No. 175/KMK.04/2010 tentang Uang Harian Khusus bagi Pegawai Dirjen Bea dan Cukai yang Melakukan Tugas Kumandah di Luar Tempat Kedudukan Kantor yang Bersangkutan
819. KMK No. 187/KMK. 01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
820. KMK No. 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
821. KMK No. 219/KM 1/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor pelayanan pajak pratamapraya
822. KMK No. 274 /KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
823. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
824. KMK No. 486/KMK.OS/2010 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya ada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
825. KMK No. 488 /KMK.05/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan
826. KMK No. 489/KMK. 05/2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi Kantor Akutan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2010
827. KMK No. 497 /KMK. 06/2010 tentang Penetapan Kekayaan Awal Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Per Tanggal I8•Maret 2005
828. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
829. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
Tahun 2009
830. KMK No. 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
831. KMK No. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
832. KMK No. 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
833. KMK No. 72/KMK.05/2009 tentang Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara
834. KMK No. 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
835. KMK No. 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Tahun 2008
836. KMK No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri
837. KMK No. 230/KMK.08/2008 tentang Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan Seri IFR-0002
838. KMK No. 307/KMK.01/2008 tentang Penghargaan Menteri Keuangan kepada Kantor Pelayanan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2008
Tahun 2007
839. KMK No. 1/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
840. KMK No. KEP – 05/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
841. KMK No. KEP – 06/PJ.031/2007 tentang Pencabutan KMK Nomor KEP-230/PJ.42/2006 Tanggal 11 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Lamp KMK No. 60/KM.1/UP.11/2007
842. KMK No. KEP – 07/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
843. KMK No. 11/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
844. KMK No. 16/KMK.05/2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
845. KMK No. 23/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
846. KMK No. 32/KMK.01/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
Lamp KMK No. 32/KMK.01/2007
847. KMK No. 35/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
848. KMK No. KEP-38/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat
849. Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provinsi Bea Masuk Tahun Anggaran 2007
850. KMK No. KEP-47/KM.5/2007 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat yang melakukan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP)
851. KMK No. 49/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
852. KMK No. 60/KM.01/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
853. KMK No. KEP-66/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
854. KMK No. KEP-67/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain Konsultan Non SPAN-PHLN pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
855. KMK No. KEP-68/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain Konsultan Non SPAN-PHLN pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
856. KMK No. 69/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
857. KMK No. KEP-73/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Rangka Pembayaran Pengembalian Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah Disetor melalui Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 yang Membebani bagian Anggaran Kementerian Keuangan
858. KMK No. KEP-87/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Dukungan Infrastruktur Tahun Anggaran 2007
859. KMK No. 96/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
860. KMK No. 111/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
861. KMK No. 132/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Lamp KMK No. 132/KMK.03/2007
862. KMK No. 133/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Lamp KMK No. 133/KMK.03/2007
863. KMK No. 134/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur
Lamp KMK No. 134/KMK.03/2007
864. KMK No. 139/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
865. KMK No. 159/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
866. KMK No. 161/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Lamp KMK No. 161/KMK.01/2007
867. KMK No. 171/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
868. KMK No. 174/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
869. KMK No. 175/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
870. KMK No. 177/KMK.02/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor atas Nama PT Baramulti Sugih Sentosa
871. KMK No. 179/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
872. KMK No. 180/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah IIKMK No. 181/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan
873. KMK No. 182/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
874. KMK No. 183/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
875. KMK No. 184/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB dan NTT
876. KMK No. 185/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
Lamp KMK No. 185/KMK.03/2007
877. KMK No. 186/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
878. KMK No. 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
879. KMK No. 190/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
880. KMK No. 193/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
881. KMK No. 199/KMK.03/2007 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
882. KMK No. 200/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
883. KMK No. 201/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
884. KMK No. 207/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
885. KMK No. 208/KM.1/UP.11/2007 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
886. KMK No. 214/KM.1/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan
887. KMK No. 226/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
888. KMK No. 242/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
889. KMK No. 265/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
890. KMK No. 271/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2007
891. KMK No. 277/KM.01/UP.11/2007 tentang Pengaturan Status Kepegawaian Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
892.
893. KMK No. 278/KM.01/UP.11/2007 tentang Pengaturan Status Kepegawaian para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran KMK No. 278/KM.01/UP.11/2007
894. KMK No. 279/KM.01/UP.11/2007 tentang Mutasi dan Penyesuaian dalam Jabatan Koordinator Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran KMK No. 279/KM.01/UP.11/2007
895. KMK No. 285/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2007
896. KMK No. 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Memberikan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
897. KMK No. 297/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2007
898. KMK No. 320/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2007
899. KMK No. 326/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2007
900. KMK No. 329/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2007
901. KMK No. 389/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007
902. KMK No. 408/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2007
903. KMK No. 421/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007
904. KMK No. 483/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2007
905. KMK No. 501/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2007
906. KMK No. 510/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2007
907. KMK No. 550/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2007
908. KMK No. 574/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Juli sampai dengan 5 Agustus 2007
909. KMK No. 583/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2007
910. KMK No. 599/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2007
911. KMK No. 619/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2007
912. KMK No. 626/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2007
Tahun 2006
913. KMK No. 240/KMK.010/2006 tentang Ralat KMK Nomor 240/KMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Raw Sugar oleh Industri Gula Rafinasi
914. KMK No. 466 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Tahun 2005
915. KMK No. 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009
Tahun 2003
916. KMK No. 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
Lamp. I KMK No. 343 /KMK.01/2003
917. KMK No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
Tahun 1997
918. KMK No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal
Tahun 1995
919. KMK No. 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing
Kepmen lain
920. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Nomor 212/PMK.04/2007 dan Nomor 648/M-DAG/KEP/12/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir
921. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-15/M.EKON/03/2008 tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
Instruksi Menkeu
1. Instruksi Menkeu No. 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi
2. Instruksi Menkeu No. 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor di Lingkungan Departemen Keuangan
SE Menkeu
1. SE Menkeu No. SE-883/MK.02/2009 tentang Perubahan Atas SE No. 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009
2. SE Menkeu No. SE-1223/MK/2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010
3. SE Menkeu No. SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
4. SE Menkeu No. SE-2354/MK.02/2009 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2009
5. SE Menkeu No. SE-01/MK.02/2007 tentang Batas Waktu Pengajuan Usul Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) /RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007
6. SE Menkeu No. SE-226/MK.02/2007 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008
7. SE Menkeu No. SE-628/MK.02/2007 tentang Anggaran Belanja Tambahan (ATB)/Perubahan Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2007
8. SE Menkeu No. SE-790/MK.02/2007 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008
9. SE Menkeu No. SE-171/MK.02/2005 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006
Dirjen Anggaran
1. Perdirjen Anggaran No. PER-01/AG/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus
Dirjen Perbendaharaan
1. Perdirjen Perbendaharaan No. PER/08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar
2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-01/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007
3. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR Nad-Nias yang Berasal dari Sisa DIPA Tahun Anggaran 2006
5. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-04/PB/2007 tentang Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-05/PB/2007 tentang Prosuder Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provinsi Bea Masuk
8. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan Statusnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12 /PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lemburan bagi Pegawai Negeri Sipil
11. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-14/PB/2007 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bos Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM)
12. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-18/PB/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2005 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas Realisasi Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit
13. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-II/Coremap-II yang dibiayai Dana Pinjaman/Hibah Bank Dunia (No. IBRD 4740-IND/IDA 3910-IND dan GEF TF-053350)
14. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-20/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
16. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-23/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana IDA Credit No. 4205-IND (Early Childhood Education and Development Project)
17. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
Lampiran Perdirjen Perbendaharaan No. Per-31/PB/2007
18. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
19. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
20. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
21. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
22. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2007 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
23. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan Dana/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan
24. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007
25. Perdirjen Perimbangan Keuangan No. PER-01/PK/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun 2007
26. Perdirjen Pajak No. PER – 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu
27. Perdirjen Pajak No. PER – 69/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
28. Perdirjen Pajak No. PER – 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000
Perdirjen Pengelolaan Utang
29. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-01/PU/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
30. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2008 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
31. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
Kepdirjen Pengelolaan Utang
32. Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-01/PU/2008 tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2008
33. Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-09/PU/2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2007
Kepdirjen Perbendaharaan
34. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-01/PB.1/2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Aplikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
35. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-03/PB/UP.9/2007 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
36. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-06/PB.1/UP.9/2007 tentang Departemen Keuangan
37. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-13/PB/2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Rekening Pemerintah lainnya
38. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-35/PB/2007 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2007
39. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-39/PB/2007 tentang Tim Penilai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2006
40. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-46/PB/2007 tentang Tim Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara/Lembaga
41. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-51/PB/2007 tentang Tim Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
42. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-65/PB/2007 tentang Tim Penyelenggara Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
43. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-70/PB/2007 tentang Pembagian Tugas pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
44. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-70a/PB/2007 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Dinas
45. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-72/PB/2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
46. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-74/PB/2007 tentang Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006
47. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-75/PB/2007 tentang Peringkat dalam Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2006 Tingkat Kuasa BUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan
48. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-89/PB/2007 tentang Pembentukan Forum Kajian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
49. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-91/PB/2007 tentang Tim Pelaksana Monitoring Atas Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
50. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-92/PB/2007 tentang Tim Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2007
51. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-93/PB/2007 tentang Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
52. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-94/PB/2007 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Beasiswa S1 dan S2 Tahun 2007, Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Diklat Ditjen Perbendaharaan
53. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-95/PB/2007 tentang Susunan Tim Penyelenggara Program Beasiswa S1 dan S2 Ditjen Perbendaharaan Tahun 2007
54. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-97/PB/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2007
55. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
56. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-113/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan
57. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-128/PB/2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Peraturan/Keputusan BPKP
58. Peraturan Kepala BPKP No. PER-727/K/JF/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala BPKP No. PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permen PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan
59. KepKaBPKP No. KEP-417/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
60. KepKaBPKP No. KEP-418/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61. KepKaBPKP No. KEP-464/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-89/PB/2007 tentang Pembentukan Forum Kajian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
63. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-91/PB/2007 tentang Tim Pelaksana Monitoring Atas Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
64. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-92/PB/2007 tentang Tim Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2007
65. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-93/PB/2007 tentang Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
66. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-94/PB/2007 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Beasiswa S1 dan S2 Tahun 2007, Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Diklat Ditjen Perbendaharaan
67. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-95/PB/2007 tentang Susunan Tim Penyelenggara Program Beasiswa S1 dan S2 Ditjen Perbendaharaan Tahun 2007
68. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-97/PB/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2007
69. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
70. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-113/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan
71. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-128/PB/2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
72. Peraturan Kepala BPKP No. PER-727/K/JF/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala BPKP No. PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permen PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern PemerintahanKepKaBPKP No. KEP-417/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
73. KepKaBPKP No. KEP-418/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
74.
75. KepKaBPKP No. KEP-464/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
76. KepKaBPKP No. KEP-467/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Aspirasis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
77. KepKaBPKP No. KEP-754/K/JF/2003 tentang Pengangkatan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor
78. KepKaBPKP No. KEP-856/K/SU/2003 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik bagi Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tertentu
79. KepKaBPKP No. KEP-871/K/SU/2003 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2004
80. KepKaBPKP No. KEP-1294/K/SU/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
81. KepKaBPKP No. KEP-1450/K/SU/2003 tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
82. KepKaBPKP No. Kep-06.00.00-210/K/2002 tentang Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
83. KepKaBPKP No. KEP.06.01.01-294/K/2002 tentang Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
84. KepKaBPKP No. KEP-487/K/SU/2002 tentang Rencana Stratejik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004
85. KepKaBPKP No. KEP-713/K/SU/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
86. KepKaBPKP No. KEP-752/K/SU/2002 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
87. Kep Bersama Kep Kepolisian dan Kep BPKP No. Pol : Kep/12/IV/2002,Tgl. 29 April 2002 dan No. : Kep.04.02.00-219/K/2002,Tgl. 29 April 2002 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana
Ketetapan Dirjen Perbendaharaan
88. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-03/PB/2007 tentang Pembayaraan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Januari 2007 kepada PT. ASKES (Persero) di Jakarta
Peraturan/Keputusan BPKP
89. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-04/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiunan TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Januari 2007 kepada PT. ASKES (Persero) di Jakarta
90. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-05/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengmbalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
91. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-06/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Januari 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
92. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-07/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Januari 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
93. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-08/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
94. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-09/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiunan 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
95. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-10/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Januari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
96. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-11/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Januari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
97. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-12/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Januari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
98. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-17/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari 2007 kepada Bapertarum-PNS
99. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-22/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Februari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
100. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-23/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Februari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
101. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-24/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Februari 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
102. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-25/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari 2007 kepada Bapertarum-PNS
103. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-26/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Februari 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
104. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-27/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
105. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-28/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
106. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-30/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
107. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-31/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
108. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-32/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
109. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-33/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
110. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-52/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Maret 2007 kepada Bapertarum-PNS
111. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-53/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Maret 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
112. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-54/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Maret 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
113. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-55/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Maret 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
114. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-56/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
115. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-57/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
116. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-58/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
117. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-59/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
118. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-60/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
119. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-61/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
120. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-62/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Maret 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
121. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-76/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2007 kepada Bapertarum-PNS
122. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-77/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
123. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-78/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
124. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-79/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Taspen (Persero) di Jakarta
125. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-80/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Taspen (Persero) di Jakarta
126. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-81/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Kab./Kota Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
127. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-82/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
128. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-83/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan April 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
129. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-84/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan April 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
130. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-85/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan April 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
131. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-86/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan April 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
SE Dirjen Perbendaharaan
132. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-116/PB/2006 tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
133. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-01/PB/2007 tentang Penyelesaian Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006
134. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2007 tentang Pendataan Saldo Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) TA 2006 pada KPPN
135. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE- 03 /PB/2007 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia
136. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
137. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 tentang Implementasi Modul Penerimaan Negara dan Penghentian Imlementasi Aplikasi Sistem Penerimaan Negara Versi DOS
138. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-06/PB/2007 tentang Tunjangan dan Hak-hak lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
139. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-07/PB/2007 tentang Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan POLRI mulai Tahun Anggaran 2007
140. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-09 /PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembukuan dan Koreksi Pembukuan
141. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-12 /PB/2007 tentang Soft Launching Aplikasi SAI 2007 Untuk Tingkat Satuan Kerja (SAKPA) dan Tingkat Wilayah (SAPPA-W)
142. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-13/PB.1/2007
143. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-14/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi
144. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-15/PB/2007 tentang Penyesuaian Besaran Pensiun Pokok Tahun 2007
145. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-17/PB/2007 tentang Penambahan dan Perubahan Uraian Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar
146. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-18/PB.1/2007
147. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-19/PB/2007 tentang Pelimpahan Penerimaan Negara dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama Pelaksanaan Cuti Bersama
148. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-29/PB/2007 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
149. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-39/PB/2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
150. SK Dirjen Perbendaharaan No. SK-142a/PB/2006
151. SK Dirjen Perbendaharaan No. SK-148/PB/2006
152. S Dirjen Perbendaharaan No. S-457/PB.8/2006 hal Penjelasan Penggunaan Mata Anggaran
Lampiran S Dirjen Perbendaharaan No. S-457/PB.8/2006
153. S Dirjen Perbendaharaan No. S-8967/PB/2006 hal Revisi Lampiran III Perdirjen No. PER-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006
154. S Dirjen Perbendaharaan No. S-110/PB.3/2007 hal Penyampaian Data Transaksi Penerimaan Negara
155. S Dirjen Perbendaharaan No. S-159/PB.8/2007 tentang Pembenahan Data MPN
156. S Dirjen Perbendaharaan No. S-246/PB/2007 hal Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
157. S Dirjen Perbendaharaan No. S-280/PB.3/2007 hal Penerbitan Bukti Penerimaan Negara
158. S Dirjen Perbendaharaan No. S-338/PB.1/UP.10/2007 hal Hasil Test Calon Pegawai KPPN Percontohan Tahap 1
159. S Dirjen Perbendaharaan No. S-388/PB/2007 hal Penggunaan Surat Setoran pada Modul Penerimaan Negara
Lampiran S Dirjen Perbendaharaan No. S-388/PB/2007
160. S Dirjen Perbendaharaan No. S-1652/PB/2007 hal Penatausahaan Penerimaan Pungutan Ekspor KPPN
161. S Dirjen Perbendaharaan No. S-6813/PB.3/2007 hal Pemantauan Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Treasury Single Account (TSA)
162. S Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-592/PK/2007 tentang Alokasi DBH, DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian Tahun 2008
163. S Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-641/PK/2007 tentang Alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun 2008
164. SE Dirjen Anggaran No. SE-14/AG/2008 tentang Perwujudan Good Governance dalam Pelayanan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga
165. S BPKP No. S-04.02.00-125/k/2002 tentang Koordinasi Pengawasan BPKP dengan APFP lain
166. S PPA No. S-08/PPA.02/2007 tentang Pemberitahuan kepada Seluruh Pengajar Mengenai Optimalisasi Waktu Pembelajaran Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)
167. Instruksi Dirjen Anggaran No. INS–01/A/2004 tentang Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2004 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun/Tunjangan
PERATURAN BPK
1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan
2. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
4. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
5. Peraturan BPK No. 2/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
6. Peraturan BPK No. 3/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
KEPUTUSAN BPK
1. Keputusan BPK No. 01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Keputusan BPK No. 02/K/I-XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
3. Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
4. Keputusan BPK No. 11/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan
5. Keputusan BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi BPK
6. Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI
7. Keputusan BPK No. 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN SESJEN
1. Kepsesjen BPK No. 74/K/X-XIII.2/2/2009 tentang Mekanisme Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepsesjen BPK No. 168 /K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
PERATURAN PPATK
1. Keputusan Kepala PPATK No. KEP – 1/1.01/PPATK/01/08 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Keputusan Kepala PPATK No. KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
3. Keputusan Kepala PPATK No. KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KOMINFO
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
4. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
8. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
9. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
10. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
11. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
12. UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Peneromaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
3. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kominfo
4. PP No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
5. PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
6. PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
7. PP No. 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
8. PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
9. PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Swasta
10. PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Komunitas
11. PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Berlangganan
12. PP No. 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
13. PP No. 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.
14. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
15. PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
16. PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
17. PP No. 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
18. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
19. PP No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman
20. PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
21. PP No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
22. PP No. 2 Tahun 1992 tentang Informasi Biro Pusat Statistik
23. PP No. 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
24. PP No. 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

25. PP No. 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
26. PP No. 11 Tahun 1986 tentang Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi
27. PP No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
28. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum
29. PP No. 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes)
2. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4. Perpres No. 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
5. Perpres No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
6. Perpres No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of the Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
7. Perpres No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
8. Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film
9. Perpres No. 98 Tahun 2007 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi RepubliK Indonesia
Keppres
10. Keppres No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
11. Keppres No. 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002)
12. Keppres No. 85 Tahun 2004 tentang Pengesahan Revised Constitution of the Asia Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002)
13. Keppres No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Keppres No. 25 Tahun 2002 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998)
15. Keppres No. 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan terhadap Perjanjian Berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)
16. Keppres No. 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional
17. Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
18. Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amandemen Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization Intelsat, Denmark 1995 (Perjanjian Berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat, Denmark 1995)
19. Keppres No. 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994
20. Keppres No. 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-Negara Non Blok
Inpres
21. Inpres No. 1 Tahun 2001 tentang Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika di Komplek Kemayoran
PERMEN / KEPMEN
Permen
1. Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
2. Permen Kominfo No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
3. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
4. Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Permen Kominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast)
6. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan Dinamis
7. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Klafikasi Arsip
8. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
9. Permen Kominfo No. 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz
10. Permen Kominfo No. 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 Ghz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
11. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum melalui Jasa Telekomunikasi
12. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF)
13. Permen Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Kliring Tarif Telekomunikasi
14. Permen Kominfo No. 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio
15. Permen Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
16. Permen Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas
17. Permen Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Standar Penyiaran Radio Dikital untuk Penyiaran Radio Pada Pita Very High Frequency (VHF) di Indonesia
18. Permen Kominfo No. 22 Tahun 2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
Lamp. Permen Kominfo No. 22 Tahun 2009
19. Permen Kominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Juklak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggara Penyiaran
20. Permen Kominfo No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
21. Permen Kominfo No. 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2 Ghz
22. Permen Kominfo No. 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5,8 Ghz
23. Permen Kominfo No. 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Lampiran Permen Kominfo No. 29 Tahun 2009
24. Permen Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggara Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Televisian/IPTV) di Indonesia
25. Permen Kominfo No. 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
26. Permen Kominfo No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan amatir Radio
27. Permen Kominfo No. 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk
28. Permen Kominfo No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi Penguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) dari Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 Ghz ke pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
29. Permen Kominfo No. 39 Tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap tidak berbayar (Free To Air)
30. Permen Kominfo No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frerkuensi Radio Indonesia
31. Permen Kominfo No. 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
32. Permen Kominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia
33. Permen Kominfo No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sitem Stasiun oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran televisi
34. Permen Kominfo No. 44 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan sistem elektonik dalam Krangka Indonesia National Single Window di lingkungan Departemen Kominfo
35. Permen Kominfo No. 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaaan
36. Permen Kominfo No. 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha di Bidang Kominfo dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Permen Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
38. Permen Kominfo No. 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
39. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama TelekomunikasiPermen Kominfo No. 06 /P/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
40. Permen Kominfo No. 07 /P/M.KOMINFO/ 04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
41. Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler
42. Permen Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
43. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal
44. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/04/ 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Selular
45. Permen Kominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/04/ 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas
46. Permen Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
47. Permen Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap
48. Permen Kominfo No. 25 /P/M.KOMINFO/ 7/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kominfo
49. Permen Kominfo No. 27 /P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
50. Permen Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Keempat atas Kepmen Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
51. Permen Kominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmen Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
52. Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
53. Permen Kominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaraan
54. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan
Lamp. 1 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
Lamp. 2 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
Lamp. 3 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
55. Permen Kominfo No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi dan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
56. Permen Kominfo No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi tiadak bergerak di Indonesia
57. Permen Kominfo No. 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
58. Permen Kominfo No. 10 /PER/M. KOMINFO/ 3 /2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi
59. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
60. Permen Kominfo No. 15 /P/M.KOMINFO/4/2007 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
61. Permen Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Perubahan atas Kepmen Kominfo No. 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
62. Permen Kominfo No. 20 /PER/M. KOMINFO/ 4 /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
63. Permen Kominfo No. 21 /PER/M.KOMINFO/ 4 /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
64. Permen Kominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran
65. Permen Kominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
66. Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/ 12/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
67. Permen Kominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
68. Permen Kominfo No. 43/P/M.KOMINFO/12/ 2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
69. Permen Kominfo No. 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.
70. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
71. Permen Kominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi
Lamp. 1 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 2 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 3 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 4 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 5 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
72. Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Tetap
73. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular
74. Permen Kominfo No. 17/P/M.Kominfo/6/2006 tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Dirjen Postel dan/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari Departemen Penerangan dan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dari Dirjen Postel dan/atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari Departemen Penerangan
75. Permen Kominfo No. 20/P/M.Kominfo/8/2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau lainnya melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia
76. Permen Kominfo No. 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
77. Permen Kominfo No. 28/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
78. Permen Kominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
79. Permen Kominfo No. 40 /P/M.KOMINFO/12/ 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
80. Permen Kominfo No. 41 /P/M/KOMINFO/12/2006 tentang Penetapan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kominfo
81. Permen Kominfo No. 42/PER/M. KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
82. Permen Kominfo No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Postel
83. Permen Kominfo No. 06/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhub No. KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
84. Permen Kominfo No. 07/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik
85. Permen Kominfo No. 11/P/M.Kominfo/7/2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia dalam Rangka Penghematan Energi Nasional
86. Permen Kominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
87. Permen Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
88. Permen Kominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut
89. Permen Kominfo No. 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
90. Permen Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum
91. Permen Kominfo No. 20 /PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan
92. Permen Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
93. Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
94. Permen Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi
95. Permen Kominfo No. 24/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomumkasi
96. Permen Kominfo No. 25/P/M.KOMINFO/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
97. Peraturan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19/Per/M.Kominfo/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
Kepmen
98. Kepmen Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Kominfo
99. Kepmen Kominfo No. 127/KEP/M.KOMINFO/04/2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringtan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2010 di Lingkungan Kementrian Kominfo
100. Kepmen Kominfo No. 4 Tahun 2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Radio 2.3 Ghz untuk keperluan layanan Pita lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
101. Kepmen Kominfo No. 05/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
102. Kepmen Kominfo No. 106A Tahun 2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
103. Kepmen Kominfo No. 114 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Kominfo No. 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
104. Kepmen Kominfo No. 139/KEP/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2009 di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
105. Kepmen Kominfo No. 363 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Kominfo No. 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz untuk Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler
106. Kepmen Kominfo No. 437 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Kominfo No. 145/kEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
107. Kepmen Kominfo No. 03 /KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
108. Kepmen Kominfo No. 10/Kep/M.Kominfo/01/2008 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2008
109. Kepmen Kominfo No. 33/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008-2011
110. Kepmen Kominfo No. 56/Kep/M.Kominfo/02/2008 tentang Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Pt. Global Telecom Utama
111. Kepmen Kominfo No. 65/Kep/M.Kominfo/03/2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2008 Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
112. Kepmen Kominfo No. 68/Kep/M.Kominfo/II/2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Nusantara Sarana Telekomunikasi
113. KepmenKominfo No. 78/Kep/M.Kominfo/Iv/2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Sunvone Communication Network
114. Kepmen Kominfo No. 169/KEP/M.KOMINFO/06/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M. KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis kabel
115. Kepmen Kominfo No. 252A/KEP/M.KOMINFO/08/2008 tentang Perubahan Kelima atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap
116. Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
117. Kepmen Kominfo No. 144/KEP/M. KOMINFO/4/2007 tentang Penetapan Logo Departemen Kominfo Kepmen Kominfo No. 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
118. Kepmen Kominfo No. 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
119. Kepmen Kominfo No. 01/KEP/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penetapan Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
120. Kepmen Kominfo No. 03/KEP/M.KOMINFO/01/ 2006 tentang Peluang Usaha untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Generasi Ketiga dengan Cakupan Nasional
121. Kepmen Kominfo No. 29 /KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz
122. Kepmen Kominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai TeleKominfo Perdesaan
123. Kepmen Kominfo No. 42/Kep/M.Kominfo/4/2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2006
124. Kepmen Kominfo No. 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
SE Menteri Kominfo
125. SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/05/2010 tentang Pakta Integritas Kementrian Kominfo dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah yang Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
126. SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 tentang Pengiriman Surat
Pengumuman Menkominfo
127. Pengumuman Menkominfo No. 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penggunaan Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran
Perdirjen Postel
1. Perdirjen Postel No. 171/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Telekomunikasi HF, VHF dan UHF
2. Perdirjen Postel No. 173/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Terminal Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)
3. Perdirjen Postel No. 209/DIRJEN/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Postel No. 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 Ghz
4. Perdirjen Postel No. 238/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Modem High Speed Downlink Packed Access (HSDP)
5. Perdirjen Postel No. 260/PERDIRJEN/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Postel No. 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi
Lampiran 1. Perdirjen Postel No. 260/DIRJEN/2009
Lampiran 2. Perdirjen Postel No. 260/DIRJEN/2009
6. Perdirjen Postel No. 261/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan (Aeronatucal) untuk Ground Station
7. Perdirjen Postel No. 81/DIRJEN/2/2008 tentang Pencabutan Beberapa Kepdirjen Postel yang Terkait Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi
8. Perdirjen Postel No. 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Broadband Wireless Acces (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
9. Perdirjen Postel No. 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
10. Perdirjen Postel No. 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
11. Perdirjen Postel No. 110/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Multiservice Switch
12. Perdirjen Postel No. 111/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Router
13. Perdirjen Postel No. 112/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Modem Stand Alone
14. Perdirjen Postel No. 113/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
15. Perdirjen Postel No. 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi
16. Perdirjen Postel No. 257/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Akses Berbasis Passive Optical Network (PON)
17. Perdirjen Postel No. 264/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Integrated Service Digital Network – Primary Rate Access/ISDN-PRA
18. Perdirjen Postel No. 265/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Very High Speed Digital Subscriber Line
19. Perdirjen Postel No. 266/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy I NG-SDH
20. Perdirjen Postel No. 267/DIRJEN/2008 tentang Standar Waktu Penyerahan Paket Dalam Negeri
21. Perdirjen Postel No. 116/DIRJEN/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan
22. Perdirjen Postel No. 175/DIRJEN/2007 tentang Persyaratan Teknis dan Perangkat Telekomunikasi Active Digital Distribution Frame atau Actif DDF
23. Perdirjen Postel No. 19/DIRJEN/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Interactive Voice Response (IVR) Pendukung Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi
24. Perdirjen Postel No. 73/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
25. Perdirjen Postel No. 80/DIRJEN/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Multiplex (Synchronous Digital Hierarchy)
26. Perdirjen Postel No. 121/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Evaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi
27. Perdirjen Postel No. 241/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
28. Perdirjen Postel No. 242/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengakuan Balai Uji Negara Asing di Lingkup ASEAN
29. Perdirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
30. Perdirjen Postel No. 214/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat dengan Daya Pancar di Bawah 10 MW
31. Perdirjen Postel No. 250/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat untuk Interface Analog Perangkat Pelanggan Terhubung ke Public Switched Telephone Network (PSTN)
32. Perdirjen Postel No. 264/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Customer Premises Equipment (CPE) Universal Mobile Telecomunication System-Time Division Dupexing (UMT-TDD)
33. Perdirjen Postel No. 265/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Digital Terrestrial L-Band Transmitter untuk Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS)
34. Perdirjen Postel No. 266/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Maritim
35. Perdirjen Postel No. 267/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Alat dan Perangkat Jaringan Radio (Radio Network) Berbasis Universal Mobile Telecommunication System-Time Division Duplexing (UMTS-TDD)
36. Perdirjen Postel No. 268/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital
Kepdirjen Postel
37. Kepdirjen Postel No. 102/DIRJEN/2008 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Sertifikasi
38. Kepdirjen Postel No. 115 Tahun 2008 tentang Persetujuan terhadap Dokumentasi Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan; dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan
39. Kepdirjen Postel No. 205 Tahun 2008 tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
40. Kepdirjen Postel Tahun 2007 Penetapan Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan
41. Kepdirjen Postel No. 219/DIRJEN/2007 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2008
42. Kepdirjen Postel No. 75/DIRJEN/2006 tentang Buku Panduan dan Perangkat Lunak Formula Perhitungan Biaya Interkoneksi
43. Kepdirjen Postel No. 141/DIRJEN/2006 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2006
44. Kepdirjen Postel No. 279/DIRJEN/2006 tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
45. Kepdirjen Postel No. 13/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Videophone PSTN
46. Kepdirjen Postel No. 193/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link
47. Kepdirjen Postel No. 09/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Bluetooth
48. Kepdirjen Postel No. 15.A/DIRJEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
49. Lamp. Kepdirjen Postel No. 15.A/DIRJEN/2004
50. Kepdirjen Postel No. 23/DIRJEN/2004 tentang Persyatan Teknis Alat dan Perangkat Jaringan Global System for Mobile (GSM) 900 MHz/Digital Communication System (DCS) 1800 MHz
51. Kepdirjen Postel No. 137/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Integrated Service Digital Network Basic Rate Access (ISDN BRA) Layer 1
52. Kepdirjen Postel No. 255/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Standar Router
53. Kepdirjen Postel No. 288/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Sentral Perangkat Jaringan Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)-Core Network
54. Kepdirjen Postel No. 297/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Terminal Code Division Multiple Access (CDMA)
55. Kepdirjen Postel No. 167/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Broadband Wireless Access pada Frekuensi 10 GHz
56. Kepdirjen Postel No. 169/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Televisi Siaran Sistem Analog
57. Kepdirjen Postel No. 233/DIRJEN/2002 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi
58. Kepdirjen Postel No. 245/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
59. Kepdirjen Postel No. 251/DIRJEN/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi
60. Kepdirjen Postel No. 252/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi Asymmetric Digital Subscriber Line (ASDL)
61. Kepdirjen Postel No. 255/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Pencatatan Data Pembicaraan Telepon (PDPT)
62. Kepdirjen Postel No. 207/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis Base Station Radio Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
63. Kepdirjen Postel No. 004/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat PABX/STLO Analog
64. Kepdirjen Postel No. 006/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Analog
65. Kepdirjen Postel No. 007/DIRJEN/1999 tentang Pedoman Item Uji Alat/Perangkat Komunikasi Radio
66. Kepdirjen Postel No. 58/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Digital Loop Carrier
67. Kepdirjen Postel No. 60/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Jarlokar CDMA IS-95
68. Kepdirjen Postel No. 61/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Key Telephone System (KTS)
69. Kepdirjen Postel No. 65/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Perangkat PABX/SLTO ISDN
70. Kepdirjen Postel No. 80/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Amatir Radio
71. Kepdirjen Postel No. 84/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB-HF/VHF/UHF
72. Kepdirjen Postel No. 85/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Siaran
73. Kepdirjen Postel No. 86/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telepon Tanpa Kabel Umum
74. Kepdirjen Postel No. 225/DIRJEN/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
75. Kepdirjen Postel No. 47/DIRJEN/1998 tentang Persyaratan Teknis Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Code Devision Multiple Access (CDMA)
76. Kepdirjen Postel No. 179/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Penyerah Catu Sentral Telepon (Rectifier)
77. Kepdirjen Postel No. 180/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler NMT-450
78. Kepdirjen Postel No. 181/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler GSM
79. Kepdirjen Postel No. 182/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS
80. Kepdirjen Postel No. 22/DIRJEN/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
81. Kepdirjen Postel No. 057/DIRJEN/1996 tentang Pedoman Teknis Pengetesan Hasil Pemasangan Instalasi Kabel Rumah (IKR)
82. Kepdirjen Pos danTelekomunikasi No. 258/DIRJEN/1996 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Sentral Telepon Digital Kapasitas 5000 SST
Peraturan Lain
1. Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
2. Kepmenhub No. KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenhub No. KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
3. Kepmenhub No. KM. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
4. Kepmenhub No. KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
5. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
6. Kepmenhub No. KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
7. Kepmenhub No. KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
8. Kepmenhub No. KM. 34 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal
9. Kepmenhub No. KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
10. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
11. Kepmenhub No. KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (Designating Authority / DA) Dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi
12. Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
13. Kepmenhub No. KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
14. Kepmenhub No. KM. 19 Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri dan Birofax Dalam Negeri
15. Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
16. Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
17. Kepmenhub No. KM. 42 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
18. Kepmenhub No. KM. 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KOPERASI DAN UKM
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
6. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
1. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
3. PP No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
5. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
6. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
8. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
9. PP No. 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
10. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
11. PP No. 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
12. PP No. 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
2. Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
3. Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
4. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
5. Perpres No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi)
6. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
8. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
9. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
10. Keppres No. 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Islamic Corporation for the Development of Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta)
11. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
12. Keppres No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
13. Keppres No. 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
14. Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
15. Keppres No. 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri
16. Keppres No. 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Penerima Pensiun
17. Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
18. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
19. Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
20. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
Permenegkop dan UKM
1. Permenegkop dan UKM No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi
Lampiran Permenegkop dan UKM No. 03/Per/M.KUKM/III/2009
2. Permenegkop dan UKM No. 12/PER/M.KUKM/X/2009 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi
3. Permenegkop dan UKM No. 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BSD-P) unstuck Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
4. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Permenegkop dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
6. Permenegkop dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
7. Permenegkop dan UKM No. 06/Per/M.KUKM/II/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan UKM (P3KUM) Pola Syariah
8. Permenegkop dan UKM No. 08/PER/M.KUKM/II/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional
9. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/III/2007 tentang Perubahan Atas Permenegkop dan UKM No. 18/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi kepada Koperasi
10. Permenegkop & UKM No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
11. Permenegkop dan UKM No. 28/Per/M.KUKM/VII/2007 tentang Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri)
12. Permenegkop dan UKM No. 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura
13. Permenegkop dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Kerja Keuangan Syariah Koperasi
Lampiran Permenegkop dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
14. Permenegkop dan UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
15. Permenegkop dan UKM No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
16. Permenegkop & UKM No. 06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award
17. Permenegkop dan UKM No. 13/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
18. Permenegkop dan UKM No. 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis SKIM Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Permenegkop dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjamin Kredit dan Pembiayaan unstuck Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20. Permenegkop & UKM No. 16/PER/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kepada Koperasi
21. Permenegkop dan UKM No. 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi kepada Koperasi
22. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri
23. Permenegkop dan UKM No. 08/Per/M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi)
24. Permenegkop dan UKM No. 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah
Kepmenegkop dan UKM
25. Kepmenegkop dan UKM No. 03/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2002
26. Kepmenegkop dan UKM No. 06/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2003
27. Kepmenegkop dan UKM No. 06.1/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjamin Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Kepmenegkop dan UKM No. 08/KEP/M.KUKM/II/2004 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2003
29. Kepmenegkop dan UKM No. 19/KEP/M.KUKM/IV/2004 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjamin Kredit Tahun Anggaran 2003
30. Kepmenegkop & UKM No. 92 /KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dalam Rangka Pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi Tahun Anggaran 2004
31. Kepmenegkop dan UKM No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
32. Kepmenegkop dan UKM No. 20/Kep/M.KUKM/I/2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama dengan Yayasan Sekar Arum Nusantara
33. Kepmenegkop dan UKM No. 21/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil
34. Kepmenegkop dan UKM No. 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi
35. Kepmenegkop dan UKM No. 24/Kep/M.KUKM/III/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana Dalam Rangka Kerjasama Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-KOPERASI)
36. Kepmenegkop dan UKM No. 24.1/KEP/M.KUKM/III/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah
37. Kepmenegkop dan UKM No. 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM
38. Kepmenegkop & UKM No. 32.1 / KEP / M.KUKM / IV / 2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Business Development Service dalam Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah
39. Kepmenegkop dan UKM No. 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP KOPERASI)
40. Kepmenegkop dan UKM No. 32.4/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjamin Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
41. Kepmenegkop dan UKM No. 33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Calon Sentra Usaha Kecil dan Menengah Binaan
42. Kepmenegkop dan UKM No. 44/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
43. Kepmenegkop dan UKM No. 58.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Impor
44. Kepmenegkop dan UKM No. 64.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dengan Fasilitas Penginderaan Jauh
45. Kepmenegkop dan UKM No. 69.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Sapi Perah Impor
46. Kepmenegkop dan UKM No. 78.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan KUD Mina/Koperasi Perikanan Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dengan Fasilitas Penginderaan Jauh
47. Kepmenegkop dan UKM No. 99.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Sapi Perah Impor Tahun Anggaran 2003
48. Kepmenegkop dan UKM No. 100.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Impor Tahun Anggaran 2003
49. Kepmenegkop dan UKM No. 101/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Industri Pengolahan Biji Besi
50. Kepmenegkop dan UKM No. 102/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Dalam Usaha Industri Pengolahan Biji Besi melalui Pola Perguliran
51. Kepmenegkop dan UKM No. 103/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Industri Garam Rakyat
52. Kepmenegkop dan UKM No. 104/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Bidang Usaha Garam Rakyat melalui Pola Perguliran
53. Kepmenegkop dan UKM No. 105/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Agroindustri Sutera
54. Kepmenegkop dan UKM No. 106/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Bidang Usaha Agroindustri Sutera melalui Pola Perguliran
55. Kepmenegkop dan UKM No. 108.1/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM dalam Rangka Pengembangan Budidaya dan Agroindustri Serat Rami
56. Kepmenegkop dan UKM No. 110/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
57. Kepmenegkop dan UKM No. 111/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Pemegang Kuasa Pengelolaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
58. Kepmenegkop dan UKM No. 112/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2002
59. Kepmenegkop dan UKM No. 113/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjamin Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
60. Kepmenegkop dan UKM No. 115.1/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing
61. Kepmenegkop dan UKM No. 131/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Kenaikan Pangkat PNS
62. Kepmenegkop dan UKM No. 131.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Budidaya Peternakan Ayam Petelur
63. Kepmenegkop dan UKM No. 132/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya dan Agroindustri Serat Rami Tahun Anggaran 2003
64. Kepmenegkop dan UKM No. 135/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Sentra, Business Development Services dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Terpilih untuk Dibina Tahun 2003 Tahap III
65. Kepmenegkop dan UKM No. 136/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Perubahan Atas Kepmenegkop dan UKM No. 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi UKM
66. Kepmenegkop dan UKM No. 138/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
67. Kepmenegkop dan UKM No. 141.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional melalui Koperasi
68. Kepmenegkop dan UKM No. 143.1/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis
69. Kepmenegkop dan UKM No. 143.3/KEP/M.KUKM/XI/2003 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang Menerima Program Pengembangan Pengusaha Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis
70. Kepmenegkop dan UKM No. 144/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Biaya Pengembangan dan Pengendalian Dana Penjamin
71. Kepmenegkop dan UKM No. 144.1/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM dalam Rangka Pengembangan Unit Pengadaan Pangan dengan Sistem Bank Padi
72. Kepmenegkop dan UKM No. 146.1/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Maluku Pasca Kerusuhan melalui USP-PUSKUD Ambon
73. Kepmenegkop dan UKM No. 147/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Pola Armada Semut di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
74. Kepmenegkop dan UKM No. 149/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara (TUAL), Provinsi Maluku
75. Kepmenegkop dan UKM No. 151/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Pengolahan Sabut Kelapa
76. Kepmenegkop dan UKM No. 153/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil
77. Kepmenegkop dan UKM No. 154.1/KEP/M.KUKM/XI/2003 tentang Penetapan PUSKUD Ambon Melalui Unit Simpan Pinjamnya sebagai Penyalur Dana Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro Pasca Kerusuhan
78. Kepmenegkop dan UKM No. 159/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
79. Kepmenegkop dan UKM No. 161/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP Koperasi Penerima Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
80. Kepmenegkop dan UKM No. 162/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Bank Pembina Dalam Rangka Kerjasama Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agrobisnis
81. Kepmenegkop dan UKM No. 164/Kep/M.KUKM/XII/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2004
82. Kepmenegkop dan UKM No. 11/KEP/M.KUKM/I/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Pengelolaan/Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM di Bidang Koperasi dan UKM
83. Kepmenegkop & UKM No. 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Program Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan Ksp/Usp-Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002
84. Kepmenegkop dan UKM No. : 16/KEP/M.KUKM/l/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-KOP dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002
85. Kepmenegkop dan UKM No. 24/KEP/M.KUKM/III/2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
86. Kepmenegkop & UKM No. 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002 tentang Pedoman/Petunjuk Teknis Pengembangan Sentra / Klaster UKM, Fasilitasi Perkuatan Business Development Service (BDS) dan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP)
87. Kepmenegkop dan UKM No. 31 KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM)
88. Kepmenegkop & UKM No. 81.1/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal Padanan melalui Lembaga Modal Ventura
89. Kepmenegkop & UKM No. 81.3/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator
90. Kepmenegkop & UKM No. 88/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro didaerah Pasca Kerusuhan Pasca Banjir dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Koperasi
91. Kepmenegkop & UKM No. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
92. Kepmenegkop & UKM No. 108.1/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Penetapan Koperasi / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Penerima Perangkat Jaringan Komunikasi Bisnis
93. Kepmenegkop dan UKM No. 140/Kep/M.KUKM/XII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2003
94. Kep. Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M/2001 Nomor 15/SKB/MENEG/VII/2001 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah
95. Kepmenegkop dan UKM No. 03/KEP/MENEG/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah
96. Kepmenegkop dan UKM No. 17/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Agro Industri Tebu/Gula Koperasi Tebu Rakyat
97. Kepmenegkop dan UKM No. 19/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Perubahan Susunan Steering Committee Proyek Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Perundang-undangan Koperasi dan Kebijakan Pelatihan Koperasi
98. Kepmenegkop dan UKM No. 20/Kep/Meneg/IV/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koperasi dan UKM
99. Kepmenegkop dan UKM No. 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi
100. Kepmenegkop dan UKM No. 22/KEP/MENEG.1/IV/2001 tentang Penetapan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) Proyek Pengembangan Kelembagaan Gerakan Koperasi Tahun Anggaran 2001
101. Kepmenegkop dan UKM No. 34/KEP/MENEG/VI/2001 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM di Bidang Agroindustri Serat Rami
102. Kepmenegkop dan UKM No. 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
103. Kepmenegkop dan UKM No. 06/KEP/Meneg/IX/2000 tentang Pembentukan Panitia Internasional Apec Center for Entrepreneurship Conference on Strengthening SME-Business Networks
104. Kepmenegkop dan UKM No. 09/KEP/MENEG/II/2000 tentang Keputusan Rapat Koordinasi Nasional-I Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
105. Kepmenegkop dan UKM No. 13/KEP/MENEG/IX/2000 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) oleh Koperasi
106. Kepmenegkop dan UKM No. 18/Kep/Meneg/II/2000 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
107. Kepmenegkop dan UKM No. 20/Kep/Meneg/XI/ Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang Wajib dilakukan Kabupaten/Kota
108. Kepmenegkop dan UKM No. 80/KEP/MENEG/VIII/2000 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi
109. Kepmenegkop dan UKM No. 09/KEP/M/1/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam
110. Kepmenegkop dan UKM No. 56/KEP/M/IV/1999 tentang Pembentukan Tim Pengarah Rintisan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri Minyak Sawit
111. Kepmenegkop dan UKM No. 79/KEP/M.1/V/1999 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Widyaiswara Tahun Anggaran 1999/2000
112. Kepmenegkop dan UKM No. 110.1/KEP/M/VII/1999 tentang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah Berprestasi Tahun Anggaran 1999
113. Kepmenegkop dan UKM No. 125/KEP/M/VIII/1999 tentang Tim Koordinasi Apec Center for Entreprenneurship
114. Kepmenegkop dan UKM No. 208/KEP/MENEG/XI/1999 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi
115. Kepmenegkop dan UKM No. 210/KEP/MENEG/XI/1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
116. Kepmenegkop dan UKM No. 213/KEP/MENEG/XI/1999 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi
117. Kepmen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
118. Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 361/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
SE Menegkop dan UKM
119. SE Menegkop dan UKM No. 02/ED/I/XII/1999 tentang Kepmenegkop dan PKM tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Badan Hukum Koperasi
120. SE Menegkop dan UKM No.269/M/IX/ Tahun 1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah
PMK
1. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Keputusan Menteri Lain
1. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
2. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-12/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pemantau Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-13/M.EKON/02/2008 tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-14/M.EKON/03/2008 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance
5. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-32 /M.EKON/05/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
6. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-44/M.EKON/07/2008 tentang Tim Pemantau Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
7. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-46/M.EKON/07/2008 tentang Tim Eksternal Pemantau Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
8. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-47/M.EKON/07/2008 tentang Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9. Kepmen Ekon No. KEP- 11/M.EKON/03/2007 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
10. Kepmen Ekon No. KEP- 25/M.EKON/06/2007 tentang Tim Pemantau Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
11. Kepmen Ekon No. KEP- 26/M.EKON/06/2007 tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Lain
1. Nota Kesepahaman Antara Menegkop dan UKM dan Mendiknas tentang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan KSP/USP Koperasi
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
4. Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
2. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
7. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
8. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
11. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
13. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
2. PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
3. PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
8. PP No. 40 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
9. PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
10. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
11. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
12. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
13. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
14. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
15. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
16. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
17. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
18. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 13 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
19. PP No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun
20. PP No. 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi Bogor, Jawa Barat
21. PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
22. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
2. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
4. Perpres No. 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
5. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
6. Perpres No. 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
7. Perpres No. 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon)
8. Perpres No. 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon)
9. Perpres No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya)
10. Perpres No. 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel Mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel Untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara)
11. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
12. Keppres No. 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia
13. Keppres No. 13 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim
14. Keppres No. 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
1. Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
PERMEN / KEPMEN
Tahun 2010
1. Permeneg LH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
2. Permeneg LH No. 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup
3. Permeneg LH No. 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
4. Permeneg LH No. 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng
5. Permeneg LH No. 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula
6. Permeneg LH No. 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu
7. Permeneg LH No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
8. Permeneg LH No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
9. Permeneg LH No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Tahun 2009
1. Permeneg LH No. 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
2. Permeneg LH No. 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
3. Permeneg LH No. 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
4. Permeneg LH No. 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
5. Permeneg LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Lampiran Permeneg LH No. 13 Tahun 2009
6. Permeneg LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
7. Permeneg LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Lampiran Permeneg LH No. 18 Tahun 2009
8. Permeneg LH No. 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi
9. Permeneg LH No. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup
10. Permeneg LH No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lampiran Permeneg LH No. 27 Tahun 2009
11. Permeneg LH No. 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk
Lampiran Permeneg LH No. 28 Tahun 2009
12. Permeneg LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
13. Permeneg LH No. 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah
14. Permeneg LH No. 32 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
15. Permeneg LH No. 37 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2010
Tahun 2008
16. Permeneg LH No. 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008
17. Permeneg LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
18. Permeneg LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Lampiran Permeneg LH No. 20 Tahun 2008
19. Permeneg LH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
20. Permeneg LH No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air
Lampiran Permeneg LH No. 01 Tahun 2007
21. Permeneg LH No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi
Lampiran Permeneg LH No. 02 Tahun 2007
22. Permeneg LH No. 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
Lampiran Permeneg LH No. 03 Tahun 2007
23. Permeneg LH No. 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
Lampiran Permeneg LH No. 06 Tahun 2007
24. Permeneg LH No. 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah–Buahan dan/atau Sayuran
Lampiran Permeneg LH No. 05 Tahun 2007
25. Permeneg LH No. 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan
26. Permeneg LH No. 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak bagi Ketel Uap
Lamp. I Permeneg LH No. 07 Tahun 2007
27. Permeneg LH No. 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu
Lamp. Permeneg LH No. 08 Tahun 2007
28. Permeneg LH No. 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
Lamp. Permeneg LH No. 09 Tahun 2007
29. Permeneg LH No. 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate
Lampiran Permeneg LH No. 10 Tahun 2007
30. Permeneg LH No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
31. Permeneg LH No. 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan cara Injeksi
Lamp. Permeneg LH No. 13 Tahun 2007
32. Permeneg LH No. 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
33. Permeneg LH No. 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau
34. Permeneg LH No. 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah
35. Permeneg LH No. 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
36. Permeneg LH No. 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
Lamp. Permeneg LH No. 06 Tahun 2006
37. Permeneg LH No. 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
Lamp. Permeneg LH No. 07 Tahun 2006
38. Permeneg LH No. 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel
39. Permeneg LH No. 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride
40. Permeneg LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan
41. Permeneg LH No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut
Lampiran Permeneg LH No. 12 Tahun 2006
42. Permeneg LH No. 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
Lampiran Permeneg LH No. 14 Tahun 2006
43. Permeneg LH No. 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
44. Permeneg LH No. 355 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2006
Kepmeneg LH
45. Kepmeneg LH No. 04/MENLH/02/2010 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Lingkungan Hudup
46. Kepmeneg LH No. 212 Tahun 2007 tentang Panitia Teknis dan Sub Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional
Lampiran Kepmeneg LH No. 212 Tahun 2007
47. Kepmeneg LH No. 294 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR
Lampiran Kepmeneg LH No. 294 Tahun 2007
48. Kepmeneg LH No. 295 Tahun 2007 tentang Tim Kerja dan Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR
Lampiran Kepmeneg LH No. 295 Tahun 2007
49. Kepmeneg LH No. 283 Tahun 2006 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
Lampiran Kepmeneg LH No. 283 Tahun 2006
50. Kepmeneg LH No. 406 Tahun 2006 tentang Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis Pelaksanaan Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Lapisan Ozon
51. Kepmeneg LH No. 407 Tahun 2006 tentang Tim Pengarah Program Menuju Indonesia Hijau
52. Kepmeneg LH No. 408 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Penilaian Program Menuju Indonesia Hijau
53. Kepmeneg LH No. 600 Tahun 2006 tentang Tim Pengkajian dan Evaluasi Peran Pemerintah pada PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)
Lampiran Kepmeneg LH No. 600 Tahun 2006
54. Kepmeneg LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
55. Kepmeneg LH No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
56. Kepmeneg LH No. 49 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
57. Kepmeneg LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
Lampiran Kepmeneg LH No. 51 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Air laut untuk Perairan Pelabuhan
58. Kepmeneg LH No. 75 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih Nasional
59. Kepmeneg LH No. 95 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Lamp. I Kepmeneg LH No. 95 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Prosedur dan Persyaratan
60. Kepmeneg LH No. 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kepmeneg LH No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri
61. Kepmeneg LH No. 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk
Lamp. IA Kepmeneg LH No. tentang Baku Mutu Emisi Pabrik Pupuk Amonium Sulfat (Za) Baku Mutu Emisi Untuk Pabrik Pupuk Amonium Sulfat (Za)
62. Kepmeneg LH No. 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
Lamp. I Kepmeneg LH No. Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Pertimbangan Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
Lamp. II Kepmeneg LH No. Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan lingkungan hidup daerah. kriteria faktor teknis bidang Pengendalian dampak lingkungan
63. Kepmeneg LH No. 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Lamp. Kepmeneg No. 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Pelatihan Penyusunan AMDAL
Lamp. II Kepmeneg LH No. 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Pelatihan Penilaian AMDAL
64. Kepmeneg LH No. 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Kepmeneg LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
65. Kepmeneg LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
66. Kepmeneg LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
67. Kepmeneg LH No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
68. Kepmeneg LH No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga
69. Kepmeneg LH No. 252 Tahun 2004 tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
70. Kepmeneg LH No. 254 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup
71. Kepmeneg LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
Lamp. Kepmeneg LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
72. Kepmeneg LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
Lamp. Kepmeneg LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
73. Kepmeneg LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
74. Kepmeneg LH No. 58 Tahun 2003 tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2003
75. Kepmeneg LH No. 61 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkungan
76. Kepmeneg LH No. 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup
77. Kepmeneg LH No. 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup
78. Kepmeneg LH No. 86 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
79. Kepmeneg LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
80. Kepmeneg LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Lampiran Kepmeneg No. 111 Tahun 2003 Formulir Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Permukaan
81. Kepmeneg LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
82. Kepmeneg LH No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
83. Kepmeneg LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
84. Kepmeneg LH Republik Indonesia No. 122 Tahun 2003
85. Kepmeneg LH No. 127 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
86. Kepmeneg LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
87. Kepmeneg LH No.129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Lamp. Kepmeneg No. 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas
88. Kepmeneg LH No. 137 Tahun 2003 tentang Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas Perubahan Kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy – Ciwulan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan Prasyarat Pemrakarsa Menyelesaikan Pro – Kontra Sudetan Citanduy dan Persyaratan Lainnya
89. Decree of the State Minister of Environment Decree Number 141 Year 2003 regarding New Type and Current Production Motor Vehicle Exhaust Emission Standards
90. Kepmeneg LH No. 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi (Current Production)
Lamp. I.A Kepmeneg No. Kep-141 /MENLH /2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (Current Production) Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi ( Current Production)
Lamp. I.B Kepmeneg LH No. Kep-141/MenLH/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (Current Production)
Lamp. I.C Kepmeneg No. Kep-141/MenLH/ /2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi (Current Production) Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi (Current Production) dengan Penggerak Motor Bakar Penyalaan Kompresi (Diesel)Lamp. I.D Kepmeneg LH No. Kep-141/MenLH/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi (Current Production)Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production) dengan Penggerak Motor Bakar Cetus Api Berbahan
91. Kepmeneg LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Kepmeneg LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
92. Kepmeneg LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
93. Kepmeneg LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
94. Kepmeneg LH No. 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
95. Kepmeneg LH No. 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
96. Kepmeneg LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
97. Kepmeneg LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
98. Kepmeneg LH No.1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
99. Kepmeneg LH No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal
100. Kepmeneg LH No. 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
101. Kepmenegk LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
102. Kepmeneg LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
103. Kepmeneg LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
104. Kepmenhut dan Perkebunan No. 84 Tahun 2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kepmenhut dan Perkebunan No. 310/Kpts/II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
105. Kepmenhut dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
106. Kepmeneg LH No. 9 Tahun 1997 tentang Perubahan Kepmeneg LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
107. Kepmeneg LH No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
108. Kepmeneg LH No. 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru
109. Kepmeneg LH No. 16 Tahun 1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru
110. Kepmeneg LH No. 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
111. Kepmeneg LH N0. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
112. Kepmeneg LH No. 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran
113. Kepmeneg LH No. 45 Tahun 1996 tentang Program Pantai Lestari
114. Kepmeneg LH No. 46 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari
115. Kepmeneg LH No. 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Pantai Lestari
116. Kepmeneg LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
117. Kepmeneg LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
118. Kepmeneg LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
119. Kepmeneg LH No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
120. Kepmeneg LH No. 16 Tahun 1995 tentang Dewan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kalpataru Masa Bakti 1995 – 1998
121. Kepmeneg LH No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Kepmeneg LH No. 16 Tahun 1995 tentang Dewan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kalpataru Masa Bakti 1995 – 1998
122. Kepmeneg LH No. 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih
123. Kepmeneg LH No. 35-A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih)
124. Kepmeneg LH No. 37 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura
125. Kepmeneg LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
126. Kepmeneg LH No. 54 Tahun 1995 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu Multisektor dan Regional
127. Kepmeneg LH No. 55 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional
128. Kepmeneg LH No. 57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
129. Kepmeneg LH No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
130. Kepmeneg LH No. 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
131. Kepmeneg LH No. 13 Tahun 1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
132. Kepmeneg LH No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan
133. Kepmeneg LH No. 15 Tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu
134. Kepmeneg LH No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
135. Kepmeneg LH No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
136. Kepmen Kehakiman dan HAM No. C.26-HN.05.01 Tahun 2003 Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup
SE Meneg LH
137. SE Meneg LH No. SE-01/MENLH/03/2009 tentang Penerapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
138. SE Meneg LH No. 1234 Tahun 1999 tentang Kegiatan Wajib UKL dan UPL
139. SE Meneg LH No. 8 Tahun 1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
Menteri Lain
140. Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan
141. Permenkes No. 304 Tahun 1982 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran
142. Permenkes No. 416 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
143. Permenkes No. 528 Tahun 1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan
144. Kepmentan No. 214/Kpts/Um/5/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia ke Luar Negeri
145. Insmendagri No. 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
146. Insmendagri No. 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
147. Insmendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan
148. SE Mendagri No. 061 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan SE No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah
149. SE Mendagri No. 061/2426/SJ Tahun 1999 tentang Pembentukan BAPELLDA Kabupaten/Kota
Keputusan Kepala BAPEDAL
1. Kep. Kepala BAPEDAL No. 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LH di BAPEDAL
2. Kep. Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatkan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
3. Kep. Kepala BAPEDAL No. 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan
4. Kep. Kepala BAPEDAL No. 18 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEDAL
5. Kep. Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
6. Kep. Kepala BAPEDAL No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Tingkat I Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Kep. Kepala BAPEDAL No. 3 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
8. Kep. Kepala BAPEDAL No. KEP-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengopreasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya Beracun
1. African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources
2. Agreement concerning Cooperation in Taking Measures Against Pollution of the Sea by Oil
3. Agreements for the Establishment of a General Fisheries Council for the Mediterranean
4. 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
5. Benelux Convention concerning Hunting and the Protection of Birds
6. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
7. Terjemahan Resmi Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati
8. International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas
9. Protection of New Varieties of Plants
10. Convention on Biological Diversity
11. United Nations Framework Convention on Climate Change
12. Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere (1940)
13. Convention for the Prohibition of Fishing with Long Driftnets in the South Pacific (and Protocols) (24 November 1989)
14. Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in Their Natural State (1933)
15. Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
16. European Convention for the Protection of Animals During International Transport
17. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
18. Fisheries Convention
19. International Convention for the Regulation of Whaling, 1946
20. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
21. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Paris, 2 December 1961)
22. Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments
23. International Convention for the Protection of Birds Signed at Paris, on 18 October 1950
24. Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
25. The Contracting Parties to this Convention
26. Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
27. International Tropical Timber Agreement (1983)
28. The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
29. Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere (1940)
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG LUAR NEGERI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
4. UU No. 28 Tahun 1948 tentang Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri
5. UU Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
3. PP No. 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri
4. PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
5. PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
6. PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
7. PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
8. PP No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
9. PP No. 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah Diubah dengan PP No. 57 Tahun 1998
10. PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No. 16 Tahun 1998
11. PP No. 57 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
12. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
13. PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
14. PP No. 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
15. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
1. Perpres No. 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri
2. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Perpres No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
4. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
5. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Keppres No. 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
7. Keppres No. 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Eminent Persons Group Indonesia
8. Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
9. Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Organisasi Internasional
10. Keppres No. 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri
11. Keppres No. 52 Tahun 1983 tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Brunei
12. Inpres No. 5 Tahun 1999 tentang Langkah Langkah Pemantapan dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur
13. Inpres No. 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal
14. Inpres No. 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah
1. Permen Luar Negeri No. 08 Tahun 2006 tentang Pemantau Asing dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh
2. Permen Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
3. Lampiran Permen Luar Negeri No.09/A/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
4. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Kepmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-04. Iz. 01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
Permen Lain
1. Permendagri No. 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PMK No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah
3. PMK No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
Undang-Undang
1. UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore, 2009)
2. UU No. 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
3. UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
4. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
5. UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
6. UU No. 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003)
7. UU No. 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security)
8. UU No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic of Indonesia and The Republik Of Korea)
9. UU No. 47 tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Australia On The Framework For Security Cooperation)
10. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
11. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
12. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
13. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
14. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
15. UU No. 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence)UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
16. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
17. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
18. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
19. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
20. UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip
Prinsip yang mengatur Kegiatan Negara Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda Benda Langit Lainnya, 1967)
21. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Serrender of Fugitive Offenders)
22. UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
23. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)
24. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
25. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
26. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
27. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
28. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
29. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
30. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
31. UU No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara)
32. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
33. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
34. UU No. 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan “Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia” (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)
35. UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969)
36. UU No. 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
37. UU No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
38. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
39. UU No. 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia
40. UU No. 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal Keuangan
41. UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut
42. UU No. 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
43. UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos sedunia dan Persetujuan-Persetujuannya
44. UU No. 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
45. UU No. 3 Tahun 1959 tentang Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowak
46. UU No. 17 Tahun 1959 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
47. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan *)
48. UU No. 13 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang *)
49. UU No. 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington
50. UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang sama bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang sama Nilainya *)
51. UU No. 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional *)
52. UU No. 27 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak *)
53. UU No. 68 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan *)
54. UU No. 69 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India *)
55. UU No. 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir *)
56. UU No. 5 Tahun 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953 *)
57. UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding bersama *)
58. UU No. 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington
59. UU No. 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand
60. UU No. 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria
61. UU No. 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negera India
62. UU No. 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan
63. UU No. 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma
64. UU No. 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina
65. UU No. 4 Tahun 1951 tentang memberikan Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
66. UU No. 10 Tahun 1949 tentang Pengesahan Induk Persetujuan bersama sama Rancangan Persetujuan dan segala Pertukaran Surat Menyurat mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat
Peraturan Pemerintah
1. PP No. 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
2. PP No. 25 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
3. PP No. 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
4. PP No. 11 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
5. PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (UU No. 2 Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)
6. PP No. 27 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang antara Republik Indonesia dan Jepang
Peraturan & Keputusan Presiden
1. Perpres No. 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Ekslporasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes)
2. Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
3. Perpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum of Understanding between the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism)
4. Perpres No. 7 Tahun 2010 tentang Pengesahan Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network (Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia)
5. Perpres No. 8 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
6. Perpres No. 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keikutsertaan dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal dari Dana Moneter Internasional)
7. Perpres No. 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
8. Perpres No. 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Ecoomic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintahan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
9. Perpres No. 19 Tahun 2010 tentang Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa)
10. Perpres No. 20 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait on Economic and Technical Co-operation)
11. Perpres No. 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
12. Perpres No. 43 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas ( Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Slovak Republic on Visa Exemption For Holders of Diplomatic Passports and Service Passports)
13. Perpres No. 44 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Bulgaria on Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)
14. Perpres No. 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The Republic of Bulgaria on Economic Cooperation)
15. Perpres No. 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government of The Republic of Peru on Technical And Economic Cooperation)
Perpres No. 47 Tahun 2010 Lamp
16. Perpres No. 48 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Suport Agreement Between The Government of The United States of America) Beserta Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The united States of America Regarding Notification Procedures)
Perpres No. 48 Tahun 2010 Lamp
17. Perpres No. 59 Tahun 2010 tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, sebagai Hasil Kongres Ke-24 di Jenewa, Swiss 2008)
18. Perpres No. 60 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
19. Perpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
20. Perpres No. 7 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investments)
21. Perpres No. 8 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Amending the Agreementand Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income (Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan)
22. Perpres No. 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
23. Perpres No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pembebasan Visa)
24. Perpres No. 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)
25. Perpres No. 28 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Economic and Technical Cooperation)
26. Perpres No. 33 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark Concerning the Promotion and Protection of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
27. Perpres No. 34 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendments to the Agreement Establishing the Asean Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Perubahan Terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi Asean Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata)
28. Perpres No. 36 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan (Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Uzbekistan)
29. Perpres No. 37 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Paraguay mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Paraguay on Visa Exemption for Diplomatic, Official and Service Passports)
30. Perpres No. 38 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
31. Perpres No. 49 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Srilanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilanka tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)
32. Perpres No. 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang)
33. Perpres No. 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
34. Perpres No. 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations (Asean) di Jakarta
35. Perpres No. 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia
36. Perpres No. 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik IndonesiaPerpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Russian Federation On Visa Exemption For Short-Term Visits Of The Holders Diplomatic and Service Passports)
37. Perpres No. 17 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic and Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Colombia)
38. Perpres N0. 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations and The People’s Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
39. Perpres No. 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Finland on the Promotion and the Protection of Investments (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
40. Perpres No. 31 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerjasama Ekonomi)
41. Perpres No. 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan Asean Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan Asean mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)
42. Perpres No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)
43. Perpres No. 37 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement to Establish and Implement the Asean Single Window (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan Asean Single Window) Beserta Protocol to Establish and Implement the Asean Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan Asean Single Window)
44. Perpres No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
45. Perpres No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of the Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
46. Perpres No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
47. Perpres No. 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
48. Perpres No. 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments Under the Asean Framework agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
49. Perpres No. 57 Tahun 2008 tentang Pengesahan Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (Persetujuan Multilateral antar Negara-Negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan)
50. Perpres No. 58 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership)
51. Perpres No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata)
52. Perpres No. 60 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)
53. Perpres No. 76 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Perpres No. 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
54. Perpres No. 64 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Brasil mengenai Pembebasan Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brasil on Visa Exemption for Diplomatic and Official or Service Passports)
55. Perpres No. 65 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Estabilishing the Asean-Korea Center between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian Asean-Korea Centre antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
56. Perpres No. 66 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreementon Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Islamic of Iran)
57. Perpres No. 67 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal Balik untuk Penerapan Undang-Undang Pabean yang Tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)
58. Perpres No. 68 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yunani tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan (Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Hellenic Republic on Cultural and Educational Cooperation)
59. Perpres No. 71 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Educational and Cultural Cooperation)
60. Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
61. Perpres No. 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on the Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
62. Perpres No. 78 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 2006)
63. Perpres No. 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
64. Perpres No. 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)
65. Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
66. Perpres No. 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
67. Perpres No. 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of
Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
68. Perpres No. 21 Tahun 2007 tentang Pengesahan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina
69. Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
70. Perpres No. 79 Tahun 2007 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
71. Perpres No. 80 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
72. Perpres No. 84 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Promotion and Protection of Investments)
73. Perpres No. 87 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The State Of Qatar For The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention Of Fisical Evasion With Respect To Taxes On Income)
74. Perpres No. 92 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea On Cultural Cooperation)
75. Perpres No. 100 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Chile On Economic ang Technical Cooperation)
76. Perpres No. 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)
77. Perpres No. 102 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention On Technical And Vocational Education (Konvensi Mengenai Pendidikan Teknik dan Kejujuran)
78. Perpres No. 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education In Asia and The Pacific (Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik)
79. Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
80. Perpres No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
81. Perpres No. 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)
82. Perpres No. 17 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Economic and Technical Cooperation)
83. Perpres No. 18 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
84. Perpres No. 69 Tahun 2006 tentang Pengesahan Agreement Between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
85. Perpres No. 97 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption)
86. Perpres No. 99 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic)
87. Perpres No. 101 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan
(Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters)
88. Perpres No. 102 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the Islamic Republic of Iran)
89. Perpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan
90. Perpres No. 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara)
91. Perpres No. 72 Tahun 2005 tentang Pengesahan Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific as Amended by the Governing Council at its 14th Meeting, 28 March – 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan mengenai Jaringan Pusat-Pusat Akuakultur di Asia dan Pasifik sebagaimana diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan Ke-14, pada Tanggal 28 Maret – 1 April 2003, di Yangon, Myanmar)
92. Keppres No. 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
93. Keppres No. 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
94. Keppres No. 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Keppres No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
95. Keppres No. 46 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria
96. Keppres No. 53 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja sama Kebudayaan dan Pendidikan
97. Keppres No. 67 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
98. Keppres No. 68 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Beserta Protokol
99. Keppres No. 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
100. Keppres No. 76 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial
101. Keppres No. 77 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
102. Keppres No. 79 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk maksud-maksud Damai
103. Keppres No. 78 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
104. Keppres No. 6 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama dalam Bidang-Bidang Energi dan Sumber-Sumber Mineral
105. Keppres No. 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia
106. Keppres No. 56 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal
107. Keppres No. 58 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan
108. Keppres No. 95 Tahun 2003 tentang Pengesahan Agreement on the Augmentation of the Asean Science Fund (Persetujuan mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
109. Keppres No. 96 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
110. Keppres No. 91 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea mengenai Kerja sama Ilmiah dan Teknologi
111. Keppres No. 92 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
112. Keppres No. 93 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
113. Keppres No. 24 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
114. Keppres No. 43 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan
115. Keppres No. 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Islamic Corporation for the Development of Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta)
116. Keppres No. 80 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Estonia mengenai tentang Kerjasama Kebudayaan
117. Keppres No. 77 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
118. Keppres No. 78 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Framework Agreement on the Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean)
119. Keppres No. 28 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
120. Keppres No. 29 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Keppres No. 33 Tahun 2001 tentang Pengesahan Amendments Agreement Establishing the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)
121. Keppres No. 44 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
122. Keppres No. 51 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea
123. Keppres No. 56 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
124. Keppres No. 75 Tahun 2001 tentang Pengesahan E Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan E Asean)
125. Keppres No. 86 Tahun 2001 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Asean Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Asean tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan Asean)
126. Keppres No. 121 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus
127. Keppres No. 125 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pelayaran Niaga
128. Keppres No. 2 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
129. Keppres No. 31 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik
130. Keppres No. 32 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Kebudayaan
131. Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
132. Keppres No. 70 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Kerjasama Kebudayaan
133. Keppres No. 71 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Suriname mengenai Kerjasama Kebudayaan
134. Keppres No. 72 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Kebudayaan
135. Keppres No. 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
136. Keppres No. 140 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan
137. Keppres No. 155 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Kekayaan Beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik
138. Keppres No. 167 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol
139. Keppres No. 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional
140. Keppres No. 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda Benda yang diluncurkan ke Antariksa)
141. Keppres No. 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pajak atas Penghasilan dan atas Modal beserta Protokol
142. Keppres No. 43 Tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur
143. Keppres No. 45 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
144. Keppres No. 46 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
145. Keppres No. 50 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
146. Keppres No. 51 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembangunan dan Kerja sama yang lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral
147. Keppres No. 60 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
148. Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
149. Keppres No. 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik Erafiliasi pada Perserikatan Bangsa Bangsa)
150. Keppres No. 79 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Namibia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
151. Keppres No. 98 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
152. Keppres No. 113 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
153. Keppres No. 128 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan
154. Keppres No. 137 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia
155. Keppres No. 148 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
156. Keppres No. 170 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
157. Keppres No. 1 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko
158. Keppres No. 40 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja
159. Keppres No. 42 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
160. Keppres No. 46 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
161. Keppres No. 52 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
162. Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
163. Keppres No. 88 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan
164. Keppres No. 89 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
165. Keppres No. 90 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
166. Keppres No. 91 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman
167. Keppres No. 107 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
168. Keppres No. 108 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
169. Keppres No. 109 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
170. Keppres No. 111 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ukraina
171. Keppres No. 112 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan
172. Keppres No. 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan Asean Agreement on Customs (Persetujuan Asean di Bidang Kepabeanan)
173. Keppres No. 146 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan
174. Keppres No. 147 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
175. Keppres No. 150 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan tentang Penghidaran Pajak Berganda dengan Pajak Atas Penghasilan
176. Keppres No. 151 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah tentang Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
177. Keppres No. 152 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan dan Modal
178. Keppres No. 153 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
179. Keppres No. 155 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina tentang Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
180. Keppres No. 156 Tahun 1998 tentang Pengesahan Prsetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas
Penghasilan Beserta Protokol
181. Keppres No. 157 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
182. Keppres No. 158 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia dan Republik Venezuela Beserta Protokol
183. Keppres No. 159 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
184. Keppres No. 160 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
185. Keppres No. 161 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Laba Usaha)
186. Keppres No. 175 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan
187. Keppres No. 176 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
188. Keppres No. 177 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
189. Keppres No. 178 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
190. Keppres No. 194 Tahun 1998 tntang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dn Pemerintah Republik Slovenia mngenai Kerja sama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dn TeknologiKeppres No. 201 Tahun 1998 tntang Pengesahan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada utuk Pengindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
191. Keppres No. 4 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik
192. Keppres No. 6 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
193. Keppres No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kyrghyzstan
194. Keppres No. 10 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah mengenai Pelayaran
195. Keppres No. 29 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
196. Keppres No. 13 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
197. Keppres No. 23 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
198. Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan
199. Keppres No. 63 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
200. Keppres No. 64 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina
201. Keppres No. 65 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
202. Keppres No. 66 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
203. Keppres No. 67 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyztan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
204. Keppres No. 70 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ikazakhstan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
205. Keppres No. 83 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan
206. Keppres No. 91 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik
207. Keppres No. 97 Tahun1 1996 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan IndustriKeppres No. 94 Tahun1 1996 tentang Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)
208. Keppres No. 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement to Establish the South Centre (Persetujuan Pembentukan Pusat Selatan)
209. Keppres No. 4 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994)
210. Keppres No. 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, beserta Protokol
211. Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
212. Keppres No. 47 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Berkenaan dengan Angkutan Udara berjadwal
213. Keppres No. 53 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Spanyol Mengenai Peningkatan dan Perlindungan secara Resiprokal atas Penanaman Modal
214. Keppres No. 58 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement on the Creation of Association of Coffee Producing Countries (Persetujuan Pembentukan Asosiasi Negara Negara Produsen Kopi)
215. Keppres No. 76 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
216. Keppres No. 80 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
217. Keppres No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
218. Keppres No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal
219. Keppres No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
220. Keppres No. 11 Tahun 1994 tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan dengan Protokol, yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 5 Maret 1973, dan Protokol Perubahan yang Ditandatangani di Kuala Lumpur pada Tanggal 22 Juli 1991
221. Keppres No. 34 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, beserta Protokolnya
222. Keppres No. 40 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaica
223. Keppres No. 55 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
224. Keppres No. 60 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
225. Keppres No. 61 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
226. Keppres No. 6 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
227. Keppres No. 7 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
228. Keppres No. 13 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
229. Keppres No. 19 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas
Penghasilan
230. Keppres No. 39 Tahun 1993 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Dinas Dinas Penerbangan antara dan melampaui Wilayah Berdaulat masing-masing
231. Keppres No. 56 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991
232. Keppres No. 67 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
233. Keppres No. 72 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
234. Keppres No. 105 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan dengan Angkutan Udara Berjadwal
235. Keppres No. 106 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Berkenaan dengan Angkutan Udara Berjadwal
236. Keppres No. 113 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
237. Keppres No. 114 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Pelayaran Niaga
238. Keppres No. 115 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
239. Keppres No. 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional
240. Keppres No. 9 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania
241. Keppres No. 14 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak Pajak dan Bea Masuk atas Kegiatan Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara dari Kedua Negara beserta Protokolnya
242. Keppres No. 24 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela mengenai Kerjasama Ekonomi dan TeknikKeppres No. 30 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi
243. Keppres No. 31 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokolnya
244. Keppres No. 40 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
245. Keppres No. 52 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
246. Keppres No. 61 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan
247. Keppres No. 11 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik
248. Keppres No. 13 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina untuk Kerjasama dalam Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud Maksud Damai
249. Keppres No. 24 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
250. Keppres No. 32 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber Sumber Air di Propinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura, beserta Lampirannya
251. Keppres No. 57 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman untuk Penghindaran Pajak Berganda mengenai Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan Beserta Protokolnya
252. Keppres No. 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko
253. Keppres No. 48 Tahun 1990 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan dengan Pajak Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal, Beserta Protokol
254. Keppres No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat
255. Keppres No. 47 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman Mengenai Kerjasama Kebudayaan
256. Keppres No. 48 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak berganda yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan, beserta Protokolnya
257. Keppres No. 3 Tahun 1988 tentang Persetujuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
258. Keppres No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa
259. Keppres No. 43 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finland mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Teknologi
260. Keppres No. 47 Tahun 1987 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan, beserta Protokolnya
261. Keppres No. 78 Tahun 1985 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggeris Raya dan Irlandia Utara mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
262. Keppres No. 31 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia, yang Telah Ditandatangani di Jakarta, pada Tanggal 28 Nopember 1983, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Tunisia
263. Keppres No. 70 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Jangka Penjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Romania mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan
264. Keppres No. 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan aantara Pemterintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Teknik
265. Keppres No. 9 Tahun 1983 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Spanyol tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknik” yang telah Ditandatangani di Madrid, Spanyol, pada Tanggal 7 Oktober 1982 sebagai Hasil Perundingan-Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Spanyol
266. Keppres No. 21 Tahun 1983 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada tentang Penggunaan Tenaga Niklir untuk Tujuan Damai”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kanada yang Telah Ditandatangani di Ottawa, Kanada, pada Tanggal 12 Juli 1983
267. Keppres No. 27 Tahun 1983 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmiah”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik India
268. Keppres No. 50 Tahun 1983 tentang Mengesahkan Pertanyaan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasioanal dari Sdr 720.000.000,- menjadi Sdr 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K.012/83 Tanggal 19 Agustus 1983
269. Keppres No. 21 Tahun 1982 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini yang telah Ditanda Tangani di Jakarta pada Tanggal 13 Desember 1980
270. Keppres No. 21 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India mengenai Kerjasama di Bidang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-Maksud Damai”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah India yang telah Ditandangani di Bombay, India, pada Tanggal 9 Januari 1981
271. Keppres No. 29 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik”, yang Telah Ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada Tanggal 19 Mei 1981 sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
272. Keppres No. 31 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Persetujuan Kerjasama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang Telah Ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada Tanggal 19 Mei 1981
273. Keppres No. 54 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-Maksud Damai yang telah ditandatangani di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Tanggal 30 Juni 1980 Sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Amerika Serikat
274. Keppres No. 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, yang Telah Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 17 Desember 1979, sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini
275. Keppres No. 12 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan
276. Delegasi Pemerintah Republik Perancis, yang Telah Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 14 September 1979, sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini
277. Keppres No. 33 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss tentang Angkutan Udara Teratur “, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi
Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss , yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 14 Juni 1978, sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini
278. Keppres No. 45 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Kerjasama mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-Maksud Damai” sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Italia yang Telah Ditandatangani di Jakarta, pada Tanggal 17 Maret 1980, sebgaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini
279. Keppres No. 64 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi dalam Rangka Pengembangan Batam”, sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Singapura, yang telah ditandantangani di Singapura, pada Tanggal 31 Oktober 1980, sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini
280. Keppres No. 31 Tahun 1979 tentang Mengesahkan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kwota Republik Indonesia pada Dana Internasional dari SDR 480.000.000,- menjadi SDR 720.000.000,-
281. Keppres No. 40 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerjasama di Bidang-Bidang Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi”
282. Keppres No. 41 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama dalam Bidang-Bidang Riset, Ilmiah dan Pengembangan Teknologi”
283. Keppres No. 42 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Bidang-Bidang Riset, Ilmiah dan Pengembangan Teknologi”
284. Keppres No. 49 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan”
285. Keppres No. 57 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Pendapatan atas Kekayaan”
286. Keppres No. 6 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand”, yang telah Ditandatangani di Bangkok oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada Tanggal 8 Maret 1978, sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden ini
287. Keppres No. 24 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman” yang Telah Ditandatangani Di New Delhi, Pada Tanggal 22 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
288. Keppres No. 1 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman
289. Keppres No. 26 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudra Hindia di New Delhi
290. Keppres No. 32 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “Pernyataan Persetujuan” yang Menyatakan Persetujuan Republik Indonesia atas Kenaikan Kwota Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR 260.000.000 Menjadi SDR 480.000.000
291. Keppres No. 42 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman mengenai Bantuan Keuangan sebagai Hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Federasi Jerman
292. Keppres No. 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan Pernyataan Persetujuan yang Menyatakan Persetujuan Republik Indonesia atas Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang Diperbaharui sebagaimana Ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 19 Agustus 1976
293. Keppres No. 48 Tahun 1976 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama dibidang Penggunaan Tenaga Atom untuk maksud Damai
294. Keppres No. 49 Tahun 1976 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Bahan Galian Uranium di Sumatera Barat
295. Keppres No. 47 Tahun 1975 tentang Mengesahkan Persetujuan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Austria di Bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dalam Riset di Wina
296. Keppres No. 27 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak atas Nama Sendiri dan atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-Pengaturan Administrasi mengenai Perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea
297. Keppres No. 39 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki
298. Keppres No. 42 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis
299. Keppres No. 51 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua Negara
300. Keppres No. 52 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Gula Internasional 1973
301. Keppres No. 34 Tahun 1973 tentang Mengesahkan “Extension of The International Cofee Agreement 1968 (Perpanjangan Persetujuan Kopi Internasional 1968)”
302. Keppres No. 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Garis Batas Landas Kontingen di Bagian Utara Selat Malaka
303. Keppres No. 21 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Garis Batas Landas Kontingen antara Kedua Negara di Bagian Utara
Selat Malaka dan di Laut Andaman
304. Keppres No. 42 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia Tengang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanaman ModalKeppres No. 43 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Kerjasama Tehnik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Switzerland
305. Keppres No. 58 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman mengenai Dinas Dinas Penerbangan Antara dan Lewat Wilayahnya masing masing
306. Keppres No. 61A Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia
307. Keppres No. 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas Batas Dasar Laut tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura”
308. Keppres No. 68 Tahun 1972 tentang Pengesahan “Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik” antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Rumania
309. Keppres No. 73 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia atas Special Trade Passanger Ships Agreement 1971 beserta Special Trade Passanger Ships, Rules 1971 (Annex)
310. Keppres No. 30 Tahun 1971 tentang Pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland mengenai Permakaman Perang Belanda di Wilayah Indonesia”
311. Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas Batas Dasar Laut Tertentu (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia)”
312. Keppres No. 46 Tahun 1971 tentang Mengesahkan “Persetujuan Kebudayaan antara Indonesia dan Iran (Cultural Agreement between Indonesia and Iran (Cultural Agreement between Indonesia and Iran)
313. Keppres No. 53 Tahun 1971 tentang Mengesahkan “Persetujuan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik serta Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea)”
314. Keppres No. 7 Tahun 1970 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Norwegia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-Balik bagi Penanaman-Penanaman Modal
315. Keppres No. 29 Tahun 1970 tentang Pengesahan “Persetujuan mengenai Kebudayaan dan Kerjasama Tehnik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis”
316. Keppres No. 7 Tahun 1969 tentang Pengesahaan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi
Jerman tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanaman Modal”
317. Keppres No. 74 Tahun 1969 tentang Mengesahkan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Teknik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia
318. Keppres No. 89 Tahun 1969 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Garis Landas Kontinen antara kedua Negara
319. Keppres No. 6 Tahun 1968 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Jerman tentang Penyelesaian Kewajiban Kewajiban Pembayaran dan Bunga oleh Indonesia kepada Kreditur Kreditur Republik Demokrasi Jerman”
320. Keppres No. 7 Tahun 1968 tentang mengesahkan “Protokol tentang Persetujuan mengenai Persoalan Persoalan Keuangan yang Belum Terselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria
321. Keppres No. 8 Tahun 1968 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslowakia tentang Pembayaran Pembayaran Kewajiban Kewajiban Indonesia beserta Protokolnya”
322. Keppres No. 90 Tahun 1968 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark Mengenai Dorongan dan Perlindungan Setjara Timbal Balik dari pada Investasi Investasi beserta Protokolnya
323. Keppres No. 200 Tahun 1968 tentang Persetujuan Kopi Internasional Tahun 1968
324. Keppres No. 138 Tahun 1966 tentang Pengesahan Persetujuan Timah Internasional Ketiga
325. Keppres No. 219 Tahun 1966 tentang Pengesahan Amandemen Persetujuan Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga AtomKeppres No. 353 Tahun 1965 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Jangka Panjang antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria
326. Keppres No. 388 Tahun 1965 tentang Mengesahkan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Djerman (Djerman Barat) tentang Kredit, jang telah ditanda Tangani di Djakarta pada Tanggal 17 Djuli 1965
327. Keppres No. 91 Tahun 1964 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang dan Persetujuan Kerjasama Teknik Ilmiah dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Republik Demokrasi Korea
328. Keppres No. 170 Tahun 1964 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Republik Indonesia dan India
329. Keppres No. 192 Tahun 1963 tentang Pengesahan Protokol Perpanjangan Persetujuan Dagang Jangka Panjang antara Republik Indonesia dan Uni Republik Sovyet Sosialis
1. Convention on International Civil Aviation
2. United Nations Convention against Corruption
3. The Revised Kyoto Convention 2000
4. Vienna Convention on Diplomatic Relations
5. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
6. Convention I For the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Geneva, 12 August 1949
7. Convention II For the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Geneva, 12 August 1949
8. Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949
9. Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949
10. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, 26 November 1968.
11. Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977
12. Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, 8 June 1977
13. Convention on the International Maritime Organization
14. Conventions IMO
15. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism
16. Convention on Nuclear Safety
17. Daftar Konvensi/Protokol/Traktat Internasional di Bidang Nuklir yang telah ditandatangani dan/atau diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
18. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
19. Communication Received From The Permanent Mission of Thailand Regarding the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (Treaty of Bangkok)
20. Convention on the Prevention of Marine Polluton by Dumping of Wastes and Other Matter
21. Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft. Signed at Tokyo on 14 September 1963
22. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (with Final Act of International Conference on Air Law held under the Auspices of the International Civil Aviation Organization at Montreal in September 1971). Concluded at Montreal on 23 September 1971
23. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (with resolution 3166 (XXVIII) of the General Assembly of the United Nations). Adopted by the General Assembly of the United Nations, at New York, on 14 December 1973
24. International Convention against the Taking of Hostages. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979
25. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (with annexes). Adopted at Vienna on 26 October 1979 and opened for signature at Vienna and New York on 3 March 1980
26. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. 1971
27. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation.
28. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
29. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of detection
30. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
31. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
32. European Convention on the suppression of terrorism. Concluded at Strasbourg on 27 January 1977
33. Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Against Persons and Rrelated Extortion that are of International Significance. Concluded at Washington on February 1971
34. SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism
35. Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999
36. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
37. OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, 1999
38. Annex to Resolution No: 59/26-P Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism
39. Universal Declaration of Human Rights
40. Convention on the Rights of the Child Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989 Entry Into force 2 September 1990, in accordance with Article 49
1. UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
8. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
9. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
11. Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Perpres
1. Perpres No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
2. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Perpres No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
4. Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
5. Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Keppres
1. Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pegawai Daerah
2. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Inpres
1. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
1. Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan politik
2. Permendagri No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
4. Permendagri No. 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
8. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Lamp. Permendagri No. 20 Tahun 2008
9. Permendagri No. 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
10. Permendagri No. 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Permendagri No. 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri
13. Permendagri No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
14. Permendagri No. 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
15. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
16. Permendagri No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
17. Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
18. Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
19. Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
20. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
21. Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Lamp. Permendagri No. 79 Tahun 2007
22. Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
23. Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
24. Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
25. Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
26. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Permendagri No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Lampiran I Permendagri No. 1 Tahun 2005
Lampiran II Permendagri No. 1 Tahun 2005
Lampiran III Permendagri No. 1 Tahun 2005
28. Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
29. Permendagri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota
Permen PAN
1. Permen PAN No. PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah
2. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kepmen PAN
1. Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelyanan Instansi Pemerintah
2. Kepmen PAN No. 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Kepmen PAN No. 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Menyusun Formasi Pegawai Negeri Sipil
4. Kepmen PAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Kepmen PAN No. 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah
SE MenPAN
1. SE MenPAN No. 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010
1. Kep. Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
2. Modul Pelatihan (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik)
3. Modul Pelatihan (Pengantar dan Perencanaan Evaluasi LAKIP)
4. Modul Pelatihan (Penyusunan Penetapan Kinerja)
5. Modul Pelatihan (Evaluasi Kinerja Instansi Berbasis Evaluasi Program)
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PAJAK
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
5. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
6. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
7. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
11. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
12. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
13. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
14. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
15. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
16. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
17. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
18. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991
19. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
20. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
21. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
22. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
23. UU No. 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi UU
24. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
25. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
26. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
27. Perppu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
2. PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4. PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Penggenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang MenjadiI Beban Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
6. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
7. PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
8. PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
9. PP No. 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
10. PP No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
11. PP No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
12. PP No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
13. PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
14. PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
15. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
16. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
17. PP No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
18. PP No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
19. PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
20. PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
21. PP No. 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
22. PP No. 36 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
23. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
24. PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
25. PP No. 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
26. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
27. PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
28. PP No. 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
29. PP No. 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan
30. PP No. 77 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
31. PP No. 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
32. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu
33. PP No. 4 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
34. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
35. PP No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP No. 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
36. PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
37. PP No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
38. PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
39. PP No. 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial
40. PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
41. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian
42. PP No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
43. PP No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
44. PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
45. PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
46. PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
47. PP No. 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
48. PP No. 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
49. PP No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
50. PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
51. PP No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu
52. PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
53. PP No. 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
54. PP No. 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
55. PP No. 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
56. PP No. 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
57. PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
58. PP No. 5 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
59. PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
60. PP No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
61. PP No. 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
62. PP No. 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
63. PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
64. PP No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan
65. PP No. 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
66. PP No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
67. PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
68. PP No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
69. PP No. 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
70. PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
71. PP No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2000
72. PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
73. PP No. 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (BONDED ZONE) Daerah Industri Pulau Batam
74. PP No. 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
75. PP No. 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
76. PP No. 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah
77. PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
78. PP No. 13 Tahun 2001 tentang Penundaan Kembali Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
79. PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
80. PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
81. PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
82. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP No. 45 Tahun 1996 Tetang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
83. PP No. 72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
84. PP No. 85 Tahun 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (BONDED ZONE) Daerah Industri Pulau Batam
85. PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
86. PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
87. PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
88. PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
89. PP No. 45 Tahun 2000 tentang Penundaan Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (BONDED ZONE) Daerah Industri Pulau Batam
90. PP No. 46 Tahun 2000 tentang penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
91. PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
92. PP No. 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
93. PP No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
94. PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
95. PP No. 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
96. PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
97. PP No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
98. PP No. 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
99. PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
100. PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
101. PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
102. PP No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
103. PP No. 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
104. PP No. 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
105. PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2000
106. PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
107. PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
108. PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
109. PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
110. PP No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah Daerah Tertentu
111. PP No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
112. PP No. 16 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga
113. PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman
114. PP No. 59 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994
115. PP No. 78 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri
116. PP No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
117. PP No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
118. PP No. 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
119. PP No. 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
120. PP No. 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994, sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PP No. 36 Tahun 1996
121. PP No. 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 57 Tahun 1998
122. PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (BONDED ZONE) Daerah Industri Pulau Batam
123. PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
124. PP No. 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum
125. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
126. PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
127. PP No. 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
128. PP No. 83 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
129. PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Regional
130. PP No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
131. PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
132. PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
133. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
134. PP No. 37 Tahun 1997 tentang Pembebastugasan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta Hak Haknya
135. PP No. 48 Tahun 1997 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
136. PP No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
137. PP No. 20 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994
138. PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
139. PP No. 36 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994, sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 20 Tahun 1996
140. PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
141. PP No. 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek
142. PP No. 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
143. PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
144. PP No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
145. PP No. 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
146. PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
147. PP No. 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
148. PP No. 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
149. PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Daerah Tertentu
150. PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
151. PP No. 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
152. PP No. 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian No. Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, dan atas PP No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
153. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
154. PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
155. PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
156. PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
157. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994
158. PP No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
159. PP No. 36 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No. 76 Tahun 1991
160. PP No. 61 Tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana
161. PP No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1991
162. PP No. 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pelaksanaan Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1991
163. PP No. 65 Tahun 1991 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 29 Tahun 1988
164. PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
165. PP No. 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar
166. PP No. 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No. 65 Tahun 1991
167. PP No. 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
168. PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
169. PP No. 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito dan Tabungan
170. PP No. 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping yang Dilakukan oleh Pemborong
171. PP No. 29 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Pasal 16 PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
172. PP No. 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
173. PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
174. PP No. 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
175. PP No. 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
176. PP No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
177. PP No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
178. PP No. 37 Tahun 1983 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan lainnya
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 30 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditanda Tangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed Atkuala Lumpur On 12 September 1991
2. Perpres No. 87 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
3. Perpres No. 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
4. Keppres No. 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di bidang Usaha Industri Tertentu
5. Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak
6. Keppres No. 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
7. Keppres No. 38 Tahun 1997 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan kepada Usaha Industri Tertentu
8. Keppres No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan dana Pinjaman Luar Negeri
9. Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
PERMEN / KEPMEN
PMK Tahun 2010
1. PMK No. 01/PMK.03/2010 tentang Pencabutan KMK No. 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
2. PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
3. PMK No. 09/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
4. PMK No. 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
5. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi Organisasi Internasional dan Pejabat–Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
7. PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
8. PMK No. 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
9. PMK No. 25/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010
10. PMK No. 34/PMK.02/2010 tentang Tata cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
11. PMK No. 35/PMK.110/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010
12. PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
13. PMK No. 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
14. PMK No. 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
15. PMK No. 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
16. PMK No. 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
17. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
18. PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
19. PMK No. 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
20. PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
21. PMK No. 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerjasama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
22. PMK No. 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha tidak Melebihi Jumlah Tertentu
23. PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
24. PMK No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
25. PMK No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
26. PMK No. 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
27. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
28. PMK No. 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi
29. PMK No. 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
30. PMK No. 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
31. PMK No. 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
32. PMK No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
33. PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
PMK Tahun 2009
34. PMK No. 02/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
35. PMK No. 12/PMK. 03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
36. PMK No. 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
37. PMK No. 22/PMK.02/2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009
38. PMK No. 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
39. PMK No. 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
40. PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha tertentu
41. PMK No. 45/PMK.03./2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
42. PMK No. 49/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
43. PMK No. 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
44. PMK No. 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
45. PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
46. PMK No. 82/PMK.03/2009 tentang PMK tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
47. PMK No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
48. PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis–Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
49. PMK No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
50. PMK No. 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
51. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
52. PMK No. 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang tidak Benar
53. PMK No. 121/PMK.03/2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Profinsi NAD dan Kepulauan Nias Profinsi Sumatra Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaanya belum selesai sampai dsengan Tanggal 31 Maret 2009
54. PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
55. PMK No. 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
56. PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi
57. PMK No. 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Bea Siswa yang Dikecualikan dari Objek Penghasilan
58. PMK No. 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasllan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
59. PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
60. PMK No. 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
61. PMK No. 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
62. PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 212/PMK.07/2009
63. PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
64. PMK No. 233/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2009
65. PMK No. 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
66. PMK No. 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
67. PMK No. 241/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
68. PMK No. 246/PMK.011/2009 tentang Pencabutan PMK No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
69. PMK No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
70. PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
71. PMK No. 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.04/2006
72. PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
73. PMK No. 05/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
74. PMK No. 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
75. PMK No. 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
76. PMK No. 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
77. PMK No. 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
78. PMK No. 14/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
79. PMK No. 15/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri
80. PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
81. PMK No. 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
82. PMK No. 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
83. PMK No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan No. Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
84. PMK No. 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
85. PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
86. PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
87. PMK No. 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
88. PMK No. 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
89. PMK No. 27/PMK.04/2008 tentang Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas melalui Transmisi atau Saluran Pipa
90. PMK No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan
91. PMK No. 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lampiran PMK No. 29/PMK.04/2008
92. PMK No. 30/PMK.08/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Lampiran PMK No. 30/PMK.08/2008
93. PMK No. 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
94. PMK No. 32/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat
95. PMK No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran PMK No. 33/PMK.04/2008
96. PMK No. 35/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Lampiran PMK No. 35/PMK.03/2008
97. PMK No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
98. PMK No. 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
99. PMK No. 38/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 38/PMK.07/2008
100. PMK No. 39/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 39/PMK.09/2008
101. PMK No. 39.1/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
102. PMK No. 40/PMK.06/2008 tentang Nilai Final dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah yang Timbul sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
103. PMK No. 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
104. PMK No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
105. PMK No. 44/ PMK. 01/ 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
106. PMK No. 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
107. PMK No. 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Lampiran PMK No. 46/PMK.02/2008
108. PMK No. 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden
109. PMK No. 49/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
110. PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
111. PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
112. PMK No. 52/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
113. PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara
114. PMK No. 54/PMK .09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan
115. PMK No. 55/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
116. PMK No. 56/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
117. PMK No. 57/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
118. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
119. PMK No. 59/ PMK.02/ 2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
120. PMK No. 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
121. PMK No. 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
122. PMK No. 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 63/PMK.03/2008
123. PMK No. 65/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
124. PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
125. PMK No. 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
126. PMK No. 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas KMK No. 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
127. PMK No. 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
128. PMK No. 70/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
129. PMK No. 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun
130. PMK No. 72/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesembilan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
131. PMK No. 73/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
132. PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
133. PMK No. 78/PMK.04/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
134. PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
135. PMK No. 80/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
136. PMK No. 81/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 81/PMK.07/2008
137. PMK No. 83/PMK.05/2008 tentang Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
138. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
139. PMK No. 85/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 86/PMK.05/2008
140. PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
141. PMK No. 88/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 88/PMK.02/2008
142. PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluuarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
143. PMK No. 90/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
144. PMK No. 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai
145. PMK No. 92/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 92/PMK.07/2008
146. PMK No. 93/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Seram Bagian Barat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
147. PMK No. 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 98/PMK.05/2008
148. PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
149. PMK No. 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
150. PMK No. 160.2/PMK.07/2008 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
151. PMK No. 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
152. PMK No. 165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
153. PMK No. 193 /PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
154. PMK No. 198/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
155. PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
156. PMK No. 212/PMK.07/2008 tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
157. PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
158. PMK No. 230/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
159. PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
160. PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
161. PMK No. 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
162. PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
163. PMK No. 253/PMK. 03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
164. PMK No. 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
165. PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
166. PMK No. 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
167. PMK No. 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
168. PMK No. 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
169. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
170. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
171. PMK No. 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
172. PMK No. 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
173. PMK No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
174. PMK No. 11/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Berstat Strategis
175. PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar
176. PMK No. 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
177. PMK No. 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Lampiran I PMK No. 43/PMK.03/2007
178. PMK No. 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di Bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
179. PMK No. 45IPMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
180. PMK No. 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
181. PMK No. 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
182. PMK No. 48/PMK.04/2007 tentang No. Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
183. PMK No. 49/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
184. PMK No. 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
185. PMK No. 53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
186. PMK No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran PMK No. 55/PMK.01/2007
187. PMK No. 60/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai
188. PMK No. 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
189. PMK No. 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
190. PMK No. 63/PMK.011/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
191. PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
192. PMK No. 66/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama,dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
193. PMK No. 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
194. PMK No. 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
195. PMK No. 83/PMK.02/2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
196. PMK No. 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor HOT ROLLED COIL (HRC) = 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional
197. PMK No. 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
198. PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
199. PMK No. 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
200. PMK No. 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
201. PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
202. PMK No. 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
203. PMK No. 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan
204. PMK No. 187/PMK.03/2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu
205. PMK No. 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
206. PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
207. PMK No. 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
208. PMK No. 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
209. PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
210. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
211. PMK No. 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
212. PMK No. 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
213. PMK No. 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
214. PMK No. 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
215. PMK No. 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
216. PMK No. 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
217. PMK No. 202 /PMK.03 / 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
218. PMK No. 46 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepmenkeu No. 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika
219. PMK No. 137 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
220. PMK No. 564 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
KMK
221. KMK No. 116/KMK.03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
222. KMK No. 117/KMK.03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
223. KMK No. 118/KMK.03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah
224. KMK No. 120/KMK.03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
225. KMK No. 141/KMK.03/2010 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
226. KMK No.219/KM.1/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratamapraya
227. KMK No. 1/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 5 Januari 2009 Sampai dengan 11 Januari 2009
228. KMK No. 16/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 Januari 2009 Sampai dengan 18 Januari 2009
229. KMK No. 51/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 Januari 2009 Sampai dengan 25 Januari 2009
230. KMK No. 91/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 26 Januari 2009 Sampai dengan 01 Februari 2009
231. KMK No. 131/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 Februari 2009 Sampai dengan 15 Februari 2009
232. KMK No. 165/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 Februari 2009 Sampai dengan 01 Maret 2009
233. KMK No. 194/KM.1/2009 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 02 Maret 2009 Sampai dengan 08 Maret 2009
234. KMK No. 256/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor Penghitung Bea Keluar
235. KMK No. 307/KMK.01/2008 tentang Penghargaan Menteri Keuangan kepada Kantor Pelayanan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2008
236. KMK No. 365/KM.1/2008 tentang Perubahan Atas KMK No. 508/KM.1/2007 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
237. KMK No. 518/KMK.01/2008 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008
238. KMK No. 1/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2007
239. KMK No. KEP-05/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
240. KMK No. KEP-06/PJ.031/2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-230/PJ.42/2006 Tanggal 11 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
241. KMK No. KEP-07/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
242. KMK No. 11/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2007
243. KMK No. 32/KMK.01/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
244. KMK No. 35/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 22 Januari sampai dengan 28 Januari 2007
245. KMK No. 49/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2007
246. KMK No. 60/KM.01/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
247. KMK No. 69/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2007
248. KMK No. 96/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2007
249. KMK No. 111/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2007
250. KMK No. 132/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
251. KMK No. 133/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
252. KMK No. 134/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur
253. KMK No. 139/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2007
254. KMK No. 159/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2007
255. KMK No. 161/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
256. KMK No. 171/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
257. KMK No. 174/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika
258. KMK No. 175/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 Maret sampai dengan 18 Maret 2007
259. KMK No. 179/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
260. KMK No. 180/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
261. KMK No. 181/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan
262. KMK No. 182/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
263. KMK No. 183/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
264. KMK No. 184/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB dan NTT
265. KMK No. 185/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
266. KMK No. 186/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
267. KMK No. 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
268. KMK No. 190/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 Maret sampai dengan 25 Maret 2007
269. KMK No. 193/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 26 Maret sampai dengan 1 April 2007
270. KMK No. 199/KMK.03/2007 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
271. KMK No. 200/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
272. KMK No. 201/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
273. KMK No. 207/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 2 April sampai dengan 8 April 2007
274. KMK No. 226/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 April sampai dengan 15 April 2007
275. KMK No. 242/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 16 April sampai dengan 22 April 2007
276. KMK No. 265/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 April sampai dengan 29 April 2007
277. KMK No. 271/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2007
278. KMK No. 285/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2007
279. KMK No. 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Memberikan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
280. KMK No. 297/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2007
281. KMK No. 320/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2007
282. KMK No. 326/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2007
283. KMK No. 329/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2007
284. KMK No. 389/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007
285. KMK No. 408/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2007
286. KMK No. 421/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007
287. KMK No. 483/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2007
288. KMK No. 501/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2007
289. KMK No. 510/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2007
290. KMK No. 550/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2007
291. KMK No. 574/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Juli sampai dengan 5 Agustus 2007
292. KMK No. 583/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2007
293. KMK No. 599/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2007
294. KMK No. 619/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2007
295. KMK No. 626/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2007
296. KMK No. 473/KMK.01/2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 519/Kmk.01/2003
297. KMK No. 39 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
298. KMK No. 82/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
299. KMK No. 371 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis
300. KMK No. 138 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
301. KMK No. 140 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
302. KMK No. 141 Tahun 2002 tentangperubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
303. KMK No. 549 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Importir
304. KMK No. 381 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
305. KMK No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
306. KMK No. 460 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
307. KMK No. 625 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah
308. KMK No. 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus dilampirkan
309. KMK No. 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
310. KMK No. 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak
311. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-31/M.EKON/05/2008 tentang Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan pada Sektor Keuangan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
Tahun 2010
1. Perdirjen Pajak No. PER-1/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
2. Perdirjen Pajak No. PER-4/PJ/2010 tentang Tempat Lain Selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Perdirjen Pajak No. PER-5/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak di Wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Lampiran Perdirjen Pajak No. PER-5/PJ/2010
4. Perdirjen Pajak No. PER-6/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar
5. Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2010 tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Antar Cabang
6. Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
7. Perdirjen Pajak No. 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukanya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
8. Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
9. Perdirjen Pajak No. Per-11/PJ/2010 tentang Ralat
10. Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
11. Perdirjen Pajak No. 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur pajak
12. Perdirjen Pajak No. 14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Pajak No. PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
13. Perdirjen Pajak No. 15/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, Dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
14. Perdirjen Pajak No. PER-16/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunanv
15. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
16. Perdirjen Pajak No. PER-18/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Adminidtrasi Pajak Bumi dan Bangunan
17. Perdirjen Pajak No. 19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
18. Perdirjen Pajak No. PER-20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
19. Perdirjen Pajak No. PER-21/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Lampiran Perdirjen Pajak No. PER-21/PJ/2010
20. Perdirjen Pajak No. PER-22/PJ/2010 tentang Pencabutan Kepdirjen Pajak No. KEP-238/PJ/2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih
21. Perdirjen Pajak No. PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
22. Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
23. Perdirjen Pajak No. PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
24. Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ/2010 tentang Tata cara Penelitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
25. Perdirjen Pajak No. PER-27/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun sendiri
26. Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penguasa Tertentu
27. Perdirjen Pajak No. PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
28. Perdirjen Pajak No. Per-36/PJ/2010 tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau Surat Tagihan Pajak
29. Perdirjen Pajak No. Per-37/PJ/2010 tentang Kebijakan Tata Kelola TI dan Komunikasi DJP
Perdirjen Pajak No. Per-37/PJ/2010 Lampiran
30. Perdirjen Pajak No. Per-39/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-160/PJ/2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikasi Bank Indonesia yang Diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah disahkan Oleh Menkeu
31. Perdirjen Pajak No. Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
32. Perdirjen Pajak No. PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
33. Perdirjen Pajak No. PER-46/PJ/2010 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
34. Perdirjen Pajak No. PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah
35. Perdirjen Pajak No. PER-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
36. Perdirjen Pajak No. PER-49/PJ/2010 tentang Pencabutan Perdirjen Pajak No. PER-48/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tahun 2009
37. Perdirjen Pajak No. 1/PJ/2009 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
38. Perdirjen Pajak No. Per-2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
39. Perdirjen Pajak No. PER-03/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri
40. Perdirjen Pajak No. PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
41. Perdirjen Pajak No. PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
42. Perdirjen Pajak No. 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik
43. Perdirjen Pajak No. 7/PJ/2009 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
44. Perdirjen Pajak No. 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak
45. Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
46. Perdirjen Pajak No. PER – 10/PJ/2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha
47. Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2009 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. PER-179/PJ/2007 tentang Tempat lain yang Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan
48. Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
49. Perdirjen Pajak No. PER-13/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak No. 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
50. Perdirjen Pajak No. 14/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak No. 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri
51. Perdirjen Pajak No. PER-15/PJ/2009 tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya
52. Perdirjen Pajak No. PER-16/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
53. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Bagi Pengusaha Kena Pajak Dengan Risiko Sangat Rendah
54. Perdirjen Pajak No. PER-18/PJ/2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak
55. Perdirjen Pajak No. 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
56. Perdirjen Pajak No. PER-20/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data
57. Perdirjen Pajak No. 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
58. Perdirjen Pajak No. PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu
59. Perdirjen Pajak No. PER-23/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-523/PJ./2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul
60. Perdirjen Pajak No. 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-REGISTRATION
61. Perdirjen Pajak No. PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB
62. Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ/2009 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu
63. Perdirjen Pajak No. PER-27/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
Lampiran
64. Perdirjen Pajak No. PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan PP No. 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
65. Perdirjen Pajak No. PER-29/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Pajak No. 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
66. Perdirjen Pajak No. 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
67. Perdirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
68. Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
69. Perdirjen Pajak No. PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi
70. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
71. Perdirjen Pajak No. PER-35/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan /atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
72. Perdirjen Pajak No. PER-36/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-15/PJ/2009 tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya
73. Perdirjen Pajak No. PER-37/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-27/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
74. Perdirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
75. Perdirjen Pajak No. PER-39/PJ/2009 tentang Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
76. Perdirjen Pajak No. PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
77. Perdirjen Pajak No. 41/PJ/2009 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau PPKP,Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
78. Perdirjen Pajak No. PER-42/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Proyek Pemerintah untuk Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai sampai dengan Tanggal 31 Maret 2009
79. Perdirjen Pajak No. PER-43/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
Lampiran
80. Perdirjen Pajak No. PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
81. Perdirjen Pajak No. PER-45/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data
82. LampiranPerdirjen Pajak No. PER-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
83. Perdirjen Pajak No. PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Lamp. Perdirjen Pajak No. PER-47/PJ/2009
84. Perdirjen Pajak No. PER-48/PJ/2009 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
85. Perdirjen Pajak No. PER-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
86. Perdirjen Pajak No. PER-50/PJ/2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penertiban Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas
87. Perdirjen Pajak No. PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja
88. Perdirjen Pajak No. PER-52/PJ/2009 tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Pemotong, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
89. Perdirjen Pajak No. PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
Lampiran
90. Perdirjen Pajak No. PER-54/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan dengan Perubahan Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha
91. Perdirjen Pajak No. PER-55/PJ/2009 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
92. Perdirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
93. Perdirjen Pajak No. PER-58/PJ/2009 tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
94. Perdirjen Pajak No. PER-59/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Lampiran
95. Perdirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
96. Perdirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Ralat Perdirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Lampiran
97. Perdirjen Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
98. Perdirjen Pajak No. PER-63/PJ/2009 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template Dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
Lampiran
99. Perdirjen Pajak No. PER-65/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Jaminan Dalam Bentuk Escrow Account dan Pelunasan Pajak Berikut Sanksi Administrasi Berupa Denda
100. Perdirjen Pajak No. PER-66/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
101. Perdirjen Pajak No. PER-67/PJ/2009 tentang Tata cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Tahun 2008
102. Perdirjen Pajak No. 1/PJ/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dan Prosedur dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
103. Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri
104. Perdirjen Pajak No. PER-3/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum Terigu
105. Perdirjen Pajak No. 4/PJ/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
106. Perdirjen Pajak No. 5/PJ/2008 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-153/PJ./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya
107. Perdirjen Pajak No. 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
108. Perdirjen Pajak No. PER-07/PJ./2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
109. Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2008 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. PER-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberian Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat Sederhana Tahun 2007
110. Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
111. Perdirjen Pajak No. PER-10/PJ/2008 tentang tempat Pajak Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang Sebelumnya Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya
112. Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2008 tentang Ralat atas Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang Semula Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
113. Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dari dan Kekantor Pelayanan Pajak Madya
114. Perdirjen Pajak No. 13/PJ/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007
115. Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-14/PJ/2008
116. Perdirjen Pajak No. PER-15/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
117. Perdirjen Pajak No. PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lamp. Perdirjen Pajak No. PER-16/PJ/2008
118. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital Direktur Jenderal Pajak
119. Perdirjen Pajak No. PER-18/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
120. Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
121. Perdirjen Pajak No. PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
122. Perdirjen Pajak No. 21/PJ/2008 tentang Publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Lampiran I Perdirjen Pajak No. PER-21/PJ/2008
123. Perdirjen Pajak No. 22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
124. Perdirjen Pajak No. 23/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Luar Pulau Jawa dan Bali
125. Perdirjen Pajak No. 24/PJ/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
126. Perdirjen Pajak No. PER-25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Lampiran Perdirjen Pajak No. PER-25/PJ/2008
127. Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ/2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki No. Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
128. Perdirjen Pajak No. PER-27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
129. Perdirjen Pajak No. PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
Lampiran Perdirjen Pajak No. PER-28/PJ./2008
Perdirjen Pajak No. 30/PJ/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Lampiran I Perdirjen Pajak No. PER-23/PJ/2008
130. Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
131. Perdirjen Pajak No. 33/PJ/2008 tentang Perubahan Perdirjen Pajak No. 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Lamp. Perdirjen Pajak No. 33/PJ/2008
Daftar Pengantar Nota Penghitungan
Petunjuk Pengisian Daftar Pengantar Nota Penghitungan
Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak
Petunjuk Pengisian Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak
Nota Penghitungan SPT Bunga/Denda Penagihan
Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan SPT Bunga/Denda Penagihan Surat Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan
Petunjuk Pengisian Surat Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan
132. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
133. Perdirjen Pajak No. 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
134. Perdirjen Pajak No. PER-36/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
135. Perdirjen Pajak No. PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
136. Perdirjen Pajak No. PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
137. Perdirjen Pajak No. PER-39/PJ/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 beserta Petunjuk Pengisiannya
Lamp. Perdirjen Pajak No. PER-39/PJ/2008
138. Perdirjen Pajak No. PER-40/PJ/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. PER-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
139. Perdirjen Pajak No. PER-41/PJ/2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak
140. Perdirjen Pajak No. 42/PJ/2008 tentang Perubahan Kelima atas Kepdirjen Pajak No. KEP 108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
141. Perdirjen Pajak No. PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak
142. Perdirjen Pajak No. PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
143. Perdirjen Pajak No. PER-45/PJ/2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Materai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
144. Perdirjen Pajak No. PER-46/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik
145. Perdirjen Pajak No. 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
146. Perdirjen Pajak No. PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
147. Perdirjen Pajak No. 51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga
148. Perdirjen Pajak No. PER- 52/PJ/2008 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok
149. Perdirjen Pajak No. 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Adminintrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
150. Perdirjen Pajak No. PER-54/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
151. Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
152. Perdirjen Pajak No. Per-6/PJ./2007 Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerima Negara
153. Perdirjen Pajak No. Per-13/PJ/2007 Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Pajak No. Kep 407/PJ/2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
154. Perdirjen Pajak No. Per – 15/PJ/2007 tentang Penggunaan Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007
155. Perdirjen Pajak No. Per – 16/PJ/2007 tentang Pemberian No. Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
Lampiran I-A Perdirjen Pajak No. 16/PJ/2007 tentang Susunan Tim Pelaksana Pemberian NPWP Orang Pribadi Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah di KPP Lokasi Non Modern
Lampiran II-E Perdirjen Pajak No. 16/PJ/2007 tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi
Lampiran II-I Perdirjen Pajak No. 16/PJ/2007
156. Perdirjen Pajak No. Per – 43/PJ./2007 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama Sehubungan dengan Penambahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
157. Perdirjen Pajak No. Per – 44/PJ./2007 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
158. Perdirjen Pajak No. Per – 45/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dalam Rangka Penambahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Lampiran I Perdirjen Pajak No. Per-45/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dalam Rangka Penambahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
159. Perdirjen Pajak No. Per – 46/PJ./2007 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak MadyaPerdirjen Pajak No. Per – 47/PJ./2007 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya
160. Perdirjen Pajak No. Per – 48/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
Lampiran I Perdirjen Pajak No. Per-48/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
161. Lampiran I Perdirjen Pajak No. Per-69/PJ./2007 tentang Permohonan Surat Keterangan Fiskal
162. Perdirjen Pajak No. Per – 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
163. Perdirjen Pajak No. PER – 68/PJ/2007 tentang Perubahan Kedelapan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
164. Perdirjen Pajak No. Per – 69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
165. Perdirjen Pajak No. Per – 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000
166. Perdirjen Pajak No. PER – 81/PJ./2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 beserta Petunjuk Pengisiannya
167. Perdirjen Pajak No. PER-87/PJ/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Pulau Bali selain KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat
168. Perdirjen Pajak No. PER-103/PJ./2007 tentang Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
169. Perdirjen Pajak No. PER-109/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
170. Perdirjen Pajak No. PER-114/PJ./2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPH)
171. Perdirjen Pajak No. PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Lampiran I Perdirjen Pajak No. PER-116/PJ/2007
172. Perdirjen Pajak No. Per-136/PJ/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
173. Perdirjen Pajak No. PER-142/PJ./2007 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
174. Perdirjen Pajak No. PER-143/PJ./2007 tentang Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran serta Batas Akhir Pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Bersamaan dengan Hari Libur atau Cuti Bersama Bulan Oktober 2007
175. Perdirjen Pajak No. PER-148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
176. Perdirjen Pajak No. PER-149/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
telah Menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
177. Perdirjen Pajak No. PER -160/PJ/2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. Kep-161/Pj/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan No. Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
178. Perdirjen Pajak No. PER-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007
179. Perdirjen Pajak No. PER-180/PJ./2007 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusahan Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
180. Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
181. Perdirjen Pajak No. PER-102/PJ/2006 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
182. Perdirjen Pajak No. PER – 146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
183. Perdirjen Pajak No. PER-176/PJ./2006 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
184. Perdirjen Pajak No. KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
185. Perdirjen Pajak No. PER – 145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
186. Perdirjen Pajak No. PER – 165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kepdirjen Pajak
187. Kepdirjen Pajak No. KEP.53/PJ/2009 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Kena Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
188. Kepdirjen Pajak No. KEP.64/PJ/2009 tentang Pencabutan Izin Praktek Konsultan Pajak Atas Nama Konsultan Pajak yang Meninggal Dunia atau telah Mencapai Usia 70 (Tujuh Puluh) Tahun
189. Kepdirjen Pajak No. KEP-76/PJ/2010 tentang Saat Mulai Pemindahan Pengelolaan Administrasi Perpajakan Atas Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
190. Kepdirjen Pajak No. KEP-184/PJ/2010 tentang Penunjukan Toko Retail
191. Kepdirjen Pajak No. KEP-269/PJ/2010 Hasil Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan 2010
192. Kepdirjen Pajak No. KEP-05/PJ/2008 tentang Perubahan Distribusi Rencana Penerimaan PPh Kepdirjen Pajak No. KEP-06/PJ/2008 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN dan PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2008
193. Kepdirjen Pajak No. 192/PJ/2008 tentang Tempat dan Saat Mulai Berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1108 pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara
194. Kepdirjen Pajak No. KEP.195/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Linkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku
195. Kepdirjen Pajak No. Kep – 25/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung
196. Perdirjen Pajak No. PER – 166/PJ./2005 tentang Penundaan Berlakunya Perdirjen Pajak No. PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
197. Kepdirjen Pajak No. Kep-5/PJ./2007 tentang Tugas Khusus Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
198. Kepdirjen Pajak No. Kep-17/PJ/2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-17/PJ/2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
199. Kepdirjen Pajak No. Kep – 18/PJ/2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-18/PJ/2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
200. Kepdirjen Pajak No. Kep – 19/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
201. Kepdirjen Pajak No. Kep – 20/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-20/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
202. Kepdirjen Pajak No. Kep – 21/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-21/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat
203. Kepdirjen Pajak No. Kep – 22/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-22/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan
204. Kepdirjen Pajak No. Kep – 23/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-23/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
205. Kepdirjen Pajak No. Kep – 24/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-24/PJ/2007
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-25/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung
206. Kepdirjen Pajak No. Kep – 26/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-26/PJ/2007
207. Kepdirjen Pajak No. Kep – 27/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-27/PJ/2007
208. Kepdirjen Pajak No. Kep – 28/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-28/PJ/2007
209. Kepdirjen Pajak No. Kep – 29/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-29/PJ/2007
210. Kepdirjen Pajak No. Kep – 30/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-30/PJ/2007
211. Kepdirjen Pajak No. Kep – 31/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-31/PJ/2007
212. Kepdirjen Pajak No. Kep – 37/PJ/2007 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-37/PJ/2007
213. Kepdirjen Pajak No. Kep – 51/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-28/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep- 51/PJ/2007
214. Kepdirjen Pajak No. Kep – 52/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-27/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-52/PJ/2007
215. Kepdirjen Pajak No. Kep – 53/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-30/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
Lamp Kepdirjen Pajak No. : KEP-53/PJ/2007
216. Kepdirjen Pajak No. Kep – 54/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-54/PJ/2007
217. Kepdirjen Pajak No. Kep – 55/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-19/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-55/PJ/2007
218. Kepdirjen Pajak No. Kep – 56/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-26/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-56/PJ/2007
219. Kepdirjen Pajak No. Kep – 57/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-25/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-57/PJ/2007
220. Kepdirjen Pajak No. Kep – 58/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-24/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-58/PJ/2007
221. Kepdirjen Pajak No. Kep – 59/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-29/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-59/PJ./2007
222. Kepdirjen Pajak No. Kep – 60/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-31/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-60/PJ./2007
223. Kepdirjen Pajak No. Kep – 61/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-23/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-61/PJ./2007
224. Kepdirjen Pajak No. Kep – 62/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-20/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
Lamp Kepdirjen Pajak No. : KEP-62/PJ/2007
225. Kepdirjen Pajak No. Kep – 63/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-17/PJ./2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-63/PJ/2007
226. Kepdirjen Pajak No. Kep – 64/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-11/PJ./2007 tentang Penambahan Wajib Pajak tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
Lamp Kepdirjen Pajak No. : Kep-64/PJ./2007
227. Kepdirjen Pajak No. KEP-85/PJ/2007 tentang Penetapan dan Penggunaan Kode Surat dan Cap Dinas Sementara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
228. Kepdirjen Pajak No. KEP – 86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
229. Kepdirjen Pajak No. Kep-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak
230. Kepdirjen Pajak No. Kep-67/PJ./2006 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
231. Kepdirjen Pajak No. Kep-68/PJ./2006 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
232. Kepdirjen Pajak No. Kep-69/PJ./2006 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
233. Kepdirjen Pajak No. Kep-70/PJ./2006 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
234. Kepdirjen Pajak No. Kep – 180/PJ./2006 tentang Ralat Kepdirjen Pajak No. KEP – 180/PJ./2006 tentang Penggunaan No. Kode Surat dan Cap Dinas Sementara untuk Unit-unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sehubungan dengan Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2006
235. Kepdirjen Pajak No. Kep-08/PJ.1/UP.53/2005 tentang Pemindahan Dan Pengukuhan Para Pegawai Pelaksana Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III
236. Kepdirjen Pajak No. Kep-19/PJ.1/UP.53/2005 tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah Djp Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I Dan Jawa Bagian Barat III
237. Kepdirjen Pajak No. Kep-03/PJ./2004 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengenaan Pajak Atas Transaksi Program Penjualan Aset Kredit (PPAK)-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
238. Kepdirjen Pajak No. Kep-36/PJ/2004 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. Kep-49/PJ./2003 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
239. Kepdirjen PajakNo. Kep-38/PJ/2004 tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Perpajakan Di Mahkamah Konstitusi
240. Kepdirjen Pajak No. Kep-53/PJ/2004 tentang Pembentukan Tim Banding, Gugatan Dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak
241. Kepdirjen Pajak No. Kep-60/PJ/2004 tentang Perubahan Kedua Kepdirjen Pajak No. Kep – 407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
242. Kepdirjen Pajak No. Kep-63/PJ./2004 tentang Besarnya Honorarium Bagi Pegawai yang Ditunjuk Dalam Tim/Panitia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kanwil Direktorat Jenderal
243. Kepdirjen Pajak No. Kep-67/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
244. Kepdirjen Pajak No. Kep-71/PJ/2004 tentang Perubahan Susunan Dan Perpanjangan Masa Kerja Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Minyak Dan Gas Bumi
245. Kepdirjen Pajak No. Kep-72/PJ/2004 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Lomba Kerohanian Agama Dan Paduan Suara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
246. Kepdirjen Pajak No. Kep-73/PJ/2004 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. Kep-394/Pj./2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
247. Kepdirjen Pajak No. Kep – 81/PJ./2004 tentang Ralat Kepdirjen Pajak No. : Kep-81/PJ./2004 Tanggal : 29 April 2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
248. Kepdirjen Pajak No. Kep-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
249. Kepdirjen Pajak No. Kep-88/Pj/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
250. Kepdirjen Pajak No. Kep-117/PJ./2004 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. Kep-388/PJ./2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
251. Kepdirjen Pajak No. Kep-128/PJ./2004 tentang Perubahan Kedua Atas Kepdirjen Pajak No. : Kep-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Kepdirjen Pajak No. : Kep-425/PJ./2001
252. Kepdirjen Pajak No. Kep – 132/PJ./2004 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
253. Kepdirjen Pajak No. Kep-133/PJ./2004 tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
254. Kepdirjen Pajak No. Kep-134/PJ/2004 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. Kep-105/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
255. Kepdirjen Pajak No. Kep-135/PJ/2004 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta PusatKepdirjen Pajak No. Kep-136/PJ/2004 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
256. Kepdirjen Pajak No. Kep-137/PJ/2004 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Dan Faktur Pajak Lama Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
257. Kepdirjen Pajak No. Kep-138/PJ./2004 tentang Perubahan Kelima Atas Kepdirjen Pajak No. Kep-297/PJj/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
258. Kepdirjen Pajak No. Kep-141/PJ/2004 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajakpenghasilan Pasal 21 Tahun 2004 Beserta Petunjuk Pengisiannya
259. Kepdirjen Pajak No. Kep-160/PJ/2004 tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Perpajakan Kepdirjen Pajak No. Kep-162/PJ./2004 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
260. Kepdirjen Pajak No. KEP – 545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
261. Kepdirjen Pajak No. Kep-162/PJ./2004 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Masa Pajak Oktober 2004 Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
262. Kepdirjen Pajak No. Kep-167/PJ./2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan Dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia
263. Kepdirjen Pajak No. Kep-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan No. Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
264. Kepdirjen Pajak No. Kep-176/PJ/2004 tentang Pembagian Kerja Penatausahan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Wilayah Dki Jakarta
265. Kepdirjen Pajak No. Kep-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010
266. Kepdirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan
267. Kepdirjen Pajak No. KEP-167/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Pajak No. KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
268. Kepdirjen Pajak No. KEP-171/PJ./2002 tentang Ralat Kepdirjen Pajak No. KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
269. Kepdirjen Pajak No. KEP-185/PJ./2003 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya
270. Kepdirjen Pajak No. KEP-194/PJ./2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
271. Kepdirjen Pajak No. KEP-213/PJ./2003 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-550/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
272. Kepdirjen Pajak No. KEP-215/PJ/2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-383/PJ/2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Digital
273. Kepdirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera
274. Kepdirjen Pajak No. KEP-220/PJ./2003 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-543/PJ./2000 tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan yang Jatuh Temponya Bertepatan dengan Hari Libur
275. Kepdirjen Pajak No. KEP-229/PJ/2003 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
276. Kepdirjen Pajak No. KEP-233/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
277. Kepdirjen Pajak No. KEP-234/PJ/2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
278. Kepdirjen Pajak No. KEP-337/PJ./2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-552/PJ./2001 tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya
279. Kepdirjen Pajak No. KEP-344/PJ/2003 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar DuaKepdirjen Pajak No. KEP-348/PJ/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor Barang dan atau Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Di Ekspor
280. Kepdirjen Pajak No. KEP-351/PJ/2003 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-156/PJ/2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri
281. Kepdirjen Pajak No. KEP-356/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemindahan Tambahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
282. Kepdirjen Pajak No. KEP-359/PJ/2003 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-406/PJ./2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
283. Kepdirjen Pajak No. KEP-361/PJ./2003 tentang Tempat Pendaftaran bagi Bendaharawan sebagai Wajib Pajak di Wilayah DKI Jakarta
284. Kepdirjen Pajak No. KEP-380/PJ/2003 tentang Penunjukan Koordinator Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
285. Kepdirjen Pajak No. KEP–381A/PJ/2003 tentang Ralat Kepdirjen Pajak No. KEP-381/PJ/2003 tentang Perubahan Keempat atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
286. Kepdirjen Pajak No. KEP–381B/PJ/2003 tentang Perubahan Keempat atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
287. Kepdirjen Pajak No. KEP-384/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Pajak No. KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
288. Kepdirjen Pajak No. KEP-388/PJ/2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada para Pemegang Saham
289. Kepdirjen Pajak No. KEP-389/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Pajak No. KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
290. Kepdirjen Pajak No. KEP-344/PJ/2003 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
291. Kepdirjen Pajak No. KEP-390/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana Ditetapkan dalam
292. Kepdirjen Pajak No. KEP-391/PJ/2003 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama dan Faktur Pajak Lama bagi Wajib Pajak Tambahan yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua
293. Kepdirjen Pajak No. KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik NegaraKepdirjen Pajak No. KEP-395/PJ/2003 tentang Pencabutan Kepdirjen Pajak No. KEP-370/PJ./2002 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
294. Kepdirjen Pajak No. KEP-397/PJ/2003 tentang Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara
295. Kepdirjen Pajak No. KEP-277/PJ./UP.53/2002 tentang Mutasi para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
296. Kepdirjen Pajak No. KEP – 297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
297. Kepdirjen Pajak No. KEP – 327/PJ./2002 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam Bentuk Media Elektronik
298. Kepdirjen Pajak No. KEP-332/PJ./2002 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
299. Kepdirjen Pajak No. KEP-334/PJ./2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
300. Kepdirjen Pajak No. KEP-335/PJ./2002 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
301. Kepdirjen Pajak No. KEP-337/PJ./2002 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana Telah Diubah dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-225/PJ./2001
302. Kepdirjen Pajak No. KEP-342/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Keputusan Keputusan Menteri Keuangan No. 253/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
303. Kepdirjen Pajak No. KEP-343/PJ./2002 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
304. Kepdirjen Pajak No. KEP-344/PJ./2002 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-315/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Ppn dan Ppn Bm secara On Line
305. Kepdirjen Pajak No. KEP-349/PJ./2002 tentang Pencabutan Kepdirjen Pajak No. KEP-268/PJ./2001 tentang Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Keberatan yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima
306. Kepdirjen Pajak No. KEP-363/PJ./2002 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
307. Kepdirjen Pajak No. KEP-364/PJ./2002 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-263/PJ/2002 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
308. Kepdirjen Pajak No. KEP-369/PJ./2002 tentang Pembentukan Revenue Generation Task Force
309. Kepdirjen Pajak No. KEP-370/PJ./2002 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
310. Kepdirjen Pajak No. KEP-371/PJ./2002 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Fasilitas Perbankan Elektronik
311. Kepdirjen Pajak No. KEP-382/PJ./2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
312. Kepdirjen Pajak No. KEP-383/PJ./2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran On-Line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Digital
313. Kepdirjen Pajak No. KEP – 386/PJ./2002 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen yang Harus dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
314. Kepdirjen Pajak No. KEP-387/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
315. Kepdirjen Pajak No. KEP-390/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
316. Kepdirjen Pajak No. KEP-394/PJ./2002 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya
317. Kepdirjen Pajak No. KEP-424/PJ./2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
318. Kepdirjen Pajak No. KEP-426/PJ.52/2002 tentang Perubahan Kedua Kepdirjen Pajak No. KEP-315/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Ppn dan Ppn Bm secara On Line
319. Kepdirjen Pajak No. KEP-428/PJ./2002 tentang saat Terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Antar Cabang
320. Kepdirjen Pajak No. KEP-433/PJ./2002 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
321. Kepdirjen Pajak No. KEP-435/PJ./2002 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
322. Kepdirjen Pajak No. KEP-459/PJ./2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
323. Kepdirjen Pajak No. KEP-474/PJ./2002 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
324. Kepdirjen Pajak No. KEP-519/PJ./2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
325.
326. Kepdirjen Pajak No. KEP-520/PJ./2002 tentang Jenis-Jenis Harta yang Dipergunakan dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
327. Kepdirjen Pajak No. KEP-522/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
328. Kepdirjen Pajak No. KEP – 168/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Perpajakan
329. Kepdirjen Pajak No. KEP – 214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
330. Kepdirjen Pajak No. KEP – 215/PJ./2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan
331. Kepdirjen Pajak No. KEP – 500/PJ./2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Menggunakan Media Elektronik
332. Kepdirjen Pajak No. KEP-506/PJ./2001 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan KEP-02/PJ.1/2000
333. Kepdirjen Pajak No. KEP-509/PJ./2001 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Petunjuk Pengisian
334. Kepdirjen Pajak No. KEP-511/PJ./2001 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan Dokumen yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya
335. Kepdirjen Pajak No. KEP-513/PJ./2001 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
336. Kepdirjen Pajak No. KEP-523/PJ./2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang PengumpulKepdirjen Pajak No. KEP-525/PJ./2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
337. Kepdirjen Pajak No. KEP-527/PJ./2001 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-36/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
338. Kepdirjen Pajak No. KEP-528/PJ./2001 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
339. Kepdirjen Pajak No. KEP-529/PJ./2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok di Dalam Negeri
340. Kepdirjen Pajak No. KEP-539/PJ./2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum
341. Kepdirjen Pajak No. KEP-542/PJ./2001 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya
342. Kepdirjen Pajak No. KEP-552/PJ./2001 tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya
343. Kepdirjen Pajak No. KEP-563/PJ./2001 tentang saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan karena Pembebasan Utang yang Diperoleh Debitur Tertentu dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
344. Kepdirjen Pajak No. KEP-564/PJ./2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha Lapangan Golf
345. Kepdirjen Pajak No. KEP-586/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Tatacara Pemberian serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
346. Kepdirjen Pajak No. KEP-601/PJ./2001 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Pajak No. KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
347. Kepdirjen Pajak No. KEP-604/PJ./2001 tentang Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Media Elektronik
348. Kepdirjen Pajak No. KEP-625/PJ./2001 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak
349. Kepdirjen Pajak No. KEP-627/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
350. Kepdirjen Pajak No. KEP-637/PJ./2001 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu untuk Melaksanakan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan melalui Komputer
351. Kepdirjen Pajak No. KEP-638/PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai
352. Kepdirjen Pajak No. KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
353. Kepdirjen Pajak No. KEP-649/PJ./2001 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-350/PJ/2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja
354. Kepdirjen Pajak No. KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
355. Kepdirjen Pajak No. KEP-695/PJ./2001 tentang Pembagian Kerja Penatausahaan Dokumen Penerimaan Setoran Pajak dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wilayah DKI Jakarta
356. Kepdirjen Pajak No. KEP-701/PJ./2001 tentang Penentuan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan Badan
357. Kepdirjen Pajak No. KEP-722/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
358. Kepdirjen Pajak No. KEP-741/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
359. Kepdirjen Pajak No. KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan
360. Kepdirjen Pajak No. KEP – 756/PJ./2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam Bentuk Media Elektronik
361. Kepdirjen Pajak No. KEP – 35/PJ/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
362. Kepdirjen Pajak No. KEP – 199/PJ./2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPn BM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
363. Kepdirjen Pajak No. KEP-448/PJ./2000 tentang Besarnya Provisl Penjualan Benda Meterai
364. Kepdirjen Pajak No. KEP – 455/PJ/2000 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-35/PJ/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
365. Kepdirjen Pajak No. KEP-467/PJ./2000 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-205/PJ./1999
366. Kepdirjen Pajak No. KEP-489/PJ./2000 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-399/PJ./2000
367. Kepdirjen Pajak No. KEP-503/PJ./2000 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
368. Kepdirjen Pajak No. KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
369. Kepdirjen Pajak No. KEP-516/PJ./2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan No. Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
370. Kepdirjen Pajak No. KEP-517/PJ./2000 tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan
371. Kepdirjen Pajak No. KEP-518/PJ./2000 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos
372. Kepdirjen Pajak No. KEP-519/PJ./2000 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Tertentu
373. Kepdirjen Pajak No. KEP-520/PJ./2000 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
374. Kepdirjen Pajak No. KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar
375. Kepdirjen Pajak No. KEP-523/PJ./2000 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
376. Kepdirjen Pajak No. KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana
377. Kepdirjen Pajak No. KEP-525/PJ./2000 tentang Tempat Lain sebagai Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak
378. Kepdirjen Pajak No. KEP-526/PJ./2000 tentang Pelaksanaan KMK No. 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan KMK No. 486/KMK.04/2000
379. Kepdirjen Pajak No. KEP-531/PJ./2000 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
380. Kepdirjen Pajak No. KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
381. Kepdirjen Pajak No. KEP-535/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri
382. Kepdirjen Pajak No. KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan
383. Kepdirjen Pajak No. KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu
384. Kepdirjen Pajak No. KEP-539/PJ./2000 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
385. Kepdirjen Pajak No. KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor
386. Kepdirjen Pajak No. KEP-543/PJ./2000 tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan yang Jatuh Temponya Bertepatan dengan Hari Libur
387. Kepdirjen Pajak No. KEP – 545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
388. Kepdirjen Pajak No. KEP-546/PJ/2000 tentang saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan dan Restrukturisasi Utang Usaha
389. Kepdirjen Pajak No. KEP-547/PJ./2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
390. Kepdirjen Pajak No. KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
391. Kepdirjen Pajak No. KEP-550/PJ./2000 tentang Tatacara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
392. Kepdirjen Pajak No. KEP-591/WPJ.04/2000 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah IV DJP Jaya I No. KEP-245/WPJ.04/1999 Tanggal 11 Juni 1999 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara
393. Kepdirjen Pajak No. KEP-01/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan
394. Kepdirjen Pajak No. KEP-08/PJ./1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
395. Kepdirjen Pajak No. KEP-09/PJ./1999 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Penggabungan Usaha (Merger), Pembentukan Bank Mandiri dan Lelang
396. Kepdirjen Pajak No. KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
397. Kepdirjen Pajak No. KEP-13/PJ./1999 tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pph Pasal 21 (Formulir 1721)
398. Kepdirjen Pajak No. KEP-13/PJ.6/1999 tentang Perubahan Sebagian atas Kepdirjen Pajak No. KEP-45/PJ.6/1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan
399. Kepdirjen Pajak No. KEP-28/PJ./1999 tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang bagi Wajib Pajak Tertentu
400. Kepdirjen Pajak No. KEP-89/PJ./1999 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-03/PJ./1995 Tanggal 9 Januari 1995 tentang Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu
401. Kepdirjen Pajak No. KEP-92/PJ./1999 tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Ppn
402. Kepdirjen Pajak No. KEP-105/PJ./1999 tentang Pembentukan Tim Penanganan Perpajakan dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
403. Kepdirjen Pajak No. KEP-137/PJ./1999 tentang Sistem Kriteria SPT untuk Diperiksa
404. Kepdirjen Pajak No. KEP-141/PJ/1999 tentang Pengakuan Penghasilan dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah dan/atau Bangunan bagi Wajib Pajak Tertentu
405. Kepdirjen Pajak No. KEP-150/PJ/1999 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-27/PJ./1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
406. Kepdirjen Pajak No. KEP-172/PJ./1999 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-212/PJ./1998 Tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Buku Petunjuk Pengisiannya
407. Kepdirjen Pajak No. KEP-205/PJ./1999 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-279/PJ./1998
408. Kepdirjen Pajak No. KEP-228/PJ./1999 tentang Perubahan sebagian Kepdirjen Pajak No. KEP-01/PJ.7/1996 Tanggal 3 Oktober 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak
409. Kepdirjen Pajak No. KEP-235/PJ./1999 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-281/PJ./1998 Tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
410. Kepdirjen Pajak No. KEP-268/PJ./1999 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Buku Petunjuk Pengisiannya
411. Kepdirjen Pajak No. KEP-283/PJ./1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya
412. Kepdirjen Pajak No. KEP-291/PJ./1999 tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding
413. Kepdirjen Pajak No. KEP-01/PJ.6/1998 tentang Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan
414. Kepdirjen Pajak No. KEP-03/PJ./1998 tentang Penyempurnaan Kepdirjen Pajak No. KEP-148/PJ./1997 tentang Susunan dan Tugas Dewan Pengawas Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik
415. Kepdirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
416. Kepdirjen Pajak No. KEP-38/PJ./1998 tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Kerangka Acuan Penyempurnaan Organisasi dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak
417. Kepdirjen Pajak No. KEP-49/PJ./1998 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-54/PJ/1995 dan KEP-110/PJ./1997
418. Kepdirjen Pajak No. KEP-54/PJ./1998 tentang Penyempurnaan Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP)
419. Kepdirjen Pajak No. KEP-74/PJ./1998 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan NPWP
420. Kepdirjen Pajak No. KEP-107/PJ./1998 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
421. Kepdirjen Pajak No. KEP-132/PJ./1998 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-37/PJ./1996 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
422. Kepdirjen Pajak No. KEP-133/PJ./1998 tentang Penunjukan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Tenaga Ahli pada Direktorat Jenderal Pajak dan Pembentukan Tim Gabungan DJP-BPKP Tahun 1998/1999
423. Kepdirjen Pajak No. KEP-134/PJ./1998 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara
424. Kepdirjen Pajak No. KEP-135/PJ./1998 tentang Standar Bentuk dan Isi Formulir Surat Izin Praktek Konsultan Pajak, Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Tanda Pengenal Konsultan Pajak
425. Kepdirjen Pajak No. KEP-172/PJ./1998 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-49/PJ/1998
426. Kepdirjen Pajak No. KEP-179/PJ/1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
427. Kepdirjen Pajak No. KEP-208/PJ./1998 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-172/PJ/1998
428. Kepdirjen Pajak No. KEP-218/PJ./1998 tentang Perubahan Kepdirjen Pajak No. KEP-01/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Tata Cara Pembuatan Catatan bagi Wajib Pajak yang dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan dan Kepdirjen Pajak No. KEP-02/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Tetapi Tidak Menyelenggarakan sebagaimana Mestinya
429. Kepdirjen Pajak No. KEP-261/PJ./1998 tentang Pembentukan Tim Penanganan Perpajakan dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
430. Kepdirjen Pajak No. KEP-264/PJ/1998 tentang Pengakuan Penghasilan atas INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY
431. Kepdirjen Pajak No. KEP-273/PJ./1998 tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Kredit Non-Performing
432. Kepdirjen Pajak No. KEP-279/PJ./1998 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen Pajak No. KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepdirjen Pajak No. KEP-208/PJ./1998
433. Kepdirjen Pajak No. KEP-281/PJ./1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
434. Kepdirjen Pajak No. KEP-565/PJ.53/1998 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penjualan Benda Meterai
435. Kepdirjen Pajak No. KEP – 12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) dan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen yang Harus dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya
436. Kepdirjen Pajak No. KEP – 52/PJ.51/1994 tentang Pelaporan Pemungutan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Tahun 2010
1. SE Dirjen Pajak No. SE-22/PJ/2010 tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Republik Indonesia dan Republik Portugal
2. SE Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2010 tentang Penyampaian PMK No. 2/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
3. SE Dirjen Pajak No. SE-23/PJ/2010 tentang Penyampaian PMK No. 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 255/PMK.03/2008
4. SE Dirjen Pajak No. SE-27/PJ/2010 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-4/PJ/2010 tentang Tempat Lain selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5. SE Dirjen Pajak No. SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
6. SE Dirjen Pajak No. SE-37/PJ/2010 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2010 tentang saat Terutangya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena pajak yang Tergolong Mewah Antar Cabang
7. SE Dirjen Pajak No. SE-42/PJ/2010 tentang Penyampaian PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembuatan dan Tata cara Pembetulan atau Pengantian Faktur Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata cara Pengisian Keterangan, Tata cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak
8. SE Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2010 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Perdijen Pajak No. PER-146/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Niai (SPT Masa PPN)
9. SE Dirjen Pajak No. SE-44/PJ/2010 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-15/PJ/2010 tentang Perubahan Pertama Atas Perdirjen Pajak No. PER-29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi dan Tata cara Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
10. SE Dirjen Pajak No. SE-45/PJ/2010 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
11. SE Dirjen Pajak No. SE-47/PJ/2010 tentamg Penyampaian PMK No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dan Perdirjen Pajak No. PER-20/PJ/2010 tentang Tata cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
12. SE Dirjen Pajak No. SE-51/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya dan untuk Wajib Pajak Pensiunan, serta Karena Kenaikan Nilai Jual Kena Pajak
13. SE Dirjen Pajak No. SE-56/PJ/2010 tentang Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama
14. SE Dirjen Pajak No. SE-59/PJ/2010 tentang Pengunaan Aplikasi E-SPT PPN 1107 Sehubungan dengan Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009
15. SE Dirjen Pajak No. SE-60/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi Berbasis Profile dan Benchmark
16. SE Dirjen Pajak No. SE-61/PJ/2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan per Jenis Pajak
17. SE Dirjen Pajak No. SE- 62 /PJ/2010 tentang Penyampaian PMK No. 57/PMK.O3/ 2O10 tentang Perubahan Atas PMK No. 105/PMK.O3/2OO9 tentang Piutang yang Nyata-nyata tidak dapat Ditagih yang dapat dikurangkan dariI Penghasilan Bruto
18. SE Dirjen Pajak No. SE-64/PJ/2010 tentang Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB dan BPHTB ke Pemkab atau Pemkot
19. SE Dirjen Pajak No. SE-65/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penilaian Lomba Pelayanan 2010
20. SE Dirjen Pajak No. SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 31E ayat 1 UU No 7 Tahun 1993
21. SE Dirjen Pajak No. SE-67/PJ/2010 tentang Pengawasan Penggunaan SSP Palsu oleh Wajib Pajak
22. SE Dirjen Pajak No. SE-68/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III
23. SE Dirjen Pajak No. SE-69/PJ/2010 tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh Berbasis Profil WP pada Tahun 2010
SE Dirjen Pajak No. SE-69/PJ/2010 tentang Lampiran 1
24. SE Dirjen Pajak No. SE-70/PJ/2010 tentang Penyampaian PMK39. PMK 03.2010 dan PER-27.PJ.2010
25. SE Dirjen Pajak No. SE-71/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pokok Pajak dan Sisa Denda Adm PBB
26. SE Dirjen Pajak No. SE-72/PJ/2010 tentang Tata Cara Pemberian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Akibat Pembentukan (Pemekaran dan atau Penggabungan) Wilayah Administrasi Pemerintahan Baru
27. SE Dirjen Pajak No. SE-76/PJ/2010 tentang Penyampaian PER-31.PJ.2010 tg Tata Cara Penetapan PKP Beresiko Rendah
28. SE Dirjen Pajak No. SE-77/PJ/2010 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan PPh psl 25 Bagi WPOPPT
29. SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Kewenangan Akses Aplikasi dan/atau Data serta Pengamanan Jaringan Komunikasi Data Dirjen Pajak
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 1
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 2
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 3
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 4
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 5
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 6-11
SE Dirjen Pajak No. SE-78/PJ/2010 tentang Lampiran 12
30. SE Dirjen Pajak No. SE-79/PJ/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Bidang Perpajakan
31. SE Dirjen Pajak No. SE-80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
32. SE Dirjen Pajak No. SE-81/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Peneilitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan dan/atau Bangunan
33. SE Dirjen Pajak No. SE-82/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen No. PER- 36/PJ/2010
SE Dirjen Pajak No. SE-82/PJ/2010 tentang Lampiran 1
SE Dirjen Pajak No. SE-82/PJ/2010 tentang Lampiran 1b-4
34. SE Dirjen Pajak No. SE-85/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen No.PER-46/PJ/2008 tentang Pengawasan PBK PBB
35. SE Dirjen Pajak No. SE-86/PJ/2010 tentang Pemberitahuan berlakunya Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintahan RI dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya
36. SE Dirjen Pajak No. SE-86/PJ/2010 tentang Versi inggris
Tahun 2009
37. SE Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2009 tentang Pengantar Perdirjen Pajak No. PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
38. SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-03/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri
39. SE Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.01/2009 tentang Langkah–Langkah dalam Menghadapi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
40. SE Dirjen Pajak No. SE-4/PJ/2009 tentang Manajemen Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Pajak
41. SE Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No. 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
42. SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No. 163/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
43. SE Dirjen Pajak No. SE-8/PJ/2009 tentang Penegasan Penyampaian Perdirjen Pajak No. 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran No. Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terkait dengan Pemindahan Wajib Pajak
44. SE Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2009 tentang Penegasan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
45. SE Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2009 tentang Pelayanan kepada Wajib Pajak Sehubungan dengan akan Berakhirnya Program Sunset Policy dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
46. SE Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2009 tentang Pengantar Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
47. SE Dirjen Pajak No. SE-12/PJ/2009 tentang Pembenahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) pada Master File
48. SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ/2009 tentang Penyampaian PMK No. PMK-253/PMK.03/2009 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong sangat Mewah
49. SE Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 21
50. SE Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2009 tentang Penggunaan Drop Box sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan dan Spanduk Sosialisasinya
51. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2008, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2009,Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2009 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010
52. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 Form
53. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 Lamp I
54. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 Lamp II
55. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 Lamp III
56. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ/2009 Lamp IV
57. SE No. Dirjen Pajak SE-17/PJ/2009 tentang Penetapan Bahan, Bentuk, Ukuran, Warna, dan Isi Kartu No. Pokok Wajib Pajak
58. SE Dirjen Pajak No. Se-20/PJ/2009 tentang Penggunaan Formulir SPT Masa Sesuai Kepdirjen Pajak No. KEP-108/PJ/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Perdirjen Pajak No. PER-42/PJ/2008 untuk Pelaporan Pajak Tahun 2009
59. SE Dirjen Pajak No. SE-21/PJ/2009 tentang Penegasan Sehubungan dengan Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2008 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisianya
60. SE Dirjen Pajak No. SE-22/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen No. 14/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Pajak No. 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran,Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
61. SE Dirjen Pajak No. SE-23/PJ/2009 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-70/PJ/2008 Tanggal 12 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran NPWP Terkait dengan Pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
62. SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
63. SE Dirjen Pajak No. SE-25/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
64. SE Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2009 tentang Penyampaian PMK No. 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas KMK No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
65. SE Dirjen Pajak No. SE-27/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-20/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data (PAP3D)
66. SE Dirjen Pajak No. SE-30/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran No. Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration
67. SE Dirjen Pajak No. SE-32/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
68. SE Dirjen Pajak No. SE-33/PJ/2009 tentang Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Sehubungan dengan Ditetapkanya Perdirjen Pajak No. PER-10/PJ/2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha
69. SE Dirjen Pajak No. SE-35/PJ/2009 tentang Penegasan Mengenai Batas Waktu Penyampaian dan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak yang Terutang Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008
70. SE Dirjen Pajak No. SE-36/PJ/2009 tentang Hal- Hal yang Harus Diperhatikan Sehubungan dengan Ditetapkannya Perdirjen Pajak No. PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu Sebagaimana telah Diubah dengan Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ/2009
71. SE Dirjen Pajak No. SE-37/PJ/2009 tentang Penyampaian Peaturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PMK No. 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah
Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
72. SE Dirjen Pajak No. SE-38/PJ/2009 tentang Sehubungan dengan Banyaknya Pengaduan Terkait Pemanfaatan Teknologi Internet dan Intranet di Lingkungan Dirjen Pajak dan dalam Rangka Melakukan Penertiban terhadap Pemanfaatan Kedua Teknologi tersebut, dengan ini disampaikan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Internet dan Intranet di Lingkungan Dirjen Pajak
73. SE Dirjen Pajak No. SE-40/PJ/2009 tentang Pelayanan kepada Wajib Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan
74. SE Dirjen Pajak No. SE-42/PJ/2009 tentang Penyampaian dan Penegasan Atas Pelaksanaan PMK No. 238/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
75. SE Dirjen Pajak No. SE-44/PJ/2009 tentang Target Penambahan NPWP Melalui Ekstensifikasi WP OP Tahun 2009
76. SE Dirjen Pajak No. SE-45/PJ/2009 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
77. SE Dirjen Pajak No. SE-48/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atauPemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
78. SE Dirjen Pajak No. SE-50/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final Bagi Wajib Pajak Badan, Termasuk Koperasi, yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
79. SE Dirjen Pajak No. SE-51/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Permintaan Informasi ke Luar Negeri dalam Rangka Pencegahan Penghindaran dan Pengelakan Pajak
80. SE Dirjen Pajak No. SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008
81. SE Dirjen Pajak No. SE-56/PJ/2009 tentang Penyampaian dan Penegasan Atas Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
82. SE Dirjen Pajak No. SE-57/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Warga Negara Indonesia yang Bekerja sebagai Official pada Badan – Badan Internasional dari Persrikatan Bangsa–Bangsa
83. SE Dirjen Pajak No. SE-58/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi
84. SE Dirjen Pajak No. SE-59/PJ/2009 tentang Pemberitahuan Berlakunya Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss Mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak–Pajak Atas Penghasilan
85. SE Dirjen Pajak No. SE-62/PJ/2009 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
86. SE Dirjen Pajak No. SE-64/PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
87. SE Dirjen Pajak No. SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
88. SE Dirjen Pajak No. SE-113/PJ/2009 tentang Penegasan Tata Cara Penyelasaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
89. SE Dirjen Pajak No. SE-114/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Perdirjen Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
90. SE Dirjen Pajak No. SE-115/PJ/2009 tentang Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam Upaya Pengamanan Penerimaan Sehubungan dengan Akhir Tahun Anggaran 2009
91. SE Dirjen Pajak No. SE-17/PJ/2008 tentang Pelayanan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007
92. SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.014/2008 tentang Pengadaan Formulir Permohonan Penundaan dan Perpanjangan SPT Tahunan PPh Tahun 2007
Formulir 1770-Y SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.014/2008
Formulir 1771-Y SE Dirjen Pajak No. SE-01/J.014/2008
Formulir 1771-$Y SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.014/2008
Formulir 1721-Y SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.014/2008
93. SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.014/2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh beserta Kelengkapannya Tahun 2007
94. SE Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.01/2008 tentang Penjelasan Petunjuk Pelaksanaan Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2008
95. SE Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.01/2008 tentang Persiapan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak yang akan Menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Tahun 2008
96. SE Dirjen Pajak No. SE-8/PJ./2008 tentang Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
97. SE Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2008 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 4/PJ/2008 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Pajak No. KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
98. SE Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2008 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
99. SE Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2008 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 5/PJ/2008 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-153/PJ./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya
100. SE Dirjen Pajak No. SE-12/PJ/2008 tentang Tindak Lanjut Kepdirjen Pajak No. KEP-06/PJ/2008 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2008
101. SE Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2008 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
102. SE Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2008 tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pelayanan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Sehubungan dengan Hari Libur dan Cuti Bersama Dalam Tahun 2008
103. SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ./2008 tentang Penegasan Sehubungan dengan Penunjukan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus
104. SE Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2008 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
105. SE Dirjen Pajak No. SE-21/PJ/2008 tentang Penegasan Sehubungan dengan Perubahan Perdirjen Pajak No. PER-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007
106. SE Dirjen Pajak No. SE-22/PJ/2008 tentang Pemindahan Kewenangan Pengadministrasian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
107. SE Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2008
108. SE Dirjen Pajak No. SE-27/PJ/2008 tentang Standar Waktu Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak dan Penerbitan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-28/PJ/2008
109. SE Dirjen Pajak No. SE- 30/PJ/2008 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. 26/Pj/2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki No. Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE- 30/PJ/2008
110. SE Dirjen Pajak No. SE – 1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan PMK No. 131/PMK.01/2006 dan PMK No. 132/PMK.01/2006
111. SE Dirjen Pajak No. SE – 01/PJ.1/2007 tentang Pengaturan Sementara Penyampaian Surat dan Laporan Rutin oleh Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak kepada Unit Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.1/2007
112. SE Dirjen Pajak No. SE – 01/PJ.02/2007 tentang Penyampaian Ketentuan Mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN
113. SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.03/2007 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
114. SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.06/2007 tentang Penjelasan Petunjuk Pelaksanaan Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2007
115. SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.045/2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.045/2007
116. SE Dirjen Pajak No. SE – 001/PJ./UP.53/2007 tentang Penegasan SE Dirjen Pajak No. SE-173/PJ./UP.53/2006 tentang Penegasan Pejabat yang Menjadi Pembicara dalam Kegiatan Seminar/Lokakarya/Workshop atau Kegiatan Sejenis lainnya
117. SE Dirjen Pajak No. SE – 2/PJ./2007 tentang Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
118. SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.03/2007 tentang Penegasan Pemotongan PPH Pasal 21 Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Anggota Kepanitiaan Sehubungan dengan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah
119. SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.04/2007 tentang Kebijakan Pemeriksaan Khusus
120. SE Dirjen Pajak No. SE – 03/PJ.1/2007 tentang Biaya Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam Rangka Pemungutan Pajak Tahun Anggaran 2007
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.1/2007
121. SE Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.02/2007 tentang Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN
122. SE Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.04/2007 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
123. SE Dirjen Pajak No. SE – 4/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Ekstensifikasi WP Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-4/PJ.01/2007
124. SE Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.03/2007 tentang Pembebasan Pajak atas Bunga yang Dibayarkan kepada Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
125. SE Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan Tahun 2007
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.04/2007
126. SE Dirjen Pajak No. SE-04/BL/2007 tentang Peringatan Adanya Penipuan dengan Modus Operandi Mengatasnamakan Ketua Bapepam atau Kepala Biro Bapepam-LK
127. SE Dirjen Pajak No. SE – 5/PJ/2007 tentang Penyampaian Kepdirjen Pajak No. : KEP-37/PJ/2007 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN & PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2007
Lampiran 1 SE No. SE-5/PJ./2007
Lampiran 2 SE No. SE-5/PJ./2007
Lampiran 3 SE No. SE-5/PJ./2007
Lampiran 4 SE No. SE-5/PJ./2007
128. SE Dirjen Pajak No. SE-05/PJ.03/2007 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pemasangan, Penyiaran atau Penayangan Iklan di Media Massa dan/atau Media Luar Ruang
129. SE Dirjen Pajak No. SE-05/PJ.04/2007 tentang Pengantar Perdirjen Pajak No. PER-109/PJ/2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
130. SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.03/2007 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak 2007 bagi Wajib Pajak yang Penghasilan Utamanya dari Imbalan Jasa yang pada Tahun 2006 tidak Termasuk sebagai Imbalan Jasa yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi Pada Tahun 2007 Termasuk sebagai Imbalan Jasa yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Perdirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007
131. SE Dirjen Pajak No. SE – 07/PJ./2007 tentang Larangan Memberitahukan Dokumen-dokumen Resmi Milik Direktorat Jenderal Pajak kepada Pihak lain
132. SE Dirjen Pajak No. SE-07/PJ.02/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
133. SE Dirjen Pajak No. SE-07/PJ.03/2007 tentang Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.03/2007 Tanggal 28 Mei 2007
134. SE Dirjen Pajak No. SE-08/PJ./3007 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 oleh Wajib Pajak
135. SE Dirjen Pajak No. SE – 08/PJ.01/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No. 32/PMK.03/2007 dan PMK No. 33/PMK.03/2007
136. SE Dirjen Pajak No. SE-09/PJ.04/2007 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-09/PJ.04/2007
137. SE Dirjen Pajak No. SE – 10/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan /atau Pertokoan
138. SE Dirjen Pajak No. SE-11/PJ./2007 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPH dan SPT Tahunan PPH
Lampiran 1 SE Dirjen Pajak No. SE-11/PJ./2007
139. SE Dirjen Pajak No. SE – 11/PJ.01/2007 tentang Legalisir Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Surat Keterangan Fiskal Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
140. SE Dirjen Pajak No. SE – 13/PJ./2007 tentang Pejelasan Perdirjen Pajak No. : PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ./2007
141. SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.01/2007 tentang Biaya Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
142. SE Dirjen Pajak No. SE – 14/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi WP OP Karyawan
143. SE Dirjen Pajak No. SE – 15/PJ./2007 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Pejabat Pemerintah Daerah Dan DPRD
144. SE Dirjen Pajak No. SE – 16/PJ./2007 tentang Penyampaian PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
145. SE Dirjen Pajak No. SE – 17/PJ./2007 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pajak No. KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal dan Pencabutan atas SE Dirjen Pajak No. SE-33/PJ.4/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal
146. SE Dirjen Pajak No. SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008
147. Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-19/PJ/2007
148. SE Dirjen Pajak No. SE-20/PJ./2007 tentang Tindak Lanjut Pengenaan, Administrasi dan Pembayaran PBB Asset PT Pertamina (Persero) Dari Kegiatan Usaha Hilir
149. SE Dirjen Pajak No. SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan bagi Masyarakat
150. SE Dirjen Pajak No. SE-35/PJ/2007 tentang Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2006
151. SE Dirjen Pajak No. SE-23/PJ./2007 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
152. SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2007 tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
153. SE Dirjen Pajak No. SE-25/PJ./2007 tentang Backup Data Sistem Informasi Perpajakan
154. SE Dirjen Pajak No. SE-33/PJ./2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-33/PJ./2007
155. SE Dirjen Pajak No. SE-34/PJ./2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-103/PJ./2007 tentang Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran SE Dirjen Pajak No. SE-34/PJ./2007
156. SE Dirjen Pajak No. SE-45/PJ/2007 tentang Pelayanan Prima
157. SE Dirjen Pajak No. SE-47/PJ./2007 tentang Penetapan NPOPTKP BPHTB Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2006
158. SE Dirjen Pajak No. SE-58/PJ./2007 tentang Data Kode Indeks Bank dan Kode Indeks Wilayah Bank Persepsi PBB
SE Dirjen Pajak No. SE-59/PJ./2007 tentang Penyampaian Perdirjen Pajak No. PER-160/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan
159. Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan No. Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
160. SE Dirjen Pajak No. SE.02/PJ.22/2006 tentang Penyampaian peraturan Dirjen Pajak No. Per.1-2/PJ/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak No. Per.01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
161. SE Dirjen Pajak No. SE.01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib PajakSE Dirjen Pajak No. SE.02/PJ/2005 tentang Penyampaian Kepdirjen Pajak No. 173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration
162. SE Dirjen Pajak No. SE.12/PJ.52/2005 tentang Penyampaian Peraturan Dirjen Pajak No. Per.145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Lampiran I SE Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.045/2007 tentang Standar Prestasi KPP/KPPBB
Lampiran SE-01/PJ.1/2007Lampiran I No. SE : 03/ PJ.1/2007
Lampiran I No. SE- 4/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai
Lampiran I SE-5/PJ./2007 tentang Rencana Penerimaan
Lampiran II SE-5/PJ./2007
Lampiran IV S- 5/PJ./2007 tentang Rencana Penerimaan PPh Pasal 25 & Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Tengah
Lampiran V S- 5/PJ./2007 tentang Rencana Penerimaan PPh Pasal 25 & Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran I SE Dirjen Pajak No. : SE-10/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Perdirjen Pajak No. PER-175/PJ./2006
Lampiran SE Dirjen Pajak No. : SE-13/PJ./2007
Lampiran S-188/PJ./2006 tentang Data Rencana Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 TA 2007
Tahun 2003
163. SE Dirjen Pajak No. 01/SE/SJ/2003 tentang Hasil dan Manfaat Kegiatan Software
Peraturan Lain
1. Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PASAR MODAL
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
3. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
4. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
5. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
6. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
7. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
8. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
9. PP No. 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk
10. PP No. 75 Tahun 2010 tentang Perubahn Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk
11. PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
12. PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
13. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
14. PP No. 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
15. PP No. 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
16. PP No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham
17. PP No. 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek
18. PP No. 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal
19. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
20. PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
21. PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
22. PP No. 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal
23. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
BEI/BEJ
1. Kep. Direksi PT. BEI No. Kep-00009/BEI/01-2009 tentang Peraturan No. II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling
2. Kep. Direksi PT. BEI No. Kep-00010/BEI/01-2009 tentang Peraturan No. III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling
3. Kep. Direksi PT. BEI No. Kep-00011/BEI/02-2009 tentang Peraturan No. II-F tentang Perdagangan Efek Beracun Aset (EBA) di Bursa
4. Kep. Direksi PT. BEI No. Kep-00012/BEI/02/2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-307/BEJ/12/2006 tanggal 11 Desember 2006)
5. Kepdir PT. BEI No. Kep-00389/BEI/06-2009 tentang Peraturan No. I-D tentang Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Bursa
6. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
7. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-H tentang Sanksi
8. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-310/BEJ/09-2004 tentang Peraturan No. II-D tentang Perdagangan Opsi Saham
9. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-313/BEJ/10-2004 tentang Penetapan Masa Berlaku Opsi Saham, Underlying Stock dan Prosentase Batasan WMA (Weighted Moving Average Price)
10. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek
11. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-001/BEJ/012000 Perihal Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
12. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-040/BEJ/0898 Perihal Peraturan Perdagangan Efek No. II-A.5 Tentang Sanksi.
13. Kep. Direksi PT. BEJ No. Kep-019/BEJ/0897 tentang Transaksi Marjin (II-9)
14. SE BEI No. SE-00001/BEI.PSH/01-2009 tentang Pembatasan terhadap Harga Penawaran Tertinggi atau Terendah atas Saham yang Dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (Auto Rejection)
15. SE BEI No. SE-001/BEI-DAG/03-2008 tentang Penggunaan Instruksi Free of Payment (FOP) untuk Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas untuk Penyelesaian Transaksi Antar Anggota Bursa Efek
16. SE BEI No. SE-002/BEI/02-2008 tentang Pengumuman Unusual Market Activity pada Website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa)
17. SE BEI No. SE-003/BEI/07-2008 tentang Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Awal Efek di Bursa
18. SE BEI No. SE-004/BEI.PSH/10-2008 tentang Pembatasan terhadap Harga Penawaran Tertinggi atau Terendah atas Saham yang dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
19. SE BEI No. SE-007/BEI.PSH/10-2008 tentang Pembatasan terhadap Harga Penawaran Tertinggi atau Terendah atas Saham yang Dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
20. SE BEI No. SE-001/BEI/12-2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat
21. SE BEJ No. SE-001/BEJ/06-2007 tentang Batasan Harga Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta
22. SE BEJ No. SE-002/BEJ/06-2007 tentang Pesanan Titipan Jual dan atau Beli
23. SE BEJ No. SE-003/BEJ/11-2007 tentang Perpindahan Efek Dalam Rangka Penciptaan dan Pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Exchange Traded Fund)
BURSA EFEK SURABAYA
1. SK No. 001 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota Bursa Efek Teraktif pada Perdagangan Saham Tahun 2005 di Bursa Efek Surabaya
2. SK No. 002 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota Bursa Efek Teraktif pada Perdagangan Derivatif Tahun 2005 di Bursa Efek Surabaya
3. SK No. 003 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan kepada Partisipan Teraktif pada Pelaporan Surat Utang Tahun 2005 di Bursa Efek Surabaya
4. SK No. 004 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek Teraktif Tahun 2005 di Bursa Efek Surabaya
5. SK No. 005 Tahun 2006 tentang Pencatatan Surat Utang Negara
6. SK No. 005 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan kepada Bank Kustodian Teraktif Tahun 2005 di Bursa Efek Surabaya
7. SK No. 006 Tahun 2006 tentang Pencatatan Efek Beragun Aset
8. SK No. 007 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang di Bursa
9. SK No. 008 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Utang
10. SK No. 009 Tahun 2006 tentang Komisi dan Biaya Transaksi Efek Bersifat Utang
11. SK No. 10 Tahun 2006 tentang Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang
12. SK No. 11 Tahun 2006 tentang Biaya Administrasi atas Pelaporan Perdagangan Obligasi kepada Bursa dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi
13. SK No. 12 Tahun 2006 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi Melalui Centralized Trading Platform (CTP)
14. SK No. 13 Tahun 2006 tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek
15. SK No. 009 Tahun 2005 tentang Spesifikasi Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ 45
16. SK No. 011 Tahun 2005 tentang Spesifikasi kontrak Berjangka Indeks Dow Jones Industrial Average
17. SK No. 012 Tahun 2005 tentang Spesifikasi Kontrak Berjangka Indeks Efek Dow Jones Japan Titans 100
18. SK No. 013 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pemberian Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O)
19. SK No. 014 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Persetujuan FITS Trader
20. SK No. 015 Tahun 2005 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O)
21. SK No. 016 Tahun 2005 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader)
22. SK No. 018 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Awal (Initial Fee) 2 Orang FITS Trader untuk AB FITS Pionir
23. SK No. 001 Tahun 2004 tentang Panduan Pengkodean Instrumen Derivatif pada Sistem Perdagangan PT BES
24. SK No. 008 Tahun 2004 tentang Perubahan Pengkodean Instrumen Surat Utang pada Sistem Perdagangan PT BES
25. SK No. 017 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Pencatatan Umum
26. SK No. 018 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
27. SK No. 019 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pencatatan Awal Efek
28. SK No. 020 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kewajiban Pelaporan Emiten
29. SK No. 021 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Biaya Pencatatan Efek
30. SK No. 022 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Sanksi
31. SK No. 023 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting)
32. SK No. 024 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pencatatan Efek Bersifat Utang
33. SK No. 009A Tahun 2003 tentang Biaya Jaringan Komunikasi dalam Rangka Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Indonesian Government Securities Trading System
34. SK No. 011 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaporan Transaksi Hasil Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (LPKON) ke Bursa Efek Surabaya melalui Sistem Over The Counter – Fixed Income Service (OTC-FIS)
35. SK No. 019 Tahun 2002 tentang Dengar Pendapat (Hearing)
36. SK No. 024 Tahun 2002 tentang Pencatatan Saham
37. SK No. 025 Tahun 2002 tentang Pencatatan Waran
38. SK No. 027 Tahun 2002 tentang Pencatatan Efek Reksa Dana
39. SK No. 001 Tahun 2001 tentang Peraturan Saham Emiten Pertambangan dan Pedoman Pelaporan Kegiatan Pertambangan dan Pengklasifikasian Sumber Daya Mineral dan Cadangan
40. Kep No. 001 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pencatatan Efek Hasil Penggabungan atau Peleburan
41. Kep No. 009 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum Hak Memesan Efek terlebih dahulu dengan Warkat Secara Immobilisasi
PMK/KMK
1. PMK No. 49/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
2. KMK No. 179 Tahun 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
3. KMK No. 455 Tahun 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal
4. KMK No.645 Tahun 1995 tentang Pencabutan KMK No. 548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan KMK No. 284/KMK.010/1995.
5. KMK No. 646 Tahun 1995 Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing
Kepmenko Bidang Perekonomian
1. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-04/M.EKON/01/2008 tentang Arahan Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2008
BURSA EFEK
1. Peraturan No. III.A.1 tentang Perizinan Bursa Efek.
2. Peraturan No. III.A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Busa Efek.
3. Peraturan No. III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa Efek.
4. Peraturan No. III.A.4 tentang Tata Cara Penyusunan erta Pengajuan Rencana Anggaran dan Pengguaan Laba Bursa Efek.
5. Peraturan No. III.A.5 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek.
6. Peraturan No. III.A.10 tentang Transaksi Efek.
7. Peraturan No. III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek.
8. Peraturan No. III.A.12 tentang Persyaratan Calon Komisaris Bursa Efek
9. Peraturan No. III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Peraturan No. III.B.7 tentang Dana Jaminan.
11. Peraturan No. X.A.1 tentang Laporan Bursa Efek.
12. Peraturan No. X.A.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bursa Efek.
DOKUMEN PUBLIK
1. Peraturan No. II.A.1 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-39/PM/1997 tentang Dokumen yang Terbuka untuk Umum.
2. Peraturan No. II.A.2 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal.
3. Peraturan No. II.A.3 tentang Surat, Laporan, dan Dokumen Lain yang Dikirim kepada BAPEPAM.
1. Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
2. Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
3. Peraturan No. IX.A.3 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan tau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran
4. Peraturan No. IX.A.4 tentang Prosedur Penagguhan Penawaran Umum
5. Peraturan No. IX.A.5 tentang Penaaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum
6. Peraturan No. IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
7. Peraturan No. IX.A.7 tentang Perubahan Peraturan No. IX.A.7. tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum
8. Peraturan No. IX.A.8 tentang Perubahan Peraturan No. IX.A.8. tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
9. Peraturan No. IX.A.9 tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik
10. Peraturan No. IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
11. Peraturan No. IX.A.11 tentang Penawaran Umum Efek bersifat Utang dalam Denominasi Mata Uang selain Mata Uang Rupiah
12. Peraturan No. IX.A.12 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
13. Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
14. Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
15. Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
16. Peraturan No. IX.B.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
17. Peraturan No. IX. C.1 tentang Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
18. Peraturan No. IX.C.2 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Propektus dan Prosektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum
19. Peraturan No. IX.C.3 tentang Perubahan Peraturan No. IX.C.3 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka penawaran Umum
20. Peraturan No. IX.C. 7 tentang Perubahan Peraturan No. IX.C.7 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil
21. Peraturan No. IX.C.8 tentang Bentuk dan Isi Prospetus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil
22. Peraturan No. IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragunan Aset (Asset Backed Securities)
23. Peraturan No. IX.C.11 tentang Peningkatan atas Efek Bersifat Utang
24. Peraturan No. IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pospektus dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragunan Aset (Asset Backed Securities)
25. Peraturan No. IX.C.12 tentang Pedoman mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
26. Peraturan No. IX.C.13 tentang Pedoman mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
27. Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
28. Peraturan No. IX.D.2 tentang Perubahan Peraturan No. IX.D.2 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
29. Peraturan No. IX.D.3 tentang Perubahan Peraturan No. IX.D.3 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
30. Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
31. Peraturan No. IX.D.5 tentang Saham Bonus
32. Peraturan No. IX.E.1 tentang Perubahan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
33. Peraturan No. IX.E.2 tentang Perubahan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
34. Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender
35. Peraturan No. IX.F.2 tentang Penawaran Tender, Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Penawaran Tender, dan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender
36. Peraturan No. IX.F.3 tentang Pedoman tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender
37. Peraturan No. IX. G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten
38. Peraturan No. IX. H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
39. Peraturan No. IX. I.1 tentang Rencana dan Pelasanaan Rapat Umum Pemegang Saham
40. Peraturan No. IX. I.2 tentang Persyaratan Surat Efek
41. Peraturan No. IX. I.3 tentang Penerbitan Foreign Depository Receipts
42. Peraturan No. IX. I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
43. Peraturan No. IX. I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit
44. Peraturan No. IX. I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
45. Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Akuitas dan Perusahaan Publik
46. Peraturan No. IX.L.1 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi
47. Peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan
48. Peraturan No. VIII.G.5 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter
49. Peraturan No. VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi
50. Peraturan No. VIII.G.7 tentang Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
51. Peraturan No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
52. Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus
53. Peraturan No. VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agrement (REPO) dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)
54. Peraturan No. VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah
55. Peraturan No. VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
56. Peraturan No. VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
57. Peraturan No. X.J.1 tentang Laporan kepada Bapepam oleh Akuntan
58. Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
59. Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
60. Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
61. Peraturan No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit
62. Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
63. Peraturan No. X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
64. Peraturan No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
65. Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik
66. Peraturan XI.C.1 tentang Transaksi Efek yang tidak Dilarang bagi Orang Dalam
LEMBAGA PENUNJANG
1. Peraturan No. VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian
2. Peraturan No. VI.A.2 tentag Fungsi Bank Kustodian Berkaitan dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)
3. Peraturan No. VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian
4. Peraturan No. VI.B.1 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek
5. Peraturan No. VI.C.2 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat
6. Peraturan No. X.G.1 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian
7. Peraturan No. X.G.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian
8. Peraturan No. X.H.1 tentang Laporan Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
9. Peraturan No. X.H.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
10. Peraturan No. X.I.1 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat
11. Peraturan No. X.I.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
1. Peraturan No. III.B.1 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan
2. Peraturan No. III.B.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
3. Peraturan No. III.B.3 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
4. Peraturan No. III.B.4 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan
5. Peraturan No. III.B.5 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan
6. Peraturan No. III.B.8 tentang Persyaran Calon Komisaris Lembaga Kliring dan Penjamin
7. Peraturan No. X.B.1 tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan
8. Peraturan No. X.B.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
1. Peraturan No. III.C.1 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2. Peraturan No. III.C.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
3. Peraturan No. III.C.3 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
4. Peraturan No. III.C.4 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
5. Peraturan No. III.C.5 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
6. Peraturan No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
7. Peraturan No. III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
8. Peraturan No. III.C.8 tentang Persyaratan Calon Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
9. Peraturan No. X.C.1 tentang LaporanLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
10. Peraturan No. X.C.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
PERATURAN LAINNYA
1. Peraturan No. III.D.1 tentang Penyelengara Perdagangan Surat Utang Negara
2. Peraturan No. III.E.1 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek
3. Peraturan No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi
4. Peraturan No. II.J.1 tentang Pengenaan Biaya Tahunan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
PERUSAHAAN EFEK DAN PI
1. Peraturan No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Inestasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securties)
2. Peraturan No. V.A.1 tentang Perubahan Peraturan V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
3. Peraturan No. V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek
4. Peraturan No. V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
5. eraturan No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana
6. Peraturan No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana
7. Peraturan No. V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi
8. Peraturan No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
9. Peraturan No. V.D.1 tentang Pengawasan teradap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.
10. Peraturan No. V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyeleggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek
11. Peraturan No. V.D.4 tentang Perubahan Peraturan No. V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek
12. Peraturan No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
13. Peraturan No. V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah
14. Peraturan No. V.D.7 tentang Pokok-pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaa Efek
15. Peraturan No. V.D.8 tentang Peraturan No. V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai Lokasi
16. Peraturan No. V.D.9 tentang Peraturan No. V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek
17. Peraturan No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah
18. Peraturan No. V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek
19. Peraturan No. V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek
20. Peraturan No. V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Manajer Investasi
21. Peraturan No. V.G.3 tentang Pedoman Pecatatan dalam rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi
22. Peraturan No. V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragunan Aset (Asset Backed Securites)
23. Peraturan No. IX.M.1 tentang Pedoman bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
24. Peraturan No. IX.M.2 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
25. Peraturan No. V.H.1 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Manajer Investasi
26. Peraturan No. X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek
27. Peraturan No. X.F.1 tentang Laporan yang Dipersyaratkan bagi Penasihat Investasi
28. Peraturan No. X.F.2 tentang Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Catatan bagi Penasihat Investasi
29. Peraturan No. X.F.3 tentang Keterbukaan Kepentingan dalam Efek dari Penasihat Investasi
30. Peraturan No. X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi
PROFESI PENUNJANG
1. Peraturan No. VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
2. Peraturan No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal
3. Peraturan No. VIII.B.1 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal
4. Peraturan No. VIII.C.1 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal
5. Peraturan No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
6. Peraturan No. X.J.1 tentang Laporan kepada Bapepam oleh Akuntan
REKSA DANA
1. Peraturan No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana
2. Peraturan No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
3. Peraturan No. IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan
4. Peraturan No. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
5. Peraturan No. IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
6. Peraturan No. IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
7. Peraturan No. IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
8. Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
9. Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kotrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
10. Peraturan No. IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
11. Peraturan No. IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
12. Peraturan No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
13. Peraturan No. IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
14. Peraturan No. IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
15. Peraturan No. IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
16. Peraturan No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
17. Peraturan No. IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan
18. Peraturan No. IX.C.5 tentang Perubahan Peraturan No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
19. Peraturan No. IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana
20. Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana
21. Peraturan No. VIII.G.9 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana
22. Peraturan No. X.D.1 tentang Lapora Reksa Dana
SANKSI
1. Peraturan No. XIV.B.1 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda
PERATURAN KPEI
1. Peraturan KPEI No. II-1 tentang Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat
2. Peraturan KPEI No. II-2 tentang Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat
3. Peraturan KPEI No. II-3 tentang Anggota Kliring
4. Peraturan KPEI No. II-4 tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan
5. Peraturan KPEI No. II-5 tentang Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat
6. Peraturan KPEI No. II-6 tentang Pemindahan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan
7. Peraturan KPEI No. II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya
8. Peraturan KPEI No. II-8 tentang Pelanggaran dan Sanksi bagi Anggota Klirig
9. Peraturan KPEI No. II-9 tentang Komite
10. Peraturan KPEI No. II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat
11. Peraturan KPEI No. III tentang Perubahan Peraturan Klirng dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka
12. Kepdir PT. KPEI No. KEP-006/DIR/KPEI/0505 tentang Perubahan Peraturan Kliring Dan Penjamin Penyelesaian Transaksi Opsi Saham
13. Lampiran Kepdir PT. KPEI No. KEP-007/DIR/KPEI/0505
PERATURAN KSEI
1. Kepdir PT. KSEI No. KEP-012/DIR/KSEI/0806 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral
2. Kepdir PT. KSEI No. KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
1. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun
2. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
4. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER- 08/BL/2008 tentang Perubahan Pertama Kepdirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun
5. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-09/BL/2008 tentang Perubahan atas Kepdirjen Lembaga Keuangan No. KEP-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Non PT
6. Per. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-10/BL/2008 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Bank Kustodian
Kep. Kabapepam dan LK
7. Kep. Kabapepam dan LK No. KEP-112/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual
8. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-12/BL/2009 tentang Direktur Bursa Efek
9. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-13/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjamin
10. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-14/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
11. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-176/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
12. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 177/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
13. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-194/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah
14. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-260/BL/2008 tentang Penetapan Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 sebagai Efek Syariah
15. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-261/BL/2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
16. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-265/BL/2008 tentang Penetapan Saham PT Hotel Mandarine Regency Tbk sebagai Efek Syariah
17. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-309/BL/2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten
18. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal
19. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 394/BL/2008 tentang Independensi Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
20. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 395/BL/2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Akuntan
21. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 396/BL/2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai
22. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis
23. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-402/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
24. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 440/BL/2008 tentang Penilaian Surat Utang atau Surat Berharga lain yang Diterbitkan oleh Negara dan Obligasi
25. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 460/BL/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek
26. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)
27. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah
28. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
29. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
30. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-555/BL/2008 tentang Penilaian Surat Utang atau Surat Berharga lain yang Diterbitkan oleh Negara dan Obligasi untuk Kekayaan Tabungan Hari Tua yang Dikelola oleh PT Taspen (Persero)
31. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 556/BL/2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf A, Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Kabapepam dan LK No. KEP-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek
32. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-557/BL/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
33. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain
34. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 63/BL/2007 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah
35. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-64/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
36. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 65/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
37. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 66/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
38. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 67/BL/2007 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
39. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 68/BL/2007 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
40. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 69/BL/2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan sebagai Manajer Investasi
41. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-313/BL/2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal
42. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-325/BL/2007 tentang Daftar Efek Syariah
43. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek
44. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 423 /BL/2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
45. Kep Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-424/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
46. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP- 425/BL/2007 tentang Pedoman bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
47. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-426/BL/2007 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
48. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-429/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
49. Kep. Kabapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-430/BL/2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
SE Bapepam dan LK
50. SE Bapepam dan LK No. S-3458/BL/2010 tentang Larangan untuk Memberikan Hadiah/Imbalan kepada Pejabat/Pegawai Biro Pengelolaan Investasi
51. SE Bapepam dan LK No. 03/BL/2009 tentang Kebijakan Relaksasi Atas Beberapa Ketetentuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana
52. SE Bapepam dan LK No. 05/BL/2009 tentang Pencabutan Kebijakan Relaksasi Atas Beberapa Ketentuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana
53. SE Bapepam dan Lembaga Keuangan No. SE-02/BL/2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan
54. SE Bapepam dan Lembaga Keuangan No. S-280/BL.06/2008 tentang Permintaan Data Pendukung MKBD
55. SE Bapepam dan Lembaga Keuangan No. S- 1310/BL/2007 perihal Permintaan Tanggapan atas Draft Peraturan Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain
Peraturan lain
1. SE BI No. 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
2. Daftar Agen Penjual Efek Reksa Dana
3. Daftar MI yang dicabut Izinnya Periode Tahun 2000 – 2007
4. Data Manajer Investasi yang telah mendapat Izin Usaha Per 31 Maret 2007
5. Press Release I Pencabutan Izin Usaha 8 (Delapan) Perusahaan Asuransi dan 13 (Tiga Belas) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
6. Press Release II Penerbitan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
7. Press Release III Penerbitan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
8. Press Release IV
9. Press Release V
10. Press Release VI Penerbitan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
11. Press Release VII Penerbitan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
12. Press Release VIII Penerbitan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
13. Press Release IX Penerbitan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
14. Press Release X Penerbitan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
15. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan
16. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
17. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum
18. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
19. Pokok-Pokok Pikiran Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Pencatatan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG
PEKERJAAN UMUM
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
5. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
7. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU menjadi UU
10. UU No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi UU
11. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
12. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
13. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
14. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
15. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
16. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
17. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
18. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
19. Perppu No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
2. PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
3. PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
5. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
6. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
7. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
8. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
10. PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
11. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
12. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
14. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
15. PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
16. PP No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
17. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
18. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
19. PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
20. PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
21. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
22. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
23. PP No. 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
24. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
25. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
26. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
27. PP No. 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
28. PP No. 11 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
29. PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
30. PP No. 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
31. PP No. 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
32. PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
33. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
34. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
35. PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
36. PP No. 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
37. PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
38. PP No. 25 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
39. PP No. 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api
40. PP No. 8 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
41. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
42. PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
43. PP No. 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
44. PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
45. PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
46. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai
47. PP No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
48. PP No. 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri
49. PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
50. PP No. 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 7 Tahun 2010 tentang Pengesahan Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia)
2. Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
3. Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrasturktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
4. Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
5. Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
6. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
8. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
9. Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
10. Perpres No. 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan Asean Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan Asean mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)
11. Perpres No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
12. Perpres No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
13. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
14. Perpres No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
15. Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
16. Perpres No. 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
17. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
18. Perpres No. 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
19. Perpres No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
20. Perpres No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Keppres
21. Keppres No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konfrensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali sebagai Tempat Penyelanggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013
22. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
23. Keppres No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air
24. Keppres No. 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
25. Keppres No. 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
26. Keppres No. 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
27. Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Kordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
28. Keppres No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta – Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan – Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
29. Keppres No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Jalan Tol
30. Keppres No. 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
31. Keppres No. 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
32. Keppres No. 74 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta – Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan – Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
33. Keppres No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Jalan Tol
34. Keppres No. 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang dan Ruas Padalarang-Cikamuning sebagai Bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
35. Keppres No. 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek
36. Keppres No. 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
37. Keppres No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
38. Keppres No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana
39. Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
40. Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur
41. Keppres No. 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur
42. Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
43. Keppres No. 68 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 8 Tahun 1989
44. Keppres No. 57 Tahun 1992 tentang Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau
45. Keppres No. 8 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
46. Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
INSTRUKSI PRESIDEN
1. Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
2. Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
3. Inpres No. 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
4. Inpres No. 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
Permen & Kepmen PU
Tahun 2010
1. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
2. Permen PU No. 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
Tahun 2009
3. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum
4. Permen PU No. 07/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
5. Permen PU No. 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulasi Fiskal Bidang Pekerjaan Umum untuk Kegiatan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Lampiran Permen PU No. 09/PRT/M/2009
6. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya
7. Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
8. Permen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
9. Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
10. Permen PU No. 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2008
11. Permen PU No. 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
12. Permen PU No. 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
13. Permen PU No. 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
14. Permen PU No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai
15. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
16. Permen PU No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol
17. Permen PU No. 11/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
18. Permen PU No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
19. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
20. Permen PU No. 24/PRT/M2008 tentang Pedoman Pemeliharan dan Perawatan Bangunan
21. Permen PU No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
22. Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Tahun 2007
23. Permen PU No. 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol
24. Permen PU No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
25. Permen PU No. 03 /PRT/M/2007 tentang Perubahan atas Permen PU No. 51/PRT/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005 – 2009
26. Permen PU No. 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi
27. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
28. Permen PU No. 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Lampiran Permen PU No. 14/PRT/M/2007
29. Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
30. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
31. Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
32. Permen PU No. 22/PRT/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Becana Longsor
33. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
34. Permen PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
35. Permen PU No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
36. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
37. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi
38. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
39. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
40. Permen PU No. 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Lampiran Permen PU No. 42/PRT/M/2007
41. Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
42. Permen PU No. 44/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pembinaan SDM dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Departemen PU
Lampiran Permen PU No. 44/PRT/M/2007
43. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Gedung Negara
Tahun 2006
44. Permen PU No. 04/PRT/M/2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
45. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol
46. Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
Lampiran Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
47. Permen PU No. 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai
48. Permen PU No. 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai
49. Permen PU No. 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum
50. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)
51. Permen PU No. 22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum
52. Permen PU No. 25/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bendungan
53. Permen PU No. 26/PRT/M/2006 tentang Perubahan atas Permen PU Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai
54. Permen PU No. 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
55. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
56. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
57. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
58. Permen PU No. 31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
59. Permen PU No. 32/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Dokumen Pemasukan dan/atau Peralatan dalam Rangka Bantuan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
60. Permen PU No. 33/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
61. Permen PU No. 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007
62. Permen PU No. 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007
63. Permen PU No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007
64. Permen PU No. 51/PRT/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009
65. Permen PU No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan
66. Permen PU No. 207/PRT/M/Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah secara Elektronik
67. Permen PU No. 294/PRT /M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
68. Permen PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
69. Permen PU No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
70. Permen PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
71. Permen PU No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
72. Permen PU No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
73. Permen PU No. 606/PRT/M/2005 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 183/KPTS/1987 tentang Jenis, Materi Muatan, dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum
74. Permen PU No. 50/PRT/Tahun 1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing
75. Permen PU No. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air
76. Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai
77. Permen PU No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air
78. Permen PU No. 39 Tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai
Kepmen PU
79. Kepmen PU No. 419/KPTS/M/2010 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon Ii.A pada di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Kepmen PU No. 419/KPTS/M/2010 Lamp
80. Kepmen PU No. 305/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Penyesuaian Masa Konsesi dan Tarif Tol Awal pada Ruas Jalan Tol Tanggerang-Merak
81. Kepmen PU No. 512/KPTS/M/2009 tentang Perubahan Kepmen PU No. 305/Kpts/M/2009 tentang Penetapan Penyesuaian Masa Konsesi dan Tarif Tol Awal pada Ruas Jalan Tol Tangerang – Merak
82. Kepmen Pu No. 513/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol dan Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo
83. Kepmen PU No. 514/KPTS/M/2009 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol
84. Kepmen PU No. 100/KPTS/M/2008 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-16 Tahun 2008
85. Kepmen PU No. 232/KPTS/M/2008 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008
86. Kepmen PU No. 424/KPTS/M/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon III di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
87. Kepmen PU No. 331/KPTS/M/2007 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon III.b pada Balai Besar di Lingkungan Departeman PU
88. Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
89. Kepmen PU No. 29/KPTS/M/2006 tentang Penutupan Sementara sebagian Jalur A (Jakarta-Bandung) dan Sebagian Jalur B (Bandung-Jakarta) untuk Golongan Kendaraan tertentu Jalan Tol Cipularang
90. Kepmen PU No. 211 IKPTSIM/2006 tentang Penetapan Paket Pengelolaan Barang/Jasa Secara Elektronik Tahun 2006 di Llngkungan Departemen Pekerjaan Umum
91. Kepmen PU No. 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil
92. Kepmen PU No. 251/KPTS/2005 tentang Pencabutan Wewenang Penyelenggaraan (Pengoperasian dan Pemeliharaan) Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto
93. Kepmen PU No. 369 / KPTS / M / 2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
Lampiran Kepmen PU No. 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
94. Kepmen PU No. 518/KPTS/M/2005 tentang Penerimaan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2005
95. Kepmen PU No. 607/KPTS/M/2005 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006
96. Kepmen PU No. 21/KPTS/M/2004 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Bidang Pekerjaan Umum
97. Kepmen PU No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
98. Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
99. Kepmen PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
100. Kepmen PU No. O4 Tahun 1991 tentang Penggunaan Air dan atau Sumber Air untuk Kegiatan Usaha Pertambangan termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
Insmen PU
101. Insmen PU No. 02/IN/M/2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
102. Insmen PU No. 05/INMEN/M/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
Surat Edaran Menteri
1. SE Menteri PU No. 03/SE/M/2010 tentang Perubahan SE No. 03/Se/M/2009
2. SE Menteri PU No. 13/SE/M/2010 tentang Pencantuman Kordinat Geografis Lokasi Pelaksanaan Paket Kegiatan di Lingkungan Kementerian PU
3. SE Menteri PU No. 05/SE/M/2009 tentang Penyempurnaan SE Menteri PU No. 12/SE/M/2008
4. SE Menteri PU No. 09/SE/M/2009 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa APBN Dep. PU Tahun Anggaran 2010
5. SE Menteri PU No. 12/SE/M/2009 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
6. SE Menteri PU No. 12/SE/M/2009 Lamp
7. SE Menteri No. 03/SE/M/2008 tentang Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Departemen PU
8. SE Menteri PU No. 12/SE/M/2008 tentang Peningkatan Penerapan Surat Edaran Menteri PU No. 21/SE/M/2007
9. SE Menteri PU No. 12/SE/M/2008 Lamp
10. SE No. 01/SE/M/2007 Perihal Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa Bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
11. SE Menteri No. 01/SE/M/2006 perihal Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan sebelum Keppres 80 Tahun 2003
12. SE No. 8 Tahun 2006 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006
13. SE Menteri No. 10/SE/M/2006 perihal Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
14. SE Menteri No. 12.1/SE/M/2006 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum Dokumen Anggaran disahkan
15. SE Menteri No. 13/SE/M/2006 perihal Persyaratan Perusahaan Asing dalam mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
16. SE Menteri No. 59/SE/M/2006 perihal Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum
17. SE No. 03/SE/M/Tahun 2005 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun 2005
18. SE Menteri No. 03/SE/M/2005 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2005
19. SE Menteri No. 05/SE/M/2005 perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
20. SE Menteri No. 13 /SE/M/2005 perihal Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
21. SE No. O1/SE/M/Tahun 2003 Perihal Pengadaan Barang dan Jasa dengan Cara Penunjukan Langsung yang Perlu Mendapat Persetujuan Menteri di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
22. SE Menteri No. 02/SE/M/2003 perihal Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
23. Surat No. Ik.02.05 – Mn/134 Tahun 2003 Perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2003
24. Surat No. Ik.02.05-Mn/135 Tahun 2003 Perihal Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 di lingkungan Departemen Kimpraswil.
25. SE No. 02/SE/M/Tahun 2001 Perihal Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi Serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Bernilai di atas Lima Puluh Milyar Rupiah
Kepmen Kimpraswil
Tahun 2004
1. Kepmen Kimpraswil No. 192/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Paket-Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Semi e-Procurement di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
2. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tentang Tata cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
3. Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
4. Kepmen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan
Peraturan Menteri Lain
26. Permenko Bidang Perekonomian No. PER- 01/M.EKON/05/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruitur
27. Permendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun

1. Kepdirjen Cipta Karya No. 42/KPTS/DC/2009 tentang Penggantian Pejabat Central Project Management Unit Urban Sector Development Reform Project (USDRP)
2. Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum
3. Kepdirjen Cipta Karya No. 2/25/KPTS/CK/1974 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana, Tata Cara dan Penetapan Harga Penjualan Rumah Negeri
4. Kep. Dirjen Sumber Daya Air No. 94/KPTS/D/2007 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon IV.A di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
5. Kep. Dirjen Perumahan dan Permukiman No. 06/KPTS/DM/2004 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan melalui Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi
6. Kep. Dirjen Perumahan dan Permukiman No. 10/KPTS/DM/2003 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan
7. Kep Direktur Asian Institute of Technology Center in Indonesia (AIT – Center Indonesia) No. 002/KPTS.AIT-CI/2007 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Asian Institute of Technology Center in Indonesia (AIT – Center Indonesia)
8. Kep Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Invetasi No. 16/KPTS/KE/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil
9. Kep Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Invetasi No. 28/KPTS/KE/2003 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Sub Sektor Air Minum dan atau Sanitasi
10. SE Irjen No. 01/SE/IJ/2006 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
11. SE Irjen No. 02/SE/IJ/2006 perihal Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
12. SE Irjen No. 03/SE/IJ/2006 perihal Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/ Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu
13. SE Irjen No. 06/SE/IJ/2006 perihal Penjelasan mengenai Indikator Total Penawaran Mendekati HPS/OE Berkait Jenis Penyimpangan Indikasi Pengaturan di antara Penyedia Jasa/Panitia/Pengguna Jasa pada Lampiran Peraturan Menteri PU Nomor: 604/PRT/M/2005 tanggal 28 Desember 2005
14. SE Irjen No. 03/SE/IJ/2004 perihal Kriteria Pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
15. SE Irjen No. 02/SE/IJ/2002 perihal Sanksi Administratif bagi PNS yang Lalai Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional
16. SE Irjen No. 03/SE/IJ/2002 perihal Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
17. SE Sekjen No. 01/SE/SJ/2006 perihal Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2006
18. SE Sekjen No. 02/SE/SJ/2006 perihal Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007
19. SE Sekjen No. 05/SE/SJ/2005 perihal Peningkatan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005
20. SE Sekjen No. 03/SE/SJ/2004 perihal Kewajiban PNS memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
21. SE Sekjen No. KP0103-SJ/350 Tahun 2004 perihal Usulan Dispensasi Pengangkatan Pegawai Harian Proyek APBN Pusat Usia > 40-46 sebagai CPNS
22. SE Sekjen No. 01/SE/SJ/2003 perihal Hasil dan Manfaat Kegiatan Software
23. SE Sekjen No. 05/SE/SJ/2003 perihal Penayangan Informasi Proyek dan Pelelangan di Internet
24. SE No. IK.01.06.MN/66 Tahun 2002 perihal Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002
1. SNI No. 03-1733-2004 Revisi SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
2. SNI No. 03-1726-2002 (revisi 1989) tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung
3. SNI No. 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung
4. SNI No. 03-1730-1989 (Revisi 2002) tentang Tata Cara Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum
5. SNI No. 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
6. SNI No. 03-1736-2000 (Revisi SNI 03-1736-989) tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
7. SNI No. 03-0090-1999 tentang Spesifikasi Bronjong Kawat
8. SNI No. 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
9. SNI No. 03-1725-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya
Peraturan Lain
1. Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Mendukung Desentralisasi
2. Lamp. 1 Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG-UNDANG DAN PERPPU
1. UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
6. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
7. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU
9. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
10. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
11. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
12. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
13. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
15. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
16. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
17. Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah ProvinsiPP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
4. PP No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
5. PP No. 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
6. PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
7. PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
8. PP No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
9. PP No. 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
10. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
14. PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
15. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
16. PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
17. PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
19. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
20. PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
21. PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
22. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23. PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
25. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
26. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
27. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
28. PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
29. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
30. PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah
31. PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
32. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
33. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
34. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
35. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
36. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
37. PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
38. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
39. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
40. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
41. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
42. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
43. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
44. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
45. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
46. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
47. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
48. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
49. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
50. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
51. PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
52. PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
53. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
54. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
55. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
56. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
57. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
58. PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
59. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir dengan PP No. 52 Tahun 1992
60. PP No. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan PP No. 12 Tahun 1985
61. PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
62. PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2011
2. Perpres No. 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri
3. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
6. Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
7. Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keppres No. 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan
8. Perpres No. 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
9. Perpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2009
10. Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
11. Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
12. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
13. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran I
14. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIA
15. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIB
16. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
17. Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
18. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
19. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
20. Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
21. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
22. Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh
23. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
24. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
25. Perpres No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
26. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
27. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
29. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
30. Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
31. Perpres No. 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
32. Keppres No. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
33. Keppres No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
34. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
35. Keppres No. 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan
36. Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah
37. Keppres No. 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah
38. Keppres No. 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
39. Keppres No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
40. Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
41. Inpres No. 4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke Daerah
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
1. Permendagri No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Lampiran Permendagri No. 1 Tahun 2010
2. Permendagri No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan
3. Permendagri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
4. Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. Permendagri No. 5 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
6. Permendagri No. 6 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Permendagri No. 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
8. Permendagri No. 8 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
9. Permendagri No. 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
10. Permendagri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
11. Permendagri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara lain
12. Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
13. Permendagri No. 14 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
14. Permendagri No. 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
15. Permendagri No. 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014
16. Permendagri No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
17. Permendagri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
18. Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
19. Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
20. Permendagri No. 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
21. Permendagri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru
22. Permendagri No. 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
23. Permendagri No. 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
24. Permendagri No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
25. Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2010
26. Permendagri No. 28 Tahun 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
27. Permendagri No. 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
28. Permendagri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut
29. Permendagri No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
30. Permendagri No. 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
31. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
32. Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
33. Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
34. Permendagri No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
35. Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
36. Permendagri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian dalam Negeri
37. Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
38. Permendagri No. 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
39. Permendagri No. 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen dalam Negeri Tahun 2010
40. Permendagri No. 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
Permendagri No. 47 Tahun 2010 tentang Lampiran
41. Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
42. Permendagri No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
43. Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
Permendagri No 51 Tahun 2010 tentang Lampiran
44. Permendagri No. 52 Tahun 2010 tentang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
45. Permendagri No. 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah
46. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. I
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. II
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. III
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. IV
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. V
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. IV
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Lamp. VII
47. Permendagri No. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
48. Permendagri No. 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
49. Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan
50. Permendagri No. 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan debagai Pajak Daerah
51. Permendagri No.59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dana Alokasi Khusus di Daerah
52. Permendagri No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
53. Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
54. Permendagri No. 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
55. Permendagri No. 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah
56. Permendagri No. 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
57. Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Tahun 2009
58. Permendagri No. 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Lamp. Permendagri No. 1 Tahun 2009
59. Permendagri No. 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat
60. Permendagri No. 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
61. Permendagri No. 4 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
62. Permendagri No. 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
63. Permendagri No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
64. Permendagri No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
65. Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lamp. Permendagri No. 8 Tahun 2009
66. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
67. Permendagri No. 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
68. Permendagri No. 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
69. Permendagri No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah
70. Permendagri No. 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Cuti bagi Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah yang Dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden
71. Permendagri No. 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
72. Permendagri No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Nonpemerintah
73. Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
74. Permendagri No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota
75. Permendagri No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
76. Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah
77. Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
78. Permendagri No. 21 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem
79. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
80. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah
81. Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
82. Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
83. Permendagri No. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah
84. Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
85. Permendagri No. 28 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
86. Permendagri No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat
87. Permendagri No. 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
88. Permendagri No. 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Daerah
Lamp. Permendagri No. 32 Tahun 2009
89. Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
90. Permendagri No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lamp. Permendagri No. 34 Tahun 2009
91. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
92. Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
93. Permendagri No. 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh
94. Permendagri No. 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
95. Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
96. Permendagri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
97. Permendagri No. 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
98. Permendagri No. 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
99. Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
100. Permendagri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri
101. Permendagri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
102. Permendagri No. 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010
103. Permendagri No. 48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
104. Permendagri No. 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
105. Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
106. Permendagri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri
107. Permendagri No. 52 Tahun 2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 551 Tahun 2008
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah Dari Sektor Pertambangan dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009
108. Permendagri No. 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
109. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
110. Permendagri No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
111. Permendagri No. 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
112. Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
113. Permendagri No. 58 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
114. Permendagri No. 59 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
115. Permendagri No. 60 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur
116. Permendagri No. 61 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
117. Permendagri No. 63 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
118. Permendagri No. 64 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
119. Permendagri No. 65 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
120. Permendagri No. 66 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
121. Permendagri No. 67 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
122. Permendagri No. 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
123. Permendagri No. 69 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha
124. Permendagri No. 70 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
125. Permendagri No. 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
126. Permendagri No. 72 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
127. Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
128. Permendagri No. 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah
129. Permendagri No. 75 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
130. Permendagri No. 76 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
131. Permendagri No. 77 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
132. Permendagri No. 78 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008
133. Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Permendagri No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
134. Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
135. Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Lampiran Permendagri No. 4 Tahun 2008
136. Permendagri No. 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
137. Permendagri No. 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
138. Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
139. Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
140. Permendagri No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Permendagri No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
141. Permendagri No. 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa
Lamp. 1 Permendagri No. 11 Tahun 2008
Lamp. 2 Permendagri No. 11 Tahun 2008
142. Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Lampiran Permendagri No. 12 Tahun 2008
143. Permendagri No. 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
144. Permendagri No. 14 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
145. Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
146. Permendagri No. 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
147. Permendagri No. 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangkatengah dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
148. Permendagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
149. Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
150. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
151. Permendagri No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
152. Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
153. Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008
154. Permendagri No. 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri
155. Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotcr dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
156. Permendagri No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Natuna sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi dari Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi
157. Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
158. Permendagri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah
159. Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa
160. Permendagri No. 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi dari Sumur-Sumur Blok Langgak
161. Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
162. Permendagri No. 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 570.05-317 Tahun 2007-No. 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang Menghambat Investasi
163. Permendagri No. 35 Tahun 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
164. Permendagri No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
165. Permendagri No. 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah
166. Permendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing
167. Permendagri No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi
168. Permendagri No. 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
169. Permendagri No. 41 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
170. Permendagri No. 42 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
171. Permendagri No. 43 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
172. Permendagri No. 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009
173. Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
174. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
175. Permendagri No. 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri
176. Permendagri No. 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
177. Per. Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. PER.16/MEN/IX/2008, No. 49/2008, No. 922.1/M-IND/10/2008, No. 39/M-DAG/PER/10/2008, tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
178. Permendagri No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri
179. Permendagri No. 51 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Kepmendagri No. 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
180. Permendagri No. 52 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
181. Permendagri No. 53 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. Per. 16/Men/X/2008, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008, dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
182. Permendagri No. 54 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
183. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
184. Permendagri No. 56 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
185. Permendagri No. 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
186. Permendagri No. 58 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
187. Permendagri No. 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
188. Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah
189. Permendagri No. 61 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2009
190. Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
191. Permendagri No. 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota
Tahun 2007
192. Permendagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
193. Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
194. Permendagri No. 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Lingkungan Departemen Dalam Negeri
195. Permendagri No. 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
196. Permendagri No. 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga KemasyarakatanPermendagri No. 6 tahun 2007 tentang Petujuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
197. Permendagri No. 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
198. Permendagri No. 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
199. Permendagri No. 8 Tahun 2007 tentang Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi
200. Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
201. Permendagri No. 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007
Lampiran Permendagri No. 10 Tahun 2007
202. Permendagri No. 11 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
203. Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
204. Permendagri No. 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
205. Permendagri No. 14 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
206. Permendagri No. 15 tahun 2007 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No. 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2007
207. Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPermendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007
208. Permendagri No. 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas antar Negara
209. Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
210. Permendagri No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV di Daerah
211. Permendagri No. 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
212. Permendagri No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum Tercantum
dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
213. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
214. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
215. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
216. Permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana
217. Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
218. Permendagri No. 29 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
219. Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
220. Permendagri No. 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
221. Permendagri No. 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Lampiran Permendagri No. 32 Tahun 2007
222. Permendagri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
223. Permendagri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan
224. Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
225. Permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah
226. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
227. Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
228. Permendagri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
229. Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
230. Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
231. Permendagri No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
232. Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2007
233. Permendagri No. 46 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
234. Permendagri No. 48 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
235. Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
236. Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
237. Permendagri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
238. Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
239. Permendagri No. 55 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
240. Permendagri No. 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
241. Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
242. Permendagri No. 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran Permendagri No. 59 Tahun 2007
243. Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Lampiran 2 Permendagri No. 60 Tahun 2007
244. Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
245. Permendagri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
246. Permendagri No. 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
247. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
248. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
249. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
250. Permendagri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan
251. Permendagri No. 70 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
252. Permendagri No. 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
253. Permendagri No. 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
254. Permendagri No. 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah
255. Permendagri No. 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan
256. Permendagri No. 76 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
257. Permendagri No. 77 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
258. Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Lampiran Permendagri No. 79 Tahun 2007
Tahun 2006
259. Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
260. Permendagri No. 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
261. Permendagri No. 3 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2006
262. Permendagri No. 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
263. Permendagri No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
264. Permendagri No. 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurPermendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
265. Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
266. Permendagri No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
267. Permendagri No. 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
268. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
269. Permendagri No. 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
270. Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
271. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
272. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
273. Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
Lampiran I Permendagri No. 15 Tahun 2006
274. Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
275. Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
276. Permendagri No. 18 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
277. Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinisi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
278. Permendagri No. 20 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
279. Permendagri No. 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Malang
280. Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
281. Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
282. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
283. Permendagri No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
284. Permendagri No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
285. Permendagri No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
286. Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
287. Permendagri No. 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
288. Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa
289. Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
290. Permendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
Lampiran Permendagri No. 32 Tahun 2006
291. Permendagri No. 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
292. Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
293. PerBersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri No. 08 Tahun 2006 No. 35 Tahun 2006 tentang Pemantau Asing dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh
294. Permendagri No. 36 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
295. Permendagri No. 37 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005
296. Permendagri No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Lamp. Permendagri No. 1 Tahun 2005
297. Permendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Lamp. Permendagri No. 3 Tahun 2005
298. Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. : 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005
299. Permendagri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah
300. Permendagri No. 6 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
301. Permendagri No. 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
302. Permendagri No. 8 Tahun 2005 tentang Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. : 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005
303. Permendagri No. 9 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2005
304. Permendagri No.10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah
305. Permendagri No. 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
306. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
307. Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
308. Permendagri No. 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
309. Permendagri No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil
310. Permendagri No. 16 Tahun 2005 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
311. Permendagri No. 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2005
312. Permendagri No. 18 Tahun 2005 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
313. Permendagri No.19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
314. Permendagri No. 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
315. Permendagri No.21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
316. Permendagri No. 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
317. Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
318. Permendagri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah
319. Permendagri No.30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan
320. Permendagri No. 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas
321. Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
322. Permendagri No. 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
323. Permendagri No. 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
324. Permendagri No. 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil Permendagri No. 36 Tahun 2005 tentang Provinsi Kepulauan Riau sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi
325. Permendagri No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
326. Permendagri No. 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
327. Permendagri No. 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
328. Permendagri No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
329. Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
330. Permendagri No. 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Permendagri No. 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah
331. Permendagri No. 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Insmendagri mengenai Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
332. Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
333. Permendagri No. 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan
334. Permendagri No. 1 Tahun 1986 tentang Tatcara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
335. Permendagri No. 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Permendagri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah
336. Permendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia
337. Permendagri No. 02 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
338. Permendagri No. 3 Tahun 1985 tentang Tatacara Pensertifikatan Tanah bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian
339. Permendagri No. 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tanbungan Negara
340. Permendagri No. 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968
341. Permendagri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Permendagri No. 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968
342. Permendagri No. 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama yang Disertai dengan Pemilikan secara Terpisah Bagian-Bagian pada Bangunan Bertingkat
343. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
344. Permendagri No. 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah
345. Permendagri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata-Guna Tanah
346. Permendagri No. 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris
347. Permendagri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Tertentu pada Permendagri No. 2 Tahun 1978
348. Permendagri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya
349. Permendagri No. 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah
350. Permendagri No. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya
351. Permendagri No. 4 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di atasnya
352. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
353. Permendagri No. 7 Tahun 1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
354. Permendagri No. 149 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah yang di atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III yang Telah Dijual
355. Permendagri No. 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara
356. Permendagri No. 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di Atasnya serta Penerbitan Sertipikatnya
357. Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
358. Permendagri No. 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan dan Guna Usaha
359. Permendagri No. Sk. 59/DDA/Tahun 1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah
360. Permendagri No. 7 Tahun 1968 tentang Penertiban dan Penggunaan Pungutan-Pungutan di Bidang Agraria
361. Permendagri No. 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria
362. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan SDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara BUMN No. 47/M-Ind/Per/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per-03/Mbu/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
Kepmendagri
Tahun 2009
363. Kepmendagri No. 1 sampai dengan 101 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Tahun 2008
364. Kepmendagri No. 1 sampai dengan 226 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Tahun 2007
365. Kepmendagri No. 1 sampai dengan 153 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Tahun 2004
366. Kepmendagri No. 15 Tahun 2004 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon I dan II yang telah Mencapai Usia 56 Tahun ke atas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
367. Kepmendagri No. 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri
368. Kepmendagri No. 68 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2004
369. Kepmendagri No. 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004
370. Kepmendagri No. 106 Tahun 2004 tentang Jabatan Peneliti Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Daerah
371. Kepmendagri No.146 Tahun 2004 tentang Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Dan Penetapan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum
372. Kepmendagri No.147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
373. Kepmendagri No.151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna
374. Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
375. Kepmendagri No.153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan
376. Kepmendagri No.154 Tahun 2004 tentang Penilaian Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Dari Negara Kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing
377. Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 tentang Tatacara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dan Penetapan Pimpinan Sementara Dprd Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004
378. Kepmendagri No.157 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri
379. Kepmendagri No.158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
380. Kepmendagri No.159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan
381. Kepmendagri No.160 Tahun 2004 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Kedinasan Di Departemen Dalam Negeri
382. Kepmendagri No.161 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN
383. Kepmendagri No.162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
384. Kepmendagri No. 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika Dengan Kabupaten Paniai Dan Kabupaten Puncak Jaya Di Gunung Grasberg Dan Sekitarnya
385. Kepmendagri No.165 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
386. Kepmendagri No. 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum
387. Kepmendagri No.169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
388. Kepmendagri No. 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
389. Kepmendagri No. 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003
390. Kepmendagri No. 16 Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun 2002
391. Kepmendagri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
392. Kepmendagri No. 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Penetapan Eselon II ke Bawah Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
393. Kepmendagri No. 3 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1992 tentang Lembaga Musyawarah Kota di Kotamadya dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
394. Kepmendagri No. 5 Tahun 2002 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
395. Kepmendagri No. 7 Tahun 2002 tentang No. Kode Lokasi dan No. Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
396. Kepmendagri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
397. Kepmendagri No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
398. Kepmendagri No. 14 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Kartu Ternak
399. Kepmendagri No. 15 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah
400. Kepmendagri No. 16 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kabupaten Bengkulu Selatan
401. Kepmendagri No. 17 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
402. Kepmendagri No. 18 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 06 Tahun 2001 tentang Pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil/Cpo) dan Biji Sawit Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
403. Kepmendagri No. 19 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Produksi Kayu atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik
404. Kepmendagri No. 20 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai
405. Kepmendagri No. 21 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Asal Komoditas
406. Kepmendagri No. 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
407. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
408. Kepmendagri No. 32 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda
409. Kepmendagri No. 33 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
410. Kepmendagri No. 34 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN
411. SKB Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1067/Menkes/SKBNIII/2002 No. 385 Tahun 2002 No. 37 Tahun 2002 tentang Peningkatan Kesehatan pada Pondok Pesantren dan Institusi Keagamaan lainnya
412. Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
413. Kepmendagri No. 36 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
414. Kepmendagri No. 47 tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa
415. Kepmendagri No. 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
Tahun 2001
416. Kepmendagri No. 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan
417. Kepmendagri No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna
418. Kepmendagri No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak
419. Kepmendagri No. 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan
Kesetiaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
420. Kepmendagri No. 8 Tahun 2001 tentang Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih menjadi Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat menjadi Perangkat Desa
421. Kepmendagri No. 13 Tahun 2001 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
422. Kepmendagri No. 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
423. Kepmendagri No. 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah
424. Kepmendagri No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
425. Kepmendagri No. 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
426. Kepmendagri No. 29 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional
427. Kepmendagri No. 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi
428. Kepmendagri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
429. Kepmendagri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk
430. Kepmendagri No. 44 Tahun 2001 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri
431. Kepmendagri No. 46 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
432. Kepmendagri No. 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
433. Kepmendagri No. 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
Tahun 2000
434. Kepmendagri No. 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
435. Kepmendagri No. 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional
436. Kepmendagri No. 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi
437. Kepmendagri No. 118–281 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Tahun 2000
438. Kep. Bersama Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. KM 1/KS001/MPSB-99, No. 001/0/1999, No. 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya
439. Kepmendagri No. 6 Tahun 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Penolakan Izin menjadi Anggota Partai Politik, bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri
440. Kepmendagri No. 8 Tahun 1999 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Wilayah / Daerah
441. Kepmendagri No. 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame
442. Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
443. Kepmendagri No. 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah
444. Kepmendagri No. 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
445. Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
446. Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan
447. Kepmendagri No. DD. 18/1/32 Tahun 1964 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap
448. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
449. Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2008 No. 170/KMK.07/2008 tentang Perubahan atas Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 570.05-317 Tahun 2007-No. 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang Menghambat Investasi
450. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 125 Tahun 2003 dan No. 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
451. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
452. Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
1. Insmendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Insmendagri No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah
3. Insmendagri No. 1 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005
4. Insmendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
5. Insmendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia
6. Insmendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Insmendagri No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemberdayaannya ke Dalam Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Insmendagri No. 7 Tahun 2005 tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Insmendagri No. 8 Tahun 2005 tentang Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan bagi Pondok Pesantren
10. Insmendagri No. 1 Tahun 2004 tentang Konsolidasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 oleh Jajaran Pemerintah Daerah
11. Insmendagri No. 02 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004
12. Insmendagri No. 7 Tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu
13. Insmendagri No. 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
14. Insmendagri No. 30 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa
15. Insmendagri No. 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
16. Insmendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan
1. SE Mendagri No. 061 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan SE No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah
2. SE Mendagri No.061/729/TJ tgl.21 Maret 2000 Penataan Perangkat Daerah
3. SE Mendagri No. 061/2426/SJ Tahun 1999 tentang Pembentukan BAPELLDA Kabupaten/Kota
4. Surat Sekjen No. 910/479/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri TA 2007 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri
5. TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Peraturan Lain
1. PMK No. 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
2. PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
3. PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
4. PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
5. PP No. 18 Tahun 1984 tentang Olah Raga Profesional
6. PP No. 63 Tahun 1971 tentang Olahraga Profesional
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas
2. Perpres No. 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
3. Perpres No. 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)
Keppres
7. Keppres No. 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011
8. Keppres No. 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno
9. Keppres No. 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Olahraga Bung Karno
10. Keppres No. 23 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
11. Keppres No. 13 Tahun 2008 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Bali (Bali Asian Beach Games Organizing Committee ) Tahun 2008
12. Keppres No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
13. Keppres No. 128 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
14. Keppres No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 35 Tahun 1997
15. Keppres No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 37 Tahun 1988
16. Keppres No. 17 Tahun 1991 tentang Kedudukan Balai Sidang Berdasarkan Rencana Induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan
17. Keppres No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
18. Keppres No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keppres No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 8 Tahun 1988
19. Keppres No. 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional
20. Keppres No. 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
21. Keppres No. 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga
22. Keppres No. 52 Tahun 1984 tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Olah Raga
PERMEN/KEPMEN
1. Permenpora No. 16 Tahun 2010 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Penggunaanya
2. Permenpora No. PER.33/Menpora/II/2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi UU
2. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
6. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
7. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
9. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
10. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
11. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
14. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
15. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
16. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
17. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
18. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
19. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
20. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
21. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
22. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
23. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpuu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang Undang
24. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
25. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
26. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
27. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
28. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
29. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
30. UU No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
31. UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 15 PRP Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)
32. UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
33. Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
34. Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. PP No. 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
3. PP No. 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur
4. PP No. 86 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia
5. PP No. 87 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
6. PP No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
7. PP No. 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II
8. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
9. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
11. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu
12. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
13. PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
14. PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
15. PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
16. PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
17. PP No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000
18. PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
19. PP No. 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
20. PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
21. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
22. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
23. PP No. 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan
24. PP No. 85 Tahun 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
25. PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
26. PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu
27. PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000
28. PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
29. PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
30. PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
31. PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu
32. PP No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah Daerah Tertentu
33. PP No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi
34. PP No. 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
35. PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan
Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
36. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 41 Tahun 1997
37. PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM)
38. PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
39. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
40. PP No. 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No. 35 Tahun 1996
41. PP No. 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
42. PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
43. PP No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
44. PP No. 20 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994
45. PP No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
46. PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
47. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
48. PP No. 36 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994
49. PP No. 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
50. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
51. PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Daerah Tertentu
52. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994
53. PP No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
54. PP No. 9 Tahun 1993 tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing
55. PP No. 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing PP No. 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
56. PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
57. PP No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
58. PP No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor
59. PP No. 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
60. PP No. 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
61. PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal dari Dana Moneter Internasional)
2. Perpres No. 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
3. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran I
5. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIA
6. Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIB
7. Perpres No. 48 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The United States of America) Beserta Pengaturan pelaksanaan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement Between The Government of The United States of America Regarding Notification Procedures)
Perpres No. 48 Tahun 2010 Lamp
8. Perpres No. 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
Perpres No. 57 Tahun 2010 tentang Lampiran
9. Perpres No. 7 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investments)
10. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
11. Perpres No. 33 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark Concerning the Promotion and Protection of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
12. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
13. Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
14. Perpres No. 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Finland on the Promotion and the Protection of Investments (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
15. Perpres No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
16. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
17. Perpres No. 66 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreementon Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Islamic of Iran)
18. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
19. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
20. Perpres No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
21. Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
23. Perpres No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan kelima atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
26. Perpres No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
27. Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Keppres
28. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
29. Keppres No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
30. Keppres No. 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
31. Keppres No. 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
32. Keppres No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
33. Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
34. Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
35. Keppres No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 47 Tahun 2003
36. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
37. Keppres No. 68 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal beserta Protokol
38. Keppres No. 78 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal Keppres No. 77 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
39. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan
40. Keppres No. 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
41. Keppres No. 93 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
42. Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
43. Keppres No. 24 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
44. Keppres No. 29 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
45. Keppres No. 44 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
46. Keppres No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
47. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan
48. Keppres No. 2 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
49. Keppres No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum
50. Keppres No. 55 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal secara Timbal Balik beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik
51. Keppres No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
52. Keppres No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan keempat atas Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
53. Keppres No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang yang terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal
54. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
55. Keppres No. 167 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal beserta Protokol
56. Keppres No. 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri tertentu
57. Keppres No. 45 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
58. Keppres No. 46 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
59. Keppres No. 50 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
60. Keppres No. 60 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
61. Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
62. Keppres No. 107 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
63. Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
64. Keppres No. 170 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
65. Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
66. Keppres No. 90 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
67. Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi Penanam Modal
68. Keppres No. 108 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
69. Keppres No. 109 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
70. Keppres No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
71. Keppres No. 159 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
72. Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
73. Keppres No. 6 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
74. Keppres No. 63 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
75. Keppres No. 66 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
76. Keppres No. 83 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan
77. Keppres No. 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, beserta Protokol
78. Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
79. Keppres No. 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal
80. Keppres No. 53 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Kerajaan Spanyol Mengenai Peningkatan dan Perlindungan secara Resiprokal atas Penanaman Modal
81. Keppres No. 80 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
82. Keppres No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
83. Keppres No. 34 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
84. Keppres No. 55 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
85. Keppres No. 60 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
86. Keppres No. 61 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
87. Keppres No. 13 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
88. Keppres No. 54 Tahun 1993 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
89. Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
90. Keppres No. 115 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
91. Keppres No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
92. Keppres No. 52 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
93. Keppres No. 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
94. Keppres No. 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakukan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
95. Keppres No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
96. Keppres No. 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
97. Keppres No. 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
98. Keppres No. 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
99. Keppres No. 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
100. Keppres No. 42 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanaman Modal
101. Keppres No. 7 Tahun 1970 tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Norwegia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanaman – Penanaman Modal
102. Keppres No. 36 Tahun 1970 tentang Pembentukan Sektor Chusus Penanaman Modal Dalam Keppres No. 18 Tahun 1969
103. Keppres No. 7 Tahun 1969 tentang Pengesahaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanaman Modal
1. Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
2. Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
3. Inpres No. 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pulau Sabang menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
4. Inpres No. 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
5. Inpres No. 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal
6. Inpres No. 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah
1. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
2. PMK No. 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur
3. PMK No. 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
4. PMK No. 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
5. PMK No. 136/PMK.05/2006 tentang Perubahan atas PMK No. 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
6. PMK No. 16/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
7. PMK No. 19/PMK.04/2005 tentang Perubahan kedua atas KMK No. 584/KMK.04/2004 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
8. PMK No. 61/KMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembanagn Pulau Bintan dan Pulau Karimun
9. PMK No. 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas KMK No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
10. PMK No. 587/PMK.04/2004 tentang Perubahan Keenam atas KMK No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
11. KMK No. 518/KMK.01/2005 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur
12. KMK No. 37/KMK.04/2002 tentang Perubahan Kelima atas KMK No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
13. KMK No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
14. KMK No. 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan KMK No. 298/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN
15. KMK No. 298/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN
16. Permendag No. 09/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
17. Permendag No. 10/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
18. Permenhukham No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
19. Permenhukham No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
20. Permenhukham No. M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Permenhukham No. M.837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
21. Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
22. Kepmenperindag No. 172/MPP/Kep/5/2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin bukan Baru
23. Kepmenperindag No.289/Mpp/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
24. Kepmenperindag No. 129/MPP/Kep/4/2000 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal dalam Keadaan bukan Baru
25. Kepmenperindag No. 234/MPP/Kep/6/2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
26. Kepmenperindag No. 278/MPP/Kep/7/2000 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal bukan Baru
27. Kepmenperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar PerusahaanKepmenperindag No.525/MPP/Kep/XI/1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
28. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-23/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi No. KEP-4/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
29. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-24/M.EKON/04/2008 tentang Pelimpahan Tugas Evaluasi Pelaksanaan PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
30. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-25/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi No. KEP-31/M.EKON/06/2007 tentang Kelompok Kerja pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
31. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-33/M.EKON/05/2008 tentang Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
32. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-35/M.EKON/05/2008 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PBI
1. PBI No. 5/10 /PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
2. PBI No. 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan bukan Lembaga Keuangan
Per. Kepala BKPM
3. Per. Kepala BKPM No. 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BKPM
4. Per. Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KBKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Per. Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
6. Per. Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan,Pembinaan,dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
7. Per. Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal
8. Per. Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Per. Kepala BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
10. Per. Kepala BKPM No. 2/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
11. Per. Kepala BKPM No. 89/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Penghasilan bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
12. KepKABKPM No. 70/SK/2004 tentang Perubahan atas KepKABKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
13. BTBMI 2007
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PENDIDIKAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
3. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
6. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
8. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
9. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
12. Law Number 20 Year 2003 on National Education System
13. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
14. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
15. UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
16. UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
17. UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
5. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
11. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
12. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
13. PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
14. PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan orang Asing
15. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
16. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
17. PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
18. PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
19. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
20. PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
21. PP No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum
22. PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
23. PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
24. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
25. PP No. 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja
26. PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
27. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
28. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
29. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
30. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
31. PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
32. PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
33. PP No. 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
34. PP No. 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
35. PP No. 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta
36. PP No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
37. PP No. 38 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan
PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
2. Perpres No. 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara
3. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4. Perpres No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
5. Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
6. Perpres No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
7. Perpres No. 68 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yunani tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan (Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Hellenic Republic on Cultural and Educational Cooperation)
8. Perpres No. 71 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Educational and Cultural Cooperation)
9. Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
10. Perpres No. 102 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on Technical and Vocational Education (Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan)
11. Perpres No. 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (Konvensi Regional mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik)
12. Perpres No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Keppres
13. Keppres No. 53 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan
14. Keppres No. 80 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Estonia mengenai tentang Kerjasama Kebudayaan
15. Keppres No. 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik Erafiliasi pada Perserikatan Bangsa Bangsa)
16. Keppres No. 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya
17. Keppres No. 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional
18. Keppres No. 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
19. Keppres No. 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
Inpres
20. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
21. Inpres No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
22. Inpres No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan
23. Inpres No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991
24. Inpres No. 8 Tahun 1985 tentang Pedoman Belajar di Luar Negeri bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Sarjana Indonesia
Permen
Tahun 2010
1. Permendiknas No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
2. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
3. Permendiknas No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendiknas No. 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010
4. Permendiknas No. 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010
5. Permendiknas No. 5 Tahun 2010 Lamp. I tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
6. Permendiknas No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
7. Permendiknas No. 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar
8. Permendiknas No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
9. Permendiknas No. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan
10. Permendiknas No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendikbud No. 276/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unifersitas Negeri Padang
11. Permendiknas No. 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unifersitas Cenderawasih
12. Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Permendiknas No. 16 Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Tadulako
14. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
15. Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB
Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tentang Lampiran
16. Permendiknas No. 19 Tahun 2010 tentang Petujuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk sekolah Menengah Pertama (SMP)
Permendiknas No. 19 Tahun 2010 tentang Lampiran
17. Permendiknas No. 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
Permendiknas No. 20 Tahun 2010 tentang Lampiran
18. Permendiknas No. 21 Tahun 2010 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro Keuangan untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
19. Permendiknas No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
20. Permendiknas No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
21. Permendiknas No. 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula
22. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
23. Permendiknas No. 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidkan
24. Permendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,Sekolah Menengah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011
25. Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah / Madrasah Dan Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah MEnengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010 / 2011
26. Permendiknas No. 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
Tahun 2009
27. Permendiknas No. 1 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional
28. Permendiknas No. 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009
29. Permendiknas No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
30. Permendiknas No. 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
31. Permendiknas No. 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal
32. Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
33. Permendiknas No. 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
34. Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
35. Permendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
Lamp. Permendiknas No.11 Tahun 2009
36. Permendiknas No. 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
Lampiran Permendiknas No. 12 Tahun 2009
37. Permendiknas No. 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
Lampiran Permendiknas No. 13 Tahun 2009
38. Permendiknas No. 15 Tahun 2009 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009
39. Permendiknas No. 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
40. Permendiknas No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
41. Permendiknas No. 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
42. Permendiknas No. 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan
43. Permendiknas No. 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman
44. Permendiknas No. 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
45. Permendiknas No. 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
46. Permendiknas No. 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
47. Permendiknas No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus, Bantuan Kesejahteraan Guru di Daerah Tertinggal, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil
48. Permendiknas No. 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan
49. Permendiknas No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
50. Permendiknas No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara
51. Permendiknas No. 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta
52. Permendiknas No. 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan
53. Permendiknas No. 37 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
54. Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
55. Permendiknas No. 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
56. Permendiknas No. 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
57. Permendiknas No. 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
58. Permendiknas No. 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
59. Permendiknas No. 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
60. Permendiknas No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
61. Permendiknas No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
62. Permendiknas No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
63. Permendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
64. Permendiknas No. 52 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)
65. Permendiknas No. 53 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
66. Permendiknas No. 54 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa
67. Permendiknas No. 55 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
68. Permendiknas No. 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
69. Permendiknas No. 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat
70. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
71. Permendiknas No. 60 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara
72. Permendiknas No. 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
73. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
74. Permendiknas No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro
75. Permendiknas No. 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
76. Permendiknas No. 67 Tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
77. Permendiknas No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
78. Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
79. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
80. Permendiknas No. 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan
81. Permendiknas No. 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
82. Permendiknas No. 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010
83. Permendiknas No. 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010
84. Permendiknas No. 76 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009
85. Permendiknas No. 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010
86. Permendiknas No. 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendiknas No. 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010
Tahun 2008
87. Permendiknas No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras
88. Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku
89. Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
90. Permendiknas No. 4 Tahun 2008 tentang Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008
91. Permendiknas No. 5 Tahun 2008 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008
92. Permendiknas No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri
93. Permendiknas No. 7 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang
94. Permendiknas No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
95. Permendiknas No. 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
96. Permendiknas No. 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008
97. Permendiknas No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
98. Permendiknas No. 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
99. Permendiknas No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
100. Permendiknas No. 14 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Kunci di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
101. Permendiknas No. 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008
102. Permendiknas No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
103. Permendiknas No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Permendiknas No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
104. Permendiknas No. 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
105. Permendiknas No. 19 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
106. Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
107. Permendiknas No. 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
108. Permendiknas No. 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
109. Permendiknas No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 4 Tahun 2008 tentang Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008
110. Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
111. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
112. Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
113. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
114. Permendiknas No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
115. Permendiknas No. 29 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Diponegoro
116. Permendiknas No. 30 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Malang
117. Permendiknas No. 31 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Hasanuddin
118. Permendiknas No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
119. Permendiknas No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
120. Permendiknas No. 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
121. Permendiknas No. 35 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Yogyakarta
122. Permendiknas No. 36 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Padjadjaran
123. Permendiknas No. 37 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual
124. Permendiknas No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
125. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
126. Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
127. Permendiknas No. 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
128. Permendiknas No. 42 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 11 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang Berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S. Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi dan Wisma Argamulya Cisarua Bogor
129. Permendiknas No. 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
130. Permendiknas No. 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang
131. Permendiknas No. 45 Tahun 2008 tentang Penetapan 195 Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
132. Permendiknas No. 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu
133. Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu
134. Permendiknas No. 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
135. Permendiknas No. 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
136. Permendiknas No. 51 Tahun 2008 tentang Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
137. Permendiknas No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
138. Permendiknas No. 54 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Semarang
139. Permendiknas No. 55 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Brawijaya
140. Permendiknas No. 56 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Teknologi Sepuluh November
141. Permendiknas No. 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan
142. Permendiknas No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
143. Permendiknas No. 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Merupakan Kewenangan Menteri terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
144. Permendiknas No. 63 Tahun 2008 tentang Perubahan Kepmendiknas dan Kebudayaan No. 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung
145. Permendiknas No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
146. Permendiknas No. 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan
147. Permendiknas No. 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
148. Permendiknas No. 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
149. Permendiknas No. 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri
150. Permendiknas No. 71 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
151. Permendiknas No. 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru
152. Permendiknas No. 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sebelas Maret
153. Permendiknas No. 74 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Surabaya
154. Permendiknas No. 75 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Mulawarman
155. Permendiknas No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
156. Permendiknas No. 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009
157. Permendiknas No. 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTS/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009
158. Permendiknas No. 79 Tahun 2008 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009
159. Permendiknas No. 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009
160. Permendiknas No. 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009
161. Permendiknas No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
162. Permendiknas No. 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendididikan Nonformal
163. Permendiknas No. 87 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Lampung
Tahun 2007
164. Permendiknas No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007
165. Permendiknas No. 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007
166. Permendiknas No. 3 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007
167. Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007
Lampiran Permendiknas No. 4 Tahun 2007
168. Permendiknas No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007
169. Permendiknas No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
170. Permendiknas No. 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
171. Permendiknas No. 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
172. Permendiknas No. 9 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyiapan Bahan Rapat atau Laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator
173. Permendiknas No. 10 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
174. Permendiknas No. 11 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang Berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor
175. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
176. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
177. Permendiknas No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
178. Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional
179. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
180. Permendiknas No. 17 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
181. Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
182. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
183. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
184. Permendiknas No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
185. Permendiknas No. 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
186. Permendiknas No. 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka
187. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
188. Permendiknas No. 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia
189. Permendiknas No. 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
190. Permendiknas No. 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran
191. Permendiknas No. 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
192. Permendiknas No. 29 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha
193. Permendiknas No. 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
194. Permendiknas No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
195. Permendiknas No. 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Guru yang Bertugas di Daerah Khusus
196. Permendiknas No. 33 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional yang Terintegrasi dengan Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008
197. Permendiknas No. 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008
198. Permendiknas No. 35 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
199. Permendiknas No. 37 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
200. Permendiknas No. 38 Tahun 2007 tentang Pencabutan Permendiknas No. 33 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional yang Terintegrasi dengan Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008
201. Permendiknas No. 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008
202. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
203. Permendiknas No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
204. Permendiknas No. 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008
205. Permendiknas No. 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
206. Permendiknas No. 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta
207. Permendiknas No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Sejarah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
208. Permendiknas No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
209. Permendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Tahun 2006
210. Permendiknas No. 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
211. Permendiknas No. 2 Tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
212. Permendiknas No. 2 Tahun 2006 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007
213. Permendiknas No. 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung
214. Permendiknas No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Gerai Informasi dan Media Departemen Penidikan Nasional
215. Permendiknas No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006
216. Permendiknas No. 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat tertentu untuk Menandatangani Penetapan Hasilseleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
217. Permendiknas No. 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu
218. Permendiknas No. 8 Tahun 2006 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar
219. Permendiknas No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional
220. Permendiknas No. 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo
221. Permendiknas No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
222. Permendiknas No. 13 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
223. Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
224. Permendiknas No. 16 Tahun 2006 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknik pada Universitas Nusa Cendana
225. Permendiknas No. 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Pejabat tertentu untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
226. Permendiknas No. 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo
227. Permendiknas No. 19 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
228. Permendiknas No. 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
229. Permendiknas No. 21 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
230. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006
231. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Lampiran Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
232. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
233. Permendiknas No. 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
234. Permendiknas No. 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
235. Permendiknas No. 27 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat-Pusat
236. Permendiknas No. 30 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan
237. Permendiknas No. 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Kepmendiknas No. 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
238. Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
239. Permendiknas No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
240. Permendiknas No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
241. Permendiknas No. 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emiritus
242. Permendiknas No. 40 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
243. Permendiknas No. 41 Tahun 2006 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
244. Permendiknas No. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
245. Permendiknas No. 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
246. Permendiknas No. 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007
Tahun 2005
247. Permendiknas No. 1 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005
248. Permendiknas No. 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasi Perguruan Tinggi
249. Permendiknas No. 4 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah
250. Permendiknas No. 5 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, No.
044/U/1994 tentang Cetak Ulang Buku Pelajaran Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, No. 330/U/1997 tentang Pengandaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
251. Permendiknas No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Jadwal Ujian Nasional Kedua Tahun Pelajaran 2004/2005
252. Permendiknas No. 7 Tahun 2005 tentang Penghentian Ujicoba ”Kurikulum 2004” untuk Mata Pelajaran Sejarah dan Larangan Penggunaan Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah yang Disusun Berdasarkan Standar Kompetensi ”Kurikulum 2004”
253. Permendiknas No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
254. Permendiknas No. 9 Tahun 2005 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat tertentu untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya di Lingkungan
255. Permendiknas No. 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo
256. Permendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran
257. Permendiknas No. 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
258. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
259. Permendiknas No. 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
260. Permendiknas No. 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
261. Permendiknas No. 16 Tahun 2005 tentang Statuta Universitas Airlangga
262. Permendiknas No. 17 Tahun 2005 tentang Mars Sekolah Menengah Pertama Terbuka
263. Permendiknas No. 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
264. Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
265. Permendiknas No. 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006
266. Permendiknas No. 22 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
267. Permendiknas No. 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
268. Permendiknas No. 24 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
269. Permendiknas No. 25 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
270. Permendiknas No. 26 Tahun 2005 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
271. Permendiknas No. 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
272. Permendiknas No. 28 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
273. Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
274. Permendiknas No. 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
275. Permendiknas No. 31 Tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Penataran dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
Kepmen
276. Kepmendiknas No. 134/M/2010 tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
Kepmendiknas No. 134/M/2010 Lamp
277. Kepmendiknas No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
278. Kepmendiknas No. 057/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
279. Kepmendiknas No.037/U/2004 tentang Ujian Akhir Nasional Ulangan Tahun Pelajaran 2003/2004
280. Kepmendiknas No. 017/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003
281. Kepmendiknas No. 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
282. Kepmendiknas No. 014 /U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
283. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
284. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
285. Kepmendiknas No. 047/U/2002 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2001/2002
286. Kepmendiknas No. 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester
287. Kepmendiknas No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah
288. Kepmendiknas No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah
289. Kepmendiknas No. 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
290. Kepmendiknas No. 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
291. Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
292. Kepmendiknas No. 055/U/2000 tentang Simbol Braille Indonesia Bidang Kimia
293. Kepmendiknas No. 105/O/2000 tentang Pengakuan Kepada Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur
294. Kepmendiknas No. 106/O/2000 tentang Pengakuan Kepada Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, Jawa Timur
295. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguru Tinggi
296. Kepmendiknas No. 203/P/1999 tentang Pengangkatan Staf SEAMOLEC
297. Kepmendiknas No. 208/P/1999 tentang Penerbitan Naskah (Kegiatan Rutin dan Proyek)
298. SK Mendiknas No. 295/O/1999 tentang Ijin Penyelenggaraan Australia International School di Denpasar Bali
299. Kepmendiknas No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
300. Kepmendiknas No. 224/U/1999 tentang Kurikulum D3 Teknika
301. Kepmendiknas No. 239/U/1999 tentang Kurikulum D3 Keperawatan
302. Kepmendiknas No. 243/U/1999 tentang Kurikulum Nasional Sarjana untuk Program Studi Sistem Informasi
303. Kepmendikbud No. 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
304. Kepmendiknas No. 295/U/1998 tentang tidak Berlakunya Beberapa Kep. Mendikbud bagi Perguruan Tinggi yang telah Diakreditasi
305. Kepmendikbud No. 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
306. Kepmendiknas No. 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
307. Kepmendiknas No. 022/O/1997 tentang Organisasi & Tata Kerja Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
308. Kepmendiknas No. 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP dan Tata Kerja SLTP
309. Kepmendiknas No. 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU
310. Kepmendiknas No. 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata kerja SMK
311. Kepmendiknas No. 049/O/1997 tentang Perubahan Ketentuan Bab V Kep. Mendikbud No.0222b/O/1980 (Kurikulum SMK)
312. Kepmendiknas No. 050/O/1997 tentang Perubahan Ketentuan Bab VI Kep. Mendikbud No.0222b/O/1980 (SG & SGO)
313. Kepmendiknas No. 096/U/1997 tentang Penetapan Kotamadia dan Kabupaten yang Berprestasi dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
314. Kepmendiknas No. 147/M/1997 tentang Penetapan Buku yang Terpilih sebagai Buku Mata Pelajaran
315. Kepmendiknas No. 148/P/1997 tentang Spasimen Tanda Tangan & Paraf Pejabat di Lingkungan Setjen Depdikbud
316. Kepmendiknas No. 149/P/1997 tentang Spasimen Tanda Tangan & Paraf Pejabat di Lingkungan Setjen Depdikbud
317. Kepmendiknas No. 177/U/1997 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Diploma II Pendidikan Guru TK
318. Kepmendiknas No. 178/U/1997 tentang Kurikulum yang berlaku Secara Nasional Program II Pendidikan Guru SD
319. Kepmendiknas No. 192/P/1997 tentang Perubahan Kep. Mendikbud no. 0326/P/1995 tentang Pembentukan Badan Ujian Negara Program Studi Magister Program Doktor PTS
320. Kepmendiknas No. 218/P/1997 tentang Pembentukan Dewan Hakim MTQ Mahasiswa Universitas Mataram
321. Kepmendiknas No. 220/P/1997 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkunagn Depdikbud
322. Kepmendiknas No. 220/U/1997 tentang Kurikulum Program Sarjana untuk Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi
323. Kepmendiknas No. 242/O/1997 tentang Perincian Tugas di Lingkungaan Direktorat Dikgutentis
324. Kepmendiknas No. 266/O/1997 tentang Pembentukan Komisi Nasional SEAMEO
325. Kepmendiknas No. 279/U/1997 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Diploma III Teknik Kimia
326. Kepmendiknas No. 286/U/1997 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Diploma III Teknik Elektronika
327. Kepmendiknas No. 287/U/1997 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Diploma III Telekomunikasi
328. Kepmendiknas No. 288/U/1997 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Diploma III Teknik Mesin
329. Kepmendiknas No. 298/P/1997 tentang Pengakuan Sekolah Indonesia di Davao Filipina
330. Kepmendiknas No. 303/U/1997 tentang Pedoman Pencegahan HIV/AIDS melalui Pendidikan
331. Kepmendiknas No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan
332. Kepmendiknas dan BP-7 Pusat No. 308/U/1997 & 114/BP/-7/XII/1997 tentang Memorandum Bersama Pusat Pengkajian & Pengembangan Pengetahuan & Kebudayaan Pancasila di Perguruan Tinggi
333. Kepmendiknas No. 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Depdikbud untuk Mengesahkan Salinan/Fotocopy Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar
334. Kepmendiknas No. 330/U/1997 tentang Pengadaan Buku & Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Depdikbud
335. Kepmendiknas No. 046/U/1996 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1995/1996
336. Kepmendiknas No. 053/U/1996 tentang SLTP Terbuka
337. Kepmendiknas No. 0129/U/1996 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
338. Kepmendiknas No. 006/U/1995 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Diploma III Seni
339. Kepmendiknas No. 0218/U/1995 tentang Kurikulum Program Sarjana Ilmu Teknik
340. Kepmendiknas No. 0223/U/1995 tentang Kurikulum Sarjana Ilmu Sosial & Ilmu Politik
341. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 0433/P/1993, No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
SE Menteri
1. SE Diknas No. 643/C/KU/2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007
Lamp I SE No. 643/C/KU/2007 Perihal Contoh Perhitungan Alokasi Per Sekolah
2. Surat Edaran No. 28031/A2.3/PR/2007 hal Prosedur NISN terbaru
PERDIRJEN / KEPDIRJEN
Perdirjen Dikti
1. Perdirjen Dikti No. 01/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Bina Sarana Global yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Global di Pandeglang dari Pandeglang ke Tanggerang
2. Perdirjen Dikti No. 03/D/O/2010 tentang Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Rumkit Tinggkat II Manado dari Departemen Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Hesti Wirasakti Manado
3. Perdirjen Dikti No. 04/D/O/2010 tentang Perubahan Nama Universitas Ars Internasional di Bandung Menjadi Universitas BSI di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Harapan Generasi di Bandung
4. Perdirjen Dikti No. 05/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adiwangsa di tebing Sumatera Utara Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima di Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa di Tebing Tinggi
5. Perdirjen Dikti No. 6/D/O/2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
6. Perdirjen Dikti No. 07/D/O/2010 tentang Pengabungan Akademi Kebidanan (AKBID) Baiturrahim Jambi ke dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baiturrahim Jambi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Baiturrahim di Jambi
7. Perdirjen Dikti No. 09/D/O/2010 tentang Perubahan Nama Akademi Pariwisata (AKPAR) ARS Internasional di Bandung Menjadi Akademi Pariwisata (AKPAR) Bina Sarana Informatika Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Graha Pendidikan Indonesia di Bandung
8. Perdirjen Dikti No. 12/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Bidara Mukti dari Bandung ke Tarogong Garut yang diselenggarakan ole Yayasan Bidara Mukti di Bandung
9. Perdirjen Dikti No. 13/D/O/2010 tentang Alih Kelola dan Pindah Lokasi Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia dari Bekasi ke Serang dari Yayasan Pendidikan Nusantara di Jakarta kepada Yayasan Lingkar Banten di Serang
10. Perdirjen Dikti No. 14/D/O/2010 tentang Perubahan Nama Sekolah Teknologi Gempol Pasuruan di Pasuruan Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Teknologi Walisongo Pasuruan di Pasuruan yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Ma`arif Walisongo di Gempol Pasuruan
11. Perdirjen Dikti No. 15/D/O/2010 tentang Alih Kelola Politeknik Manufaktur Igasar Pindad di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Sadhana Bhakti di Bandung kepada Yayasan Pendidikan Multi Karya di Medan
12. Perdirjen Dikti No. 16/D/O/2010 tentang Alih Bina Akademi Perawatan AL Irsyad AL Islamiyyah Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan AL Irsyad AL Islamiyyah Cilacap dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Pengabungan Akademi Perawatan AL Irsyad AL Islamiyyah Cilacap ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AL Irsyad AL Islamiyyah Cilacap yang diselenggarakan oleh yayasan AL Irsyad AL Islamiyyah Cilacap
13. Perdirjen Dikti No. 17/D/O/2010 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan UPN “VETERAN” Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di Jakarta dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
14. Perdirjen Dikti No. 18/D/O/2010 tentang Alih Bina Akademi Fisioterapi UPN “VETERAN” Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di Jakarta dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
15. Perdirjen Dikti No. 19/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer antar Bangsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bina Putra Putri Bangsa dari Karawang ke Tanggerang
Kepdirjen Dikti
1. Kepdirjen Dikti No. 02/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelengaraan Program Studi Magister Manajemen (S2) di Jakarta Selatan bagi Universitas Gadjah Mada
2. Kepdirjen Dikti No. 06/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Bhakti Mitra Nusada dari Depok ke Tanggerang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung di Bandung
3. Kepdirjen Dikti No. 08/D/O/2010 tentang Ralat: Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk STIP Bumi Silampari di Lubuklinggau Menjadi: Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Lubuklinggau Menjadi Universitas Musi Rawas di Lubuklinggau diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari di Lubuklinggau, Sumatera Selatan
4. Kepdirjen Dikti No. 11/D/O/2010 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
5. Kepdirjen Dikti No. 23/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Arsitektur (S1) pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo
6. Kepdirjen Dikti No. 24/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) pada Universitas Tanjungpura di Pontianak
7. Kepdirjen Dikti No. 25/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Hewan (S2) pada Universitas Udayana di Denpasar-Bali
8. Kepdirjen Dikti No. 26/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Biologi (S2) pada Universitas Udayana di Denpasar
9. Kepdirjen Dikti No. 27/D/O/2010 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidang Peternakan pada Universitas Andalas di Padang
10. Kepdirjen Dikti No. 28/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru pada Universitas Mulawarman di Samarinda
11. Kepdirjen Dikti No. 29/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyakit Saraf (SP.1) pada Universitas Sebelas Maret di Kentingan-Surakarta
12. Kepdirjen Dikti No. 30/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (DII) pada Universitas Kristen Indonesia Toraja di Makale
13. Kepdirjen Dikti No. 31/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) pada STKIP PGRI Sampang di Sampang
14. Kepdirjen Dikti No. 32/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan (DIV) pada Politeknik LPP Yogyakarta
15. Kepdirjen Dikti No. 33/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (SI) pada Universitas Indo Global Mandiri di Palembang
16. Kepdirjen Dikti No. 34/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) pada Universitas Muhamadiyah Yogyakarta di Yogyakarta
17. Kepdirjen Dikti No. 35/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Medistra Indonesia di Bekasi
18. Kepdirjen Dikti No. 36/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru pada Universitas Sjakhyariti di Palembang
19. Kepdirjen Dikti No. 37/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S1) pada Universitas Singaperbangsa Karawang di Karawang
20. Kepdirjen Dikti No. 39/D/O/2010 tentang Akademi Keperawatan Mitra Keluarga Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga di Jakarta dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
21. Kepdirjen Dikti No. 40/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter (S1) pada Universitas Palangka Raya
22. Kepdirjen Dikti No. 41/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan (S2) pada Universitas Udayana di Denpasar
23. Kepdirjen Dikti No. 60/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perpajakan (D III) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang
24. Kepdirjen Dikti No. 61/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Bimbingan Konseling (S1) pada Universitas Bengkulu di Bengkulu
25. Kepdirjen Dikti No. 62/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan (S1) pada Universitas Negeri Semarang di Semarang
26. Kepdirjen Dikti No. 63/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Admninistrasi Negara (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar
27. Kepdirjen Dikti No. 64/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Stikes Muhammadiyah Palembang di Palembang
28. Kepdirjen Dikti No. 65/D/O/2010 tentang Perubahan Nama Program-Program Studi pada Politeknik Akamigas Palembang
29. Kepdirjen Dikti No. 66/D/O/2010 tentang Ralat: SK Mendiknas No. 187/D/O/2009 Tanggal 2 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Pengabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Supra di Jakarta dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Supra di Jakarta Menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe di Jakarta di Selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kalbe di Jakarta
30. Kepdirjen Dikti No. 67/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan (S2) pada Universitas Andalas di Padang
31. Kepdirjen Dikti No. 68/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S2) pada Universitas Negeri Padang di Padang
32. Kepdirjen Dikti No. 69/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Pemyelenggaraan Program Studi Kebijakan Pendidikan (S1) pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta
33. Kepdirjen Dikti No. 70/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S1) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh
34. Kepdirjen Dikti No. 71/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Tadulako di Palu
35. Kepdirjen Dikti No. 72/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Hubungan Internasional (S1) pada Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto
36. Kepdirjen Dikti No. 73/D/O/2010 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan (S2) pada Universitas Hasanuddin di Makasar
37. Kepdirjen Dikti No. 74/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) pada universitas Negeri Semarang di Semarang
38. Kepdirjen Dikti No. 75/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Universitas Sahid Surakarta di Solo
39. Kepdirjen Dikti No. 76/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2) pada Universitas Yarsi di Jakarta
40. Kepdirjen Dikti No. 77/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) pada Universitas Islam Indonersia Yogyakarta di Yogyakarta
41. Kepdirjen Dikti No. 78/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Hospitality (S1) pada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta
42. Kepdirjen Dikti No. 79/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2) pada STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen di Jakarta Timur
43. Kepdirjen Dikti No. 80/D/O/2010 tentang Ralat SK Mendkinas No. 108/D/O/2009 Tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Akademi Akuntansi Wika Jasa di Semarang Menjadi STIE AKA di Semarang di Selenggarakan oleh Yayasan Wika Jasa Semarang di Semarang
44. Kepdirjen Dikti No. 81/D/O/2010 tentang Ralat Mendiknas No. 43/D/O/2009 Tanggal 7 April 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan (AKPER) BETHESDA YAKKUM di Yogyakarta Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YAKKUM BETHESDA di Yogyakarta Semula: diselenggarakan oleh Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM) BETHESDA di Yogyakarta Menjadi: diselenggarakan oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) di Yogyakarta
45. Kepdirjen Dikti No. 82/D/O/2010 tentang Ralat SK Mendiknas No. 223/D/O/2008 Tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pengabungan IKIP PGRI Banyuwangi dengan STIPERIK PGRI Banyuwangi Menjadi Universitas PGRI Banyuwangi diselenggarakan oleh-oleh PPLP-PT PGRI Banyuwangi
46. Kepdirjen Dikti No. 83/D/O/2010 tentang Ralat SK Mendiknas No. 75/D/O/2005 Tanggal 7 juni 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pengabungan Akademi-Akademi Abdurrab Menjadi Universitas Abdurab di Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Abdurarab di Pekanbaru
47. Kepdirjen Dikti No. 84/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kepolisian (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta
48. Kepdirjen Dikti No. 85/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Luar biasa (S2) pada Universitas Negeri Surabaya di Surabaya
49. Kepdirjen Dikti No. 86/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Peternakan (S3) pada Universitas Udayana di Denpasar
50. Kepdirjen Dikti No. 87/D/O/2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1) pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Sidoarjo
51. Kepdirjen Dikti No. 11/DIKTI/Kep/2007 tentang Pembentukan Tim Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007
52. Kepdirjen Dikti No. 12/DIKTI/Kep/2007 tentang Pembentukan Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya
53. Kepdirjen Dikti No. 13/DIKTI/Kep/2007 tentang Pengangkatan Anggota Tim Perbandingan Model Tata Pamong pada Perguruan Tinggi Dunia
54. Kepdirjen Dikti No. 14/DIKTI/Kep/2007 tentang Pembentukan Panitia Tetap Penilaian Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007
55. Kepdirjen Dikti No. 16/DIKTI/Kep/2007 tentang Pengangkatan Tim Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-Indonesia Higher Education Network (Inherent) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007
56. Kepdirjen Dikti No. 18/DIKTI/Kep/2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Penelitian dan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007
57. Kepdirjen Dikti No. 20/DIKTI/Kep/2007 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) Indonesia – Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
58. Kepdirjen Dikti No. 21/DIKTI/Kep/2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Kopertis Wilayah VI di Semarang
59. Kepdirjen Dikti No. 24/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung di Bandung
60. Kepdirjen Dikti No. 25/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Manufaktur Bandung di Bandung
61. Kepdirjen Dikti No. 26/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Studi pada Politeknik Negeri Jakarta di Jakarta
62. Kepdirjen Dikti No. 27/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Medan di Medan
63. Kepdirjen Dikti No. 28/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Bandung di Bandung
64. Kepdirjen Dikti No. 29/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Semarang di Semarang
65. Kepdirjen Dikti No. 30/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang
66. Kepdirjen Dikti No. 31/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Lampung di Bandar Lampung
67. Kepdirjen Dikti No. 32/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Ambon di Ambon
68. Kepdirjen Dikti No. 33/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Padang di Padang
69. Kepdirjen Dikti No. 34/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Bali di Denpasar
70. Kepdirjen Dikti No. 35/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak
71. Kepdirjen Dikti No. 36/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar
72. Kepdirjen Dikti No. 37/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di Surabaya
73. Kepdirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Manado di Manado
74. Kepdirjen Dikti No. 39/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Banjarmasin di Banjarmasin
75. Kepdirjen Dikti No. 40/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe di Lhokseumawe
76. Kepdirjen Dikti No. 41/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Kupang di Kupang
77. Kepdirjen Dikti No. 42/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Elektronik Negeri Surabaya di Surabaya
78. Kepdirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Jember di Jember
79. Kepdirjen Dikti No. 44/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan di Pangkep
80. Kepdirjen Dikti No. 45/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang di Kupang
81. Kepdirjen Dikti No. 46/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Perikanan Negeri Tual di Tual
82. Kepdirjen Dikti No. 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
83. Kepdirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di Luar Negeri
SE Dirjen Dikti
1. SE Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 tentang Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
Kepdirjen Mandikdasmen
1. Kepdirjen Mandikdasmen No. 11/C/KEP/KP/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek (Project Management Unit) Indonesia Vocational Education Strengthening (Invest)
2. Kepdirjen Mandikdasmen No. 75/C/KEP/KP/2008 tentang Pembentukan Komite Teknis (Technical Committee) Proyek Indonesia Vocational Education Strengthening (Invest)
3. Kepdirjen Mandikdasmen No. 78/C/KEP/KP/2008 tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Kepdirjen Mandikdasmen No. 152/C/KEP/KP/2008 tentang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tahun 2008
5. Kepdirjen Mandikdasmen No. 151/C/KEP/KP/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007
6. Kepdirjen Mandikdasmen No. 162/C/KEP/KP/2007 tentang Koordinator Pengelola Studi Tingkat Pusat Studi Tentang Kualitas Layanan Pendidikan Melalui Perluasan Peran Serta Masyarakat (PKLP3M) (the Improvement of the Quality of Education Services Through Enhanced Community Participation “Iqe-Cp”)
7. Kepdirjen Mandikdasmen No. 184/C/KEP/KP/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan ISO 9001 : 2000 di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Kepdirjen Mandikdasmen No. 197/C/KEP/OT/07 tentang Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Kepdirjen Mandikdasmen No. 203/C/KEP/KU/2007 tentang Pemberian Subsidi Komite Sekolah Hibah Bersaing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
10. Kepdirjen Mandikdasmen No. 333/C/KEP/KP/2007 tentang Panitia Pameran Pendidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007
11. Kepdirjen Mandikdasmen No. 349/C/KEP/KU/2007 tentang Pemberian Subsidi Komite Sekolah “Study of the Improvement of the Quality of Education Services Trough Enhanced Community Participation Iqe-Cp” (Studi Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Melalui Perluasan Peranserta Masyarakat- PKLP3M) Tahun Anggaran 2007
12. Kepdirjen Mandikdasmen No. 350/C1/KEP/KP/2007 tentang Pembentukan Pengarah, Nara Sumber dan Panitia Sosialisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Kepdirjen Mandikdasmen No. 155/C/Kep/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri
14. Kepdirjen Mandikdasmen No. 160/C/Kep/LK/2006 tentang Bentuk Spesifikasi Blangko Ijasah
15. Kepdirjen Mandikdasmen No. 161/C/Kep/LK/2006 tentang Bentuk dan Spesifikasi Blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
16. Kepdirjen Mandikdasmen No. 226/C/KEP/KP/2006 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Penyelenggara Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Nasional XIV Tahun 2006
17. Kepdirjen Mandikdasmen No. 426/C/KEP/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Kepdirjen Mandikdasmen No. 481/C/KEP/KP/2006 tentang Panitia Pameran Pendidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2006
SE Dirjen Mandikdasmen
1. SE Dirjen Mandikdasmen No. 348/C/KU/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2009
2. SE Dirjen Mandikdasmen No. 475/C.C3/TU/2009 tentang Penyelenggaraan RSBI/SBI SMP
3. SE Dirjen Mandikdasmen No. 3481/C/HM/2009 tentang Kewaspadaan Flu Baru H1N1
4. Lamp. SE Dirjen Mandikdasmen No. 3444/C.C5/PR/2009
MOU
1. MOU No. 08/IX/KB/2009 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan
Perda
1. Perda Kota Tanjung Balai No. 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS)
2. Perda Kab. Muara Enim No. 12 Tahun 2004 tentang Mutasi Rotasi dan Promosi Guru Kepala Sekolah serta Tenaga Kependidikan lainnya di Kabupaten Muara Enim
3. Perda Kota Binjai No. 6 Tahun 2003 tentang Izin Operasional Sekolah dan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat
4. Perda Kab. Tanggamus No. 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
5. Perda Kab. Wonosobo No. 09 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo
6. Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Perda Kab. Dompu No. 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Kabupaten Dompu
8. Perda Kab. Indramayu No. 26 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PENELITIAN DAN TEKNOLOGI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
8. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda Benda Langit Lainnya, 1967)
10. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
11. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 2004
12. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
13. UU No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
14. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
15. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
16. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
17. UU No. 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
18. UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
19. UU No. 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional *)
20. UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
2. PP No. 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
3. PP No. 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
4. PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
5. PP No. 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika
6. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
8. PP No. 36 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
9. PP No. 77 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
10. PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
11. PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi
12. PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
13. PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
14. PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15. PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
16. PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
17. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
18. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
19. PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
20. PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
21. PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
22. PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
23. PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
24. PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
25. PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
26. PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
27. PP No. 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional
28. PP No. 197 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara “Aerial Survey”
29. PP No. 244 Tahun 1961 tentang Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia
30. PP No. 65 Tahun 1958 tentang Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom
31. PP No. 71 Tahun 1951 tentang Pembubaran “Raad en Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen” dan Pembentukan “Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta” dan “Direktorium untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta”
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
2. Perpres No. 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
3. Perpres No. 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
4. Perpres No. 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
5. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
6. Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
7. Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
8. Perpres No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional
9. Keppres No. 95 Tahun 2003 tentang Pengesahan Agreement on the Augmentation of the Asean Science Fund (Persetujuan mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
10. Keppres No. 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
11. Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
12. Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir)
13. Keppres No. 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda Benda yang diluncurkan ke Antariksa)
14. Keppres No. 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science And Technology Education in Asia and the Pacific Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik Erafiliasi pada Perserikatan Bangsa Bangsa)
15. Keppres No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
16. Keppres No. 132 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
17. Keppres No. 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Objects Launched Into Outer Space, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda Benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975)
18. Keppres No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
19. Keppres No. 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggungjawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda Benda Antariksa, 1972)
20. Keppres No. 24 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keppres No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
21. Keppres No. 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
22. Keppres No. 77 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
23. Keppres No. 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan an Amendment of Article Vi of the Statute of the International Atomic Energy Agency
24. Keppres No. 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan Convention on Early Notification of A Nuclear Accident
25. Keppres No. 82 Tahun 1993 tentang Pengesahan Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
26. Keppres No. 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing
27. Keppres No. 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional
28. Keppres No. 30 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi
29. Keppres No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
30. Keppres No. 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
31. Keppres No. 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional
32. Keppres No. 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong
33. Keppres No. 48 Tahun 1976 tentang mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama dibidang Penggunaan Tenaga Atom untuk Maksud Damai
34. Keppres No. 9 Tahun 1970 tentang Penjerahan Lembaga Kanker Nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Departemen Kesehatan
35. Keppres No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
INSTRUKSI PRESIDEN
1. Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air
2. Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
3. Inpres No. 2 Tahun 2006 tentang tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain
4. Inpres No. 3 Tahun 2003 tTentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
5. Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek
6. Inpres No. 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia
7. Inpres No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
8. Inpres No. 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
Tahun 2010
1. Permeneg Ristek No. 01/M/PER/IV/2010 tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dolar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemristek yang Berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing
2. Permeneg Ristek No. 02/M/PER/IV/2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penrimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kemristek yang Berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Permeneg Ristek No. 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Ristek
Tahun 2009
4. Permeneg Ristek No. 01/M/PER/VI/2009 tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana
Tahun 2008
5. Permeneg Ristek No. 01/M/PER/III/2008 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Pengkajian dan Penilaian Permohonan Insentif Badan Usaha
6. Permeneg Ristek No. 02/M/PER/VI/2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha
Tahun 2007
7. Permeneg Ristek No. 01/M/PER/I/2007 tentang Lembaga Pengelola Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS)
8. Permeneg Ristek No. 02/M/PM/II/2007 tentang Penetapan Honor Tenaga Honorer di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi
9. Permeneg Ristek No. 03/M/PER/III/2007 tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK)
10. Permeneg Ristek No. 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya
11. Permeneg Ristek No. 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tibggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
12. Permeneg Ristek No. 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
Tahun 2006
13. Permeneg Ristek No. 01/M/PER/I/2006 tentang Lembaga Pengelola Kegiatan Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS)
14. Permeneg Ristek No. 02/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi
15. Permeneg Ristek No. 03/M/Per/IV/2006 tentang Pengaturan Pusat-Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selama Masa Transisi
Tahun 2005
16. Permeneg Ristek No. 02/M/P/XI/2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17. Permeneg Ristek No. 03/M/PER/XII/2005 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Program Riset Pascasarjana
18. Permeneg Ristek No. 04/M/PER/XII/2005 tentang Penetapan Standar Biaya Satuan Operasional Kegiatan Akreditasi bagi Pranata Penelitian dan Pengembangan oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP)
Kepmeneg Ristek
Tahun 2010
1. Kepmeneg Ristek No. 001/M/Kp/I/2010 tentang Fokus Kegiatan Dewan Riset Nasional (DRN) Periode 2009-2010
2. Kepmeneg Ristek No. 052/M/Kp/II/2010 tentang Perubahan Kepmeneg Ristek No. 196/M/Kp/XII/2009 tentang Pejabat Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2010
3. Kepmeneg Ristek No. 053/M/Kp/II/2010 tentang Penetapan Proposal Program Insentif Peningkatan Kemampuan Penelitian dan Rekayasa Kemeneg Ristek untuk di Biayai Oleh APBN Tahun Anggaran 2010
4. Kepmeneg Ristek No. 57/M/Kp/II/2010 tentang Perubahan Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) Periode 2009-2011
5. Kepmeneg Ristek No. 58/M/Kp/III/2010 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Riset Nasional Pada Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Tahun Anggaran 2010
6. Kepmeneg Ristek No. 59/M/Kp/III/2010 tentang Pengangkatan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Riset Nasional Pada Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Tahun Anggaran 2010
7. Kepmeneg Ristek No. 192/M/Kp/IV/2010 tentang Tim Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Tekologi Nasional ke-15 Tahun 2010
8. Kepmeneg Ristek No. 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK Tahun 2010-2014
9. Kepmeneg Ristek No. 197/M/Kp/VI/2010 tentang Perubahan Kepmeneg Ristek No. 196/M/Kp/XII/2009 tentang Pejabat Pengelola APBN Tahun Anggaran 2010
10. Kepmeneg Ristek No. 200/M/Kp/IV/2010 tentang Tim Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Tekologi Nasional ke-15 Tahun 2010
11. Kepmeneg Ristek No. 201/M/Kp/IV/2010 tentang Penetapan Skretariat Komite Inofasi Nasional
12. Kepmeneg Ristek No. 202/M/Kp/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing , Lembaga Penelitian dan Penggembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
13. Kepmeneg Ristek No. 203/M/Kp/VII/2010 tentang Perubahan Kedua Kepmeneg Ristek No. 196/M/Kp/XII/2009 tentang Pejabat Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2010
14. Kepmeneg Ristek No. 204/M/Kp/VII/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Menandatangani Jawaban Sanggahan Banding dilingkungan Kementrian Ristek
15. Kepmeneg Ristek No. 205/M/Kp/VII/2010 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Sistem Inovasi Nasional
Tahun 2009
16. Kepmeneg Ristek No. 013/M/Kp/I/2009 tentang Anggota Dewan Riset (DRN) Periode 2009-2011
17. Kepmeneg Ristek No. 18/M/Kp/II/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
18. Kepmeneg Ristek No. 22/M/Kp/II/2009 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Riset Nasional Pada Program Penerapan Kepemerinthan yang Baik Kemneg Ristek Tahun Anggaran 2009
19. Kepmeneg Ristek No. 23/M/Kp/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pengkaji dan Penilaian Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Perekayasaan, Inofasi dan Difusi Teknologi
20. Kepmeneg Ristek No. 30/M/Kp/III/2009 tentang Perubahan Kepmeneg Ristek No. 12/M/Kp/I/2009 tentang Pejabat Pengelola APBN Tahun Anggaran 2009
21. Kepmeneg Ristek No. 92/M/Kp/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Supervisi dan Tim Penilaian Program Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS)
22. Kepmeneg Ristek No. 103/M/Kp/VII/2009 tentang Pemberian Anugrah Riset dan Teknologi
23. Kepmeneg Ristek No. 104/M/Kp/VII/2009 tentang Penerimaan Anugrah Riset dan Teknologi Tahun 2009
24. Kepmeneg Ristek No. 110/M/Kp/X/2009 tentang Penetapan Proposal Insentif Kemeneg Ristek Untuk di Biayai Oleh APBN Tahun Anggaran 2009
25. Kepmeneg Ristek No. 111/M/Kp/X/2009 tentang Perubahan Kepmeneg Ristek No. 12/M/Kp/I/2009 tentang Pejabat Pengelola APBN Tahun Anggaran 2009
26. Kepmeneg Ristek No. 112/M/Kp/X/2009 tentang Pedoman Umum Bioetika Sumber Daya Hayati
27. Kepmeneg Ristek No. 196/M/Kp/XII/2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola APBN Kemneg Ristek Tahun Anggaran 2010
Tahun 2008
28. Kepmeneg Ristek No. 194/M/Kp/X/2008 tentang Penetapan Proposal Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang Diajukan untuk Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
29. Kepmeneg Ristek No. 89/M/KP/IV/2006 tentang Susunan Panitia Teknis Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2006
30. Kepmeneg Ristek No. 71/KP/M/V/2004 tentang Buku Pedoman Riset Unggulan Bidang Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK)
31. Kepmeneg Ristek No. 71/M/KP/VIII/2003 Perubahan atas Kepmeneg Ristek No. 42A/M/KP/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menristek sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Ristek No. 25/M/Kp/IV/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi
32. Kepmeneg Ristek No. 111/M/KP/IXI/2004 tentang Visi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025
33. Lampiran Kepmeneg /M/KP/IXI2004 tentang Visi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025
34. Kepemeneg Ristek No. 016/M/KP/I/2001 tentang Pengangkatan Tim Asistensi Teknis Mitigasi Bencana Alam dan Aplikasi Rekayasa Forensik
35. Kepmeneg Ristek No. 58/M/KP/VI/2001 tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2001 – 2005
36. Kepmeneg Ristek No. 01/M/KP/III/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi
37. Kepmeneg Ristek No. 02/M/KP/III/2000 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (2000 – 2004)
38. Kepmeneg Ristek No. 28/M/KP/III/2000 tentang Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi (Punas Ristek ) 2001 – 2005
39. Kepmeneg Ristek No./M/Kp/III/2000 tentang Penyampaian Literatur Kelabu (Grey Literature) yang Berkaitan dengan IPTEK
40. Kepmeneg Ristek No. 001/M/KP/I/1979 tentang Pengangkatan Brigjen TNI Otty Sukotjo sebagai Ketua Kelompok Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan
41. Kepmeneg Ristek No. 002/SM/KP/II/1979 tentang Pemberhentian Saudara Dicky Poluan sebagai Karyawan Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi
42. Kepmeneg Ristek No. 003/KP/M/II/1979 tentang Penunjukan Anggauta Team Teknis pada Badan Koordinasi Transmigrasi
43. Kepmeneg Ristek No. 005/M/KP/IV/1979 tentang Pengangkatan Letnan Kolonel (Udara) Eddy Soetrisno S.H. NRP : 495739 sebagai Sekretaris Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
44. Kepmeneg Ristek No. 006/M/KP/IV/1979 tentang Pembubaran Panitia Pelelangan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Puspiptek
45. Kepmeneg Ristek No. 008/M/KP/IV/1979 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Puspiptek
46. Kepmeneg Ristek No. 009/M/KP/IV/1979 tentang Pemberhentian dari Penugasan Sementara Ir. Achmad Sutrisno sebagai Pembantu Asisten Bidang Riset dan Teknologi Industri Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi
47. Kepmeneg Ristek No. 010/M/KP/IV/1979 tentang Pemberhentian dari Penugasan Sementara Drs. Mohammad Nizamudin Salam sebagai Asisten Pembantu Bidang Lintas Sektoral Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi RI
48. Kepmeneg Ristek No. 011/M/KP/V/1979 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Team Pengembangan Laboratorium Uji Konstruksi
49. Kepmeneg Ristek No. 012/M/KP/V/1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi
50. Kepmeneg Ristek No. 013/M/KP/V/1979 tentang Pemberhentian dari Penugasan Sementara Kamaruddin Yahya, M.Sc. sebagai Asisten Pembantu Bidang Riset dan Teknologi Industri Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi RI
51. Kepmeneg Ristek No. 014/M/KP/V/1979 tentang Pemberhentian dari Penugasan Sementara Dr. Eng A. Sumarjono sebagai Pembantu Asisten Bidang Bidang Standarisasi, Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi RI
52. Kepmeneg Ristek No. 015/M/KP/VI/1979 tentang Pemberhentian Keanggotaan Team Pengembangan Pusat Peragaan Ilmiah (Science Center)
53. Kepmeneg Ristek No. 016/M/KP/VIII/1979 tentang Pembentukan Team Pengembangan Laboratorium Hydro,-Aero,-Gas Dinamik dan Getaran
54. Kepmeneg Ristek No. 017/M/KP/VIII/1979 tentang Pengangkatan Ketua Team Pengembangan Hydro,-Aero,-Gas Dinamik dan Getaran
55. Kepmeneg Ristek No. 018/M/KP/VIII/1979 tentang Pembentukan Team Pengembangan Laboratorium Sumber Daya dan Energi
56. Kepmeneg Ristek No. 019/M/KP/VIII/1979 tentang Pengangkatan Ketua Team Pengembangan Laboratorium Sumber Daya dan Energi
57. Kepmeneg Ristek No. 020/M/KP/VIII/1979 tentang Pembentukan Team Persiapan Pengelolaan Wilayah Kerja Puspitek
58. Kepmeneg Ristek No. 021/M/KP/VIII/1979 tentang Pengangkatan Ketua Sekretaris dan Anggota Team Persiapan Pengelolaan Wilayah Kerja Puspitek
59. Kepmeneg Ristek No. 022/M/KP/VIII/1979 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Persiapan Sistem Standarisasi Nasional
60. Kepmeneg Ristek No. 023/M/KP/VIII/1979 tentang Pemberhentian dan Penugasan sementara Drs. Pasni Djamaran Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi
61. Kepmeneg Ristek No. 026/M/KP/XI/1979 tentang Pembentukan Team Pengembangan Laboratorium Termodinamika, Motor dan Mesin
62. Kepmeneg Ristek No. 027/M/KP/XI/1979 tentang Penunjukan dalam Melaksanakan Tugas bagi Dr. Burhan Napitupulu sebagai Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi
63. Kepmeneg Ristek No. 009/M/KP/V/1978 tentang Pembentukan Kelompok-Kelompok Perumus dan Evaluasi Program-Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi
64. Kepmeneg Ristek No. 010/M/KP/V/1978 tentang Pengangkatan Ketua-ketua Kelompok Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi
65. Kepmeneg Ristek No. 011/M/KP/V/1978 tentang Penunjuk Dr. S. Parlin Napitupulu sebagai Pejabat Asisten Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pengawasan Program dan Proyek Riset dan Teknologi
66. Kepmeneg Ristek No. 012/M/KP/VII/1978 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Kelompok Perumusan dan Evaluasi Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi
67. Kepmeneg Ristek No. 013/M/KP/VII/1978 tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi
68. Kepmeneg Ristek No. 014/M/KP/VII/1978 tentang Pembentukan Panitia Pengelola dan Evaluasi Program Pelaksanaan Pinjaman Usaid No. 497-W-050 untuk Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan
69. Kepmeneg Ristek No. 015/AS.III/KP/VIII/1978 tentang Penugasan Ir. A.M. Luthfi unstuck Mengikuti The 3 rd Conference On Our World in Concrete & Structures
70. Kepmeneg Ristek No. 016/M/KP/IX/1978 tentang Pengangkatan Anggauta Kelompok Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi
71. Kepmeneg Ristek No. 017/M/KP/X/1978 tentang Penunjukan dalam Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi
72. Kepmeneg Ristek No. 019/M/KP/XI/1978 tentang Pengangkatan Kol. Pol. Drs. Moch. Sanoesi, sebagai Anggota Kelompok Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan
73. Kepmeneg Ristek No. 020/M/KP/XI/1978 tentang Penambahan Anggota Team Pengembangan Laboratorium Uji Konstruksi
74. Kepmeneg Ristek No. 021/M/KP/XII/1978 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sistem Standarisasi Nasional
75. Keputusan Bersama Meneg Ristek dan Menteri Pertambangan dan Energi No. 004/KP/M/II/79 No. 90/KPTS/M/pertamb./1979 tentang Pemindahan Wewenang Pembinaan terhadap Panitia Teknis Sumber Daya Energi dari Menteri Negara Riset dan Teknologi kepada Menteri Pertambangan dan Energi RI
Peraturan dan Keputusan Bapeten
1. Per. KaBapeten No. 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir
2. Per. KaBapeten No. 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir
3. Per. KaBapeten No. 2 Tahun 2009 tentang Penyusunan Daftar Informasi Desain
4. Per. KaBapeten No. 4 Tahun 2009 tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir
5. Per. KaBapeten No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif untuk Well Logging
6. Per. KaBapeten No. 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging
7. Per. KaBapeten No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri
8. Per. KaBapeten No. 9 Tahun 2009 tentang Intervensi terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material
9. Per. Kepala Bapeten No. 1 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kegempaan
10. Per. Kepala Bapeten No. 2 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kegunungapian
11. Per. Kepala Bapeten No. 3 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Penentuan Dispersi Zat Radioaktif di Udara dan Air, dan Pertimbangan Distribusi Penduduk di Sekitar Tapak Reaktor Daya
12. Per. Kepala Bapeten No. 4 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Geoteknik dan Pondasi Reaktor Daya
13. Per. Kepala Bapeten No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kejadian Eksternal Akibat Ulah Manusia
14. Per. Kepala Bapeten No. 8 Tahun 2008 tentang Ketentuan Keselamatan Manajemen Penuaan Reaktor Nondaya
15. Per. Kepala Bapeten No. 9 Tahun 2008 tentang Penyusunan dan Format Deklarasi dalam Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir
16. Per. Kepala Bapeten No. 10 Tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
17. Per. KaBapeten No. 14 Tahun 2008 tentang Pencabutan Per. KaBapeten No.18/Ka-Bapeten/II-00 tentang Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Lembaga Kursus, dan/atau Laboratorium dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
18. Per. KaBapeten No. 15 Tahun 2008 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion
19. Per. Kepala Bapeten No. 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir
20. Per. Kepala Bapeten No. 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif
21. Per. Kepala Bapeten No. 11 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Instalasi Nuklir Non Reaktor
22. Per. Kepala Bapeten No. 1 Tahun 2006 tentang Laboratorium Dosimetri, Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Keluaran Sumber Radiasi Terapi, dan Standardisasi Radionuklida
23. Per. Kepala Bapeten No. 3 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor
24. Per. Kepala Bapeten No. 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir
25. Per. Kepala Bapeten No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Analisis Keselamatan Instalasi Nuklir Nonreaktor
26. Per. Kepala Bapeten No. 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir
27. Kep. Kepala Bapeten No. 01-P /Ka-BAPETEN/ I-03 tentang Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik
28. Kep. Kepala Bapeten No. 02-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Sistem Pelayanan Pemantauan Dosis Eksterna Perorangan
29. Kep. Kepala Bapeten No. 03/Ka-BAPETEN/I- 03 tentang Persyaratan Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif Tipe A dan Tipe B
30. Kep. Kepala Bapeten No. 04-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Pelatihan Operator dan Supervisor Reaktor Nuklir
31. Kep. Kepala Bapeten No. 07-P/Ka-BAPETEN/I-02 tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor
32. Kep. Kepala Bapeten No. 21/Ka- BAPETEN/XII-02 tentang Program Jaminan Kualitas Instalasi Radioterapi
33. Kep. Kepala Bapeten No. 17 Rev.1/Ka- BAPETEN/IV-01 tentang Perubahan atas Kep. Kepala Bapeten No. 17/Ka- BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Izin bagi Petugas pada Instalasi Nuklir dan Instalasi yang Memanfaatkan Radiasi Pengion
34. Kep. Kepala Bapeten No. 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00 tentang Pedoman Persyaratan untuk Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
35. Kep. Kepala Bapeten No. 18/Ka- BAPETEN/II-00 tentang Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Lembaga Kursus dan atau Laboratorium dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
36. Kep. Kepala Bapeten No. 019 / Ka- BAPETEN/IV-00 tentang Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir
37. Kep. Kepala Bapeten No. 01/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi
38. Kep. Kepala Bapeten No. 01-P/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir
39. Kep. Kepala Bapeten No. 02/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan
40. Kep. Kepala Bapeten No. 02-P/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Proteksi Fisik Bahan Nuklir
41. Kep. Kepala Bapeten No. 03/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif
42. Kep. Kepala Bapeten No. 03-P/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir
43. Kep. Kepala Bapeten No. 04/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif
44. Kep. Kepala Bapeten No. 04-P/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi
45. Kep. Kepala Bapeten No. 06/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir
46. Kep. Kepala Bapeten No. 07/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Jaminan Kualitas Instalasi
47. Kep. Kepala Bapeten No. 08/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Radiografi Industri
48. Kep. Kepala Bapeten No. 09/Ka- BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Radiasi dalam Penampangan Lubang Bor
49. Kep. Kepala Bapeten No. 11/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator
50. Kep. Kepala Bapeten No. 12/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Penambangan dan Pengolahan Bahan Galian Radioaktif
51. Kep. Kepala Bapeten No. 13/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir
52. Kep. Kepala Bapeten No. 14/Ka- BAPETEN/VI-99 tentang Ketentuan Keselamatan Pabrik Kaos Lampu
53. Kep. Kepala Bapeten No. 17/Ka- BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Izin bagi Petugas pada Instalasi Nuklir dan Instalasi yang Memanfaatkan Radiasi Pengion
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERADILAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
9. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
11. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
12. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
13. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
14. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
15. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
16. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
17. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
18. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
19. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
20. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
21. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
22. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
23. UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU
24. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi UU
25. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
26. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
27. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
28. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
29. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengngadilan Pajak
30. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
31. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
32. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
33. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Serrender Of Fugitive Offenders)
34. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
35. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
36. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
37. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
38. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
39. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
40. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
41. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
42. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
43. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
44. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
45. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
46. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
47. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
48. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
49. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
50. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
51. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia
52. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
53. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
54. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
55. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
56. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
57. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
58. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
59. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
60. UU No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform
61. UU No. 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan
62. UU No. 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante
63. UU No. 36 Tahun 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara
64. UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
65. UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
66. UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi
67. Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tetang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
3. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
4. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
5. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
6. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
7. PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
8. PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
9. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
10. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
11. PP No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman
12. PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
14. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
15. PP No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
16. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
17. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
19. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
20. PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
21. PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
22. PP No. 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya
23. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
24. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian
25. PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim
26. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
27. PP No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
28. PP No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak Hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian
29. PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara
PERPRES, KEPPRES, INPRES
1. Perpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism)
2. Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Perpres No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. Perpres No. 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
5. Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
6. Perpres No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
7. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
9. Perpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
10. Perpres No. 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
11. Perpres No. 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera
12. Perpres No. 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
Keppres
13. Keppres No. 1 Tahun 2010 tentang Ekstradisi atas Nama Robert James McNeice
14. Keppres No. 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
15. Keppres No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
16. Keppres No. 11 Tahun 2010 tentang Ektsradisi atas Nama Timothy Geoffrey Lee
17. Keppres No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
18. Keppres No. 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Ekstradisi
19. Keppres No. 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
20. Keppres No. 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan Tahun 2007-2011
21. Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
22. Keppres No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol
23. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
24. Keppres No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung
25. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
26. Keppres No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung
27. Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
28. Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak
29. Keppres No.15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
30. Kepres No.91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
31. Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
Permen
Tahun 2010
1. Permen Hukham No. M.HH-01–GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
2. Permen Hukham No. M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika an Bahan Adiktif Berbahaya Lainya pada Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan Tahun 2010-2014
3. Permen Hukham No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
4. Permen Hukham No. M.HH-01.03.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Hukham No. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Penggenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
Tahun 2009
5. Permen Hukham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permenhum dan HAM Republik Indonesia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
6. Permen Hukham No. M.HH-01.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
7. Permen Hukham No. M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Permen Hukham No. M.HH-01UM.07.03 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
9. Permen Hukham No. M.HH-02.DL.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia
10. Permen Hukham No. M.HH-02.KP.01.05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia
11. Permen Hukham No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 temtang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Permasyarakatan
12. Permen Hukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
13. Permen Hukham No. M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
14. Permen Hukham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan
15. Permen Hukham No. M.HH-03.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
16. Permen Hukham No. M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
17. Permen Hukham No. M.HH-03.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
18. Permen Hukham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
19. Permen Hukham No. M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan
20. Permen Hukham No. M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris
21. Permen Hukham No. M.HH-05.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Calon Taruna Akademi Ilmu Permasyarakatan dan Akademi Imgrasi
22. Permen Hukham No. M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris
23. Permen Hukham No. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengenaan tarif Rp 0, 00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
24. Permen Hukham No. M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenum dan HAM No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
25. Permen Hukham No. M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
26. Permen Hukham No. M.HH-26.10.09 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
27. Permen Hukham No. M.HH-66.KP.04.04 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tahun 2008
28. Permen Hukham No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
29. Permen Hukham No. M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Kepmen Kehakiman No. M.01.12.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
30. Permen Hukham No. M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen Kehakiman No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
31. Permen Hukham No. M.01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan
32. Permen Hukham No. M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Menjadi Badan Hukum
33. Permen Hukham No. M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan E-Oficce Keimigrasian
34. Permen Hukham No. M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tahun 2007
35. Permen Hukham No. M.01 IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen Kehakiman No. M.02 IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
36. Permen Hukham No. M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan
37. Permen Hukham No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan
38. Permen Hukham No. M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
39. Permen Hukham No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
40. Permen Hukham No. M.02-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedelapan atas Kepmen Kehakiman dan HAM No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
41. Permen Hukham No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
42. Permen Hukham No. M.03 PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin
43. Permen Hukham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
44. Permen Hukham No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
45. Permen Hukham No. M.72-PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin
46. Permen Hukham No. M.80 HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
47. Permen Hukham No. M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Permen Hukum dan HAM No. M.837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan HAM RI dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Depatermen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia
Tahun 2006
48. Permen Hukham No. M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan
49. Permen Hukham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
50. Permen Hukham No. M.01-PS.01.04 Tahun 2006 tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana dan Anak Pidana Pasca Kerusuhan Atambua
51. Permen Hukham No. M.01-UM.05.10 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
52. Permen Hukham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
53. Permen Hukham No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
54. Permen Hukham No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
55. Permen Hukham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
56. Permen Hukham No. M.02 KP.08.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan
57. Permen Hukham No. M.03-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
58. Permen Hukham No. M.04-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Kepmen Kehakiman dan HAM No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
59. Permen Hukham No. M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
60. Permen Hukham No. M-06.IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
61. Permen Hukham No. M.06-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Kepmen Kehakiman dan HAM No. M-04.IZ.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
62. Permen Hukham No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmen Kehakiman No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
63. Permen Hukham No. M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
64. Permen Hukham No. M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan HAM dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia
65. Permen Hukham No. M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2005
66. Permen Hukham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
67. Permen Hukham No. M.01.PR.08-10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2004
68. Permenkeh dan HAM No. M.246-KP.04.04 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Alih Tugas Pejabat Eselon II Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM RI
Tahun 1987
69. Permenkeh No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
Kepmen
Tahun 2010
70. Kepmen Hukham No. M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
71. Kepmen Hukham No. M.HH-15.KP.03.03 Tahun 2010 tentang Pengagkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tahun 2005
72. Kepmen Hukham No. M.23-PR.09.02 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2005
73. Kepmen Hukham No. M.111-PR.09.03 Tahun 2005 tentang Tim Penyelesaian Status Kewarganegaraan RI bagi WNI Pemegang SAP Malaysia
74. Kepmen Hukham No. M.2043-KP.04.12. Tahun 2005 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
Tahun 2003
75. Kepmenkeh dan HAM No. M.11.PR.07.06 tahun 2003 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Depkeh dan HAM RI untuk Menerima Permohonan HKI
76. Kepmenkeh dan HAM No. M.51-PR.09.03 Tahun 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek
Tahun 2001
77. Kepmenkeh dan HAM No. M.01.PR.01.10 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Kehakiman dan HAM (SIMDK) Tahun 2005-2010
78. Kepmenkeh dan HAM No. M.01-PR.07.10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeh dan HAM
Tahun 2000
79. Kepmenkeh dan HAM No. M.07.IZ.01.04 Tahun 2000 tentang Pencabutan Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.04 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa kepada Warganegara RRC yang akan Berkunjung ke Indonesia
80. Kepmenkeh dan HAM No. M.22-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Paten
81. Kepmenkeh dan HAM No. M.23-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
Tahun 1998
82. Kepmenkeh No. M.04-IZ.01.02 tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Ijin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
Tahun 1995
83. Kepmenkeh No. M.04-PW.09.02 tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing
84. Kepmenkeh No. M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Imigrasi
Tahun 1994
85. Kepmenkeh No. M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Pengunaan Smart Card dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Provinsi Riau
Tahun 1993
86. Kepmenkeh No. M.02-HC.01.01 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Merek
Tahun 1991
87. Kepmen Kehakiman No. M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan
88. Kepmen Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi Narapidana
89. Kepmenkeh No. M.02.HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten
90. Kepmen Kehakiman No. M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana
91. Kepmenkeh No. 03-HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan lain
Tahun 1989
92. Kepmen Kehakiman No. M-1694.KP.04.11 Tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Asimilasi Narapidana untuk Kegiatan-Kegiatan yang Khusus Sifatnya
Tahun 1988
93. Kepmen Kehakiman No. M.04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
Instruksi Menteri
94. Insmenkeh dan HAM No. M.359.KP.04-11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewenangan Dibidang HAM pada Kanwil Depkeh dan HAM
SE Menteri
95. SE Menhukham No. M.HN.UM.01.06-50 Tahun 2008 tentang Permohonan Penyampaian Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) Tahun 2008
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2009
1. Peraturan MA No. 1 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Peraturan MA No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3. Peraturan MA No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim AD HOC Pengadilan Perikanan
4. Peraturan MA No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim AD HOC pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
Tahun 2008
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU
11. Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil
13. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU
14. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
15. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
16. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.
17. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak Memenuhi Persyaratan Formal
18. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan
19. Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agunghkamah Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc
20. Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung.
21. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil
22. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
23. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 yang disempurnakan
24. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977
25. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap
26. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1976 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1971
27. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969
28. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1963
29. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1959
30. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956
31. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1954
32. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1954
Keputusan Mahkamah Agung
33. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 007/KMA/SK/I/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
34. Keputusan Ketua MA No.003/KMA/SK/I/2008 tentang Penunjukan Pengarah Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2008
35. Keputusan Ketua MA No.011/KMA/SK/I/2008 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Para Terdakwa H. Atjo Babo Bin Badu als. Atjo Babo dan kawan-kawan
36. Keputusan Ketua MA No.012/KMA/SK/I/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
37. Keputusan Ketua MA No.022/KMA/SK/I/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama Mahkamah Agung RI
38. Keputusan Ketua MA No.026/KMA/SK/II/2008 tentang Tim Seleksi Calon Hakim Agung
39. Keputusan Ketua MA No.028/KMA/SK/II/2008 tentang Penunjukan Tim Revisi Buku Sistem Peradilan Indonesia
40. Keputusan Ketua MA No.038/KMA/SK/II/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd, M.Si Binti H.Abd.Samad, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar
41. Keputusan Ketua MA No.039/KMA/SK/II/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd Bin Mattayang, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar
42. Keputusan Ketua MA No.040/KMA/SK/II/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Muslimin Up Bin Ujang Pallira, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar.
43. Keputusan Ketua MA No.018/KMA/SK/II/2007 tentang Perubahan Susunan Tim Pelaksana Proyek Bantuan Luar Negeri “Good Governance In The Indonesian Judiciary”
44. Keputusan Ketua MA No.019 /KMA/SK/II/2007 tentang Penunjukan Tim Penelitian Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi
45. Keputusan Ketua MA No.029 /KMA/SK/III/ 2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
46. Keputusan Ketua MA No.030/KMA/SK/III/ 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim
47. Keputusan Ketua MA No.032 /KMA/SK/IV /2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007
48. Keputusan Ketua MA No.033 /KMA/SK/IV/2007 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Ketua Panitia Penyelenggara (Organizing Committee), Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007
49. Keputusan Ketua MA No.037/KMA/SK/IV/2007 tentang Tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang Berkaitan dengan Pengadilan Perikanan
50. Keputusan Ketua MA No.097 /KMA/SK/VI/2007 tentang Perubahan Tim Evaluasi Undang-Undang No.5 Tahun 2004
51. Keputusan Ketua MA No.098/KMA/SK/VI/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian
52. Keputusan Ketua MA No.114/KMA/SK/VII/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Para Terdakwa H. Rasitu Desky dan Kawan-Kawan
53. Keputusan Ketua MA No.115 /KMA/SK/VII/2007 tentang Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lngkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
54. Keputusan Ketua MA No.132 / KMA/SK/VIII/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Tersangka Syaiful Anam als. Mujadit als. Brekele als. Idris als. Joko
55. Keputusan Ketua MA No.133/KMA/SK/VIII/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana para Tersangka Steven Karuru dan kawan-kawan
56. Keputusan Ketua MA No.142/KMA/SK/VIII/2007 tentang Revisi Pembentukan Tim Kerja Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 dan Pelatihan Mediator
57. Keputusan Ketua MA No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
58. Keputusan Ketua MA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
59. Keputusan Ketua MA No.145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
60. Keputusan Ketua MA No.KMA/149/SK/IX/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Para Tersangka Suparjo als. Sarwo Edi Nugroho als. Said als. Suparman als. Sudaim, dkk (enam orang tersangka)
61. Keputusan Ketua MA No.157/KMA/SK/IX/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
62. Keputusan Ketua MA No.168 / KMA/SK/X/2007 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
63. Keputusan Ketua MA No.185/KMA/SK/X/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
64. Keputusan Ketua MA No.190/KMA/SK/XI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Republik Indonesia
65. Keputusan Ketua MA No.200/KMA/SK/XI/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Tersangka Teguh Prabowo Gunawan als. Go Tjong Ping dan Miyadi S. Ag.
66. Keputusan Ketua MA No.201/KMA/SK/XI/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Para Tersangka Zuhroni als Zainuddin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih als Nu’aim, dan kawan-kawan
67. Keputusan Ketua MA No.203/KMA/SK/XI/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan Pada Mahkamah Agung RI
68. Keputusan Ketua MA No.204/KMA/SK/XI/2007 tentang Pelimpahan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Teknologi Informasi dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
69. Keputusan Ketua MA No.205/KMA/SK/XI/2007 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Para Tersangka Edo Miko Arnando Bin Sukri dan Kawan-Kawan
70. Keputusan Ketua MA No.206/KMA/SK/XI/2007 tentang Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi
71. Keputusan Ketua MA No.207/KMA/SK/XI/2007 tentang Penunjukan Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi
72. Keputusan Ketua MA No.212/KMA/SK/ XII / 2007 tentang Tim Pengajar, Tim Perumus Materi, dan Course Managers dalam Pelatihan Hakim dan Pegavvai Pengadilan yang diadakan oleh “Good Go Vernance In The Indonesian Judiciary”
73. Keputusan Ketua MA No.213 /KMA/SK7 XII / 2007 tentang Penunjukan Koordinator Sistim di Pengadilan-Pengadilan Percontohan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek “Good Governance In The Indonesian Judiciary” (Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Sistim Peradilan di Indonesia)
74. Keputusan Ketua MA No.215/KMA/SK/XI1/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim
75. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga PeradilanKeputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel,Logo,Papan Nama,Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan,Tata Ruang serta Tata Tertib sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.
76. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/085/SK/IX/2006 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
77. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/086/SK/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Undang-Undang No.5 Tahun 2004.
78. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/090/SK/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Kerja Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 dan Pelatihan Mediator.
79. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/092/SK/X/2006 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana para Terdakwa Lilik Purnomo als.Haris als.Arman als.Muchtar,Irwantoro Irano als.Iwan Irano dan Hasanudin als.Hasan als.Slamet Raharjo.
80. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/093/SK/X/2006 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
81. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/094/SK/X/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim.
82. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/095/X/2006
83. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/096/SK/X/2006 Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
84. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/097/SK/X/2006 tentang Penunjukan Tim dan Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
85. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.Kma/ 098 /Sk/XI/2006 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana para Terdakwa Oktovianus Aryo Adhityo Hardiningrat als. Adi dan Kawan-Kawan
86. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/099/SK/XI/2006 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para terdakwa Reynoldus Kebo als. Reno dan kawan-kawan.
87. Keputusan Ketua MA No.KMA/100/SK/XI/2006 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
88. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/101/SK/XII/2006 tentang Penugasan Hakim Agung dan para Pejabat Pendamping pada Rapat Kerja dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
89. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/102/SK/XII/2006 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
90. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/103/SK/XII/2006 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana para Terdakwa Harpri Tumonggi als. Api dan Kawan-Kawan
91. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/104/SK/XII/2006 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana para Terdakwa Arnoval Mencana Als. Opan dan Kawan-Kawan
92. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim
93. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/105/SK/XII/2006 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
94. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/214/SK/XII/2005 tentang ersetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Andi Ipong dan Muhammad Yusuf alias Yusuf dari Pengadilan Negeri Poso ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
95. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/217/SK/XII/2005 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
96. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/UP.IV/ /2005
97. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.008/SK/II/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
98. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.009/SK/II/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Keja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pegadilan Negeri
99. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/011/SK/III/2004 tentang Susunan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Bidang Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia
100. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/013/SK/X/2004 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
101. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/065A/SKB/IX/2004 tentang Peggunaan dan Perawatan Aset dan Barang Inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
Putusan Mahkamah Agung
Tahun 2009
102. Putusan MA No. 03 P/HUM/2009 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Kepmendagri No. 225 Tahun 2008 tentang Pembatalan Perda Kabupaten Dati II Magelang No. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Perda Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003
103. Putusan MA No. 14 P/HUM/2009 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan DPRD Kota Pekalongan No. 20.1/DPRD/VIII/2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan
104. Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009
105. Putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2009
106. Putusan Mahkamah Agung No. 18 P/HUM/2009
107. Putusan MA No. 23 P/HUM/2009 permohonan keberatan Hak Uji Materiil pada tingkat pertama dan terakhir terhadap SE Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Dep. Energi dan SDM No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya PP sebagai Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009
108. Putusan MA No. 343 K/Pid/2009 tentang Perkara Pidana dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara ACHMAD SYU’IN, Desa Sumengko Kecamatan Duduk sampeyan , Kabupaten Gresik ,dkk
Tahun 2008
109. Putusan MA No. 1 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Maersk Indonesia
110. Putusan MA No. 2 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
111. Putusan MA No. 3 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
112. Putusan MA No. 4 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
113. Putusan MA No. 5 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
114. Putusan MA No. 6 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
115. Putusan MA No. 7 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
116. Putusan MA No. 8 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
117. Putusan MA No. 11 P/HUM/2008 permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 55 Tahun 2007, tanggal 5 Oktober 2007 tentang ”Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan”
118. Putusan MA No. 12 C/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Indo Muro Kencana
119. Putusan MA No. 13 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Landmarck Concurrent Solusi Indonesia
120. Putusan MA No. 14 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. JST Indonesia
121. Putusan MA No. 16 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Vs PT. Minda Asean Automotif
122. Putusan MA No. 17 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Vs PT. Minda Asean Automotif
123. Putusan MA No. 18 B/PK/PJK/2008 tentang PT. LG Electronics Indonesia Vs Direktur Jenderal Pajak
124. Putusan MA No. 22 P/HUM/2008 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap ”Lampiran I Bab II Huruf A angka 1 huruf angka 5, huruf d poin 1 Penjelasan dari Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
125. Putusan MA No. 25 P/HUM/2008 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap ”Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2008, diundangkan tanggal 4 Maret 2008 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”
126. Putusan MA No. 28 P/HUM/2008 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap ”PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
127. Putusan MA No. 30 P/HUM/2008 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan KPU No. 154/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,
128. Putusan MA No. 32 B/PK/PJK/2008 tentang Indo Muro Kencana Vs Direktur Jenderal Pajak
129. Putusan MA No. 33 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. GM Auto World Indonesia
130. Putusan MA No. 35 B/PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Sun Microsystem Indonesia
131. Putusan MA No. 37 PK/PJK/2008 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Landmark
132. Putusan MA No. 41 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Bajamas Jatikarya Vs Direktur Jenderal Pajak
133. Putusan MA No. 57 C/PK/PJK/2008 tentang Kopkar Citra Bekisar Surabaya Vs Direktur Jenderal Pajak
134. Putusan MA No. 58 C/PK/PJK/2008 tentang Kopkar Citra Bekisar Surabaya Vs Direktur Jenderal Pajak
135. Putusan MA No. 59 C/PK/PJK/2008 tentang Kopkar Citra Bekisar Surabaya Vs Direktur Jenderal Pajak
136. Putusan MA No. 60 C/PK/PJK/2008 tentang Kopkar Citra Bekisar Surabaya Vs Direktur Jenderal Pajak
137. Putusan MA No. 61 C/PK/PJK/2008 tentang Kopkar Citra Bekisar Surabaya Vs Direktur Jenderal Pajak
138. Putusan MA No. 71 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Ocean Gemindo Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
139. Putusan MA No. 89 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Indonesia Pratama Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
140. Putusan MA No. 91 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Akari Indonesia Vs Direktur Jenderal Pajak
141. Putusan MA No. 93 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Indonesia Pratama Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
142. Putusan MA No. 99 B/PK/PJK/2008 tentang But Hed (Indonesia) Inc, Vs Direktur Jenderal Pajak
143. Putusan MA No. 100 B/PK/PJK/2008 tentang But Hed (Indonesia) Inc, Vs Direktur Jenderal Pajak
144. Putusan MA No. 102 B/PK/PJK/2008 tentang But Hed (Indonesia) Inc, Vs Direktur Jenderal Pajak
145. Putusan MA No. 103 B/PK/PJK/2008 tentang But Hed (Indonesia) Inc, Vs Direktur Jenderal Pajak
146. Putusan MA No. 104 B/PK/PJK/2008 tentang But Hed (Indonesia) Inc, Vs Direktur Jenderal Pajak
147. Putusan MA No. 117 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Djapanan Match and Industrial Company Vs Direktur Jenderal Pajak
148. Putusan MA No. 118 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Djapanan Match and Industrial Company Vs DirekturJenderal Pajak
149. Putusan MA No. 124 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Setiakawan Indah Perkasa Vs Direktur Jenderal Pajak
150. Putusan MA No. 131 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Mineral Exportindo Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
151. Putusan MA No. 132 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Mineral Exportindo Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
152. Putusan MA No. 145 B/PK/PJK/2008 tentang PT. Nikawa Textile Industry Vs Direktur Jenderal Pajak
153. Putusan MA No. 146 B/PK/PJK/2008 tentang PT. Nikawa Textile Industry Vs Direktur Jenderal Pajak
154. Putusan MA No. 147 B/PK/PJK/2008 tentang PT. Nikawa Textile Industry Vs Direktur Jenderal Pajak
155. Putusan MA No. 217 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Bersaudara Inti Corpora Vs Direktur Jenderal Pajak
156. Putusan MA No. 218 C/PK/PJK/2008 tentang PT. Bersaudara Inti Corpora Vs Direktur Jenderal Pajak
157. Putusan MA No. 1496 K/PDT/2008 tentang Siam Partners Limited dan Kawan/kawan Vs CV. Tjahya Sari, PT. Tensindo dan PT. Tensindo Sejati
Tahun 2007
158. Putusan MA No. 03 P/HUM/2007 permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara tanggal 14 September 2006
159. Putusan MA No. 8 B/PK/PJK/2007 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Sun Motor Jakarta
160. Putusan MA No. 09 P/HUM/2007 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Kepdirjen Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.II/438A/2006, No. DT.I.I/PP.00/68/2007, No. D.T.I.I/PP.00/71/2007
161. Putusan MA No. 18 PK/TUN/2007 tentang CV. Tjahja Sari Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
162. Putusan MA No. 24 P/HUM/2007 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
163. Putusan MA No. 39 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Panasonic Gobel Electronic Component Vs Direktur Jenderal Pajak
164. Putusan MA No. 46 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Forbitas Intitama Prima Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
165. Putusan MA No. 47 C/PK/PJK/2007 tentang Mikasa Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
166. Putusan MA No. 48 C/PK/PJK/2007 tentang Wong Tjan Tjen Vs Direktur Jenderal Pajak
167. Putusan MA No. 49 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Landmark Vs Direktur Jenderal Pajak
168. Putusan MA No. 52 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Kaisar Motorindo Industri Vs Direktur Jenderal Pajak
169. Putusan MA No. 91 C/PK/PJK/2007 tentang Hendry Winarno Vs Direktur Jenderal Pajak
170. Putusan MA No. 94 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Eisai Indonesia Direktur Jenderal Pajak
171. Putusan MA No. 101 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Danum Bukit Minerals Vs Direktur Jenderal Pajak
172. Putusan MA No. 103 PK/PJK/2007 tentang Aloy Rachmat Vs Direktur Jenderal Pajak
173. Putusan MA No. 132 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Telu Songo Vs Direktur Jenderal Pajak
174. Putusan MA No. 133 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Telu Songo Vs Direktur Jenderal Pajak
175. Putusan MA No. 154 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Peksi Gunaraharja Vs Direktur Jenderal Pajak
176. Putusan MA No. 178 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Zamrud Khatulistuwa Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
177. Putusan MA No. 179 C/PK/PJK/2007 tentang PT. Zamrud Khatulistuwa Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
178. Putusan MA No. 187 B/PK/PJK/2007 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PD. Baramarta
179. Putusan MA No. 188 B/PK/PJK/2007 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PD. Baramarta
180. Putusan MA No. 189 B/PK/PJK/2007 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PD. Baramarta
181. Putusan MA No. 190 B/PK/PJK/2007 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PD. Baramarta
Tahun 2006
182. Putusan MA No. 02 P/HUM/2006 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bupati Banggai No. 11 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
183. Putusan MA No. 6 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Multigambut Industri
184. Putusan MA No. 11 PK/N/2006 tentang PT. Goro Batara Sakti Vs Kopkar PT. Goro Batara Sakti, PD. Lingkar Sembada Pangan, PT. Madu Sumbawa Alami
185. Putusan MA No. 13 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT.Multigambut Industri
186. Putusan MA No. 14 K/N/2006 tentang PT. Dwima Jaya Utama Vs Tiga Satu Tiga Dwima
187. Putusan MA No. 14 PK/N/HAKI/2006 tentang PT. Lumasindo Perkasa Vs PT. Topindo Atlas Asia
188. Putusan MA No. 17 P/HUM/2006 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah R.I No. 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4565)
189. Putusan MA No. 18 P/HUM/2006 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 No. 127, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4566)
190. Putusan MA No. 41 P/HUM/2006 permohonan Hak Uji Materiil terhadap “PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”
191. Putusan MA No. 42 P/HUM/TH.2006 permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina terhadap UUD Tahun 1945
192. Putusan MA No. 57 K/TUN/2006 tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur Vs H. Rosihan Nuhc Bayumi
193. Putusan MA No. 59/B/PK/PJK/2006 tentang PT. Hempel Coatings Indonesia vs Direktur Jenderal Pajak
194. Putusan MA No. 78 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Bahana Bina Ventura
195. Putusan MA No. 79 B/PK/PJK/2006 tentang PT. Ray Properindo Vs Direktur Jenderal Pajak
196. Putusan MA No. 81 K/TUN/2006 tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua Vs Seaunion Energi (Limau) Ltd
197. Putusan MA No. 105 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Atlas Copco Indonesia
198. Putusan MA No. 106 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Atlas Copco Indonesia
199. Putusan MA No. 125 C/PK/PJK/2006 tentang Masato Maruyama Vs Direktur Jenderal Pajak
200. Putusan MA No. 131 C/PK/PJK/2006 tentang Kunikazu Kai Vs Direktur Jenderal Pajak
201. Putusan MA No. 133 B/PK/PJK/2006 tentang Yutaka Mori Vs Direktur Jenderal Pajak
202. Putusan MA No. 137 B/PK/PJK/2006 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Atlas Copco Indonesia
203. Putusan MA No. 154 C/PK/PJK/2006 tentang PT. Usayasa Utama Vs Direktur Jenderal Pajak
204. Putusan MA No. 478 K/Pdt/2006 perdata dalam tingkat kasasi dalam perkara antara Nyonya Yanti Satya, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan No. 122 Lk. 1 Rt. 001, Rw. 003 Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung melawan Drs. Ibrani Sulaiman, bertempat tinggal di Jl. Tampak Siring Blok C No. 14 Lk. I Rt. 002 Rw. 001, Kel. Way Halim, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung
Tahun 2005
205. Putusan MA No. 01 PK/PILKADA/2005 permohonan Peninjauan Kembali perkara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok/KPU Kota Depok
206. Putusan MA No. 01 PK/N/2005 perkara niaga pada tingkat peninjauan-kembali dalam perkara kepailitan antara PT. BANK IFI, berkedudukan di Jakarta, Plaza Bapindo Menara II, lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, melawan Ir. FADEL MUHAMMAD, beralamat di Jalan Taman Patra XI/8, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan
207. Putusan MA No. 02 K/N/2005 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara HARIYATI, SH., selaku Kurator PT. KODECO BATULICIN PLYWOOD (Dalam Pailit), beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, sektor VII, Bintaro Jaya, melawan PT. KODECO TIMBER, berkedudukan di Menara Duta Building Lantai 1, Jalan Rasuna Said, Kav. 8-9 Wing B, Jakarta 12910,
208. Putusan MA No. 02 PK/N/2005 perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan antara ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (dahulu bernama Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) LTD, melawan Ir. FADEL MUHAMMAD, beralamat di Jalan Taman Patra XI/8, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan
209. Putusan MA No. 03 P/HUM/2005 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
210. Putusan MA No. 03 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari PT. PUTRA MANDIRI FINANCE, berkedudukan di Menara BDN, Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta Pusat (10340), melawan NY. MIRA NATHANIA HALIM, selaku pribadi dan wali dari Putri Liani (anak kandung Almarhum
Hindoro Budiono Halim dan Nyonya Mira Nathania Halim), swasta, bertempat tinggal di Jalan YBR (Yayasan Bangun Rumah) V Nomor 79-H, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan,
211. Putusan MA No. 03 PK/N/2005 perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut PT. KEMILAU INDAH PERMANA, berkedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13, Kebakkramat, Karanganyar, Solo, melawan PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 6-9, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Barat,
212. Putusan MA No. 04 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. TDM ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Menara Rajawali Lt. 21, Jalan Mega Kuningan Lot. 321, Jakarta, melawan H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH, KURATOR PT. INTERCON ENTERPRISES, berkedudukan di Sentra Salemba Mas Blok U. Jalan Salemba Raya No. 34-36, Jakarta 10430,
213. Putusan MA No. 04 PK/N/2005 perkara niaga pada tingkat peninjauan-kembali dalam perkara kepailitan antara PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk., berkedudukan di Sentra Mulia Suite 1009 Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan, melawan PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Graha Niaga Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan,
214. Putusan MA No. 05 P/HUM/2005 permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 13 sampai No. 15 Tahun 2004
215. Putusan MA No. 06 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari ALEX KOROMPIS, selaku Penanggung/Penjamin Pribadi (borghtoch) dari PT. HUTAN DOMAS RAYA, beralamat di 54 A Nassim Road, Singapore 258446, melawan PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT. CSUL), berkedudukan di The Garden Centre Suit 6-01, Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO Jakarta 12560,
216. Putusan MA No. 06 PK/N/2005 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan antara PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Kaveling 22 Jakarta Pusat, melawan H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH., Kurator PT. INTERCON ENTERPRISES, beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas, Blok U Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat,
217. Putusan MA No. 07 PK/N/2005 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara antara 1. PT. ISTANA KARANG LAUT, berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama No. 25 Jakarta; dan 2. PT.SANGGAR KALTIM JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Balikpapan, melawan TOTAL E & P INDONESIE, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta Selatan,
218. Putusan MA No. 09 PK/N/2005 perkara niaga kepailitan dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut I. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, melawan PT. ROXINDO MANGUN APPAREL INDUSTRY, berkedudukan di Desa Mangun Jaya Km.39-40, Tambun, Kabupaten Bekasi,
219. Putusan MA No. 11 PK/N/2005 perkara niaga kepailitan pada permohon-an peninjauan kembali antara 1. JUBILEE GREAT FINANCE Ltd, berkedudukan di Offshore Incorporation P.O. Box 957, Rood Town, Tortola British Virgin Island, melawan H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. ASAP ABADI COCONUT OIL INDUSTRY COMPANY dan PT. HASIL KARSA PERDANA, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34-36, Jakarta Pusat,
220. Putusan MA No. 11 B/PK/PJK/2005 tentang BUT. Mobil Cepu. Ltd. Vs Direktur Jenderal Pajak
221. Putusan MA No. 012 K/N/2005 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. ISTANA KARANG LAUT, beralamat di Jalan Gondangdia Lama No. 25 Jakarta dan PT. SANGGAR KALTIM JAYA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Balikpapan; melawan TOTAL E & P INDONESIE, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta,
222. Putusan MA No. 12 B/PK/PJK/2005 tentang BUT. Mobil Cepu. Ltd. Vs Direktur Jenderal Pajak
223. Putusan MA No. 013 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. INTERKAYU NUSANTARA, beralamat di Jalan Telesonic Km. 08, Curug, Tangerang, melawan RUSLY M. NOER, selaku penanggung jawab PD. Cipayung Jaya (Cabang), beralamat di Jalan Ir. Jayusman No. 12 B, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara,
224. Putusan MA No. 014 K/N/2005 perkara niaga kepailitan dalam tingkat kasasi dalam perkara PT. DWIMA MANUNGGAL RAKSAWOOD INDUSTRIES, berkedudukan di Gedung Dwima Plaza Lantai 6, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta 10510, melawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220,
225. Putusan MA No. 015 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara R. SOENANGTO, bertempat tinggal di Perumahan Berlina Jaya II blok C2, Jalan Guntung Manggis RT. 014 B/RW 04, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, melawan SRI HANTO, beralamat di Komplek Bumi Karang Indah, Blok C 7/1, RT.013/RW.03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12440,
226. Putusan MA No. 015 PK/N/2005 perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali dalam perkara antara DEASIH S SUDARMAN, bertempat tinggal di Jalan Taman Sunda Kelapa No. 8 Rt.006/Rw 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, melawan PT. KDT. MAKMUR, berkedudukan di Darmawangsa Square, Basement Ground floor unit 27 & 28, Jalan Darmawangsa VI & IX, Jakarta Selatan,
227. Putusan MA No. 016 K/N/2005 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara HENDRO TJOKROSETIO, beralamat di Jalan Kiai Maja No. 9, Rt. 001/007 Kelurahan Kramat Pela. Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Panin Bank Centre, Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav-II, Senayan, Jakarta Pusat,
228. Putusan MA No. 017 K/N/2005 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara gugatan pailit antara DIRJEN PAJAK Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN, beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 102 Jakarta Barat, melawan PT. INTI MUTIARA KIMINDO, beralamat di Jalan Prof. DR. Latumenten No. 37, Jelambar-Petamburan, Jakarta Barat,
229. Putusan MA No. 018 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara DEUTSCHE BANK A.G Cabang JAKARTA, beralamat di Deutsche Bank Building , Jalan Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310 melawan PT SEKAR BUMI, Tbk berkedudukan di Wisma Nugra Santana , Lantai 9 Ruang 916 Jalan Jendral Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220 dan HUSSEIN BIN AHMAD , beralamat di Apt. Blk. 130 Bedok Reservoir Road # 03-14201, Singapore 470136
230. Putusan MA No. 019 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara TIM LIKUIDASI PT. BANK PRASIDHA UTAMA (dalam Likuidasi ), melawan PT BERKATAMA RAYA FINANCE, berkedudukan terakhir di Komplek Harmoni Plaza, Blok K 4-5, Jalan Suryopranoto No. 2 Jakarta 10130, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya
231. Putusan MA No. 020 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara M.F TONI GANI, beralamat di Jalan Banjar Sari I/10 Cilandak Barat, Jakarta Selatan melawan HIDEAKI MATSUNISHI, beralamat di 1095-52, Yashu-mahigashimachi, Takamatsu City, Japan,
232. Putusan MA No. 021 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara PT SEWU SEGAR NUSANTARA, berkedudukan di Tangerang, Banten, Jalan Telesonik Dalam (Jalan Gatot Subroto Km. 8), Kadu Jaya, Blitung, Tangerang, Banten, melawan PT INDRAGO CULTURA, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Bengawan No. 18 Surabaya
233. Putusan MA No. 022 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara PT. SALINDO PERDANA FINANCE (DL), berkedudukan di Menara Bank Dagang Negara Lantai 9, Jalan Kebon
Sirih 83, Jakarta 10340, melawan PT SAKA UTAMA DEWATA, berkedudukan di Jalan Bakung Sari No. 1, Kuta, Bali,
234. Putusan MA No. 023 K/N/2005 tentang Perkara Niaga pada Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antar HARIYATI, SH, Kurator PT. KODECO BATULICIN PLYWOOD (dalam pailit) beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya, melawan PT KODECO TIMBER, berkedudukan di Menara Duta Building Lantai 1 Wing B, Jalan H.R Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan
235. Putusan MA No. 23 P/HUM/2005 perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap ”Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo tertanggal 26 Juni 2005, No. 319 KPU-SKH/VI/2005 perihal Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2005”
236. Putusan MA No. 024 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH, Kurator PT. DWINA MANUNGGAL RAKSA WOOD INDUSTRIES, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII- Bintaro Jaya, melawan PT. DWIMAJAYA UTAMA, PT. KAYU WAJA, PT. HUTAN MULYA, PT. CARUS INDONESIA Kesemuanya berkedudukan di Dwima Plaza Lt. 5 Jalan Jenderal A. Yani Kav. 67 Jakarta Pusat
237. Putusan MA No. 025 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara H. TAFRIZAL HASAN GEWANG,SH. MH, kurator PT. DWIMA MANUNGGAL RAKSA WOOD INDUSTRIES (dalam pailit) beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII Bintaro Jaya, melawan BUDI SANTOSO SAROJO, beralamat di Jalan Marga-satwa No. 123 RT. 004/003, Pondok Labu, Jakarta Selatan,
238. Putusan MA No. 026 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara NY. TAN RATNA JUWITA TANAYA, beralamat di Jalan Kartini VII Dalam No. 4, Rt 011/004, Kelurahan kartini , Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, melawan PT GAMMA SOLUSI INTEGRASI, beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 129, Cempaka Putih Jakarta Pusat
239. Putusan MA No. 029 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara PT. BUKIT SENTUL Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Bukit Sentul, Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, melawan AZELIA BIRRER, beralamat di Jalan Nangka II/16 Rt. 013 /002 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
240. Putusan MA No. 29 P/HUM/2005 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan UmumPutusan MA No. 030 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara PT. PRAKARSA BETUNG MERUO SENAMI, berkedudukan di Menara Saidah Lt. 16 Jalan M.T Haryono Kav. 29-30 Jakarta 12770, melawan PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA, yang diwakili oleh Diektur Tuan Hary H. Nayasapoetra, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Perkantoran Gading Bukit, Bukit Indah Blok H 5-6 Jalan Gading Bukit Raya Kelapa Gading Jakarta Utara
241. Putusan MA No. 033 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan PT. DWITUNGGAL GARMINDO PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol No. 103-107
242. Putusan MA No. 036 K/N/2005 tentang Perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Kepailitan antara FIREWORKS INVESTMENTS (BVI) Ltd, berkedudukan di Omar Hodge Building Wichkhmar Cay I,P, O Box 362,Road Town, Tortola, the British Virgin Island, melawan LIEM HENRY, bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Golf Utama III P No. 17 RT.000,RW 003 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
243. Putusan MA No. 98 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
244. Putusan MA No. 99 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
245. Putusan MA No. 100 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
246. Putusan MA No. 101 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
247. Putusan MA No. 102 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
248. Putusan MA No. 104 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
249. Putusan MA No. 116 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
250. Putusan MA No. 117 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
251. Putusan MA No. 118 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
252. Putusan MA No. 119 C/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
253. Putusan MA No. 120 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
254. Putusan MA No. 121 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
255. Putusan MA No. 123 B/PK/PJK/2005 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Newmont Minahasa Raya
256. Putusan MA No. 128 C/PK/PJK/2005 tentang PT . Dyino Nobel Indonesia Vs Direktur Jenderal Pajak
Tahun 2004
257. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/2004
258. Putusan MA No. 01 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan Peninjauankembali dalam perkara kepailitan dari PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) berkedudukan di Jalan. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dan TOBENG MAHATANI, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25, Jakarta Pusat, melawan PT. WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin 70111,
259. Putusan MA No. 1 B/PK/PJK/2004 tentang PT. kawasan Industri Kampar Vs Direktur Jenderal Pajak
260. Putusan MA No. 02 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA, berkedudukan di Taman Gandaria Blok D No. 19, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, melawan PT. TESCO INDONESIA, berkedudukan di Ratu Plaza Office Tower, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9, Jakarta 10270
261. Putusan MA No. 02 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan Peninjauankembali dalam perkara kepailitan antara PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, berkeduduk-an di Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan 12950, melawan PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 131 A Blok 44-45, Jakarta Barat
262. Putusan MA No. 2 B/PK/PJK/2004 tentang PT. kawasan Industri Kampar Vs Direktur Jenderal Pajak
263. Putusan MA No. 03 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari SELAMAT KHOUW, beralamat di Jalan Pattimura Blok CC No. 1-2 Rt. 003/04, Kelurahan Darat, Sekip, Pontianak dkk melawan PT. BENUA INDAH, berkedudukan di Pontianak Jalan Teuku Umar No. 19 2nd Fl.,
264. Putusan MA No. 03 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan dari Tn. T. ANDROS JOESUF MUALIM, selaku pemilik dan penanggung jawab Pondok Jamu (PJ) Citra Sari Surabaya, beralamat di Jalan Pucang Anom Timur No. 42 C, Surabaya, melawan PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER (PT. NYONYA MENEER), berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199 Semarang,
265. Putusan MA No. 3 B/PK/PJK/2004 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Amindoway Jaya Cabang Medan
266. Putusan MA No. 04 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari PT. ADITYA TOA DEVELOPMENT, berkedudukan di Menara Thamrin, Jalan MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, melawan PT. WIJAYA WISESA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Thamrin Suites 1605, Jalan MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat,
267. Putusan MA No. 04 PK/N/2004 perkara niaga dalam peninjauan kembali dalam perkara kepailitan dari PT. ADITYA TOA DEVELOPMENT, berkedudukan di Menara Thamrin, JI. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, melawan PT. WIJAYA WISESA, berkedudukan di Menara Thamrin, Suite 1605, JI. MH Thamrin Kav 3, Jakarta Pusat,
268. Putusan MA No. 4 B/PK/PJK/2004 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Amindoway Jaya Cabang Medan
269. Putusan MA No. 05 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara Ir. FADEL MUHAMMAD, beralamat di Jalan Taman Patra XI/8, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan melawan PT. BANK IFI, berkedudukan di Jakarta, Plaza Bapindo Menara II, lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan,
270. Putusan MA No. 05 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan antara PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA, berkedudukan di Taman Gandaria Blok D No. 19, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, melawan PT. TESCO INDONESIA, berkedudukan di Ratu Plaza Office Tower, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9, Jakarta 10270,
271. Putusan MA No. 06 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. BANK LIPPO, TBK., berkedudukan di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci, Tangerang, melawan PT. SURYA PUSPITA beralamat di Jalan Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta-13260,
272. Putusan MA No. 06 PK/N/2004 perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali dalam perkara antara SABAR Sp. TAMBUNAN, BSC., bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II Gg. Merpati No. 3 Rt.001/019, Kelurahan Bangka Belitung, Pontianak, dkk melawan PT. BENUA INDAH, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 19, Pontianak,
273. Putusan MA No. 6 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Wira Eka Persada Vs Direktur Jenderal Pajak
274. Putusan MA No. 07 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. BANK LIPPO, TBK., berkedudukan di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci, Tangerang, melawan PT. TUNAS SUKSES, beralamat di Jalan Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta-13260,
275. Putusan MA No. 07 PK/N/2004 permohonan peninjauankembali perkara niaga dalam perkara kepailitan antara PT. BANK LIPPO TBK, berkedudukan di Gedung Menara Asia Jln. Raya Diponogoro 101, Lippo Karawaci
276. Tangerang meIawan PT. TUNAS SUKSES, berkedudukan di Jln. Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13260
277. Putusan MA No. 7 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Tirta Wana Semesta Kencana Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
278. Putusan MA No. 08 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, berkedudukan di Prudential Centre, Menara Thamrin lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 3, Jakarta Pusat 10250 melawan TUAN LEE BOON SIONG, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor Nomor A.10645614 (dahulu pemegang paspor Nomor A. 7779560), bertempat tinggal di 5th Floor, 270 Jalan Mersing 86000, Kluang Johore-West Malaysia,
279. Putusan MA No. 08 PK/N/2004 perkara niaga kepailitan pada tingkat permohonan peninjauankembali dalam perkara antara PT. BANK LIPPO TBK, berkedudukan di Gedung Menara Asia Jalan Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci Tangerang melawan PT. SURYA PUSPITA, berkedudukan di Jalan Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13260
280. Putusan MA No. 09 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. COOPER’S MECHANICAL OILFIELD SERVICES, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km 15.5 Tanjung Uncang Pulau Buluh, Batam Barat Batam, melawan PT. PATRINDO PERSADAMAJU, berkantor Pusat di Wijaya Graha, Blok E No. 18-19 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta, dan PT. SUKSES LINGGA LESTARI, yang memilih domisili Hukum pada Firma Hukum BELLO & PARTNERS Advocates & Legal Consultant, berkantor di Wisma Benhil Lt. 5 Blok A 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta,
281. Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/N/2004
282. Putusan MA No. 9 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Adriwira Krida Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
283. Putusan MA No. 010 K/N/2004 perkara niaga dalam permohonan kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. CENTRAL TOTAL FINANCE, berkedudukan di Gedung CIC Bank Lt. 3 Jalan R.S. Fatmawati No. 6 Jakarta melawan PT. HERADI UTAMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/11 Jakarta Pusat,
284. Putusan MA No. 010 PK/N/2004 perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali antara PT. CENTRAL TOTAL FINANCE, berkedudukan di Gedung CIC Bank Lt. 3 Jalan R.S. Fatmawati No. 6 Jakarta, melawan PT. HERADI UTAMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/11 Jakarta Pusat,
285. Putusan MA No. 10 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Otsuka Indonesia Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai Putusan MA No. 011 K/N/2004 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara Ir. SARWOKO. dan NUNIK SRIATUN alias NY. SARWOKO, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Perum Limas Agung Blok CD. II/1., Rt. 04/09, Kel. Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melawan F.X. AWITANTRA, bertempat tinggal di Jalan Lamondau II No. 3-5, Kramat Pela-Kebayoran baru, Jakarta Selatan; dan RODOLFO P. PANTOJA, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama SM.28, Pondok Indah, Jakarta.
286. Putusan MA No. 11 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Locomotif Eka Sakti Vs Direktur Jenderal Pajak
287. Putusan MA No. 012 K/N/2004 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara BUDI SOESETIJO, SH., bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika V/5 Surabaya, melawan PT. PAKERIN, berkedudukan di Jalan Kertopaten No. 3 Surabaya,
288. Putusan MA No. 012 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan antara ASTRO-LITE MACHINERY PTE. LTD., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapore, berkedudukan di 133 New Bridge Road #09-02 Chinatown Point Singapore 059413, melawan PT. KARTIKA KAPUAS SARI, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 9 Pontianak, dan atau Kantor Perwakilan Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok A 8-9, Jakarta Pusat dan TN. BUDIONO, sebagai pribadi dan selaku pemegang saham pada PT. Kartika Kapuas Sari, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 108-110 Pontianak,
289. Putusan MA No. 12 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Locomotif Eka Sakti Vs Direktur Jenderal Pajak
290. Putusan MA No. 013 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari PT. PUTRA MANDIRI FINANCE, berkedudukan di Menara BDN, Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat-10340, melawan PT. GRIYA PERMATA LESTARI/HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG, (dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL), berkedudukan di Jalan Dr. Djundjunan No. 116 (terusan Pasteur), Bandung 40173,
291. Putusan MA No. 013 PK/N/2004 perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali dalam perkara kepailitan dari BUDI SOESETIJO, SH., bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika V/5 Surabaya, melawan PT. PAKERIN, berkedudukan di Jalan Kertopaten No. 3 Surabaya
292. Putusan MA No. 13 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Locomotif Eka Sakti Vs Direktur Jenderal Pajak
293. Putusan MA No. 014 K/N/2004 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara SOJITZ CORPORATION, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di Jepang, beralamat di 4-1-23, Shiba, Minato-Ku Tokyo Japan, melawan PT. TIRTHA RIA, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di JI. Leuwi Gajah Km. 8,7 Kota Cimahi,
294. Putusan MA No. 14 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Delima Garmindo Vs Direktur Jenderal Pajak
295. Putusan MA No. 015 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi antara para kreditur melawan debitur PT. PROBEST INTERNATIONAL INDONESIA, dahulu beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 25 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Pluit Barat V No. 24 Jakarta Utara,
296. Putusan MA No. 15 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Kusuma Tata Guna Vs Direktur Jenderal Pajak
297. Putusan MA No. 16 B/PK/PJK/2004 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Polyprima Karyareksa
298. Putusan MA No. 017 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara JP. MANAGEMENT CONSULTING (ASIA PASIFIC) Pte. Ltd. (dahulu JAAKKO POYRY CONSULTING (ASIA PACIFIC) Pte. Ltd.), berkedudukan di 2 Battery Road 211-01 Maybank Tower Singapore 049907 melawan BATASAN GROUP, yang terdiri dari PT. BATASAN; PT. PARTIKALINDO LESTARI; PT. INTI MEKAR SARI; PT. HUTAN MAS SARI; PT. MITRA INTI SEJATI;
299. Putusan MA No. 018 K/N/2004 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara FIRMA BIRO KONSTRUKSI “TUGAS”, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM. 18, Pulo Gadung Jakarta, melawan PT. DWIPAYANA SEMESTA, berkedudukan di JI. Mandau No. 125, Duri, Riau,
300. Putusan MA No. 20 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Gelael Lampung VS Direktur Jenderal Pajak
301. Putusan MA No. 021 K/N/2004 perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara pembatalan perdamaian antara PT. KEMILAU INDAH PERMANA, beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13, melawan PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 6-9, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Barat,
302. Putusan MA No. 21 B/PK/PJK/2004 tentang PT. Gembira City Money Changer VS Direktur Jenderal Pajak
303. Putusan MA No. 022 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara OCM OPPORTUNITIES FUND II, L.P., suatu badan hukum Persekutuan Terbatas didirikan berdasarkan -hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di 333, South Grand Avenue, 28th floor, Los Angeles, California, Amerika Serikat, melawan PT. DJARMA ARU, berkedudukan di Plaza Djajanti, Jalan Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat
304. Putusan MA No. 023 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari OCM OPPORTUNITIES FUND II, L.P., suatu badan hukum Persekutuan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di 333, South Grand Avenue, 28`” floor, Los Angeles, California, Amerika Serikat, melawan PT. DAYA GUNA SAMUDERA Tbk., berkedudukan di Plaza Djajanti, Jalan Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat,
305. Putusan MA No. 23 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Busindo Ayana Vs Direktur Jenderal Pajak
306. Putusan MA No. 024 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari PT. LOBUNTA KENCANA RAYA, berkedudukan di JI. Pintu Air No. 318 Jakarta Pusat, melawan PT. BUKIT SENTUL, Tbk, beralamat di JI. Bukit Sentul Bogor (16810),
307. Putusan MA No. 025 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Kaveling 22 Jakarta Pusat, melawan H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH., Kurator PT. INTERCON ENTERPRISES beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas, Blok U Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat,
308. Putusan MA No. 026 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara PT. STARINDO JAYA PACKAGING, berkedudukan di Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati Kudus Km 6 Rt/Rw 04/I, Wangunrejo/Margorejo dan PT. DUTA PRIMA KEMASINDO, berkedudukan di Bekasi, Taman Bougenville Estate Ruko Blok A No. 35, Kalimalang, Bekasi, melawan PT. HARI MITRA JAYA, berkedudukan di Semarang, Jalan Hasan Munadi Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang,
309. Putusan MA No. 26 C/PK/PJK/2004 tentang Dr. Mercellius Simadibrata Vs Direktur Jenderal Pajak
310. Putusan MA No. 027 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan dari PT. PUTRA MANDIRI FINANCE (Dahulu PT. Stacoduta Agung Finance) berkedudukan di Menara BDN Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta Pusat (10340), melawan PT. CAHAYA SUKMAKUTA PERMAI, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Km.28, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Bali,
311. Putusan MA No. 028 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan PT. BANK MEGA, Tbk., berkedudukan di Sudirman Square, Tower A Lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, melawan Pengurus CV. MULTI PRIMA MANDIRI, beralamat di Jalan Awiwulung No. 164/22.C RT/RW : 01/09 Karang Anyar, Astana Anyar, Bandung 40241, dan PT. GLADIA LESTARI PARAHYANGAN, berkedu-dukan di Jalan Nanjung KM. 3 No. 99 Leuwi Gajah, Bandung 40216,
312. Putusan MA No. 28 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Tuju Wali Wali Vs Direktur Jenderal Pajak
313. Putusan MA No. 29 P/HUM/2004 permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. SK-126-MENHUT-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung,
314. Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Seluas Kurang Lebih 108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis
315. Putusan MA No. 32 C/PK/PJK/2004 tentang PT.Yotra Mitra Abadi Vs Direktur Jenderal Pajak
316. Putusan MA No. 33 P/HUM/TH.2004 permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap KEPPRES RI No. 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004
317. Putusan MA No. 35 C/PK/PJK/2004 tentang Pontjo Nugro Sosilo Vs Direktur Jenderal Pajak
318. Putusan MA No. 37 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Yotra Mitra Abadi Vs Direktur Jenderal Pajak
319. Putusan MA No. 39 C/PK/PJK/2004 tentang Pusat Koperasi Unit Desa Sulawesi Tengah Vs Direktur Jenderal Pajak
320. Putusan MA No. 52/C/PK/PJK/2004 tentang PT. INTI MUTIARA KIMINDO Melawan Direktur Jenderal Pajak
321. Putusan MA No. 54 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Sriboga Raturaya Vs Direktur Jenderal Pajak
322. Putusan MA No. 55 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Sriboga Raturaya Vs Direktur Jenderal Pajak
323. Putusan MA No. 58 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Apota Wibawa Pratama Vs Direktur Jenderal Pajak
324. Putusan MA No. 63 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Firasati Indo Konsultama Vs Direktur Jenderal Pajak
325. Putusan MA No. 71 C/PK/PJK/2004 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
326. Putusan MA No. 73 C/PK/PJK/2004 tentang PT. kalimanis Plywood Industries Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
327. Putusan MA No. 75 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Tato Sakti Vs Direktur Jenderal Pajak
328. Putusan MA No. 118 B/PK/PJK/2004 tentang Direktur Jenderal Pajak Vs PT. Pfizer Indonesia
329. Putusan MA No. 135 C/PK/PJK/2004 tentang PT. Metrodata Electronics Tbk Vs Direktur Jenderal Pajak
330. Putusan MA No. 141 B/PK/PJK/2004 tentang PT. Sarputra Aditya Angkasa Abadi Vs Direktur Jenderal Pajak
331. Putusan MA No. 143 B/PK/PJK/2004 tentang PT. Bank Nusantara Parahyangan Vs Direktur Jenderal Pajak
332. Putusan MA No. 1499 K/Pdt/2004 tentang Puneh Puleng dan Kawan/Kawan Vs PT.Indo Mura Kencana
Putusan MA No. 1779 K/Pdt/2004 perkara perdata dalam tingkat kasasi dalam perkara PT. Bank ASPAC (BBKU) qq. TPS PT. BANK ASPAC (BBKU) qq. DIVISI ASSET MANAGEMENT CREDIT-BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon 12 th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 melawan PT. MITRA BANGUN GRIYA, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Kuningan, Jakarta 12950
Tahun 2003
333. Putusan MA No. 1 B/PK/PJK/2003 (1) tentang Amoseas Indonesia Inc Vs Direktur Jenderal Pajak
334. Putusan MA No. 1 B/PK/PJK/2003 (2) tentang Amoseas Indonesia Inc Vs Direktur Jenderal Pajak
335. Putusan MA No. 05 G/HUM/2003 gugatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan DPRD Kota Dumai No. KPTS.03/DPRD/2003 tanggal 18 Januari 2003
336. Putusan MA No. 05 P/HUM/2003 Permohonan Judicial Review terhadap Keputusan DPRD Kota Batu No. 7 Tahun 2002
337. Putusan MA No. 06 P/HUM/2003 Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda Kota Kediri No. 11 Tahun 2002 tanggal 25 Juli 2002
338. Putusan MA No. 15 C/PK/PJK/2003 tentang PT. Excelcomindo Pratama Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
339. Putusan MA No. 16 K/N/HAKI/2003 tentang PT. Topindo Atlas Asia Vs PT. Lumasindo Perkasa, Direktorat Merek, Dirjen HKI, Depkeh dan HAM
340. Putusan MA No. 19 C/PK/PJK/2003 tentang PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Vs Direktur Jenderal Pajak
341. Putusan MA No. 20 C/PK/PJK/2003 tentang CV. Tjahja Sari Vs Direktur Jenderal Pajak
342. Putusan MA No. 21 C/PK/PJK/2003 tentang CV. Tjahja Sari Vs Direktur Jenderal Pajak
343. Putusan MA No. 22 C/PK/PJK/2003 tentang CV. Tjahja Sari Vs Direktur Jenderal Pajak
344. Putusan MA No. 25 C/PK/PJK/2003 tentang PT. Jaya Gas Indonesia Vs Direktur Jenderal Pajak
345. Putusan MA No. 26 B/PK/PJK/2003 tentang Drs. Aman Santosa, Mba dan Haryo seputro Vs BUT Kufpec (Indonesia) Limited
346. Putusan MA No. 27 B/PK/PJK/2003 tentang PT. Heindelberg Indonesia Vs Direktur Jenderal Pajak
347. Putusan MA No. 276 K/TUN/2003 tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Drs. Richad Siagian dan Rekan Vs Ismail Bahagia dan Rekan
348. Putusan MA No. 308 K/TUN/2003 tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Vs Viktor Purba
349. Putusan MA No. 528 K/TUN/2003 tentang CV. Tjahja Sari Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Tahun 2002
350. Putusan MA No. 09 P/HUM/2002 permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 69 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Kepelabuhan
351. Putusan Mahkamah Agung No. 250K/TUN/2002
352. Putusan Mahkamah Agung No. 252 K/PDT/2002
353. Putusan MA No. 1900 K/Pid/2002 tentang Perkara Pidana dalam Tingkat Kasasi atas Nama SYAHRIL SABIRIN ,Jl. Ikan Mas No. K-96 Cinere , Jakarta 16514
Tahun 2001
354. Putusan MA No. 258 K/TUN/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Vs PT. Esar Intertama
Tahun 2000
355. Putusan MA No. 02 G/HUM/2000 gugatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Nama-Nama 14 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005
356. Putusan MA No. 04/P/HUM/2000 permohonan Hak Uji Materiil pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja No. 6/KEP/DPRD/IV/2000 tanggal 15 April dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-347 tanggal 27 Juli 2000
357. Putusan MA No. 241 PK/Pdt/2000 permohonan peninjauankembali dalam perkara antara Pak Amin alias Karyo dan Sahab bin Pak Amin Karyo, keduanya bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto melawan Repet alias Ny. Dariman, bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dkk
358. Putusan Mahkamah Agung No. 1156 K/PID/2000
359. Putusan Mahkamah Agung No. 1378 K/PID/2000
Tahun 1999
360. Putusan MA Reg. No. 83 K/AG/1999
361. Putusan MA No. 401 K/TUN/1999 perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi dalam perkara antara Ngadi Mulyadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Geneng Rt. 01 Rw. I, Desa Maron, Kec. Grogol, Kab. Kediri melawan Kepala Kantor Sosial Politik Kepala Daerah Tingkat II Kediri, berkedudukan di Jl. Sukarno – Hatta No. 1 Kediri
Tahun 1998
362. Putusan MA No. 208 K/TUN/1998 tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Vs PT. Natra Raya
363. Putusan Mahkamah Agung No. 283 K/TUN/1998
Tahun 1996
364. Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/AG/1996
365. Putusan Mahkamah Agung No. 1076 K/PDT/1996
366. Putusan MA No. 2691 PK/Pdt/1996 tentang Kesuma Wijaya Alias Aci dkk Melawan Arifin
Tahun 1995
367. Putusan MA No. 30 K/Pdt/1995 tentang Konan bin Empong dkk Melawan Manan bin Mailah dkk
Tahun 1992
368. Putusan Mahkamah Agung No. 2370 K/PDT/1992
Tahun 1980
369. Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/SIP/1980
Instruksi MA
1. Instruksi MA No. 2 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi
2. Instruksi MA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding
3. Instruksi MA No. 9 Tahun 1966 tentang Izin Terhadap Orang-orang Tahanan/Hukuman
Penetapan MA
1. Penetapan MA No. 016 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi antara PT. BESLAND PERTIWI, berkedudukan di Wisma Bukit Indah, Blok L, Kota Bukit Indah, Purwakarta 41181, melawan PT. KRONE INDONESIA, sekarang berkedudukan di Gedung TIFA, 9th floor, Jalan Kuningan Barat I No. 26, Jakarta 12170, Indonesia,
2. Penetapan MA No. 019 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND (AG), suatu Bank berkantor pusat di Maizer Landstresse 46, D-60325 Frankfurt/Main Jerman, melawan PT. PUTERA DHARMA, berkedudukan di Jalan Rawabali I/1, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920,
3. Penetapan MA No. 020 K/N/2004 perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND (AG), suatu Bank berkantor pusat di Maizer Landstresse 46, D-60325 Frankfurt/Main Jerman, melawan PT. DIENG DJAYA, berkedudukan di Jalan Kalianget, PO. BOX 3, Wonosobo 56301, Jawa Tengah,
SE Mahkamah Agung
Tahun 2010
4. SE MA No. 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
5. SE MA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian salinan dan Petikan Putusan
6. SE MA No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
Tahun 2009
1. SE MA No. 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. SE MA No. 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran
3. SE MA No. 03 Tahun 2009 tentang Penundaan Eksekusi terhadap Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009
4. SE MA No. 04 Tahun 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan
5. SE MA No. 05 Tahun 2009 tentang Pengiriman Laporan Kasasi/Berkas Perkara Kasasi Pidana
6. SE MA No. 06 Tahun 2009 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun 1987 dan SEMA No. 2 Tahun 1998
7. SE MA No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
8. SE MA No. 08 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Salah Satu Pihak Dalam Sengketanya adalah P4P
9. SE MA No. 09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD
10. SE MA No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
11. SE MA No. 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
12. SE MA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
13. SE MA No. 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai
14. SE MA No. 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim
Tahun 2008
1. SE MA No. 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
2. SE MA No. 02 Tahun 2008 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan SE No. 1 Tahun 2003 tentang Mutasi Hakim
3. SE MA No. 03 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera
4. SE MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
5. SE MA No. 05 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
6. SE MA No. 06 Tahun 2008 tentang Larangan Meminta dan Menerima Bantuan/Fasilitas
7. SE MA No. 07 Tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank di Bank Indonesia
8. SE MA No. 07A Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
9. SE MA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah
10. SE MA No. 08A Tahun 2008 tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada
11. SE MA No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya pada Pengadilan
12. SE MA No. 10 Tahun 2008 tentang Larangan Memberikan Cindera Mata/Hadiah
13. SE MA No. 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik
14. SE MA No. 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
15. SE MA No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli
Tahun 2007
1. SE MA No. 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
2. SE MA No. 02 Tahun 2007 tentang Tidak Berlaku Lagi SE MA No. 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SE MA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
3. SE MA No. 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Tahun 2006
1. SE MA No. 01 Tahun 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2005
1. SE MA No. 1 Tahun 2005 tentang Pengungkatan Hakim Anak
2. SE MA No. 2 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. SE MA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
4. SE MA No. 4 Tahun 2005 tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. SE MA No. 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. SE MA No. 6 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA
7. SE MA No. 7 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA
8. SE MA No. 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
9. SE MA No. 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Peraturan MA No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hokum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
10. SE MA No. 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan tehadap Hakim/Majlis Hakim dalam Menangani Perkara
Tahun 2004
1. SE MA No. 01 Tahun 2004 tentang Penyerahan Kendaraan Dinas dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan
2. SE MA No. 02 Tahun 2004 tentang Salinan Putusan untuk Pembahasan Ilmiah dan Penelitian
3. SE MA No. 03 Tahun 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran
Tahun 2003
1. SE MA No. 01 Tahun 2003 tentang Mutasi Hakim
2. SE MA No. 03 Tahun 2003 tentang Permohonan Mutasi/Promosi Hakim dan Tenaga Tehnis Peradilan
3. SE MA No. 04 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata yang Berkaitan dengan Pemilu
4. SE MA No. 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik
Tahun 2002
1. SE MA No. 1 Tahun 2002 tentang Instruksi MA RI
2. SE MA No. 2 Tahun 2002 tentang Laporan Pengiriman Berkas Perkara Korupsi ke Tingkat Kasasi
3. SE MA No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem
4. SE MA No. 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-Undang
5. SE MA No. 5 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penanganan Perkara bagi Hakim yang Akan Pensiun
Tahun 2001
1. SE MA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan Serentak dengan Permohonan Grasi
2. SE MA No. 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 UU No.5 Tahun 1986
3. SE MA No. 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan
4. SE MA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil
5. SE MA No. 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas dari Segala Tuntutan
6. SE MA No. 6 Tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor
7. SE MA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat
Tahun 2000
1. SE MA No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya
2. SE MA No. 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SE MA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
3. SE MA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil
Tahun 1999
1. SE MA No. 1 Tahun 1999 tentang Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Umum
2. SE MA No. 2 Tahun 1999 tentang Penegasan Penyidik Perairan Indonesia
Tahun 1998
1. SE MA No. 1 Tahun 1998 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek
2. SE MA No. 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan
3. SE MA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
4. SE MA No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SE MA No. 5 Tahun 1994 tentang Administrasi
Tahun 1997
1. SE MA No. 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran SE MA No. 1 Tahun 1990
2. SE MA No. 2 Tahun 1997 tentang Kelengkapan Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi/Peninjauan Kembali ke MA
Tahun 1996
1. SE MA No. 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata
2. SE MA No. 2 Tahun 1996 tentang Permohonan/Usul Mutasi dan Kenaikan Pangkat Ketua Pengadilan, Hakim dan Pejabat Kepaniteraan
3. SE MA No. 3 Tahun 1996 tentang Mutasi Ketua, Hakim Pejabat Kepaniteraan Pengadilan dan Kewenangan Melakukan Tindakan Yustisial
4. SE MA No. 4 Tahun 1996 tentang Lambang/Tanda Jabatan Hakim
5. SE MA No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan
6. SE MA No. 6 Tahun 1996 tentang Lambang Pengadilan
7. SE MA No. 8 Tahun 1996 tentang Pertanggung Jawab Berkas Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan
Tahun 1995
1. SE MA No. 1 Tahun 1995 tentang Yayasan Pra Juwana Indonesia
Tahun 1994
1. SE MA No. 1 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
3. SE MA No. 3 Tahun 1994 tentang Tenggang Waktu Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Selama Masa Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja
4. SE MA No. 4 Tahun 1994 tentang Mutasi Hakim
5. SE MA No. 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi
6. SE MA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
Tahun 1993
1. SE MA No. 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1993 tentang Pengiriman Laporan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. SE MA No. 3 Tahun 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan
4. SE MA No. 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
5. SE MA No. 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
6. SE MA No. 6 Tahun 1993 tentang Penggunaan Sampul dengan Logo MA untuk Putusan di Bidang Hak Uji Materiil
Tahun 1992
1. SE MA No. 1 Tahun 1992 tentang Tugas Khusus Pengadilan Tinggi/Negeri Dalam Rangka Pemilihan Umum
2. SE MA No. 3 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pengiriman Berkas Perkara ke MA RI
3. SE MA No. 4 Tahun 1992 tentang Penggunaan Sampul dengan Logo MA untuk Putusan MA RI
4. SE MA No. 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
5. SE MA No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
6. SE MA No. 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara
Tahun 1991
1. SE MA No. 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986
2. SE MA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Tahun 1990
1. SE MA No. 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 Ayat (2) dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 Ayat (4) UU No. 7
2. SE MA No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1989
3. SE MA No. 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Dalam Perairan Indonesia
4. SE MA No. 4 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Buku Register Akta Cerai pada Pengadilan Agama
5. SE MA No. 5 Tahun 1990 tentang Bantuan Tenaga Hukum dari Peradilan Umum kepada Peradilan Agama
Tahun 1989
1. SE MA No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan
2. SE MA No. 2 Tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan Dalam Dictum Putusan Bagi Terpidana yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit
3. SE MA No. 3 Tahun 1989 tentang Penjatuhan Pidana Kurungan Terhadap Pelanggar Peraturan Lalu Lintas Tertentu
4. SE MA No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan AnakC
Tahun 1988
1. SE MA No. 1 Tahun 1988 tentang Kegiatan Persidangan
2. SE MA No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri
3. SE MA No. 3 Tahun 1988 tentang Penafsiran Secara Luas Terhadap Istilah “Menggunakan” Dalam Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl
4. SE MA No. 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C U.U. No. 3 Tahun 1971)
5. SE MA No. 5 Tahun 1988 tentang Pengiriman Salinan Surat Putusan Pengadilan kepada PPNS Bidang Keimigrasian
6. SE MA No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana “In Absentia”
Tahun 1987
1. SE MA No. 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada Dalam Tahanan
2. SE MA No. 2 Tahun 1987 tentang Pemidanaan Terhadap Para Pelanggar Hak Cipta
3. SE MA No. 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh MA RI bagi Terdakwa yang Berada Dalam Tahanan
4. SE MA No. 4 Tahun 1987 tentang Penyesuaian Kembali Tanggal Penahanan Dalam Hal Terdakwa Telah Terlanjur Dikeluarkan Demi Hukum Dari Tahanan Sebagai Akibat Keterlambatan Penerimaan Penetapan MA oleh Ketua Pengadilan Negeri
5. SE MA No. 5 Tahun 1987 tentang Tembusan Permohonan Penetapan Penahanan Agar Disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara
6. SE MA No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
7. SE MA No. 7 Tahun 1987 tentang Pelelangan Kayu Sitaan
8. SE MA No. 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/87 dan M.03.-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum
Tahun 1986
1. SE MA No. 1 Tahun 1986 tentang Permohonan Grasi Karena Jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bagi Terpidana Mati yang Tidak Mengajukan Grasi
2. SE MA No. 2 Tahun 1986 tentang Perkara yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp. 7.500,-
3. SE MA No. 3 Tahun 1986 tentang Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 1987
4. SE MA No. 4 Tahun 1986 tentang Operasi Pengamanan Hutan Terpadu
Tahun 1985
1. SE MA No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visium ET Repertum yang Dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing
2. SE MA No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-saksi yang Diperintahkan untuk Hadir di Sidang Pengadilan
3. SE MA No. 3 Tahun 1985 tentang Izin Pembebasan Dari Kewajiban Membayar Biaya Perkara Pidana
4. SE MA No. 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
5. SE MA No. 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan
6. SE MA No. 6 Tahun 1985 tentang Permintaan Perpanjangan Penahanan
7. SE MA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
8. SE MA No. 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHAP
9. SE MA No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa
10. SE MA No. 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Tidak Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
11. SE MA No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum
12. SE MA No. 12 Tahun 1985 tentang Pencabutan Surat-Surat Edaran, Keputusan, Penetapan dan Instruksi MA RI
13. SE MA No. 13 Tahun 1985 tentang Keharusan Adanya Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Suami
Tahun 1984
1. SE MA No. 1 Tahun 1984 tentang Putusan Mengenai Barang Bukti
2. SE MA No. 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris
3. SE MA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat
4. SE MA No. 4 Tahun 1984 tentang Sidang-Sidang Dewan Hakim Tunggal
5. SE MA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983
6. SE MA No. 6 Tahun 1984 tentang Tanda Bukti Setoran Biaya Perkara
7. SE MA No. 7 Tahun 1984 tentang Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Hakim
8. SE MA No. 8 Tahun 1984 tentang Bimbingan Teknis Para Hakim dengan Acara Membuat Catatan Samping
Tahun 1983
1. SE MA No. 1 Tahun 1983 tentang Penyelesaian Barang-Barang Bukti Rampasan yang Tidak Dapat Ditemukan Lagi Vonisnya
2. SE MA No. 2 Tahun 1983 tentang Memori Kasasi
3. SE MA No. 3 Tahun 1983 tentang Barang-Barang Bukti Dalam Perkara Pidana yang Disita oleh Bank
4. SE MA No. 4 Tahun 1983 tentang Dokumen-Dokumen Produk Yudikatif Berupa Berkas Berita Acara Persidangan Perkara-Perkara G.30 S/PKI dan Subversi Lainnya untuk Bahan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
5. SE MA No. 5 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti
6. SE MA No. 7 Tahun 1983 tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
7. SE MA No. 8 Tahun 1983 tentang Permintaan Penetapan Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Terhadap Kasus-Kasus Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan (Keamanan Laut)
8. SE MA No. 9 Tahun 1983 tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
9. SE MA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Jaringan Sampai Terlambat Disampaikan pada Penuntut Umum
10. SE MA No. 11 Tahun 1983 tentang Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara
11. SE MA No. 12 Tahun 1983 tentang Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
12. SE MA No. 13 Tahun 1983 tentang Penerimaan atau Penolakan Terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (7) KUHAP Harus Berbentuk “Penetapan”
13. SE MA No. 14 Tahun 1983 tentang Hakim Tidak Dapat Dipraperadilkan
14. SE MA No. 15 Tahun 1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang yang Berstatus Militer
15. SE MA No. SE-MA/16 Tahun 1983 perihal Istilah “segera masuk” jangan dipergunakan Lagi dalam Putusan
16. SE MA No. SE-MA/17 Tahun 1983 perihal Biaya Perkara Pidana
17. SE MA No. SE-MA/18 Tahun 1983 perihal Perkara yang diperiksa Menurut Acara Pemerik¬saaan Tindak Pidana Ringan dalam Hal Ancamam Denda¬nya Lebih dari Rp. 7.500;
18. SE MA No. 19 Tahun 1983 tentang Agar Akta Penerimaan Risalah Kasasi selalu Diberikan Tembusannya kepada Pemohon Kasasi yang Bersangkutan
19. SE MA No. 20 Tahun 1983 tentang Memohon Kasasi Tambahan yang Diajukan di Luar Tenggang Waktu 14 Hari
20. SE MA No. 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa
21. SE MA No. 22 Tahun 1983 tentang Pengertian Pembayaran Denda “Harus Seketika Dilunasi Dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat
22. SE MA No. 23 Tahun 1983 tentang Penetapan Declaratoir Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 1952
23. SE MA No. 24 Tahun 1983 tentang Amar Putusan Pengadilan Tidak Perlu Memuat Kata-Kata “Untuk Dijual Lelang”
24. SE MA No. MA/PAN/368/XI/1983 tentang Kesatuan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981 Jo PP No. 27 Tahun 1983
Tahun 1982
1. SE MA No. 2 Tahun 1982 tentang Sengketa Sewa Menyewa Perumahan
Tahun 1981
1. SE MA No. 1 Tahun 1981 tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan Dipersidangan
2. SE MA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian
Tahun 1980
1. SE MA No. 1 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Putusan-Putusan PPPP Pengadilan Tinggi yang diadakan di Daerah
2. SE MA No. 3 Tahun 1980 tentang Sikap Hakim Terhadap Permintaan Keterangan/Pernyataan yang Bersifat Teknis Yustisial Dari Pihak Ekstrayudisial
3. SE MA No. 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschief”
4. SE MA No. 5 Tahun 1980 tentang Tindakan Justisial/Preventif
5. SE MA No. 7 Tahun 1980 tentang Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap
6. SE MA No. 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 (1) 1a KUHP
Tahun 1979
1. SE MA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
2. SE MA No. 3 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan SE MA No. 03 Tahun 1973 dan No. 04 Tahun 1973
Tahun 1978
1. SE MA No. 2 Tahun 1978 tentang Syarat-Syarat yang Harus Dilengkapi untuk Mengusulkan Kenaikan Hakim yang Dipekerjakan di Pengadilan Tinggi
2. SE MA No. 3 Tahun 1978 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad
3. SE MA No. 4 Tahun 1978 tentang Tahanan Sementara yang Dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda Dalam Perkara G30s/PKI/Subversi
4. SE MA No. 5 Tahun 1978 tentang Masalah “Pukat Harimau”
Tahun 1977
1. SE MA No. 1 Tahun 1977 tentang Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Umum Akan Mengadili Perkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1977 tentang Tahanan Sementara yang Dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda Dalam Perkara G.30.S./P.K.I /Subversi
3. SE MA No. 3 Tahun 1977 tentang Memprioritaskan Penyidangan Perkara-Perkara G.30. S/PKI dan Subversi
4. SE MA No. 4 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Jalannya Pengadilan Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Militer
Tahun 1976
1. SE MA No. 1 Tahun 1976 tentang Hal-Hal yang Perlu Dilaksanakan Demi Kelancaran Mutasi
2. SE MA No. 4 Tahun 1976 tentang Pemeriksaan Perkara-Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan Nasional Indonesia
3. SE MA No. 5 Tahun 1976 tentang Mutasi dan Biaya
4. SE MA No. 8 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Penyelundupan dan Narkotika
5. SE MA No. 9 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim
Tahun 1975
1. SE MA No. 1 Tahun 1975 tentang Ralat Atas SE MA No. 04 Tahun 1973 Mengenai Perkara Kasasi Pidana/Grasi
2. SE MA No. 2 Tahun 1975 tentang Pemeriksaan Perkara oleh Majelis Hakim
3. SE MA No. 3 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas SE MA No. 1 Tahun 1975
4. SE MA No. 4 Tahun 1975 tentang Sandera (Gijzeling)
5. SE MA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
6. SE MA No. 6 Tahun 1975 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad
Tahun 1974
1. SE MA No. 1 Tahun 1974 tentang Risalah Banding dan Penunjukan Secara Tertulis Hakim (Hakim-Hakim) yang Akan Mengadili Perkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat yang Harus Dilengkapi untuk Pengusulan Kenaikan Pangkat Bagi Hakim
3. SE MA No. 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan
Tahun 1973
1. SE MA No. 1 Tahun 1973 tentang Surat Keterangan Tidak Berpartai Bagi Para Hakim yang Diusulkan Kenaikan Pangkatnya
2. SE MA No. 2 Tahun 1973 tentang Wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Pelelangan
3. SE MA No. 3 Tahun 1973 tentang Perkara Kasasi Perdata
4. SE MA No. 4 Tahun 1973 tentang Perkara Kasasi Pidana/Grasi
5. SE MA No. 5 Tahun 1973 tentang Pemindahan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya
6. SE MA No. 6 Tahun 1973 tentang Kenaikan Pangkat Harus Dilampirkan Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30.S.
7. SE MA No. 7 Tahun 1973 tentang Pelantikan Calon Hakim
Tahun 1972
1. SE MA No. 2 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi
2. SE MA No. 3 Tahun 1972 tentang Pengajuan Perkara G.30.S/P.K.I.
3. SE MA No. 4 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Sistem “Tilang” Dalam Mana Salah Seorang yang Diadili Adalah Anggota ABRI
4. SE MA No. 5 Tahun 1972 tentang Penundaan Pemeriksaan Perkara
5. SE MA No. 6 Tahun 1972 tentang Persetujuan/Izin untuk Meninggalkan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi
Tahun 1971
1. SE MA No. 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus
2. SE MA No. 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri/Anggota Militer yang Melakukan Pekerjaan Sebagai Pembela/Penasehat Hukum di Muka Pengadilan
3. SE MA No. 3 Tahun 1971 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad
4. SE MA No. 4 Tahun 1971 tentang Biaya Kasasi Perdata Harus Dikirim dengan Wesel Pos
5. SE MA No. 5 Tahun 1971 tentang Ketua Majelis Hakim
Tahun 1970
1. SE MA No. 1 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Terdakwanya Ditahan
2. SE MA No. 2 Tahun 1970 tentang Tunjangan Kehormatan dan Tunjangan Representasi Bagi Para Hakim Tugas Belajar
3. SE MA No. 3 Tahun 1970 tentang Pemeriksaan Pengadilan Adalah Terbuka untuk Umum
4. SE MA No. 4 Tahun 1970 tentang Penegasan MA Mengenai Pembayaran Uang Menurut Nilai Uang Lama
5. SE MA No. 5 Tahun 1970 tentang Usul-usul Kenaikan Pangkat Para Hakim
6. SE MA No. 6 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Soal-soal Kewarganegaraan oleh Hakim/Panitera yang Diangkat Secara Resmi Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
7. SE MA No. 7 Tahun 1970 tentang Usul-usul Mengenai Hakim (Pegawai Pengadilan)
8. SE MA No. 8 Tahun 1970 tentang Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Umum
9. SE MA No. 9 Tahun 1970 tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1970
Tahun 1969
1. SE MA No. 1 Tahun 1969 tentang Pelimpahan Sementara Wewenang Penetapan Hakim kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. SE MA No. 2 Tahun 1969 tentang Laporan Bulanan
3. SE MA No. 3 Tahun 1969 tentang Istirahat Diluar Tanggungan Negara Bagi Para Hakim
4. SE MA No. 4 Tahun 1969 tentang Berkas Perkara yang Dikirim ke MA supaya Dijahit dengan Baik
5. SE MA No. 5 Tahun 1969 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
6. SE MA No. 6 Tahun 1969 tentang Kewajiban Melaporkan Diri bagi Para Hakim
7. SE MA No. 7 Tahun 1969 tentang Mutasi Para Hakim Dalam Rangka “Tour of Duty/Area”
8. SE MA No. 8 Tahun 1969 tentang Laporan Bulanan dan Pertanggung Jawaban Perkara-perkara yang Belum Selesai Berkasnya
9. SE MA No. 9 Tahun 1969 tentang Pengangkatan Hakim yang Bukan Sarjana Hukum
10. SE MA No. 10 Tahun 1969 tentang Sidang Majelis
11. SE MA No. 11 Tahun 1969 tentang Pencabutan Kembali SE No. 8/1964 Tgl 13 April 1964
12. SE MA No. 12 Tahun 1969 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana dan Perdata yang Dimohonkan Banding
13. SE MA No. 13 Tahun 1969 tentang Jenjang Kenaikan Pangkat dari Jabatan di Luar Lingkungan Pengadilan
14. SE MA No. 14 Tahun 1969 tentang Mutasi-Mutasi Para Lulusan SMKA dan SHD
15. SE MA No. 15 Tahun 1969 tentang Mutasi-Mutasi Para Lulusan SMKA dan SHD
16. SE MA No. 16 Tahun 1969 tentang Putusan Provisionil
17. SE MA No. 17 Tahun 1969 tentang Pemakaian Barang-Barang Bukti
18. SE MA No. 18 Tahun 1969 tentang Pemberitahuan tentang Belum Dapatnya Dijalankan Peraturan MA No. 1 Tahun 1969 Beberapa Hal
19. SE MA No. 20 Tahun 1969 tentang Cek Sebagai Barang Bukti
20. SE MA No. 21 Tahun 1969 tentang Penggantian Istilah Wedana Menjadi Camat
21. SE MA No. 22 Tahun 1969 tentang Formasi di Persidangan Pengadilan Negeri
Tahun 1968
1. SE MA No. 1 Tahun 1968 tentang Pengiriman Ekstrak Putusan Kepala Departemen Hankam
2. SE MA No. 2 Tahun 1968 tentang Mengadili Perkara-Perkara Dalam Hal Koneksitas
3. SE MA No. 3 Tahun 1968 tentang Hakim yang Menjadi Anggota D.P.R.G.R./(Dewan) Pemerintahan di Pusat atau Daerah
4. SE MA No. 5 Tahun 1968 tentang Perlunya Suatu Surat Keterangan Keahliwaris yang Meneruskan Perkara Dalam Tingkat Kasasi
5. SE MA No. U.P.I./7465/1968 tentang Pengangkatan Lulusan SMKA/SHD Sebagai Hakim Pengadilan Negeri
6. SE MA No. U.P.I./8038/1968 tentang Penyegaran Pada Badan-Badan Pengadilan
Tahun 1967
1. SE MA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding
2. SE MA No. 2 Tahun 1967 tentang Hakim yang Akan Duduk Dalam Suatu DPR atau (Dewan) Pemerintah di Pusat atau Daerah
3. SE MA No. 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara- Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding yang Kurang Biaya Perkaranya
4. SE MA No. 4 Tahun 1967 tentang Mengadili Perkara-Perkara Penyelundupan
5. SE MA No. 6 Tahun 1967 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan/Gugatan Secara “Request-Civiel”
6. SE MA No. 7 Tahun 1967 tentang Pengetrapan Peraturan Pencatatan Sipil Bagi Semua Golongan
Tahun 1966
1. SE MA No. 1 Tahun 1966 tentang Penetapan Jumlah Hukuman Denda Dalam Mata Uang Rupiah Baru
2. SE MA No. 2 Tahun 1966 tentang Biaya Kasasi
3. SE MA No. 3 Tahun 1966 tentang Perkara-Perkara Kasasi yang Kurang Biaya Perkaranya
4. SE MA No. 4 Tahun 1966 tentang Saran-saran/Usul-usul Dalam Menanggapi Ketetapan-ketetapan MPRS yang Berhubungan Dengan Soal-soal Peradilan dan Hukum
5. SE MA No. 5 Tahun 1966 tentang Pedoman tentang Fungsi Hierarkis Badan-badan Pengadilan/Hakim-hakim dan Tatalaksana Administrasi Badan-badan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
6. SE MA No. 6 Tahun 1966 tentang Pemakaian Toga Dalam Sidang
7. SE MA No. 9 Tahun 1966 tentang Izin Terhadap Orang-Orang Tahanan/Hukuman
Tahun 1965
1. SE MA No. 1 Tahun 1965 tentang Risalah Kasasi
2. SE MA No. 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Aturan Bea Materai 1921
3. SE MA No. 3 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1965 dalam Hal Kasasi
4. SE MA No. 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil
5. SE MA No. U.P.I/6600/1965 tentang Tugas Pekerjaan Para Hakim Ahli yang Baru Diangkat
Tahun 1964
1. SE MA No. 1 Tahun 1964 tentang Jam Bekerja Para Hakim Pengadilan Negeri
2. SE MA No. 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (Gijzeling)
3. SE MA No. 4 Tahun 1964 tentang Tugas Pekerjaan Para Hakim Ahli yang Baru Diangkat
4. SE MA No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelesaian Perkara Mengenai Sewa-Menyewa Rumah
5. SE MA No. 6 Tahun 1964 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Mengenai Sewa Menyewa/Penggunaan Rumah
6. SE MA No. 7 Tahun 1964 tentang Usaha Perbaikan Pangan
7. SE MA No. 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah Dengan Jaksa
8. SE MA No. 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek
9. SE MA No. 10 Tahun 1964 tentang Pasal 147 Ayat 3 Rechtsreglement Buitengewesten
10. SE MA No. 11 Tahun 1964 tentang Penghinaan Terhadap Agama
11. SE MA No. 12 Tahun 1964 tentang Amar Putusan
12. SE MA No. 13 Tahun 1964 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
13. SE MA No. 14 Tahun 1964 tentang Risalah Kasasi
14. SE MA No. 15 Tahun 1964 tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara yang Berhubungan Dengan Kegiatan Subversi
15. SE MA No. 17 Tahun 1964 tentang Penyelidikan Hukum Adat
16. SE MA No. 18 Tahun 1964 tentang Penyelesaian Perkara Mengenai Perumahan yang Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Sewa Menyewa
17. SE MA No. 19 Tahun 1964 tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara
18. SE MA No. U.P.I./4208/1964 tentang Pengangkatan Para Hakim/Calon Hakim Dalam Dinas Sementara atau Tetap
19. SE MA No. U.P.I/4209/1964 tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi Para Hakim dan Calon Hakim
Tahun 1963
1. SE MA No. 1 Tahun 1963 tentang Petunjuk-Petunjuk Mengenai Membuat Putusan
2. SE MA No. 2 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara
3. SE MA No. 3 Tahun 1963 No. 1115/P/3292/M/1963 perihal Gagasan Mengganggap Burgerlijk Wetboek Tidak sebagai Undang-undang
4. SE MA No. 4 Tahun 1963 tentang Penunjukan Hakim-Hakim Anggota di Pengadilan Negeri dalam Mengadil Perkara Subversi
Tahun 1962
1. SE MA No. 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang yang Tidak Bergerak
3. SE MA No. 3 Tahun 1962 tentang Terlambatnya Dimulai Persidangan
4. SE MA No. 4 Tahun 1962 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara
5. SE MA No. 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa
6. SE MA No. 6 Tahun 1962 tentang Pembuatan Surat Tuduhan antara MA dan Jaksa Agung
7. SE MA No. 7 Tahun 1962 tentang Penata Hukum yang Berijazah CII dan Doktoral
Tahun 1961
1. SE MA No. 1 Tahun 1961 tentang Pemberitahuan Putusan MA kepada Kedua Belah Pihak yang Berperkara
2. SE MA No. 2 Tahun 1961 tentang Cara Pemeriksaan Perkara Pidana yang Dilanjutkan oleh Hakim Lain
3. SE MA No. 3 Tahun 1961 tentang Penyumpahan Orang-Orang yang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. SE MA No. 4 Tahun 1961 tentang Tempat Sidang Pengadilan Negeri
5. SE MA No. 5 Tahun 1961 tentang Orang-Orang Tahanan
6. SE MA No. 6 Tahun 1961 tentang Pasal 4 Peraturan Pemberantasan Korupsi (Perpu No. 24 Th. 1960)
7. SE MA No. 7 Tahun 1961 tentang Pengawasan Terhadap Perkara-Perkara yang Dimintakan Peradilan Dalam Tingkat Banding
8. SE MA No. 8 Tahun 1961 tentang Tindakan-Tindakan terhadap Penimbunan dan Menaikkan Harga Barang-Barang dengan Tidak Wajar Terutama Beras
Tahun 1960
1. SE MA No. 1 Tahun 1960 tentang Resiko Penurunan Nilai dari Uang Kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,- Dipikul oleh Pihak yang Berkepentingan
2. SE MA No. 2 Tahun 1960 tentang Orang-orang Hukuman Penjara atau Kurungan Selama Satu Bulan
3. SE MA No. 3 Tahun 1960 tentang Banding Terhadap Putusan Mengenai Kepailitan
4. SE MA No. 4 Tahun 1960 tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana dan Perdata; Cara Pembuatan Daftar Bulanan
5. SE MA No. 5 Tahun 1960 tentang Contoh untuk Membuat Daftar-Daftar Bulanan Secara Seragam
6. SE MA No. 6 Tahun 1960 tentang Penyelesaian Perkara
7. SE MA No. 6122 Tahun 1960 tentang Putusan Pengadilan Negeri yang Berkisar Langsung Dengan Pegawai Negeri
Tahun 1959
1. SE MA No. 1 Tahun 1959 tentang Pengesahan Cap Jempol
2. SE MA No. 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus
3. SE MA No. 3 Tahun 1959 tentang Saran untuk Memeriksa Perkara Pidana dengan Pintu Tertutup terhadap Anak-anak yang Menjadi Terdakwa
4. SE MA No. 4 Tahun 1959 tentang Keharusan Pasang Lambang Negara di Ruang Sidang Pengadilan
5. SE MA No. 5 Tahun 1959 tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara
6. SE MA No. 6 Tahun 1959 tentang Pelanggaran Ekonomi
Tahun 1958
1. SE MA No. 1 Tahun 1958 tentang Pemberitahuan Putusan Pengadilan Banding Kepada Kedua Belah Pihak yang Berperkara
Tahun 1957
1. SE MA No. 1 Tahun 1957 tentang Kewarganegaraan Indonesia dengan Jalan Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Tahun 1955
1. SE MA No. 1 Tahun 1955 tentang Pendaftaran Permohonan Kasasi dalam Peradilan Perdata
2. SE MA No. 2 Tahun 1955 tentang Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan dengan Segera dan secara Resmi Putusan dalam Tingkat Kasasi
Tahun 1954
1. SE MA No. 1 Tahun 1954 tentang Putusan Pengadilan Negeri di Luar Hadir Terdakwa (Verstek)
2. SE MA No. 2 Tahun 1954 tentang Perkumpulan Pra Yuwana
Tahun 1953
1. SE MA No. 1 Tahun 1953 tentang Penyampaian Permohonan Kasasi
2. SE MA No. 2 Tahun 1953 tentang Usulan Remissie
Tahun 1952
1. SE MA No. 1 Tahun 1952 tentang Apakah Surat-Surat Pengadilan Pihak-Pihak Berperkara dalam Perkara-Perkara Perdata dll, Dikenakan Bea Meterai
Tahun 1951
1. SE MA No. 2 Tahun 1951 tentang Anggota-Anggota yang Turut dalam Sidang
2. SE MA No. 3 Tahun 1951 tentang Petunjuk- Petunjuk Bagi Beberapa Panitera Mengenai Penafsiran dari Peraturan-Peraturan Undang-Undang Kasasi dalam Perkara-Perkara Perdata
3. SE MA No. 5 Tahun 1951 tentang Tunggakan Perkara pada Pengadilan Negeri
Fatwa Mahkamah Agung
1. Fatwa Ketua MA No. 025/KMA/III/2009 tentang Permohonan Opini Mengenai Kewenangan Bank Indonesia untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia
2. Fatwa Ketua MA No. 028/KMA/III/2009 tentang Mohon Fatwa Hukum
3. Fatwa Ketua MA No. 029/KMA/III/2009 tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Terpidana Mati yang Belum Menentukan Sikap
4. Fatwa Ketua MA No. 030/KMA/III/2009 tentang Permohonan Fatwa atas Ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
5. Fatwa Ketua MA No. 035/KMA/III/2009 tentang Mohon Petunjuk (Fatwa) Atas Perkara No. 04/Pdt.G/2008/PN.Lt.
6. Fatwa Ketua MA No. 038/KMA/IV/2009 tentang Permohonan Fatwa Hukum
7. Fatwa Ketua MA No. 044/KMA/IV/2009 tentang Mohon Fatwa Hukum
8. Fatwa Ketua MA No. 045/KMA/IV/2009 tentang Mohon Fatwa dan Perlindungan Hukum
9. Fatwa Ketua MA No. 052/KMA/V/2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat
10. Fatwa Ketua MA No. 059/KMA/V/2009 tentang Permohonan Pendapat Hukum
11. Fatwa Ketua MA No. 101/KMA/VIII/2009 tentang Pendapat Hukum/Fatwa
12. Fatwa Ketua MA No. 115/KMA/IX/2009 tentang Penjelasan Tertulis Atas 13P/HUM/2009,15P/HUM/2009 16P/HUM/2009,18P/HUM/2009
13. Fatwa Ketua MA No. 117/KMA/IX/2009 tentang Permohonan Fatwa mengenai Pelaksanaan Putusan MA-RI No. 05 P/HUM/Th.2005 tanggal 21 Februari 2006
14. Fatwa Ketua MA No. 118/KMA/IX/2009 tentang Pendapat Hukum Mahkamah Agung tentang Pasal 13 huruf j UU No. 15 Tahun 2006
15. Fatwa Ketua MA No. 128/KMA/X/2009 tentang Fatwa Hukum
16. Fatwa Ketua MA No. 130/KMA/X/2009 tentang Permintaan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI
17. Fatwa Ketua MA No. 132/KMA/X/2009 Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pra Peradilan No. 092/pid.Pra/2009/PN.TBK
18. Fatwa Ketua MA No. 142/KMA/XI/2009 tentang Mohon Pendapat Hukum tentang Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
19. Fatwa Ketua MA No. 144/KMA/XII/2009 tentang Permohonan Fatwa tentang Pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2002
20. Fatwa Ketua MA No. 146/KMA/XII/2009 tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI
21. Fatwa Ketua MA No. 148/KMA/XII/2009 tentang Fatwa Mahkamah Agung Terkait Permintaan Informasi dari Panitia Khusus Hak Angket DPR Terkait Kasus Dana Bank Century
22. Fatwa Ketua MA No. 149/KMA/XII/2009 tentang Permohonan Fatwa atas Perbedaan Pendapat Terkait Pelaksanaan Eksekusi
23. Fatwa Ketua MA No. 151/KMA/XII/2009 tentang Permohonan Fatwa Hukum
24. Fatwa Ketua Mahkamah Agung No. KMA /174 /III/2004 perihal Permohonan Fatwa Hukum
25. Fatwa Ketua Mahkamah Agung No. KMA/238/IV/2004 perihal Permohonan Fatwa
26. Fatwa Ketua MA No. KMA/419/VII/2001 tentang Permintaan Fatwa Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Konstitusi
1. Peraturan MK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan MK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
3. Peraturan MK No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
4. Peraturan MK No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan
5. Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6. Peraturan MK No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 01/PMK/2003 tentang Tatacara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
13. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2010
15. Putusan MK No. 1/PHPU.D-VIII/2010 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010
16. Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945
Tahun 2009
17. Putusan MK No. 1/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD 1945
18. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
19. Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
20. Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
21. Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian KUH Pidana terhadap UUD 1945
22. Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
23. Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945
24. Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945
25. Putusan MK No. 12/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD 1945
26. Putusan MK No. 13/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
27. Putusan MK No. 16/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
28. Putusan MK No. 18/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat terhadap UUD 1945
29. Putusan MK No. 19/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
30. Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
31. Putusan MK No. 25/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945
32. Putusan MK No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
33. Putusan MK No. 28/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
34. Putusan MK No. 29/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
35. Putusan MK No. 30/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
36. Putusan MK No. 32/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
37. Putusan MK No. 33/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
38. Putusan MK No. 34/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
39. Putusan MK No. 35/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
40. Putusan MK No. 38/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
41. Putusan MK No. 39/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
42. Putusan MK No. 40/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum
43. Putusan MK No. 42/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
44. Putusan MK No. 43/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
45. Putusan MK No. 44/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
46. Putusan MK No. 45/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
47. Putusan MK No. 46/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
48. Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD Tahun 2009
49. Putusan MK No. 49/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
50. Putusan MK No. 50/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
51. Putusan MK No. 51/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
52. Putusan MK No. 52/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
53. Putusan MK No. 53/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi Sulawesi Barat
54. Putusan MK No. 54/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
55. Putusan Mk No. 55/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
56. Putusan MK No. 56/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2009
57. Putusan MK No. 57/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
58. Putusan MK No. 58/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
59. Putusan MK No. 59/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009
60. Putusan MK No. 60/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
61. Putusan MK No. 61/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Tahun 2009
62. Putusan MK No. 62/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah
63. Putusan MK No. 64/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
64. Putusan MK No. 65/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
65. Putusan MK No. 66/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum
66. Putusan MK No. 67/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
67. Putusan MK No. 69/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
68. Putusan MK No. 71/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
69. Putusan MK No. 72/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisahan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
70. Putusan MK No. 73/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
71. Putusan MK No. 74/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
72. Putusan MK No. 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
73. Putusan MK No. 75/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
74. Putusan MK No. 76/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
75. Putusan MK No. 77/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76. Putusan MK No. 79/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
77. Putusan MK No. 80/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
78. Putusan MK No. 82/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
79. Putusan MK No. 84/PHPU.C-VII/2009 tentang Lanjutan dari Putusan Sebelumnya yaitu Putusan No. 84/PHPU.C-VII/2009 yang telah diucapkan pada Sidang Terbuka untuk Umum pada tanggal 22 Juni 2009 yakni dalam Perkara yang Diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) terhadap Komisi Pemilihan Umum
80. Putusan MK No. 85/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
81. Putusan MK No. 86/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
82. Putusan MK No. 88/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
83. Putusan MK No. 89/PHPU.C-VI/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Tahun 2009
84. Putusan MK No. 90/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
85. Putusan MK No. 91/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
86. Putusan MK No. 92/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
87. Putusan MK No. 94/PHPU.C-VII/2009 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilhan Umum
88. Putusan MK No. 95/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
89. Putusan MK No. 96/PHPU.A-VII/2009 tentang Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur
90. Putusan MK No. 97/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
91. Putusan MK No. 98/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945
92. Putusan MK No. 99/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945
93. Putusan MK No. 100/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
94. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945
95. Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945
96. Putusan MK No. 103/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
97. Putusan MK No. 104/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945
98. Putusan MK No. 107/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
99. Putusan MK No. 108-109/PHBU.B-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden
100. Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
101. Putusan MK No. 114/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontsitusi, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
102. Putusan MK No. 116/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU, terhadap UUD 1945
103. Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
104. Putusan MK No. 118/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap UUD 1945
105. Putusan MK No. 119/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
106. Putusan MK No. 122/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945
107. Putusan MK No. 123/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945
108. Putusan MK No. 127/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945
109. Putusan MK No. 128/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD 1945
110. Putusan MK No. 129/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
111. Putusan MK No. 130/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
112. Putusan MK No. 131/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
113. Putusan MK No. 132/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
114. Putusan MK No. 133/PUU-VII/2009 tentang Putusan Sela (Provisi) dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
115. Putusan MK No. 134/PHPU.D-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire
116. Putusan MK No. 135/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
117. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
118. Putusan MK No. 139/PHPU.D-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009
119. Putusan MK No. 142-146/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
120. Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
121. Putusan MK No. 148/PHPU.D-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua
Tahun 2008
122. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/SKLN-VI/2008
123. Putusan MK No. 2/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Tahun 1945
124. Putusan MK No. 3/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan terhadap UUD Tahun1945
125. Putusan MK No. 4/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara terhadap UUD Tahun1945
126. Putusan MK No. 6/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap UUD Tahun 1945
127. Putusan MK No. 8/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Tahun 1945
128. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008
129. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VI/2008
130. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VI/2008
131. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-VI/2008
132. Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan kehakiman terhadap UUD Tahun 1945
133. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008
134. Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Tahun 1945
135. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008
136. Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945
137. Putusan MK No. 25/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara
138. Putusan MK No. 26/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan terhadap UUD Tahun 1945
139. Putusan MK No. 27/SKLN-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenanganya Diberikan oleh UUD Tahun 1945
140. Putusan MK No. 28/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala
141. Putusan MK No. 29/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
142. Putusan MK No. 30/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon
143. Putusan MK No. 31/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008
144. Putusan MK No. 32/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945
145. Putusan MK No. 33/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
146. Putusan MK No. 34/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo
147. Putusan MK No. 35/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar
148. Putusan MK No. 36/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makasar
149. Putusan MK No. 37/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor
150. Putusan MK No. 38/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto
151. Putusan MK No. 39/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
152. Putusan MK No. 40/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
153. Putusan MK No. 42/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian KUH Pidana terhadap UUD Tahun 1945
154. Putusan MK No. 43/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
155. Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
156. Putusan MK No. 45/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008
157. Putusan MK No. 46/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Tahun 1945
158. Putusan MK No. 47/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UUD Tahun 1945
159. Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008
160. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD Tahun 1945
161. Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945
162. Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Tahun 1945
163. Putusan MK No. 54/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap UUD Tahun 1945
164. Putusan MK No. 55/PUU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara Tahun 2008
165. Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945
166. Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
167. Putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD Tahun 1945
168. Putusan MK No. 60/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
169. Putusan Mk No. 61/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2008
170. Putusan MK No. 62/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008
171. Putusan MK No. 63/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008
172. Putusan MK No. 64/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Tahun 2008 Putaran II
173. Putusan MK No. 65/PHPU.D-VI/2008 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2007
174. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007
175. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007
176. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007
177. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007
178. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007
179. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-V/2007
180. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-V/2007
181. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007
182. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007
183. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007
184. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-V/2007
185. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-V/2007
186. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007
187. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-V/2007
188. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007
189. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-V/2007
190. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007
191. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/SKLN-V/2007
192. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-V/2007
193. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007
194. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-V/2007
195. Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 tentang Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD Tahun 1945
196. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-IV/2006
197. Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/SKLN-IV/2006
198. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006
199. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/SKLN-IV/2006
200. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006
201. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-IV/2006
202. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-IV/2006
203. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 08/PUU-IV/2006
204. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 09/PUU-IV/2006
205. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-IV/2006
206. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-IV/2006
207. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12-16-19/PUU-IV/2006
208. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006
209. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-IV/2006
210. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PUU-IV/2006
211. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-IV/2006
212. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-IV/2006
213. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IV/2006
214. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-IV/2006
215. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-IV/2006
216. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-IV/2006
217. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-IV/2006
218. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/SKLN-IV/2006
219. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28-29/PUU-IV/2006
220. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/SKLN-IV/2006
221. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-IV/2006
222. Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-002/PUU-III/2005
223. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-III/2005
224. Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-III/2005
225. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005 /PUU-III/2005
226. Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005
227. Putusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-III/2005
228. Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-III/2005
229. Putusan Mahkamah Konstitusi No.009-014/PUU-III/2005
230. Putusan Mahkamah Konstitusi No.010/PUU-III/2005
231. Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/PUU-III/2005
232. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-III/2005
233. Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-III/2005
234. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PUU-III/2005
235. Putusan Mahkamah Konstitusi No.016/PUU-III/2005
236. Putusan Mahkamah Konstitusi No.017/PUU-III/2005
237. Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-III/2005
238. Putusan Mahkamah Konstitusi No.019-020/PUU-III/2005
239. Putusan Mahkamah Konstitusi No.021/PUU-III/2005
240. Putusan Mahkamah Konstitusi No.022/PUU-III/2005
241. Putusan Mahkamah Konstitusi No.024/PUU-III/2005
242. Putusan Mahkamah Konstitusi No.026/PUU-III/2005
243. Putusan Mahkamah Konstitusi No.001/PUU-II/2004
244. Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-II/2004
245. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-II/2004
246. Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-II/2004
247. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-II/2004
248. Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004
249. Putusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-II/2004
250. Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-II/2004
251. Putusan Mahkamah Konstitusi No.009/PHPU.C1-II/2004
252. Putusan Mahkamah Konstitusi No.010-017/PHPU.A-II/2004
253. Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/PHPU.C1-II/2004
254. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PHPU.A-II/2004
255. Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PHPU.A-II/2004
256. Putusan Mahkamah Konstitusi No.014/PHPU.A-II/2004
257. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PHPU-C1-II/2004
258. Putusan Mahkamah Konstitusi No.018-030/PHPU.A-II/2004
259. Putusan Mahkamah Konstitusi No.019/PHPU.A-II/2004
260. Putusan Mahkamah Konstitusi No.020/PHPU.A-II/2004
261. Putusan Mahkamah Konstitusi No.021/PHPU.C1-II/2004
262. Putusan Mahkamah Konstitusi No.022/PHPU.A-II/2004
263. Putusan Mahkamah Konstitusi No.023/PHPU.C1-II/2004
264. Putusan Mahkamah Konstitusi No.024/PHPU-C1.II/2004
265. Putusan Mahkamah Konstitusi No.025/PHPU.A-II/2004
266. Putusan Mahkamah Konstitusi No.026/PHPU.C1-II/2004
267. Putusan Mahkamah Konstitusi No.028/PHPU.C1-II/2004
268. Putusan Mahkamah Konstitusi No.029/PHPU-C1-II/2004
269. Putusan Mahkamah Konstitusi No.031/PHPU.C1-II/2004
270. Putusan Mahkamah Konstitusi No.032/PHPU.A-II/2004
271. Putusan Mahkamah Konstitusi No.033/PHPU.C1-II/2004
272. Putusan Mahkamah Konstitusi No.034/PHPU.C1-II/2004
273. Putusan Mahkamah Konstitusi No.035/PHPU.C1-II/2004
274. Putusan Mahkamah Konstitusi No.036/PHPU.C1-II/2004
275. Putusan Mahkamah Konstitusi No.037/PHPU.C1-II/2004
276. Putusan Mahkamah Konstitusi No.054/PUU-II/2004
277. Putusan Mahkamah Konstitusi No.055/PUU-II/2004
278. Putusan Mahkamah Konstitusi No.057/PUU-II/2004
279. Putusan Mahkamah Konstitusi No.061/PUU-II/2004
280. Putusan Mahkamah Konstitusi No.065 /PUU-II/2004
281. Putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004
282. Putusan Mahkamah Konstitusi No.067/PUU-II/2004
283. Putusan Mahkamah Konstitusi No.069/PUU-II/2004
284. Putusan Mahkamah Konstitusi No.070/PUU-II/2004
285. Putusan Mahkamah Konstitusi No.072- 073/PUU-II/2004
286. Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-021-022/PUU-I/2003
287. Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003.
288. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-I/2003
289. Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-I/2003
290. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003
291. Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-I/2003
292. Putusan Mahkamah Konstitusi No.009/PUU-I/2003
293. Putusan Mahkamah Konstitusi No.010/PUU-I/2003
294. Putusan Mahkamah Konstitusi No.011-017/PUU-I/2003
295. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003
296. Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-I/2003
297. Putusan Mahkamah Konstitusi No.014/PUU-I/2003
298. Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003
299. Putusan Mahkamah Konstitusi No.019/PUU-I/2003
300. Putusan Mahkamah Konstitusi No.020/PUU-I/2003
301. Putusan Mahkamah Konstitusi No.024/PUU-I/2003
Ketetapan Mahkamah Konstitusi
302. Ketetapan MK No. 9/PUU-VIII/2010 tentang Menyatakan Perkara 9/PUU-VIII/2010, Perihal Pengujian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman Indonesia Tahun 2009 No. 157 terhadap UUD 1945
303. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006
304. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-IV/2006
305. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-IV/2006
306. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 08/PUU-IV/2006
307. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 09/PUU-IV/2006
308. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-IV/2006
309. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-IV/2006
310. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12-16-19/PUU-IV/2006
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-IV/2006
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PUU-IV/2006
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-IV/2006
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-IV/2006
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IV/2006
7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-IV/2006
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-IV/2006
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-IV/2006
10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-IV/2006
11. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/SKLN-IV/2006
12. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28-29/PUU-IV/2006
13. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/SKLN-IV/2006
14. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-IV/2006
15. Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-002/PUU-III/2005
16. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-III/2005
17. Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-III/2005
18. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005 /PUU-III/2005
19. Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005
20. Putusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-III/2005
21. Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-III/2005
22. Putusan Mahkamah Konstitusi No.009-014/PUU-III/2005
23. Putusan Mahkamah Konstitusi No.010/PUU-III/2005
24. Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/PUU-III/2005
25. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-III/2005
26. Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-III/2005
27. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PUU-III/2005
28. Putusan Mahkamah Konstitusi No.016/PUU-III/2005
29. Putusan Mahkamah Konstitusi No.017/PUU-III/2005
30. Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-III/2005
31. Putusan Mahkamah Konstitusi No.019-020/PUU-III/2005
32. Putusan Mahkamah Konstitusi No.021/PUU-III/2005
33. Putusan Mahkamah Konstitusi No.022/PUU-III/2005
34. Putusan Mahkamah Konstitusi No.024/PUU-III/2005
35. Putusan Mahkamah Konstitusi No.026/PUU-III/2005
36. Putusan Mahkamah Konstitusi No.001/PUU-II/2004
37. Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-II/2004
38. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-II/2004
39. Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-II/2004
40. Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-II/2004
41. Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004
42. Putusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-II/2004
43. Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-II/2004
44. Putusan Mahkamah Konstitusi No.009/PHPU.C1-II/2004
45. Putusan Mahkamah Konstitusi No.010-017/PHPU.A-II/2004
46. Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/PHPU.C1-II/2004
47. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PHPU.A-II/2004
48. Putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PHPU.A-II/2004
49. Putusan Mahkamah Konstitusi No.014/PHPU.A-II/2004
50. Putusan Mahkamah Konstitusi No.015/PHPU-C1-II/2004
51. Ketetapan MK No. 5/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 5/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945
52. Ketetapan MK No. 8/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 8/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Lampiran II UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945
53. Keputusan MKH No. 03/MKH/I/2010 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pembelaan Diri dari Hakim Terlapor Rizet Benyamin Rafael,S.H
311. Ketetapan MK No. 20/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 20/PUU-VII/2009 perihal Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945
312. Ketetapan MK No. 106/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 106/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 43B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945
313. Ketetapan MK No. 125/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 125/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 5, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 45 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD 1945
314. Ketetapan MK No. 150/PUU-VII/2009 tentang Perkara No. 150/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU terhadap UUD 1945
315. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 9/TAP.MK/2008
316. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 15/TAP. MK/2008
317. Ketetapan MK No. 23/PUU-VI/2008 tentang Perkara No. 23/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945
318. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 38/TAP. MK/2008
319. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 40/TAP. MK/2008
320. Ketetapan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Menyatakan Sah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur No. 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 bertanggal 31 Januari 2009
321. Ketetapan MK No. 48/PUU-VI/2008 tentang Perkara No. 48/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD Tahun 1945
322. Ketetapan MK No. 57/TAP.D-VI/2008 tentang Menyatakan Mengabulkan Permohonan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Memperpanjang Pelaksanaan Putusan MK No. 57/PHPU.VI/2008, tanggal 8 Januari 2009, sampai dengan 7 April 2010 sesuai Lampiran 1 Berita Acara Rapat Pleno Bersama KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan No. 07/BA.KPU-BS/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009
323. Ketetapan MK No. 59/TAP.MK/2008 tentang Perkara No. 9/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UU No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap UUD Tahun 1945
324. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-V/2007
325. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-V/2007
326. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-V/2007
327. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 017/PUU-IV/2006
328. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 023/PUU-III/2005
329. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 025/SKLN-III/2005
Peraturan Komisi Yudisial
1. Peraturan KY No. 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Seleksi Calon Hakim Agung
2. Peraturan KY No. 2 tahun 2005 tentang Tata cara Pengawasan Hakim
3. Peraturan KY No. 2A Tahun 2005 tentang Pembentukan Koordinator Bidang Tugas komisi Yudisial
4. Peraturan KY No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan KY No. 1 Tahun 2005 tentang Tata cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
5. Peraturan KY No. 4 Tahun 2005 tentang Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Komisi Yudisial
6. Peraturan KY No. 5 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial
7. Peraturan KY No. 6 Tahun 2005 tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial
Peraturan Sekjen Komisi Yudisial
1. Peraturan Sekjen KY No. 01/P/SJ.KY/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretriat Jenderal komisi Yudisial
Peraturan Majelis Kehormatan Hakim
54. Keputusan MKH No. 01/MKH/IX/2009 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pembelaan Diri dari Hakim Terlapor Sudiarto, SH.MH
55. Keputusan MKH No. 02/MKH/XI/2009 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pembelaan Diri dari Hakim Terlapor Ari Siswanto, SH
56. Keputusan MKH No. 03/MKH/XI/2009 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pembelaan Diri dari Hakim Terlapor Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H. M.H
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. KUH Pidana
3. KUH Perdata
4. KUH Dagang
5. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PST
6. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Peraturan Kolonial
1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
2. State Gazette No.53 Of 1929)
3. Staatsblad Tahun 1938 No.86
4. State Gazette No. 117 Of 1933
5. State Gazette No. 219 Of 1937
6. State Gazette No. 261 Of 1933
7. Staatsblad Tahun 1927 No.419
8. Staatsblad Tahun 1925 No.448
9. State Gazette No.600 Of 1912
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERBANKAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU
2. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU
3. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
4. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
6. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
8. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
10. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
11. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
12. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
13. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
14. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
15. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
16. UU No. 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol (International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
17. Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
18. Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
19. Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
2. PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
3. PP No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
4. PP No. 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
5. PP No. 44 Tahun 2007 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
6. PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
7. PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
8. PP No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
9. PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
10. PP No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham
11. PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
12. PP No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
13. PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
14. PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
15. PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
16. PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi Hasil
17. PP No. 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
18. PP No. 95 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
19. PP No. 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
20. PP No. 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia
21. PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 1996
22. PP No. 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan
23. PP No. 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP
24. PP No. 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 54 Tahun 1998
25. PP No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalasi Bank Umum
26. PP No. 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
27. PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
28. PP No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
29. PP No. 56 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
30. PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
31. PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
32. PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
33. PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
34. PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
2. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
3. Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
4. Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
5. Perpres No. 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
6. Keppres No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia ( Indonesiant Debt Restructuring Agency)
7. Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
8. Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
9. Keppres No. 95 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
10. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah
11. Keppres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
PERATURAN BANK INDONESIA
PBI Tahun 2010
1. PBI No. 12/1/PBI/2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank
2. PBI No. 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum
3. PBI No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
4. PBI No. 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenen Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum
5. PBI No. 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisi Neto Bank Umum
PBI Tahun 2009
1. PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
2. PBI No. 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
3. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
4. PBI No. 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia
5. PBI No. 11/6/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005
6. PBI No. 11/7/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004
7. PBI No. 11/8/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005
8. PBI No. 11/9/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
9. PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
10. PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
11. PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
12. PBI No. 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
13. PBI No. 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
14. Penjelasan PBI No. 11/14/PBI/2009
15. PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
16. PBI No. 11/16/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 2/25/PBI/2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2000
17. PBI No. 11/17/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
18. PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurusan dan Pejabat Bank Umum
19. PBI No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
20. PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
21. PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
22. PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/Pbi/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
23. PBI No. 11/26/Pbi/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum
24. PBI No. 11/27/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
25. PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
26. PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
28. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
29. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Penjelasan
PBI Tahun 2008
30. PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Meditasi Perbankan
31. PBI No. 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System
32. PBI No. 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum
33. PBI No. 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank
34. PBI No. 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
35. PBI No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
36. PBI No. 10/7/PBI/2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank
37. PBI No. 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
38. PBI No. 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
39. PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
40. PBI No. 10/11/PBI/2008 31 March 2008 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
41. PBI No. 10/12/PBI/2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/109/KEP/DIR Tanggal 30 September 1998 tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
42. PBI No. 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
43. PBI No. 10/14/PBI/2008 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
44. PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
45. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
46. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
47. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
48. PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing
49. PBI No. 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
50. PBI No. 10/21/PBI/2008 tentang Perubahan Kelima atas PBI No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
51. PBI No. 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik melalui Bank
52. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
53. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
54. PBI No. 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
55. PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
56. PBI No. 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
57. PBI No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah Kepada Bank
58. PBI No. 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum
59. PBI No. 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
60. PBI No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum
61. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah
62. PBI No. 10/33/PBI/2008 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999
63. PBI No. 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia
Penjelasan PBI No. 10/34/PBI/2008
Lampiran PBI No. 10/34/PBI/2008
64. PBI No. 10/35/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
65. PBI No. 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
66. PBI No. 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
67. PBI No. 10/ 39 /PBI/2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara
68. PBI No. 10/ 40 /PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum
PBI Tahun 2007
69. PBI No. 1 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
70. PBI No. 2 Tahun 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum
71. PBI No. 3 Tahun 2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara
72. PBI No. 4 Tahun 2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan SE mengenai Prinsip Kehati-hatian Perbankan
73. PBI No. 5 Tahun 2007 tentang Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
74. PBI No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
75. PBI No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvesional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvesional
76. PBI No. 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
77. PBI No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
78. PBI No. 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
79. PBI No. 13 Tahun 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
80. PBI No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur
81. PBI No. 15 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
82. PBI No. 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
83. PBI No. 17 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
84. PBI No. 19 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
PBI Tahun 2006
85. PBI No. 1 Tahun 2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
86. PBI No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
87. PBI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional
88. PBI No. 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
89. PBI No. 5 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan
90. PBI No. 6 Tahun 2006 tentang Penerapan Manajemen Resiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
91. PBI No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
92. PBI No. 8 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas PBI No 3/1/PBI/2001Tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 5/16/PBI/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 beserta Peraturan Pelaksanaannya
93. PBI No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
94. PBI No. 10 Tahun 2006 tentang Perlakuan Khusus atas Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah
95. PBI No. 11 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas PBI No. 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri antar Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/14/PBI/2001
96. PBI No. 12 Tahun 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
97. PBI No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
98. PBI No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
99. PBI No. 15 Tahun 2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam
100. PBI No. 16 Tahun 2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
101. PBI No. 17 Tahun 2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolodasi Perbankan
102. PBI No.18 Tahun 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Minimum Bank Perkrediatan Rakyat
103. PBI No. 19 Tahun 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
104. PBI No. 20 Tahun 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
105. PBI No. 21 Tahun 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
106. PBI No. 22 Tahun 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
107. PBI No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
108. PBI No. 24 Tahun 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
109. PBI No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
110. PBI No. 26 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
111. PBI No. 27 Tahun 2006 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 5 (Lima) Rupiah Tahun Emisi 1979, 50 (Lima Puluh) Rupiah Tahun Emisi 1991 dan 100 (Seratus) Rupiah Tahun Emisi 1991 serta Uang Kertas Pecahan 100 (Seratus) Rupiah Tahun Emisi 1992, 500 (Lima Ratus) Rupiah Tahun Emisi 1992, 1.000 (Seribu) Rupiah Tahun Emisi 1992 dan 5.000 (Lima Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1992
112. PBI No. 28 Tahun 2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
113. PBI No. 29 Tahun 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
114. PBI No. 30 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/46/KEP/DIR Tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam Rangka Pembiayaan Tebu Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/307/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1999 Beserta Peraturan Pelaksanaannya
PBI Tahun 2005
115. PBI No. 1 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Lamp. PBI No. 1 Tahun 2005
116. PBI No. 2 Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva
117. PBI No. 3 Tahun 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
118. PBI No. 4 Tahun 2005 tentang Bank Umum Pedagang Valuta Asing
119. PBI No. 5 Tahun 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara
120. PBI No. 6 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
121. PBI No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
122. PBI No. 8 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Debitur
123. PBI No. 9 Tahun 2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
124. PBI No. 10 Tahun 2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
125. PBI No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
126. PBI No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
127. PBI No. 13 Tahun 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
128. PBI No. 14 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
129. PBI No. 15 Tahun 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
130. PBI No. 16 Tahun 2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia
131. PBI No. 17 Tahun 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
132. PBI No. 18 Tahun 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
133. PBI No. 19 Tahun 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta penatausahaan Surat Utang Negara
134. PBI No. 20 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
135. PBI No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
136. PBI No. 22 Tahun 2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum
137. PBI No. 23 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI No.5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
138. PBI No. 24 Tahun 2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
139. PBI No. 25 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
140. PBI No. 26 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor : 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
141. PBI No. 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum
142. PBI No. 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
143. PBI No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
144. PBI No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
145. PBI No. 31 Tahun 2005 tentang Transaksi Derivatif
146. PBI No. 32 Tahun 2005 tentang Pencabutan atas PBI Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 7/28/PBI/2005
147. PBI No. 33 Tahun 2005 tentang Pencabutan atas PBI Nomor 5/17/PBI/2003 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
148. PBI No. 34 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
149. PBI No. 35 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Payang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
150. PBI No. 36 Tahun 2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai
151. PBI No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
152. PBI No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
153. PBI No. 39 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
154. PBI No. 40 Tahun 2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005
155. PBI No. 41 Tahun 2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 dalam Bentuk Uang Kertas belum Dipotong
156. PBI No. 42 Tahun 2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005
157. PBI No. 43 Tahun 2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005 dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
158. PBI No. 44 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
159. PBI No. 45 Tahun 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
160. PBI No. 46 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
161. PBI No. 47 Tahun 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
162. PBI No. 49 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing
163. PBI No. 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
164. PBI No. 51 Tahun 2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
PBI Tahun 2004
165. PBI No. 1 Tahun 2004 tentang Pedagang Valuta Asing
166. PBI No. 2 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (Bi-Ssss)
167. PBI No. 3 Tahun 2004 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penataausahaan Surat Utang Negara
168. PBI No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PBI Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
169. PBI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PBI Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia
170. PBI No. 6 Tahun 2004 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum
171. PBI No. 7 Tahun 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
172. PBI No. 8 Tahun 2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
173. PBI No. 9 Tahun 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
174. PBI No. 10 Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
175. PBI No. 11 Tahun 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
176. PBI No. 12 Tahun 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (Pir-Trans) Pra Konversi
177. PBI No. 13 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PBI Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
178. PBI No. 14 Tahun 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah
179. PBI No. 15 Tahun 2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
180. PBI No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
181. PBI No. 17 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
182. PBI No. 18 Tahun 2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
183. PBI No. 19 Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
184. PBI No. 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
185. PBI No. 21 Tahun 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
186. PBI No. 22 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
187. PBI No. 23 Tahun 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
188. PBI No. 24 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
189. PBI No. 25 Tahun 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
190. PBI No. 26 Tahun 2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah atas Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil Kredit Program
191. PBI No. 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa
192. PBI No. 28 Tahun 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
193. PBI No. 29 Tahun 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004
194. PBI No. 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
195. PBI No. 31 Tahun 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
196. PBI No. 32 Tahun 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 dalam Bentuk Uang Kertas Belum Dipotong
197. PBI No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka
PBI Tahun 2003
198. PBI No. 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PBI Nomor 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
199. PBI No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Valuta Asing
200. PBI No. 3 Tahun 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
201. PBI No. 4 Tahun 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara
202. PBI No. 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
203. PBI No. 6 Tahun 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
204. PBI No. 7 Tahun 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
205. PBI No. 8 Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
206. PBI No. 9 Tahun 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
207. PBI No. 10 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
208. PBI No. 11 Tahun 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor
209. PBI No. 12 Tahun 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)
210. PBI No. 13 Tahun 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
211. PBI No. 14 Tahun 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Bank Perkreditan Rakyat
212. PBI No. 15 Tahun 2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
213. PBI No. 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga PBI Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro
214. PBI No. 17 Tahun 2003 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
215. PBI No. 18 Tahun 2003 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
216. PBI No. 19 Tahun 2003 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Pasca Tragedi Bali
217. PBI No. 20 Tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program
218. PBI No. 21 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 3/10/Pbi/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
219. PBI No. 22 Tahun 2003 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 500 (Lima Ratus) dan Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2003
220. PBI No. 23 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat
221. PBI No. 24 Tahun 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang
222. PBI No. 25 Tahun 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperTest)
223. PBI No. 26 Tahun 2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah
SURAT EDARAN
Tahun 2010
1. SE No. 12/6/DPbS/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. SE No. 12/6/DPbS/2010 Lamp.
3. SE BI No. 12/2/DPM Tahun 2010 tentang Perubahan Atas SE BI No. 11/6/DPM tanggal 10 Februari 2009 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel
4. SE BI No. 12/5/DASP Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas SE No. 10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub Registry
5. SE No. 12/11/DPbS/2010 tentang Perubahan Kedua atas SE Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
6. SE No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. SE No. 12/14/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi BPR
8. SE PBI No. 12/15/DKBU 2010 tentang Perubahan Kedua Atas SE PBI No. 8/7/DPBR/2006 tentang Laporan Bulanan BPR
Tahun 2009
9. SE No. 11/1/DPNP Tahun 2009 tentang Perhitungan Aktiva Tertimbang menurut Resiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. SE No. 11/2/DSM Tahun 2009 Laporan Bulanan Bank Umum
11. SE No. 11/3/DPNP Tahun 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) untuk Resiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)
12. SE No. 11/4/DPNP Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
13. SE No. 11/5/DPNP Tahun 2009 tentang Bank Umum
Lamp. SE No. 11/5/DPNP Tahun 2009
14. SE No. 11/6/DPM Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel
15. SE No. 11/9/DPbS/2009 tentang Bank Umum Syariah
16. SE No. 11/16/DPbS/2009 tentang Penerapan Menejemen Risiko untuk Risiko LikuiditasSE No. 11/19/DPbS/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus
17. SE No. 11/21/DPbS/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
18. SE No. 11/25/DPbS/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Rakyat menjadi Bank Pembiyaan Rakyat Syariah
19. SE No. 11/26/DPbS/2009 tentang Perubahan Atas SE Bank Indonesia No. 31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 tentang Kredit Usaha Tani
20. SE No. 11/27/DPbS/2009 tentang Perubahan Atas SE Bank Indonesia No. 31/20/UK tanggal 12 Februari 1999 perihal Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum
21. SE No. 11/28/DPbS/2009 tentang Unit Usaha Syariah
22. SE No. 11/29/DPbS/2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah
23. SE No. 11/30/DPbS/2009 tentang Perubahan atas SE Bank Indonesia No. 10/19/DPNP tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
24. SE No. 11/31/DPbS/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
25. SE No. 11/33/DPbS/2009 tentang Perubahan atas SE No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
26. SE No. 11/34/DPbS/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. SE No. 11/35/DPbS/2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktifasi Baru
28. SE No. 11/36/DPbS/2009 tentang Perubahan atas SE Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
29. SE No. 11/37/DPbS/2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat
30. SE No. 10/1/DPM Tahun 2008 tentang Perubahan Atas SE Nomor 8/13/DPM Tanggal 1 Mei 2006 perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang
31. SE No. 10/2/DPM Tahun 2008 tentang Transaksi Repurchase Agreement dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder dan Lampiran
32. SE No. 10/3/UKMI 8 February 2008 Laporan Kantor Pusat Bank Umum
33. SE No. 10/4/UKMI Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank
34. SE No. 10/5/DSM 13 February 2008 Perubahan atas SE No. 2/19/DSM tanggal 3 Oktober 2000 perihal Laporan Bulanan Bank Umum
35. SE No. 10/6/DSM Tahun 2008 tentang Perubahan atas SE No. 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah
36. SE No. 10/7/DASP Tahun 2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
37. SE No. 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah
38. SE No. 10/9/DASP Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS
39. SE No. 10/19/DPNP 30 April 2008 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
40. SE No. 10/10/DASP Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan lampiran
41. SE No. 10/11/DASP Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
42. SE No. 10/12/DASP tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account
43. SE No. 10/13/DPNP 6 March 2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas SE No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
44. SE No. 10/14/DPbS 17 March 2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
45. SE No. 10/15/DASP Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
46. SE No. 10/16/DPM 31 March 2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah melalui Lelang
47. SE No. 10/17/DPM 31 March 2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia
48. SE No. 10/18/DPM 15 April 2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas SE No. 9/4/DPM tanggal 16 Maret 2007 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara SE No.10/20/DASP Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas SE Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
49. SE No. 10/21/DPM 23 May 2008 Penyelenggaraan Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System
50. SE No. 10/26/DPNP Tahun 2008 tentang Perubahan atas SE No. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
51. SE No. 10/31/DPbS Tahun 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
52. SE No. 10/33/DPNP Tahun 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
53. SE No. 10/35/DPbS Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiaya Rakyat Syariah
54. SE No. 10/36/DPBS tentang Perubahan atas SE BI No. 8/22/DPBS Tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
55. SE No. 10/47/DPNP Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Debitur
56. SE No. 1 Tahun 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
57. SE No. 2 Tahun 2007 perihal Laporan Harian Bank Umum
58. SE No. 3 Tahun 2007 perihal Biaya Laporan Harian Bank Umum dan Biaya Pusat Informasi Pasar Uang
59. SE No. 4 Tahun 2007 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara
60. SE No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas SE Bank Indonesia No. 7/1/DPM Tanggal 3 Januari 2005 perihal Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operation dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
61. SE No. 6 Tahun 2007 perihal Perubahan atas SE No. 8/4/DPM tanggal 7 Februari 2006 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Secara Repurchase Agreement (Repo) dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder
62. SE No. 7 Tahun 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
63. SE No. 8 Tahun 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
64. SE No. 9 Tahun 2007 perihal Perubahan atas SE No. 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
65. SE No. 10 Tahun 2007 perihal Perubahan atas SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
66. SE No. 11 Tahun 2007 perihal Perubahan atas SE No. 7/54/DPNP tanggal 29 Desember 2005 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
67. SE No. 12 Tahun 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Lampiran SE No. 12 Tahun 2007
68. SE No. 13 Tahun 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
69. SE No. 14 Tahun 2007 perihal Perubahan atas SE Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
70. SE No. 15 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua SE Bank Indonesia No. 7/26/DASP Tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
71. SE No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas SE No. 7/13/DPBS tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat syariah
72. SE No. 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas SE No. 31/13/UK tanggal 9 September 1998 perihal Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana
73. SE No. 20 Tahun 2007 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
74. SE No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
75. SE No. 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
76. SE No. 29 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
77. SE No. 30 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
78. SE No. 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
79. SE No. 32 Tahun 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
80. SE No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyedian Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
81. SE No. 36 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Umum bang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing
Lampiran SE No. 36 Tahun 2007
82. SE No. 8/1/DPM Tahun 2006 kepada semua Bank, Pialang Pasar Uang dan Pialang Pasar Modal di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 6/21/DPM Perihal Tata Cara Pembelian dan atau Penjualan Surat Utang Negara oleh BI di Pasar Sekunder dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
83. SE No. 8/2/DPNP Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia perihal Pelaksanaan Penahapan Penetapan Kualitas yang sama untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama
Lampiran SE No. 8/2/DPNP Tahun 2006
84. SE No. 8/3/DPNP Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia perihal Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang menurut Risiko Untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan
Lampiran SE No. 8/3/DPNP Tahun 2006
85. SE No. 8/4/DPM Tahun 2006 kepada semua Bank Umum Perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat BI secara Repurchase Agreement (REPO) dengan BI di Pasar Sekunder.
86. SE No.8/5/DPM Tahun 2006 kepada semua Bank Umum dan Pialang di Indonesia perihal Transaksi Reverse REPO Surat Utang Negara dengan BI dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
87. SE No. 8/6/DPBPR Tahun 2006 tentang Perubahan atas SE No. 7/63/DPBPR Tanggal 30 Desember 2005 Perihal Sistim Informasi Debitur
88. SE No. 8/7/DPBPR Tahun 2006 kepada semua BPR di Indonesia perihal Laporan Bulanan BPR
89. SE No.8/8/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Umum Konvensional yang mengubah Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Umum Konvensional Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional
Lampiran SE No. 8/8/DPNP Tahun 2006
90. SE No.8/9/DPBS Tahun 2006 Kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPBS Tahun 2005 Perihal Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 8/9/DPNP Tahun 2006
91. SE No. 8/10/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 7/53/DPBS Tahun 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 8/10/DPNP Tahun 2006
92. SE No. 8/11/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 7/56/DPBS Tahun 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada BI
93. SE No. 8/12/DASP 11 April 2006 Kepada semua Peserta Sistem BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) di Indonesia perihal Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI Real Time Gross Settlement selama Periode Uji Coba Treasury Single Account Pemerintah melalui Mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Bank Umum
94. SE No. 8/13/DPM Tahun 2006 kepada Bank, Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perantara Pedagang Efek perihal Penerbitan Sertifikat BI melalui Lelang
95. SE No. 8/14/DPNP Tahun 2006 kepada semua Bank dan Nasabah Bank di Indonesia perihal Mediasi Perbankan
Lampiran SE No. 8/14/DPNP Tahun 2006
96. SE No.8/15/DPNP Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia perihal Laporan Berkala Bank Umum
97. SE No.8/16/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Laporan Berkala Bank Umum
98. SE No. 8/17/DASP Tahun 2006 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Kedua Atas SE BI No. 2/10/DASP Tahun 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
99. SE No. 8/18/DASP 23 Agustus 2006 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/60/DASP Tahun 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
100. SE No.8/19/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
101. SE No. 8/20/DASP Tahun 2006 kepada semua Peserta Sistem BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) di Indonesia perihal Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional BI dalam rangka Pelaksanaan Uji Coba Treasury Single Account Pemerintah
102. SE No.8/21/DINT Tahun 2006 kepada semua Bank Devisa di Indonesia perihal Pencabutan SE BI Terkait dengan Harga Patokan Barang Ekspor, Fasilitas Penjaminan dan Pembiayaan Perdagangan Internasional, Jual Beli Devisa Hasil Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
103. SE No.8/22/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 8/22/DPNP Tahun 2006
104. SE No.8/ 23/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
105. SE No. 8/24/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 8/24/DPNP Tahun 2006
106. SE No.8/25/DINT Tahun 2006 kepada semua Bank Devisa di Indonesia perihal Pencabutan SE BI Terkait dengan Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu dan Mengenai Jual Beli Tagihan Atas Dasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada BI
107. SE No.8/26/DPBS Tahun 2006 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 8/26/DPNP Tahun 2006
108. SE No. No.8/27/DPNP perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
109. SE No. 8/28/DPBPR perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
110. SE No. 8/29/DPBPR perihal Perubahan atas SE Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Lampiran SE No. 8/29/DPNP Tahun 2006
111. SE No. 8/30/DPBPR perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
112. SE No. 8/ 31 /DPBPR perihal Bank Perkreditan Rakyat
113. SE No. 8/ 32 /DASP perihal Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
114. SE No. 8/ 33 /DASP perihal Perubahan Ketiga atas SE Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
115. SE No. 8/34/DASP perihal Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
116. SE No. 8/35/DASP perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
117. SE No.7/1/DPM Tahun 2005 Kepada Bank Umum dan Pialang perihal Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operations dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
118. SE No. 7/2/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Ketujuh atas SE BI No. 6/20/DPM Tahun 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
119. SE No. 7/3/ Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha secara Konvensional di Indonesia Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Lampiran 1 SE No. 7/3/DPNP Tahun 2005
120. SE No.7/4/DPM Tahun 2005 kepada Bank, Perantara Pedagang Efek, dan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing pPerihal Perubahan atas SE No. 6/5/DPM Tahun 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)
121. SE No. 7/5/DPBS Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran 1 SE No. 7/5/DPNP Tahun 2005
122. SE No. 7/6/DPM 28 Februari 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Kedelapan atas SE BI No. 6/20/DPM Tahun 2004 perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank
123. SE No. 7/7/DPM Tahun 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum
124. SE No. 7/ 8 /DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui BI
125. SE No. 7/9/DPNP 31 Maret 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Sistem Informasi Debitur
Lampiran SE No. 7/9/DPNP Tahun 2005
126. SE No.7/10/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 3/30/DPNP Tahun 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada BI
Lampiran SE No. 7/10/DPNP Tahun 2005
127. SE No. 7/11/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Kesembilan atas SE BI No.6/20/DPM Tahun 2004 perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang antar Bank
128. SE No. 7/12/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum perihal Perubahan Ketiga atas SE BI No. 6/17/DPM Tahun 2004 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat BI secara Repurchase Agreement (REPO) dengan BI di Pasar Sekunder.
129. SE No. 7/ 22 /DLN Tahun 2005 kepada Bank, Badan Usaha Bukan Bank, dan Perorangan di Indonesia perihal Perubahan SE BI No.6/51/DLN Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
130. SE No.7/13/DPBS Tahun 2005 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
131. SE No. 7/14/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Lampiran 1 SE No. 7/14/DPNP Tahun 2005
132. SE No. 7/15/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Marjin Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
133. SE No. 7/16/DPM Tahun 2005 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/7/DPM Tahun 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum
134. SE No. 7/17/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Marjin Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
135. SE No. 7/18/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum perihal Perubahan Keempat atas SE BI No. 6/17/DPM TAhun 2004 Perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat BI secara Repurchase Agreement (REPO) dengan BI di Pasar Sekunder.
136. SE No.7/19/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana.
Lampiran 1 SE No. 7/19/DPNP Tahun 2005
137. SE No. 7/20/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Marjin Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
138. SE No. 7/21/DPM Tahun 2005 perihal Tata Cara Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada BI
139. SE No. 7/23/DPD Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
140. SE No. 7/24/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank di Indonesia Perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
Lampiran SE No. 7/24/DPNP Tahun 2005
141. SE No.7/25/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank di Indonesia perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Lampiran SE No. 7/25/DPNP Tahun 2005
142. SE No. 7/26/DASP Tahun 2005 perihal Sistem Kliring Nasional BI
143. SE No. 7/27/DASP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Jadwal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional BI
144. SE No.7/28/DASP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Biaya dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional BI
145. SE No. 7/29/DASP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Pemberian Persetujuan terhadap Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional BI oleh Penyelenggara Kliring Lokal selain BI
146. SE No. 7/30/DPM Tahun 2005 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
147. SE No. 7/31/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perusahaan Efekd Indonesia perihal Tata Cara Persetujuan dan Pencabutan sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara
148. SE No. 7/32/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Marjin Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
149. SE No. 7/33/DPM Tahun 2005 perihal Perubahan atas SE BI No. 6/7/DPM Tahun 2004 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum
150. SE No.7/34/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum
151. SE No.7/35/DPM Tahun 2005 perihal Perubahan atas SE BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
152. SE No.7/36/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah
153. SE No.7/37/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Perihal Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah BI.
154. SE No. 7/38 /DPM Tahun 2005 perihal Biaya Laporan Harian Bank Umum dan Biaya Pusat Informasi Pasar Uang
155. SE No. 7/39/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum perihal Pencabutan SE BI No. 6/17/DPM Tahun 2004 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat BI secara Repurchase Agreement (REPO) dengan BI di Pasar Sekunder.
156. SE No. 7 /40/ DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 3/23/DPNP Tahun 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum
157. SE No. 7/41/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Marjin Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
158. SE No.7/42/DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Konvensional di Indonesia perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing
159. SE No. 7/43/DASP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Batas Nilai Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional BI
160. SE No. 7/44/DPD Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No.7/23/DPD tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
161. SE No.7/ 45 /DPD Tahun 2005 kepada semua Bank Umum Devisa di Indonesia perihal Transaksi Derivatif
162. SE No. 7/46/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum perihal Perubahan atas SE BI No. 7/34/DPM Tahun 2005 perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank UmumSE No. 7/47/DASP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem BI Real Time Gross Settlement sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu.
163. SE No. 7/ 48 /DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
164. SE No. 7/49/DINT Tahun 2005 kepada semua Bank Devisa, di Indonesia perihal Pencabutan atas beberapa SE BI yang Terkait dengan Kegiatan Ekspor-Impor.
165. SE No. 7/50/DPBPR Tahun 2005 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus
166. SE No. 7/ 51 /DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
167. SE No.7/52/DPBS Tahun 2005 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Lampiran 1 SE No. 7/52/DPNP Tahun 2005
168. SE No. 7/53/DPBS Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
Lampiran SE No. 7/53/DPNP Tahun 2005
Lampiran SE No. 7/58/DPNP Tahun 2005
169. SE No.7/ 54 /DPNP Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Konvensional di Indonesia perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing
170. SE No. 7/55/DPM Tahun 2005 kepada semua Bank Umum dan Lembaga Kustodian Bukan Bank di Indonesia perihal Tata Cara Penunjukan dan Pengawasan Sub-Registry
171. SE No.7/56/DPBS Tahun 2005 kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada BI
Lampiran 1 SE No. 7/56/DPNP Tahun 2005
172. SE No.7/ 57/DPBS 2Tahun 2005 Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia perihal Hubungan Antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan BI
Lampiran 1 SE No. 7/57/DPNP Tahun 2005
173. SE No. 7/58/DPBPR Tahun 2005 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
174. SE No. 7/59/DASP Tahun 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
175. SE No. 7/60/DASP Tahun 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-Hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
176. SE No.7/61/DASP Tahun 2005 perihal Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
177. SE No. 7/62/DASP Tahun 2005 kepada semua Peserta Sistem BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) di Indonesia perihal Sistem BI Real Time Gross Settlement
178. SE No. 7/63/DPBPR Tahun 2005 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Sistem Informasi Debitur
Lampiran SE No. 7/63/DPNP Tahun 2005
179. SE No. 6/1/DPM Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
180. SE No. 6/2/DPM Tahun 2004 tentang Biaya Penggunaan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System di Indonesia
181. SE No. 6/3/DPM Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penujukan Sub-Registry untuk Penatausahaan Surut Berharga
182. SE No. 6/4/DPM Tahun 2004 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikasi Bank Indonesia
183. SE No. 6/5/DPM Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)
184. SE No. 6/6/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia
185. SE No. 6/7/DPM Tahun 2004 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka bagi Bank Umum
186. SE No. 6/8/DPM Tahun 2004 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum
187. SE No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
188. SE No. 6/10/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
189. SE No. 6/11/DPM Tahun 2004 tentang Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjuk Peserta Lelang Surat Utang Negara
190. SE No. 6/12/DPM Tahun 2004 tentang Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak ketiga yang dijamin Pemerintah
191. SE No. 6/13/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawas, Pelapor, dan Pengenaan Sanksi bagi Pedagang Valuta Asing bukan Bank
192. SE No. 6/14/DASP Tahun 2004 kepada semua Peserta Sistem BI-RTGS di Indonesia perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Laporan Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil Security Audit
193. SE No. 6/15/DPM Tahun 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
194. SE No. 6/16/DPM Tahun 2004 tentang Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin Pemerintah
195. SE No. 6/17/DPM Tahun 2004 tentang Transaksi Perdagangan Sertifikasi Bank Indonesia secara Repurchase Agreement (Repo) dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder
196. SE No. 6/18/DPM Tahun 2004 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (Internet Banking)
197. SE No. 6/19/DPBPR Tahun 2004 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
198. SE No. 6/20/DPM Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
199. SE No. 6/21/DPM Tahun 2004 kepada semua Bank, Pialang Pasar Uang dan Pialang Pasar Modal di Indonesia perihal Tata Cara Pembelian dan atau Penjualan Surat Utang Negara oleh BI di Pasar Sekunder dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
200. SE No. 6/22/DLN Tahun 2004 perihal Persyaratan dan Tata Cara membawa Uang Rupiah ke Luar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
201. SE No.6/23/DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Lampiran SE No. 6/23/DPBS Tahun 2004
202. SE No.6/24/ DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Konvensional di Indonesia perihal Pencabutan atas Beberapa SE BI yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing
203. SE No.6/25/DPU Tahun 2004 perihal Penukaran Uang Rupiah
204. SE No.6/26/DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Konvensional di Indonesia perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing
205. SE No. 6/27/DPM 8 Juli 2004 Kepada Semua Bank Umum Perihal : Perubahan Atas SE BI No.6/17/DPM Tanggal 6 April 2004 Tentang Transaksi Perdagangan Sertifikat BI Secara Repurchase Agreement (REPO) dengan BI di Pasar Sekunder.
206. SE No. 6/28/BKR Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) perihal Perubahan atas SE BI No. 5/30/BKR Tahun 2003 perihal Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas BI Dalam Rangka Kredit Program
207. SE No. 6/29/DPM Tahun 2004 perihal Perubahan atas SE BI No. 6/1/DPM Tahun 2004 perihal BI-Scripless Securities Settlement System
208. SE No. 6/30/DPM Tahun 2004 perihal Perubahan atas SE BI No. 6/10/DPM Tahun 2004 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
209. SE No.6/31/DPBS Tahun 2004 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia Perihal Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
210. SE No. 6/32/DPM Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas SE BI No. 6/20/DPM Tahun 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
211. SE No. 6/33/DPBPR Tahun 2004 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Bank Perkreditan Rakyat
Lampiran SE No. 6/33/DPBS Tahun 2004
212. SE No. 6/34/DPBPR Tahun 2004 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat.
213. SE No. 6/35/DPBPR Tahun 2004 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat.
Lampiran SE No. 6/35/DPBS Tahun 2004
214. SE No. 6/36/DPM Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Kedua atas SE BI No. 6/20/DPM Tahun 2004 Perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
215. SE No. 6/37/DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Lampiran SE No. 6/37/DPBS Tahun 2004
216. SE No. 6/38/DASP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum dan Perusahaan Jasa Kurir di Indonesia perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal
217. SE No. 6/39/DASP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Biaya Kliring
218. SE No. 6/40/DPM Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan Ketiga atas SE BI No. 6/20/DPM Tahun 2004 perihal Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank
219. SE No. 6/41/DPM Tahun 2004 kepada semua Pedagang Valuta Asing Bukan Bank di Indonesia Perihal Perubahan atas SE BI No. 6/13/DPM Tahun 2004 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
220. SE No. 6/42/DASP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring
221. SE No. 6/43/DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
222. SE No.6/44/DPNP Tahun 2004 kepada semua Bank Umum di Indonesia perihal Rencana Bisnis Bank Umum.
223. SE No. 6/52/DASP Tahun 2004 perihal Warkat dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring
Lampiran SE No. 9/12/DPNP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
1. PMK No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
2. PMK No. 34/PMK.02/2010 tentang Tata cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
3. PMK No. 64/PMK.06/2010 tentang Penyelesain Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan
4. PMK No. 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
5. PMK No. 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
6. PMK No. 4 Tahun 2006 tentang Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
7. PMK No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
8. PMK No. 32 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
9. PMK No. 44 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah
10. PMK No. 17 Tahun 2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
11. PMK No. 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK Nomor 371/KMK.06/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Dagang Bali (dalam Likuidasi) Kepada Nasabah Penyimpan yang Rekeningnya Tercatat dalam Pembukuan Bank tetapi tidak Didukung Dokumen Administrasi Yang Lengkap
Juknis
1. Juknis Entry BPRS
2. Juknis Migrasi
3. Juknis Aplikasi Laporan Berkala BPR Aplikasi Data Entry
4. Juknis Aplikasi Laporan Berkala BPR Aplikaasi Web BPR
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERHUBUNGAN
1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
5. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
6. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
9. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
10. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
2. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
3. PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
4. PP No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
5. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
6. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
7. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
8. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
9. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
10. PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
11. PP No. 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
12. PP No. 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
13. PP No. 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
14. PP No. 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api
15. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
16. PP No. 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
17. PP No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
18. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
19. PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
20. PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
21. PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
22. PP No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara
23. PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
24. PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian
25. PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
26. PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
27. PP No. 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api
28. PP No. 71 Tahun 1998 tentang Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan menggunakan Sabuk Keselamatan
29. PP No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
30. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan
31. PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
32. PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara
33. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
34. PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
35. PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
36. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
37. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
38. PP No. 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara
39. PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
40. PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan
41. PP No. 25 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
42. PP No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
43. PP No. 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
44. PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan
45. PP No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
2. Perpres No. 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)
3. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
4. Perpres No. 99 Tahun 2007 tentang Badan Sar Nasional
5. Perpres No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation
6. Perpres No. 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Six-Language Text Of The Convention On International Civil Aviation
7. Keppres No. 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keppres No. 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta
8. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9. Keppres No. 3 Tahun 2007 tentang Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi
10. Keppres No. 16 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi
11. Keppres No. 56 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania Mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal
12. Keppres No. 51 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Convention On Facilitation Of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965)
13. Keppres No. 125 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga
14. Keppres No. 33 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang
15. Keppres No. 86 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity Of Road Vehicles dan Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles
16. Keppres No. 14 Tahun 1999 tentang Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah)
17. Keppres No. 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
Tahun 2010
1. Permenhub No. KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
2. Permenhub No. KM 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Kepmenhub No. KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia
3. Permenhub No. KM 03 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Bbalai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal
4. Permenhub No. KM 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha
5. Permenhub No. KM 06 Tahun 2010 tentang Cita Biru PengembanganTransportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
6. Permenhub No. KM 08 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional
7. Permenhub No. KM 09 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
8. Permenhub No. KM 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badahrudin II Palembang, Provinsi Sumatra Selatan
9. Permenhub No. KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudara Nasional
10. Permenhub No. KM 12 Tahun 2010 tentang Penyelanggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
11. Permenhub No. KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda /Multimoda Tahun 2010-2030
12. Permenhub No. KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safeti Regulation (Cars) Part 63) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flaight Operation Offecers, And Certification Of Flaight Attendant)
13. Permenhub No. KM 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan No KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flaight Rules)
14. Permenhub No. KM 19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbnangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Parts 05) tentang Satuan Pengukuran Unit Of Measurements)
15. Permenhub NO. KM 20 Tahun 2010 tentang Status Tinggi Ilmu Pelayaran
16. Permenhub No. KM 21 Tahun 2010 tentang Status Sekolah Tinggi Transportasi Darat
17. Permenhub No. KM 22 Tahun 2010 tentang Pengakutan Barang Muatan Antar Dalam Pelabuhan Laut di Dalam Negeri
18. Permenhub No. KM.24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Manajemen Transportasi
19. Permenhub No. KM.25 Tahun 2010 tentang Pengembangan Magister Akuntansi Universitas Trisakti
20. Permenhub No. KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Dari Batas Atas Penumpang Pelayanan kelas Ekonomi Angutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri
21. Permenhub No. KM 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug
22. Permenhub No. KM.28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran
23. Permenhub No. KM.29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
24. Permenhub No. KM.30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenhub No. KM.42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Intruksi Terbang
25. Permenhub No. KM.31 Tahun 2010 tentang Pengembangan/Peningkatan Prasarana Bandar Udara di Wilayah Papua Barat
26. Permenhub No. KM.32 Tahun 2010 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian Perhubungan
27. Permenhub No. KM.33 Tahun 2010 tentang Peruahan Atas Permenhub No. KM.2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyebrangan Lintas antar Propinsi
28. Permenhub No. KM.34 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhub No. KM.18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis
29. Permenhub No. KM.36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Kementrian Perhubungan
30. Permenhub No. KM.37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementrian Perhubungan
31. Permenhub No. KM.38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
32. Permenhub No. KM.40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif
33. Permenhub No. KM.41 Tahun 2010 tentang Standar spesifikasi Teknis Kereta yang ditarik Lokomotif
34. Permenhub No. KM.42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri
35. Permenhub No. KM.43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong
36. Permenhub No. KM.44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus
37. Permenhub No. KM.45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian
38. Permenhub No. KM.50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggara Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)
39. Permenhub No. KM. 51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011
40. Permenhub No. KM 53 Tahun 2010 tentang Penetapan standar Pelayanan Minimal Pada akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya
41. Permenhub No. Km. 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas ekonomi
42. Permenhub No. Km 55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru
43. Permenhub No. Km 57 Tahun 2010 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Opera Ting Requirement For Pilots Schools)
44. Permenhub No. KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Sipil Bagian 142 (Civil aviation Savety Regulation Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification and Operating Requirements for Training Centers)
45. Permenhub No. KM 59 Tahun 2010 Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan
46. Permenhub No. Km 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
47. Permenhub No.KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
48. Permenhub No.Km 63 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
49. Permenhub No.Km 64 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kantor syahbandar
50. Permenhub No.Km 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam
51. Permenhub No.Km 70 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan
52. Permenhub No.Pm 72 Tahun 2010 Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan
53. Permenhub No.Pm 73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri
54. Permenhub No.Pm 78 Tahun 2010 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan
55. Permenhub No. PM 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan
56. Permenhub No.Pm 81 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Departemen perhubungan
57. Permenhub No.Pm 87 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Tahun 2009
58. Permenhub No. KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
59. Permenhub No. KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi
60. Permenhub No. KM 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
61. Permenhub No. KM 8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
62. Permenhub No. KM 9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Balloons, Kites, Unmanned Rockets and Unmanned Free Balloons)
63. Permenhub No. KM 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers)
64. Permenhub No. KM 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)
65. Permenhub No. KM 12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Pesryaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Services Personnel Licensing, Rating, Training, and Proficiency Requirements)
66. Permenhub No. KM 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulations Part 143) tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification and Operating Requirements for ats Training Provider)
67. Permenhub No. KM 15 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 11 (Civil Aviation Safety Regulations Part 11) tentang Persyaratan Tata Cara untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Procedural Requirements for Amending and Repealing of, and Granting or Denying Petition of Exemption, and Special Condition From the Civil Avation Safety Regulation)
68. Permenhub No. KM 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transpot of Dangerous Goods by Air)
69. Permenhub No. KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandemen 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)
70. Permenhub No. KM 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Kepmenhub No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
71. Permenhub No. KM 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhub No. KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
72. Permenhub No. KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)
73. Permenhub No. KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument
74. Permenhub No. KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
75. Permenhub No. KM 23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil
76. Permenhub No. KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
77. Permenhub No. KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan
78. Permenhub No. KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards: Aircraft Type and Airworthiness Certifications)
79. Permenhub No. KM 30 Tahun 2009 tentang Honorarium bagi Inspektur dan Teknis Penerbangan
80. Permenhub No. KM 31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan
81. Permenhub No. KM 32 Tahun 2009 tentang Nama-nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan
82. Permenhub No. KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan
83. Permenhub No. KM 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1(Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) tentang Standar Kelaikudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards: Aircraft Engines)
84. Permenhub No. KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting and Venting Exhaust Emission Requirements for Turbine Engine Powered Airplanes)
85. Permenhub No. KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
86. Permenhub No. KM 36 Tahun 2009 tentang Uraian Kegiatan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
87. Permenhub No. KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Sorong
88. Permenhub No. KM 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri
89. Permenhub No. KM. 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor
90. Permenhub No. KM 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009
91. Permenhub No. KM. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Kepmenhub No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
92. Permenhub No. KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen Perhubungan Laut
93. Permenhub No. KM 46 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
94. Permenhub No. KM 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
95. Permenhub No. KM 48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan
96. Permenhub No. KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)
97. Permenhub No. KM. 54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009
98. Permenhub No. KM 55 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
99. Permenhub No. KM 58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
100. Permenhub No. KM 59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)
101. Permenhub No. KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permenhub No. KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking)
102. Permenhub No. KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permenhub No. KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
103. Permenhub No. KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendara Indonesia
104. Permenhub No. KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
105. Permenhub No. KM 69 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan
106. Permenhub No. KM 71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permenhub No. KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
107. Permenhub No. KM 72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
108. Permenhub No. KM 73 Tahun 2009 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi
109. Permenhub No. KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan
110. Permenhub No. KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam
111. Permenhub No. KM 78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
112. Permenhub No. KM 80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Departemen Perhubungan
113. Permenhub No. KM 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) di Lingkungan Kementerian Perhubungan
114. Permenhub No. KM 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
115. Permenhub No. KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi
Tahun 2008
116. Permenhub No. KM. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
117. Permenhub No. KM 2 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin-Tanjungpandan di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
118. Permenhub No. KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
119. Permenhub No. KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
120. Permenhub No. KM 5 Tahun 2008 tentang Pembangunan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara
121. Permenhub No. KM 6 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara
122. Permenhub No. KM 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara
123. Permenhub No. KM 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008
124. Permenhub No. KM 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan
125. Permenhub No. KM 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar udara di Kabupaten Morowali profinsi Sulawesi Tengah
126. Permenhub No. KM 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal
127. Permenhub No. KM 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Prsyararan-persyaratan Sertifikasi Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
128. Permenhub No. KM. 13 tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Savety Reguler ) Part 21 tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-bagiannya (Certification Procedures for Product and Parts)
129. Permenhub No. KM 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pelabuhan Bengkulu
130. Permenhub No. KM 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi tenggara
131. Permenhub No. KM 16 Tahun 2008 tentang Rencana Bandar Udara BUDIARTO CURUG di Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten
132. Permenhub No. KM 17 tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Sungai Tebelian Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat
133. Permenhub No. KM 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Permenhub No. KM 18 Tahun 2007 tentang tarif angkutan Udara Perintis
134. Permenhub No. KM 20 Tahun 2008 tentang perubahan Kelima atas Permenhub No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenhub No. KM 1 Tahun 2008
135. Permenhub No. KM 21 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina(Persero) Balongan
136. Permenhub No. KM 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring dan informasi Bidang Transportasi
137. Permenhub No. KM 23 tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara baru di Moa Lakor Kab. Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
138. Permenhub No. KM 24 tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
139. Permenhub No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
140. Permenhub No. KM 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas ekonomi Tahun Anggaran 2008
141. Permenhub No. KM 27 Tahun 2008 tentang tarif Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
142. Permenhub No. KM 28 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi
143. Permenhub No. KM 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Honorarium bagi Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Ketua Sub dan Ketua Sub-Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi
144. Permenhub No. KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut
145. Permenhub No. KM 35 tahun 2008 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
146. Permenhub No. KM 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas permenhub No. KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat udara Kategori Transportasi untuk Angkutan Udara Penumpang
147. Permenhub No. KM 45 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Kepmenhub No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Carter
148. Permenhub No. KM 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhub No. 22 tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internacional dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal
149. Permenhub No. KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat
150. Permenhub No. KM 64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Bawah Angkutan Penumpang Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
151. Permenhub No. KP.288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi
152. Permenhub No. KM. 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007
153. Permenhub No. KM.5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat
154. Permenhub No. KM.6 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Rendani di Kabupaten Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat
155. Permenhub No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Sekupang
156. Permenhub No. KM.8 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu
157. Permenhub No. KM.9 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Wolter Monginsidi Kediri
158. Permenhub No. KM.11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas (container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
159. Permenhub No. KM.12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007
160. Permenhub No. KM.13 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara
161. Permenhub No. 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan
162. Permenhub No. KM. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
163. Peraturan Bersama Menhub dan Mendag No. KM 16 Tahun 2007 dan No. 21/M-DAG/PER/5/2007 tentang Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal
164. Permenhub No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Departemen Perhubungan
165. Permenhub No. 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis
166. Permenhub No. 19 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan
167. Permenhub No. 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara
168. Permenhub No. KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan
169. Permenhub No. 22 Tahun 2007 tentang Tarif Batas atas Angkutan Penumpang Laut dalam Negeri Kelas Ekonomi
170. Permenhub No. KM. 23 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batulicin
171. Permenhub No. KM. 24 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT. Pertamina (Persero) UP.III Plaju
172. Permenhub No. KM. 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
173. Permenhub No. KM. 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
174. Permenhub No. KM. 29 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Fasilitas Air Conditioner (AC)
175. Permenhub No. KM. 31 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi
176. Permenhub No. KM. 32 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Pondok Cabe Tangerang
177. Permenhub No. KM. 34 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kampung Aboyaga Kabupaten Nabire Provinsi Papua
178. Permenhub No. KM. 36 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
179. Permenhub No. KM. 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknisi Perhubungan, dan Tenaga Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
180. Permenhub No. KM. 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium bagi Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Ketua Sub dan Ketua Sub-Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi
181. Permenhub No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa yang Benilai di atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPn 10 % dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
182. Permenhub No. 41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas bagi Taruna/Taruni pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Perhubungan
183. Permenhub No. KM 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
184. Permenhub No. KM 45 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Nabire Baru di Kabupaten Nabire Provinsi Papua
185. Permenhub No. KM 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
186. Permenhub No. KM 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat
187. Permenhub No. KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
188. Permenhub No. KM 55 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus
189. Permenhub No. KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
190. Permenhub No. KM 61 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenhub No. KM 30 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan
191. Permenhub No. KM 62 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas antar Propinsi
192. Permenhub No. KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan
193. PMK No. 69 / PMK.02 / 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
194. Permenhub No. 2 Tahun 2006 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Part.39 Revision 1 Perintah Kelaikan Udara (Airworthiness Directive)
195. Permenhub No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
196. Permenhub No. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
197. Permenhub No. 20 Tahun 2006 tentang Kewajiban bagi Kapal Berbender Indonesia untuk Masuk Klas pada Biro Klasifikasi Indonesia
198. Permenhub No. 46 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas antar Propinsi
199. Permenhub No. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkatan Penumpang dangan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi
200. Permenhub No. 53 Tahun 2006 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
201. Permenhub No. 60 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM 63 Tahun 2004
202. Permenhub No. 291 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelengaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H)
203. Permenhub No. KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan
204. Permenhub No. 51 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
205. Lampiran Permenhub No. 58 Tahun 2005 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005(1426 H)
206. Permenhub No. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
207. Permenhub No. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut
Kepmenhub
208. Kepmenhub No. KM.44 Tahun 2009 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) – Malaka (Malaysia)
209. Kepmenhub No. KM 5 Tahun 2008 tentang Pembangunan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara
210. Kepmenhub No. KM 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Konservasi Energi Kantor Pusat Departemen Perhubungan
211. Keputusan Bersama antara Dephub dan Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. KM 3 Tahun 2007 Nomor : 04/PERJ-KA/I/2007
212. Kepmenhub No. KM.4 Tahun 2007 tentang Penetapan Koordinator pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan
213. Kepmenhub No. KM. 25 Tahun 2007 tentang Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi
214. Kepmenhub No. KM 64 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
215. Kepmenhub No. 230 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H)
216. Kepmenhub No. KM 1 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara dan Prosedur Penyelidikan Kecelakan/Kejadian pada Pesawat Udara
217. Kepmenhub No. KM 2 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar
218. Kepmenhub No. KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)
219. Kepmenhub No. KM 4 Tahun 2004 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Juanda Surabaya
220. Kepmenhub No. KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya
221. Kepmenhub No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat
222. Kepmenhub No. KM 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan
223. Kepmenhub No. KM 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan (TTP) Penyiapan Bahan Pimpinan Departemen Perhubungan dalam Hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya
224. Kepmenhub No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
225. Kepmenhub No. KM 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Sinak Baru di Kabupaten Puncak Jaya-Provinsi Papua
226. Kepmenhub No. KM 11 Tahun 2004 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Sidoarjo-Surabaya Kota
227. Kepmenhub No. KM 13 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004
228. Kepmenhub No. KM 14 Tahun 2004 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, Pendanaan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal/Mass Rapid Transit di Propinsi DKI Jakarta dengan Prioritas Koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Monas – Kota
229. Kepmenhub No. KM 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan
230. Kepmenhub No. KM 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Pulau Bawean – Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
231. Kepmenhub No. KM 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Kelas Jalan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
232. Kepmenhub No. KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenhub No. KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
233. Kepmenhub No. KM. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
234. Kepmenhub No. KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
235. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
236. Kepmenhub No. KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
237. Kepmenhub No. KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
238. Kepmenhub No. KM. 34 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal
239. Kepmenhub No. KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
240. Kepmenhub No. KM 36 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi, Pos dan Telekomunikasi
241. Kepmenhub No. KM 37 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pesawat Udara
242. Kepmenhub No. KM 38 Tahun 2004 tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara
243. Kepmenhub No. KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
244. Kepmenhub No. KM 41 Tahun 2004 tentang Pencabutan Kepmenhub No. KM 72 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika dan Kepmenhub No. KM 80 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
245. Kepmenhub No. KM 42 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Kepmenhub No. KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
246. Kepmenhub No. KM 43 Tahun 2004 tentang Pencabutan Kepmenhub No. KM 2 Tahun 2003 tentang Penangguhan Berlakunya Kepmenhub No. KM 92 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi
247. Kepmenhub No. KM 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Perhubungan
248. Kepmenhub No. KM 46 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
249. Kepmenhub No. KM 53 Tahun 2004 tentang tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional serta Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Perhubungan
250. Kepmenhub No. KM 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil
251. Kepmenhub No. KM 57 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sorong Daratan – Sorong
252. Kepmenhub No. KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Supadio – Pontianak
253. Kepmenhub No. KM 61 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
254. Kepmenhub No. KM 62 Tahun 2004 tentang Penetapan Kota Batam Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan
255. Kepmenhub No. KM 65 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Notohadi Negoro di Desa Wirowongso – Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
256. Kepmenhub No. KM 66 Tahun 2004 tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
257. Kepmenhub No. KM 70 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Dinas Operasional Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
258. Kepmenhub No. KM 71 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Lampiran Kepmenhub No. KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah Terakhir ke-14 dengan Kepmenhub No. KM 16 Tahun 2003
259. Kepmenhub No. KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
260. Kepmenhub No. KM 74 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur
261. Kepmenhub No. KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter
262. Kepmenhub No. 85 Tahun 2004 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
263. Kepmenhub No. KM 87 Tahun 2004 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
264. Kepmenhub No. KM 88 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Bandar Udara di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
265. Kepmenhub No. 89 Tahun 2004 tentang Penetapan Perubahan Nama Bandar Udara Penggung di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
266. Kepmenhub No. 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan Pulau Kalimantan
267. Kepmenhub No. 22 Tahun 2003 tentang Pengoperasian KA
268. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
269. Kepmenhub No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
270. Kepmenhub No. KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (Designating Authority / DA) Dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi
271. Kepmenhub No. 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Malam Negeri Kelas Ekonomi
272. Kepmenhub No. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi
273. Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
274. Kepmenhub No. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kepmenhub No. No 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
275. Kepmenhub No. 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Kepmenhub NO. No 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Umum
276. Kepmenhub No. KM. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri
277. Kepmenhub No. 34 Tahun 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
278. Kepmenhub No. 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan
279. Kepmenhub No. 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
280. Kepmenhub No. 45 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
281. Kepmenhub No. KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
282. Kepmenhub No. 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
283. Kepmenhub No. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi
284. Kepmenhub No. 90 Tahun 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang AKAP Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
285. Kepmenhub No. KM. 19 Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri dan Birofax Dalam Negeri
286. Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
287. Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
288. Kepmenhub No. 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utility Akrobatik dan Komputer
289. Kepmenhub No. 27 Tahun 2001 tentang Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi Internasional
290. Kepmenhub No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelengaraan dan Pengusaha Angkatan Laut
291. Kepmenhub No. 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera
292. Kepmenhub No. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia
293. Kepmenhub No. KM. 42 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
294. Kepmenhub No. 51 Tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/Gsa) Perusahaan Angkutan Udara Asing
295. Kepmenhub No. 65 Tahun 2000 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter
296. Kepmenhub No. 69 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Kepmenhub No. 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
297. Kepmenhub No. KM. 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia
298. Kepmenhub No. 79 Tahun 1999 tentang Status Trayek Tetap dan Teratur atau Liner Angkutan Laut Luar Negeri
299. Kepmenhub No. 35 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Kepmenhub No. 35 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
300. Kepmenhub No. 36 Tahun 1997 tentang Kewenangan dan Prosedur Penunjukan PNS di Lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau dalam Pelaksanaan Tugas Keselamatan Berlayar di Sungai dan Danau
301. Kepmenhub No. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor
302. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-18/M.EKON/04/2008 tentang Tim Terpadu Revitalisasi Perkeretaapian Nasional
303. Kesepakatan Bersama antara Departemen Perhubungan dan Institut Teknologi Bandung No. KM 49 Tahun 2007 dan No. 041/K01/DN/2007 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi
Instruksi Menhub
304. Insmenhub No. IM.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Korupsi,dan Nepotisme di Lingkungan Kementrian Perhubungan
305. Insmenhub No. IM.3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementrian Perhubungan
306. Insmenhub No. IM 4 Tahun 2010 tentang Percepatan Peningkatan Daya Serap Dipa Tahun 2010 di Lingkungan Kementerian Perhubungan
307. Insmenhub No. IM 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
308. Insmenhub No. IM 2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api
309. Insmenhub No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2006
310. Insmenhub No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dokumen dan Pengangkutan Kayu dalam Rangka Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
311. Insmenhub No. 2 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Departemen Perhubungan
312. Insmenhub No. 3 Tahun 2005 tentang Tim Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Departemen Perhubungan
313. SE Menhub No. PR 305/1/4/Phb 2009 tentang Evaluasi dan Penetapan Tarif Angkutan Umum
314. SE Menhub No. AJ.403/1/10 Phb 2008 tentang Kebijakan Road Map to Zero Overloading
315. SE Menhub No. SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.186/PR.301/DRJD/2009 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia
2. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.78/AJ.006/DRJD/2008 tentang Pemakaian Bahan Bakar Gas Jenis Liquefied Gas for Vehicle (LGV) pada Kendaraan Bermotor
3. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.916/AJ.409/DRJD/08 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol
4. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1435/PR.301/DRJD/2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia
5. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2332/AJ.201/DRJD/2008 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H)
6. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2523/AJ.402/DRJD/2008 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tarif dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H)
7. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3446/PR.301/DRJD/2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia
8. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.603/AJ 401/DRJD/2007 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Cirebon (Palimanan-Kanci)
9. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.930/AJ.401/DRJD/2007 tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di Pulau Jawa
10. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah
11. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2435 /AJ.409 /DRJD/2007 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Semarang (Seksi A, Seksi B dan Seksi C)
12. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2889/AJ.402/DRJD/2007 tentang Perubahan atas Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
13. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2891/AJ.405/DRJD/2007 tentang Perubahan atas Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.3315/AJ.405/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) di Kabupaten Cilacap
14. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2892/AJ.405/DRJD/2007 tentang Perubahan atas Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.3316/AJ.405/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smartcard) dan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) di Kabupaten Banyumas
15. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK. 3202/AJ.201/DRJD/2007 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H)
16. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3271/AJ.401/DRJD/2007 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera)
17. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3301/AJ.401/DRJD/2007 tentang Uji Coba Rambu Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
18. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3642/AJ.404/DRJD/2007 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Ruas E1 Seksi 4 (Jatiasih – Cikunir) dan Ruas E2 (Simpang Susun Kalimalang)
19. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4283/AJ.402/DRJD/2007 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kota Bandung
20. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4284/AJ.402/DRJD/2007 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kota Batam
21. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4285/AJ.402/DRJD/2007 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kota Depok
22. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4286/AJ.402/DRJD/2007 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kota Tangerang
23. Perdirjen Perhubungan Darat No. HK.205/1/1/DRJD/2006 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I E1 Seksi 3 Ruas Jatiwarna – Jatiasih
24. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : HK.205/1/1/DRJD/2006 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I E1 Seksi 3ruas Jatiwarna – Jatiasih
25. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1544/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi ( Current Production )
26. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2257/AJ.003/DRJD/2006 tentang Ujicoba Penerapan Pemberian Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda dengan Pendekatan Izin Berdasarkan Kualitas ( Quality Licensing ) pada Trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta
27. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
28. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
29. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2753/AJ.201/DRJD/2006 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H)
30. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2928/PR.301/DRJD/2006 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia
31. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : 2931/HK.402/DRJD/2006 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tarif dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H)
32. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK. 3229/AJ.401/DRJD/2006 tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan
33. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK 3236/AJ 403/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penerapan Zona Selamat Sekolah di 11 (Sebelas) Kota di Pulau Jawa
34. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.3314/AJ.405/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smard Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kabupaten Banjarnegara
35. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3315/AJ.405/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smard Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kabupaten Cilacap
36. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.3316/AJ.405/DRJD/2006 tentang Uji Coba Penggunaan Kartu Elektronik (Smard Card) dan Identifikasi Frekuensi Radio di Kabupaten Banyumas
37. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 538/AJ.306/DJPD/2005 tentang Perubahan atas Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/5/ Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan JO. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.696/AJ.306/DJPD/2000 tentang Penyempurnaan Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/5 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan
38. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 549 / AJ.404 / DJPD / 2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (CIPULARANG)
39. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api
40. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.984/AJ. 401/DRJD/2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan/atau Larangan pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang)
41. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1320/HK.205/DRJD/2005 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H)
42. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 tentang Uji-Coba Rambu Nomor Rute pada Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer di Pulau Jawa
43. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
44. Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : 1453/HK.402/DRJD/2005 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tarif dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H)
45. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1210/AJ.403/DRJD/2007 tentang Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
46. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.2890/HK.601/DJRD/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penggunaan Kartu Elektronik (Smart Card) dan RFID di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
47. Kepdirjen Perhubungan Darat Selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H) Nomor : SK.2652/AJ.201/DRJD/2006 tentang Pembentukan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 ( 1427 H ) Departemen Perhubungan
48. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 3213/AJ.402/DRJD/2006 tentang Penetapan Perusahaan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang Memberikan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427H)
49. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 3214/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pemberian Sanksi Administratif kepada Perusahaan Otobus dan Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi yang melakukan Pelanggaran Tarif Batas Atas pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H)
50. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor SK.3360/AJ.402/DJRD/2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2007
51. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1230/PR.301/DRJD/2005 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia
52. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1378/PR.301/DRJD/2005 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia
53. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.81/AJ.108/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Metode Baru Pengelolaan Jembatan Timbang dalam Rangka Penegakan Hukum Ukuran dan Berat Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam
54. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Alat Berat di Jalan
55. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: 727/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Barang Umum di Jalan
56. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.852/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor
57. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1201/AJ.205/DRJD/2004 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Jumlah Bus pada Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia
58. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Surat Persetujuan Pengangkutan Alat Berat dan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
59. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1590/PR.301/DRJD/2004 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia
60. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.47/HK.402/DRJD/2003 tentang Pemberian Sanksi Administratif kepada Perusahaan Angkutan dan Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi yang Melakukan Pelanggaran pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H) Tahap I
61. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 75/AJ.601/DRJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Otobus (PO)
62. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 1011/AJ.402/DRJD/2003 tentang Pedoman Teknis Buku Uji Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
63. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Standar Fasilitas Pelayanan Bus Umum Angkutan Antar Kota
64. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia
65. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
66. Kepdirjen Perhubungan Darat Selaku Koordi Nator Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2003 (1424 H) Nomor : SK.1857/AJ.201/DRJD/2003 tentang Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H)
67. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1858/ HK.402/ DRJD/ 2003 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Kelas Ekonomi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424H)
68. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor
69. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 516/KA. 604/DRJD/2002 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantalan Beton Monoblok dengan Proses Pretension
70. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum diwilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur
71. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 1184/PR.301/DRJD/2002 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di seluruh Indonesia
72. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 1185/PR.301/DRJD/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dengan Mobil Bus Umum
73. Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur
74. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.1187/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Kelas Ekonomi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423h)
75. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.653/AJ.202/DRJD/2001 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sewa
76. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK. 674 /AJ.003/DRJD/2001 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Jumlah Bus pada Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia
77. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.72/AJ 109/DRJD/2000 tentang Penambahan Lokasi Pengoperasian kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana Ditetapkan dalam Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.205/AJ.109/DRJD/98 tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia
78. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.696/AJ.306/DRJD/2000 tentang Penyempurnaan Kepdirjen Perhubungan Darat Nomor AJ.306/1/5 Tanggal 31 Maret 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan
79. Kepdirjen Perhubungan Darat No. SK.165/HK.206/DRJD/99 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (PORTABLE)
80. Kepdirjen Perhubungan Laut No. AL. 59/1/9–02 tentang Penetapan Jaringan Trayek Tetap dan Teratur (Liner) Angkutan Laut Dalam Negeri
81. Kepdirjen Perhubungan Laut No. UM 48/4/2-01 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Pelabuhan di Indonesia
82. Instruksi Dirjen No. AJ.201/3/15/DRJD/2006 perihal Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2006/1427H
83. Instruksi Dirjen Perhubungan Udara No. 01/INS/IX/2005 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil serta Pengawasan orang yang Melakukan Kegiatan di Bandar Udara
1. SE Dirjen Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batas Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang diIzinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang diIzinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan
2. SE Dirjen Perhubungan Darat No. SE.07/AJ.501/DRJD/07 tentang Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
3. SE Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.409/1/1/DRJD/2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Jalan di Jalan Nasional
4. SE Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.201/3/15/DRJD/2006 tentang Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2006/1427H
5. SE Dirjen Perhubungan Darat No. PR.301/2/3/DRJD/2006 perihal : Kebijakan Tarif Angkutan Antar Kota Antar Propinsi
6. Surat Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.404/2/12/DRJD/2006 perihal : Pedoman Pemeriksaan Ranmor di Jalan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Pengawalan oleh Petugas Dishub/LLAJ Provinsi, Kabupaten/Kota
7. SE Dirjen Perhubungan Darat No. AJ. 405/3/2/DRJD/2006 perihal : Pengisian Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor
8. SE Dirjen Perhubungan Darat No. SE.01/ AJ.307/ DRJD/ 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih
Peraturan Lain
1. Kesepakatan Bersama antara Dirjen Perhubungan Darat dan Pemerintah Kota Bandung No. KL.006/1/8/DRJD/2005 No. 551.2/1651-DISHUB tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal di Kota Bandung
2. Rekom 16 Januari 2009
3. Sistem Transportasi Kota
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERTAHANAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura,2009 (Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Singapore Relating To The Delimitaion of The Teritorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Strait of Singapore,2009)
2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
3. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
6. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
7. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
8. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
11. UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
12. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
13. UU No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
14. UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI
15. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
16. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
17. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
18. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
19. UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI
20. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara” (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), sebagai Undang-Undang Federal
21. UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara
22. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang
23. UU No. 40 Tahun 1947 tentang tentang Menyesuaikan Peraturan Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No. 168) dengan Keadaan Sekarang
24. UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan Peraturan Tentang Kepenjaraan Tentara (Staatsblad 1934, No. 169 Dan 170) dengan Keadaan Sekarang
25. UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
26. UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
27. UUDRT No. 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
3. PP No. 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Lampiran
4. PP No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
5. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
7. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
8. PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. PP No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
Lamp. PP No. 20 Tahun 2009
10. PP No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
11. PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
12. PP No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
13. PP No. 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
14. PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
15. PP No. 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
16. PP No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
17. PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
18. PP No. 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
19. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
20. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural
21. PP No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2002
22. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
23. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural
24. PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
25. PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan
26. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima TNI dan Pejabat lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
27. PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara
28. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan PP No. 80 Tahun 1992
29. PP No. 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
30. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI
31. PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial ABRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
32. PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
2. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3. Perpres No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Uumum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
4. Perpres No. 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan
5. Perpres No. 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
6. Perpres No. 50 Tahun 2010 tentang Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
7. Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
8. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
9. Perpres No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
10. Perpres No. 107 Tahun 2007 tentang Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
11. Perpres No. 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
12. Perpres No. 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan TNI
13. Perpres No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
14. Perpres No. 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi TNI
15. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
16. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
17. Keppres No. 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)
18. Keppres No. 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
19. Keppres No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Libanon
20. Keppres No. 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim Pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
21. Keppres No. 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera Pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
22. Keppres No. 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
23. Keppres No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung
24. Keppres No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku Utara
25. Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang Penyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
26. Keppres No. 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota TNI Menurut PP No. 28 Tahun 2001 ke dalam PP No. 13 Tahun 2003
27. Keppres No. 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
28. Keppres No. 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota TNI menurut PP No. 7 Tahun 1997 ke dalam PP No. 28 Tahun 2001
29. Keppres No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur
30. Keppres No. 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keppres No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur
31. Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
32. Keppres No. 128 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan
33. Keppres No. 156 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden
34. Keppres No. 163 Tahun 1999 tentang Hari Juang TNI Angkatan Darat
35. Keppres No. 93 Tahun 1998 tentang Hari Jadi TNI Angkatan Darat
36. Keppres No. 5 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok Pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
37. Keppres No. 49 Tahun 1994 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer “Ahm Pthm”
38. Keppres No. 73 Tahun 1994 tentang Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/ABRI
39. Keppres No. 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan ABRI
40. Keppres No. 51 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional
41. Keppres No. 52 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 73 Tahun 1984
42. Keppres No. 6 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keppres No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Hankam, sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 6 Tahun 1984
43. Keppres No. 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Pegawai, Pengawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara, dan Polisi Bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis menjadi Pengawai Negeri Sipil
44. Keppres No. 73 Tahun 1984 tentang Perubahan Keppres No. 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
45. Keppres No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Hankam
46. Keppres No. 33 Tahun 1982 tentang Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Teluk Ratai Sebagai Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Wilayah Barat
47. Keppres No. 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Hankam
48. Keppres No. 51 Tahun 1979 tentang Team Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
49. Keppres No. 36 Tahun 1972 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung
50. Keppres No. 69 Tahun 1971 tentang Penggunaan Kembali Nama dan Sebutan Tentara Nasional Indonesia sebagai Nama dan Sebutan Resmi Angkatan Perang Republik Indonesia
51. Keppres No. 137 Tahun 1964 tentang Penjelasan mengenai “Ketua Tetap” dalam Keputusan Presiden No, 113 Tahun 1964
PENETAPAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Penpres No. 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa
2. Inpres No. 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang Untuk Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
Peraturan Menteri
1. Permenhan Nomor 1 Tahun 2010 tentang kedudukan,Tugas Dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan
2. Permenhan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tentang Minimum Essential Force Komponen Utama
3. Permenhan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
4. Permenhan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
5. Permenhan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
6. Permenhan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
7. Permenhan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
8. Permenhan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
9. Permenhan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011
10. Permenhan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI Dan PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan
11. Permenhan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan jabatan Fungsional Dokter Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
12. Permenhan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan
13. Permenhan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger Dan Angka Kreditnya
14. Permenhan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger Dan Angka Kreditnya
15. Permenhan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011
16. Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
17. Permenhan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Mengenai Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Terorisme
18. Permenhan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas, Dan Kop Surat Universitas Pertahanan Indonesia
19. Permenhan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
20. Permenhan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
21.
22. Permenhan No. 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaswara dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
23. Permenhan No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Di Lingkungan DepHan Dan TNI
24. Permenhan No. 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia
25. Permenhan No. 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
26. Permenhan No. 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara tahun 2010
27. Permenhan No. 6 Tahun 2009 tentang Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan
28. Permenhan No. 7 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
29. Permenhan No. 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
30. Permenhan No. 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
31. Permenhan No. 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
32. Permenhan No. 11 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010
33. Permenhan No. 12 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi diluar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan TNI bagi Anggota TNI dan PNS
34. Permenhan No. 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI
35. Permenhan No. 14 Tahun 2009 tentang Penugasan dan Perizinan Keluar Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan
36. Permenhan No. 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan
37. Permenhan No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Umum Departemen Pertahanan
38. Permenhan No. 17 Tahun 2009 tentang Pembinaan Penghapusan Materiil Pertahanan Negara Di lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
39. Permenhan No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Materil Perahanan Negara Di Lingkungan Dephan Dan TNI
40. Permenhan No. 19 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Pengendaian Inventori Materil Pertahanan Negara Di Lingkungan Dephan Dan TNI
41. Permenhan No. 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materil Di Lingkungan Dephan Dan TNI 385
42. Permenhan No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi Di Lingkungan Dephan Dan TNI
43. Permenhan No. 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
44. Permenhan No. 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
45. Permenhan No. 24 Tahun 2009 tentang Ketentuan Bagi Taruna Akademi Tentara Nasional Indonesia Penerima Beasiswa Departemen Pertahanan Untuk Mengikuti Pendidikan National Defense Academy Di Jepang
46. Permenhan No. 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tunjangan Pengamanan Persandian Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
47. Permenhan No. 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Dan angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
48. Permenhan No. 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
49. Permenhan No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan,Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dilingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
50. Permenhan No. 06 Tahun 2008 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan
51. Permenhan No. 10 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
52. Permenhan No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto
53. Permenhan No. 13 Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara
54. Permenhan No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009
55. Permenhan No. 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara
56. Permenhan No. 17 Tahun 2008 tentang Perangkat Organisasi Pusat Koperasi Departemen Pertahanan
57. Permenhan No. 18 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Dephan dan TNI
58. Permenhan No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Permenhan No. Per/03/M/VI/2007 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2008
59. Permenhan No. 20 tahun 2008 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
60. Permenhan No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
61. Permenhan No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
62. Permenhan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
63. Permenhan No. 24 Tahun 2008 tentang Penyenlenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara
64. Permenhan No. 25 Tahun 2008 tentang Pembinaan Distribusi Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
65. Permenhan No. 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
66. Permenhan No. 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penellitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
67. Permenhan No. 28 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pengadaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
68. Permenhan No. 29 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
69. Permenhan No. 30 tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Dephan dan TNI
70. Permenhan No. 33 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Dephan dan TNI
71. Permenhan No. 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
72. Permenhan No. 35 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan
73. Permenhan No. 38 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Dephan dan TNI
74. Permenhan No. 39 Tahun 2008 tentang Tata cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
75. Permenhan No. 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Dephan dan TNI
76. Permenhan No. 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan
77. Permenhan No. PER/06/M/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
78. Permenhan No. PER/07/M/VII/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Militer dengan Menggunakan Fasilitas Kredit Ekspor di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
79. Permenhan No. 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permenhan No. Per/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan
Keputusan Menteri
80. Kepmenhan No. Kep/06/M/XII/2004 tentang Penetapan Kotak Pos 2005 Jakarta 10020 Departemen Pertahanan
81. Kepmenhan No. Kep/10/M/VIII/2003 tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI dan Rencana Pengadaan PNS Dephan/TNI TA.2004
82. Kepmenhan No. Kep/02/M/II/2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Azasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan
83. Kepmenhan No. Kep/06/M/VI/2002 tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI dan Rencana Pengadaan PNS Dephan/TNI TA.2003
84. Kepmenhan No. Kep/05/M/VII/2001 tentang Penunjukan Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak
85. Kepmenhan No. Kep/08/M/2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Departemen Pertahanan
86. Kepmenhan No. Kep/09/M/IX/2001 tentang Tunjangan Konpensasi Kerja bagi Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan di Bidang Persandian di Lingkungan Dephan dan TNI
87. Kepmenhan No. Kep/11/M/X/2001 tentang Penunjukan Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak
88. Kepmenhan No. Kep/12/M/XI/2001 tentang Wewenang Memberikan Keterangan Pers di Lingkungan Dephan
89. Kepmenhan No. Kep/13/M/XI/2001 tentang Alokasi Pengadaan PNS Dephan / TNI TA. 2001
90. Kepmenhan No. Kep/14/M/XII/2001 tentang Status Asperdia Hankam
91. Kepmenhan No. Kep/15.A /M/XII/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan PNS Dephan
92. Kepmenhan No. Kep/16/M/XII/2001 tentang Amanat Anggaran Menteri Pertahanan Tahun Anggaran 2002
93. Kepmenhan No. KEP/03/II/1998 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Sistem Informasi Pertahanan Keamanan Negara
Keputusan Bersama
94. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan No. Kep-559 Kmk.02/2001
SKEP
95. SK No. SKEP/06/M/I/2009 tentang Kebijakan Menteri Pertahanan RI Tahun 2009
96. Sk No. Skep/916/VIII/2002 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penanggulangan AIDS di Lingkungan Dephan/TNI
97. Sk No. Skep/M/963/IX/2001 tentang Penganugerahan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya X Th, XX Th Dan XXX Th Bagi PNS
98. Sk No. Skep/477/M/VII/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004
99. Perubahan-1 Sk No. Skep/ 433.A/VI/2001 tentang Panitia Antardep Pembahasan Rancangan UU tentang Pertahanan Negara di DPR-RI
100. Sk No. Skep/114/II/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lingkungan Dephan
101. Protap No. Protap /01/X/2001 tentang Pengamanan VIP Dephan RI
102. Protap No. Protap /02/XII/2001tentang Pembinaan dan Penggunaan Satuan Keamanan Dephan RI
Peraturan Lain
103. Permendagri No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERTANAHAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
7. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
11. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
12. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
13. UU No.1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi UU
14. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
15. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
17. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
18. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
19. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
20. UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40 Menjadi Undang-Undang)
21. UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Benda-Benda yang ada di atasnya.
22. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
23. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
24. UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan UU Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang lainnya yang Bertakluk kepada Hukum Eropah (UU Darurat No. 1 Tahun 1952) sebagai UU
25. UU No. 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
26. Perpu No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2. PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
3. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
6. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
7. PP No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
8. PP No. 5 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
9. PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan
10. PP No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. PP No. 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
12. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa.
13. PP No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
14. PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
15. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
16. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
17. PP No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
18. PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
19. PP No. 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat
20. PP No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
21. PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
22. PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak atas Tanah
23. PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
24. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
25. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
26. PP No. 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Propinsi Riau
27. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
28. PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakamam
29. PP No. 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara
30. PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
31. PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
32. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
33. PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
34. PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah
35. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi
PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
2. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Tangga
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
4. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
5. Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
6. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
7. Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
10. Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11. Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
12. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
13. Keppres No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
14. Keppres No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah HGU, HGB untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
15. Keppres No. 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
16. Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.
17. Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara.
18. Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
Permeneg Agraria/KBPN
1. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
2. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
3. Permeneg Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
4. Permeneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
5. Permeneg Agraria/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
6. Permeneg Agraria/KBPN No. 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang menyangkut Aset dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban dalam Restrukturisasi yang Berupa Hak atas Tanah yang sudah bersertipikat dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
7. Permeneg Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
8. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
9. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
10. Permeneg Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan
11. Permeneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara
12. Permeneg Agraria/KBPN No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik
13. Permeneg Agraria/KBPN No. 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Permeneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara
14. Permeneg Agraria/KBPN No. 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat
15. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian dalam Peta
16. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1997 tentang Perolehan Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri
17. Permeneg Agraria /KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
18. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
19. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
20. Permeneg Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan
21. Permeneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin Pelunasan Kredit-Kredit tertentu
22. Permeneg Agraria/KBPN No. 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
23. Permeneg Agraria/KBPN No. 6 Tahun 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
24. Permeneg Agraria/KBPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
25. Permeneg Agraria/KBPN No. 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Permeneg Agraria/KBPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
26. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba
27. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya
28. Permeneg Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara Sistematik
29. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
30. Permeneg Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau
31. Permeneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
Permen Agraria
32. Permen Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
33. Permen Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana Diatur Dalam PP No. 10 Tahun 1961
34. Permen Agraria No. 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Yo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang Dibebani dengan Hak Opstal atau Erfpacht untuk Perumahan
35. Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
36. Permen Agraria No. 10 Tahun 1965 tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian Harga Formulir
37. Permen Agraria No. 3 Tahun 1964 tentang Cara Pemungutan Uang dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
38. Permen Agraria No. 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi-Hasil
39. Permen Agraria No. 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani
40. Permen Agraria No. 8 Tahun 1964 tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil yang Harus Diserahkan kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan sebagai dimaksud dalam Permen Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964
41. Permen Agraria No. 4 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie dan Sewa untuk Perusahaan Kebun Besar
42. Permen Agraria No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak
43. Permen Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya
44. Permen Agraria No. 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta
45. Permen Agraria No. 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan lain-lainnya, yang Aktanya Belum diganti
46. Permen Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
47. Permen Agraria No. 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta Credietverband
48. Permen Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
49. Permen Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960
50. Permen Agraria No. 15 Tahun 1959 tentang Pemberian dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat-Pedjabat Jang Bersangkutan
51. Permen Agraria No. 1 Tahun 1958 tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir
Permen Pertanian dan Agraria
52. Permen Pertanian dan Agraria No. 6 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Hak-Hak di Daerah-Daerah Dimana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
53. Permen Pertanian dan Agraria No. 7 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
54. Permen Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai
55. Permen Pertanian dan Agraria No. 24 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah yang Sudah Ditanami dengan Tanaman Keras dan Tanah-Tanah yang Sudah Diusahakan sebagai Tambak (TLN No. 2616)
56. Permen Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
Permendagri
57. Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
58. Permendagri No. 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan
59. Permendagri No. 1 Tahun 1986 tentang Tatcara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
60. Permendagri No. 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Permendagri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah
61. Permendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia
62. Permendagri No. 02 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
63. Permendagri No. 3 Tahun 1985 tentang Tatacara Pensertifikatan Tanah bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian
64. Permendagri No. 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tanbungan Negara
65. Permendagri No. 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968
66. Permendagri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Permendagri No. 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968
67. Permendagri No. 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama yang Disertai dengan Pemilikan secara Terpisah Bagian-Bagian pada Bangunan Bertingkat
68. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah asal Konversi Hak-Hak Barat
69. Permendagri No. 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah
70. Permendagri No. 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata-Guna Tanah
71. Permendagri No. 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris
72. Permendagri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Tertentu pada Permendagri No. 2 Tahun 1978
73. Permendagri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya
74. Permendagri No. 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah
75. Permendagri No. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah dan Pendaftaran Haknya
76. Permendagri No. 4 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah mengenai Hak Atas Tanah yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di atasnya
77. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
78. Permendagri No. 7 Tahun 1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
79. Permendagri No. 149 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah yang di atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III yang Telah Dijual
80. Permendagri No. 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara
81. Permendagri No. 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada di Atasnya serta Penerbitan Sertipikatnya
82. Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
83. Permendagri No. 16 Tahun 1975 tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
84. Permendagri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan
85. Permendagri No. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom
86. Permendagri No. 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah
87. Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
88. Permendagri No. 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Guna Usaha
89. Permendagri No. Sk. 59/DDA/Tahun 1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah
90. Permendagri No. 7 Tahun 1968 tentang Penertiban dan Penggunaan Pungutan-Pungutan di Bidang Agraria
91. Permendagri No. 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria
Peraturan Kepala BPN
92. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
93. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
94. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan
95. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata cara Penertiban Tanah Terlantar
96. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana
97. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
98. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
99. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
100. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur
101. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
102. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
103. Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
104. Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
105. Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur
106. Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
107. Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
108. Peraturan Kepala BPN No. 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
109. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
110. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan
111. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
112. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan
113. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu
Lamp. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008
114. Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan
115. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
116. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
117. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
118. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
119. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting
120. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
121. Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
122. Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional
123. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
124. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
125. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Lampiran Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006
126. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
127. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus
128. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform
129. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah
130. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah di Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Penerbitan Sertipikatnya
131. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya
132. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
133. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
134. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun
135. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap
136. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
137. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah dan Sertipikat
138. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1988 tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas BPN
139. Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1960 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi
Peraturan Dirjen Agraria
140. Peraturan Dirjen Agraria No. 3 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965
141. Peraturan Dirjen Agraria No. 4 Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
142. Peraturan Dirjen Agraria No. 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya
PMK
143. PMK No. 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
144. PMK No. 186/PMK.06/2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
145. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Permeneg Perumahan Rakyat
146. Permeneg Perumahan Rakyat No. 08/Permen/M/2008 tentang Perubahan Atas Permeneg Perumahan Rakyat No. 04/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi
Peraturan Presidium
147. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya
Kepmeneg Agraria/KBPN
148. Kepmeneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten/Kotamadya
149. Kepmeneg Agraria/KBPN No. 11 Tahun 1999 tentang Persetujuan Penghapusan Blanko Sertipikat Tanah Lama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
150. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk RSS/RS menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
151. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah
152. Kepmeneg Agraria/KBPN No. SKB-2 Tahun 1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
153. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal
154. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
155. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 58 III Tahun 1998 tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional
156. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)
157. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 14 Tahun 1997 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
158. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)
159. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai
160. Kepmeneg Agraria /KBPN No. 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
161. Kepmeneg Agraria/KBPN No. 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
Kepmeneg Agraria
162. Kepmeneg Agraria No. SK.40/KA/1964 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap
163. Kepmentan dan Agraria No. SK.40/KA/1964 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap
Keputusan Kepala BPN
164. Keputusan Kepala BPN No. 1-SKB-BPN RI-2008 tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah PT. PERTAMINA (PERSERO)
165. Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
166. Keputusan Kepala BPN No. 2-SKB-BPN RI-2008 tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik serta Pengumpulan Data Pertanahan
167. Keputusan Kepala BPN No. 3-SKB-BPN RI-2008 tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik serta Pengumpulan Data Pertanahan
168. Keputusan Kepala BPN No. 5-SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Tanah-Tanah Aset Perusahaan Umum (PERUM) BULOG
169. Keputusan Kepala BPN No. 7-SKB-BPN RI-2008 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Spasial dan Tekstual
170. Keputusan Kepala BPN No. 10-SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Transmigrasi
171. Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Lamp. Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008
172. Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Lamp. Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008
173. Keputusan Kepala BPN No. 158–VII–2008 tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008
174. Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
175. Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional
176. Keputusan Kepala BPN No. 1-SKB-BPN RI-2007 tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah
177. Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
178. Keputusan Kepala BPN No. 3-SKB-BPN RI-2007 tentang Penanganan Masalah PertanahanKeputusan Kepala BPN No. 4-SKB-BPN RI-2007 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan bagi Masyarakat Menengah Bawah
179. Keputusan Kepala BPN No. 4-SKB-BPN RI-2007 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan bagi Masyarakat Menengah Bawah
180. Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
181. Keputusan Kepala BPN No. 40-III-20070tentang Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat BPN Tahun 2006
182. Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan berupa Sertifikat/Piagam dan Plakat kepada Gubernur, Bupati dan atau Walikota.
183. Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna kepada para Gubernur, Bupati dan atau Walikota.
184. Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 tentang tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
185. Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
186. Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau
Lampiran Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau
187. Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat
188. Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
189. Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahpiang di Provinsi Bengkulu
190. Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara
191. Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara
192. Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu
193. Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Lampiran Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
194. Keputusan Kepala BPN No. 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertipikasi Tanah Wakaf
195. Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
196. Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
197. Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
198. Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform
199. Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematik pada Daerah Uji Coba di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang
200. Keputusan Kepala BPN No. SKB-2 Tahun 1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
201. Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai
202. Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, dan Pemecahannya untuk Perusahaan Industri
203. Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah
204. Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1992 tentang Lagu Mars dan Hymne Badan Pertanahan Nasional
SKB
205. SKB No. 1-SKB-BPN RI-2008 tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah PT. PERTAMINA (Persero)
206. SKB No. 2-SKB-BPN RI-2008 tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
207. SKB No. 3-SKB-BPN RI-2008 tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
208. SKB No. 5-SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Tanah-Tanah Aset Perusahaan Umum (PERUM) Bulog
209. SKB No. 7-SKB-BPN RI-2008 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan data dan Informasi Spasialdan Tekstual
210. SKB No. 10-SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Transmigrasi
211. SKB No. 3-SKB-BPN RI-2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
212. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BPN Nomor : 515/KPTS/HK.060/9/2004 Nomor : 2/ SKB/ BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah dalam Rangka Pemberdayaan Petani untuk Mendukung Pembangunan Pertanian
213. SKB No. 2-SKB-BPN RI-1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
214. SKB No. 40-SKB-BPN RI-1964 tentang Penegasan Konvensi Hak Gogolan Tetap
Ketetapan MPR
215. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Instruksi Meneg Agraria/KBPN
216. Intsruksi Meneg Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1999 tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah
217. Intsruksi Meneg Agraria/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha yang dijarah masyarakat dan pembinaannya
218. Intsruksi Meneg Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1998 tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah untuk Rumah Tinggal
219. Instruksi Meneg Agraria/KBPN No. 8 Tahun 1994 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Milik atas Tanah dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Pir
SE Meneg Agraria/KBPN
220. SE Kepala BPN No. 446/3.4-100/II/2010 tentang Penyampaian Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010
221. SE Kepala BPN No. 462/7.1-100/II/2010 tentang Penyampaian Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan
222. SE Meneg Agraria/KBPN No. 110-591 Tahun 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
223. SE Meneg Agraria/KBPN No. 110-3981 Tahun 1999 tentang Penyampaian dan Penjelasan Permeneg Agraria/KBPN Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset dalam Retrukturisasi yang Berupa Hak Atas Tanah yang sudah Bersertifikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
224. SE Meneg Agraria/KBPN No. 400-2626 Tahun 1999 tentang Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
225. SE Meneg Agraria/KBPN No. 640-893-D.IV Tahun 1999 tentang Pengiriman SK MNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya
226. SE Meneg Agraria/KBPN No. 640-1198 Tahun 1999 tentang penyampaian Peraturan menteri negara Agraria/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
227. SE Meneg Agraria/KBPN No. 045.2-230/SESMEN Tahun 1998 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
228. SE Meneg Agraria/KBPN No. 045.2-628/SESMEN Tahun 1998 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998
229. SE Meneg Agraria/KBPN No. 110-288 Tahun 1998 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998
230. SE Meneg Agraria/KBPN No. 110-2666 Tahun 1998 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik
231. SE Meneg Agraria/KBPN No. 110-3637 Tahun 1998 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Ukur
232. SE Meneg Agraria/KBPN No. 500-3344A-Ses.men. Tahun 1998 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
233. SE Meneg Agraria/KBPN No. 500-3460 Tahun 1998 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal
234. SE Meneg Agraria/KBPN No. 500-4352 Tahun 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
235. SE Meneg Agraria/KBPN No. 500-1567 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk RSS dan RS
236. SE Meneg Agraria/KBPN No. 500-3755 Tahun 1997 tentang perubahan HM menjadi HGB atau HP dan HGB menjadi HP
237. SE Meneg Agraria/KBPN No. 410-1293 Tahun 1996 tentang Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
SE Kepala BPN
238. SE Kepala BPN No. 463/7.1-100/II/2010 tentang Penyampaian PP No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010
239. SE Kepala BPN No. 464/7.1-100/II/2010 tentang Penyampaian Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
240. SE Kepala BPN No. 640-1369 Tahun 2004 tentang Pelayanan dan Kepastian Hukum
241. SE Kepala BPN No. 500-770 Tahun 2004 tentang Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
242. SE Kepala BPN No. 500-2204 Tahun 2004 tentang Penyampaian Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional
243. SE Kepala BPN No. 640-206 Tahun 2004 tentang Penunjukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPAT
244. SE Kepala BPN No. 640-1369 Tahun 2004 tentang Pelayanan dan Kepastian Hukum
245. SE Kepala BPN No. 110-1756 Tahun 2003 tentang Keputusan KBPN No. 1 Tahun 2003
246. SE Kepala BPN No. 300-214-settama tahun 2003 tentang Pedoman Sementara Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan
247. SE Kepala BPN No. 600-1900 Tahun 2003 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
248. SE Kepala BPN No. 630.1-1187 Tahun 2003 tentang Petunjuk Lanjutan Mengenai Penyelesaian Masalah Hak atas Tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang di Kuasai oleh BPPN
249. SE Kepala BPN No. 640-1884 Tahun 2003 tentang Blanko Akta PPAT
Surat Kepala BPN
250. Surat Kepala BPN No. 463/7.1-100/II/2010 tentang Penyampaian PP No. 11 Tahun 2010 dan Per KBPN RI No. 4 Tahun 2010
251. Surat Kepala BPN No. 464/7.1-100/II/2010 tentang Penyampaian Per KBPN RI No. 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
252. Surat Kepala BPN No. 640/7.1-100/II/2004 tentang Pelayanan dan Kepastian Hukum
SE Depdagri
253. SE Depdagri No. Btu. 6/492/6/77 tentang PMDN No. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara dalam Rangka Pemberian Hak atas Tanah dan Pendaftarannya
Peraturan Lain
254. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
255. Buku I Rencana Strategis BPN RI 2007-2009
256. Buku II Rencana Strategis BPN RI 2007-2009
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERTANIAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture(Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
7. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
9. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
11. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
12. UU No. 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
13. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
14. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
15. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
16. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
17. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
18. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
19. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
20. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
21. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
22. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
23. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
24. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
25. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
26. UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman
27. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
28. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
29. UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan *)
30. UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah-Tanah Perkebunan *)
31. UU No. 24 Tahun 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang lainnya yang Bertakluk kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang
33. Perppu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2. PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
3. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
4. PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
5. PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
6. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
7. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
9. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
10. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis
12. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
13. PP No. 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani
14. PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
15. PP No. 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian
16. PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
17. PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah
18. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
19. PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
20. PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian
21. PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
22. PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
23. PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
24. PP No. 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
25. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
26. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
27. PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
28. PP No. 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara
29. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
30. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
31. PP No. 62 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani
32. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
33. PP No. 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
34. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
35. PP No. 6 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan I
36. PP No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
37. PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
38. PP No. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
39. PP No. 10 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V
40. PP No. 11 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI
41. PP No. 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
42. PP No. 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII
43. PP No. 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero); PT Perkebunan XV, XVI dan Perusahaan Perseroan (Persero); PT Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan; (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX
44. PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X
45. PP No. 16 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI
46. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
47. PP No. 18 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII
48. PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Mulya Ternak menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
49. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
50. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
51. PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
52. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
53. PP No. 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah dalam Kawasan Kawasan Tertentu di Propinsi Riau
54. PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
55. PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
56. PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
57. PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
58. PP No. 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian
59. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
60. PP No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja
61. PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
62. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
63. PP No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
64. PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
65. PP No. 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan
66. PP No. 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Peternakan
67. PP No. 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
68. PP No. 28 Tahun 1968 tentang Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara
69. PP No. 31 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara
70. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
71. PP No. 12 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.
72. PP No. 24 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
73. PP No. 48 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
74. PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi
75. PP No. 36 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi
76. PP No. 16 Tahun 1952 tentang Perubahan PP mengenai Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi-Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
77. PP No. 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa-Barat
78. PP No. 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa-Tengah
79. PP No. 36 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa-Timur
80. PP No. 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.
81. PP No. 42 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Selatan
82. PP No. 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Tengah
83. PP No. 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
2. Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Perpres No. 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
4. Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
5. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
6. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
7. Perpres No. 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
8. Perpres No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
9. Perpres No. 72 Tahun 2005 tentang Pengesahan Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific as Amended by the Governing Council at its 14th Meeting, 28 March – 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan mengenai Jaringan Pusat-Pusat Akuakultur di Asia dan Pasifik sebagaimana diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan Ke-14, pada tanggal 28 Maret – 1 April 2003, di Yangon, Myanmar)
10. Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
Keppres
11. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
12. Keppres No. 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan
13. Keppres No. 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang Diimpor Secara Tidak Sah
14. Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
15. Keppres No. 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
16. Keppres No. 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
17. Keppres No. 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
18. Keppres No. 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001
19. Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
20. Keppres No. 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
21. Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
22. Keppres No. 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
23. Keppres No. 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
24. Keppres No. 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
25. Keppres No. 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
26. Keppres No. 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 74 Tahun 1998
27. Keppres No. 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal
28. Keppres No. 46 Tahun 1997 tentang Karantina Bahan Baku Kulit
29. Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimatan Tengah
30. Keppres No. 22 Tahun1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
31. Keppres No. 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian
32. Keppres No.50 Tahun1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam
1. Inpres No. 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan
2. Inpres No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
3. Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi
4. Inpres No. 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi
5. Inpres No. 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional
6. Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
Permentan
Tahun 2010
1. Permentan No. 13/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging ( Meat Cutting Plant )
2. Permentan No. 19/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014
3. Permentan No. 20/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
4. Permentan No. 21/OT.140/2/2010 tentang Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
5. Permentan No. 27/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi
6. Permentan No. 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
7. Permentan No. 67/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2011
8. Permentan No. 67/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2011
9. Permentan No. 68/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
10. Permentan No. 70/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011.
11. Permentan No. 71/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011.
Tahun 2009
12. Permentan No. 02/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Permentan No. 02/OT.140/1/2009 Lampiran
13. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara RI
14. Permentan No. 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
15. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
Tahun 2008
16. Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
17. Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008
18. Permentan No. 03/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2008
19. Permentan No. 04/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
20. Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh yang Baik
21. Permentan No. 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong
22. Permentan No. 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
23. Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
24. Permentan No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
25. Permentan No. 11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
26. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008
27. Permentan No. 13/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak lain dalam membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
28. Permentan No. 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
29. Permentan No. 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan
30. Permentan No. 16/Permentan/OT. 140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
31. Permentan No. 28/PERMENTAN/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
Lamp. Permentan No. 28/PERMENTAN/OT.140/5/2008
32. Permentan No. 29/Permentan/OT.140/6/2008 tentang Perubahan Permentan No. 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008
33. Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
34. Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009
35. Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang dilarang dan Pestisida terbatas
36. Permentan No. 02/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
37. Permentan No. 03/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007
38. Permentan No. 04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
39. Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
40. Permentan No. 06/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional
41. Permentan No. 07/Permentan/SR.140/1/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
42. Permentan No. 25/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian
43. Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
44. Permentan No. 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Perubahan Permentan No. 64/Permentan/Ot.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri
45. Permentan No. 30/Permentan/OT.160/3/2007 tentang Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian
46. Permentan No. 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
47. Permentan No. 34/Permentan/SR.120/2/2007 tentang Perubahan Permentan No. 23/Permentan/SR.120/2/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
48. Permentan No. 35/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur yang Baik
49. Permentan No. 36/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging yang Baik
50. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah
51. Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
52. Permentan No. 41/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)
53. Permentan No. 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida
54. Permentan No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)
55. Permentan No. 45/Permentan/PD. 660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
56. Permentan No. 46/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007
57. Permentan No. 47/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007
58. Permentan No. 48/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Perubahan Atas Permentan No.16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
59. Permentan No. 49/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
60. Permentan No. 50/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian
61. Permentan No. 51/Permentan/OT.160/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)
62. Permentan No. 52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Permentan No. 23/Permentan/SR.120/3/2007 Juncto Permentan No. 34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007
63. Permentan No. 53/Permentan/OT.140/7/2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Permentan No. 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
64. Permentan No. 54/Permentan/KP.120/7/2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi
65. Permentan No. 55/Permentan/KP.120/7/2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi
66. Permentan No. 56/Permentan/KP.120/7/2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi
67. Permentan No. 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
68. Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian
69. Permentan No. 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi
70. Permentan No. 60/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010
71. Permentan No. 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Perubahan Permentan No. 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Permentan No. 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri
72. Permentan No. 63/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007
73. Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
74. Permentan No. 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang, Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
75. Permentan No. 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan
76. Permentan No. 69/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan Lampiran Kementan No. 617/KPTS/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Pertanian
77. Permentan No. 70/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan Atas Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, serta Lampiran
78. Permentan No. 72/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007
79. Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)
80. Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan
81. Permentan No. 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
82. Permentan No. 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
83. Permentan No.02/Pert/Hk.060/2/Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
84. Permentan No.03/Pert/Hk.060/2/Tahun 2006 tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kelompok Sasaran pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006
85. Permentan No. 04/Pert/SR.130/2/2006 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Permentan Nomor : 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
86. Permentan No.05/Permentan/Hk.060/3/Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum
87. Permentan No.06/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik
88. Permentan No.07/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
89. Permentan No.08/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah
90. Permentan No.09/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
91. Permentan No.10/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
92. Permentan No.11/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
93. Permentan No.12/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
94. Permentan No.13/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
95. Permentan No.14/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri
96. Permentan No.15/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner
97. Permentan No.16/Permentan/Ot.140/3/Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
98. Permentan No. 17/Permentan/SR.130/5/2006 tentang Perubahan Permentan Nomor : 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir telah diubah dengan Permentan Nomor : 04/Permentan/SR.130/02/2006
99. Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan
100. Permentan No. 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan
101. Permentan No. 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak
102. Permentan No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
103. Permentan No.37/Kpts/Hk. 060/1/Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-Buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Lampiran Permentan No. 37/Kpts/HK.060/1/2006
104. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
105. Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
106. Permentan No. 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007
107. Permentan No.77/Kpts/Ot.140/2/Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Kepmentan No. 1095/Kpts/Ot.210/X/1999 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian
108. Permentan No.282/Kpts/Ku.210/4/Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deptan TA 2006
109. Permentan No.03/Kpts/Hk.060/1/Tahun 2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian
110. Permentan No.05/Kpts/Ot.140./1/Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Kepmentan No. 149/Kpts/Ot.140/3/2005 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004.
111. Permentan No. 111/Kpts/OT.140/3/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
112. Permentan No. 211/Kpts/KU.510/5/2005 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertaniana Tahun Anggaran 2005
113. Permentan No. 237/Kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik yang Baik
114. Permentan No. 238/Kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik
115. Permentan No. 249/Kpts/OT.160/6/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian
116. Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
117. Permentan No.300/Kpts/Ot.140/7/Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
118. Permentan No.301/Kpts/Ot.140/7/Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
119. Permentan No. 328/Kpts/OT.220/8/2005 tentang Pembinaan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
120. Permentan No. 329/Kpts/OT.220/8/2005 tentang Pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penebaran Teknologi Pertanian
121. Permentan No. 333/Kpts/PD.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik
122. Permentan No. 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian
123. Permentan No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
124. Permentan No.358/Kpts/Ot.140/9/Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
125. Permentan No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
126. Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebunan
127. Permentan No. 440/Kpts/KU.510/12/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
128. Permentan No. 441/Kpts/KU.510/12/2005 tentang Penugasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006
129. Permentan No. 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
Permentan dan Agraria
130. Permentan dan Agraria No. 6 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Hak-Hak di Daerah-Daerah di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
131. Permentan dan Agraria No. 7 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
132. Permentan dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai
133. Permentan dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
Kepmentan
134. Kepmentan No. 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Penyakit Hewan Keluron (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
135. Kepmentan No. 2541/Kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Provinsi Sumatra Barat,Riau,Jambi dan Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Hewan Keluron (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
136. Kepmentan No. 100.1/KPTS/KP.320/1/2008 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2008
137. Kepmentan No. 110/KPTS/TN.530/2/2008 tentang Perubahan Lampiran I Kepmentan No. 206/KPTS/TN.530/3/2003 tentang Pengelolaan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
138. Kepmentan No. 143/Kpts/LB.310/2/2008 tentang Penunjukkan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) untuk Melaksanakan Penelitian di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia
139. Kepmentan No. 276/Kpts/OT.160/4/2008 tentang Komisi Pestisida
140. Kepmentan No. 311/Kpts/OT.140/3/2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian
141. Kepmentan No. 799/Kpts/KP.330/6/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian
142. Kepmentan No. 800/Kpts/KP.330/6/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian
143. Kepmentan No. 801/Kpts/KP.330/6/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-A Dan II-B Departemen Pertanian
144. Kepmentan No. 1012/Kpts/SR.120/7/2008 tentang Pelepasan Galur Mutan Padi Sawah Obs-1692/Psj sebagai Varietas Unggul dengan Nama Bestari
145. Kepmentan No. 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan
146. Kepmentan No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
147. Kepmentan No.38/Kpts/Hk. 060/1/Tahun 2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 Dan A2, Golongan II Kategori A1 Dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya.
148. Kepmentan No. 113/Kpts/OT.140/3/2006 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Mentan Nomor : 116/Kpts/Ot.14/2/2004 tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia
149. Kepmentan No. 149/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Pak Choy White ropica Carabella sebagai Varietas Unggul
150. Kepmentan No. 150/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Selada Hibrida Fresh sebagai Varietas Unggul
151. Kepmentan No. 151/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Oyong Hibrida Huay Kaew 501 sebagai Varietas Unggul
152. Kepmentan No. 152/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Oyong Hibrida Viset 165 sebagai Varietas Unggul
153. Kepmentan No. 153/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Leaf Mustard Tropica Dalat sebagai Varietas Unggul
154. Kepmentan No. 154/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Kubindo 099 sebagai Varietas Unggul
155. Kepmentan No. 155/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Galaxi 067 sebagai Varietas Unggul
156. Kepmentan No. 157/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Intani 058 sebagai Varietas Unggul
157. Kepmentan No. 158/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Kailan Tropica Sensation sebagai Varietas Unggul
158. Kepmentan No. 159/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Jagung Manis Hibrida Honey Jean No.2 sebagai Varietas Unggul
159. Kepmentan No. 160/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Matoa Papua sebagai Varietas Unggul
160. Kepmentan No. 173/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Jagung Manis Hibrida Songsi 58 sebagai Varietas Unggul
161. Kepmentan No. 174/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Jagung Manis Hibrida Sugar 75 sebagai Varietas Unggul
162. Kepmentan No. 175/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Cabai Besar Hibrida Purwo sebagai Varietas Unggul
163. Kepmentan No. 176/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Jesica sebagai Varietas Unggul
164. Kepmentan No. 177/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Romeo sebagai Varietas Unggul
165. Kepmentan No. 178/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Synta 02 sebagai Varietas Unggul
166. Kepmentan No. 179/Kpts/SR.120/3/2006 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Intrend 1 sebagai Varietas Unggul
167. Kepmentan No. 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Foint Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (Nasional Plant Protection Organization)
168. Kepmentan No. 456/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan
169. Kepmentan No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura
170. Kepmentan No. 46/Kpts/OT.160/1/2004 tentang Komisi Perlindungan Tanaman
171. Kepmentan No.103/Kpts/Hk.060/M/2/Tahun 2004 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan
172. Kepmentan No.117/Kpts/Pd.540/2/Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum ketiga Kepmentan No. 627/Kpts/Pd.540/12/2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya
173. Kepmentan No.159/Kpts/Ot.220/3/Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
174. Kepmentan No. 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
175. Kepmentan No. 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
176. Kepmentan No. 444/Kpts/OT.160/7/2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman
177. Kepmentan No. 446/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman
178. Kepmentan No.508/Kpts/Pd.520/8/Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
179. Kepmentan No. 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
180. Kepmentan No.05/Kpts/Kp.150/1/Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP).
181. Kepmentan No. 81/Kpts/TP.310/1/2003 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani
182. Kepmentan No.206/Kpts/Tn.530/3/Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
183. Kepmentan No.320/Kpts/Ot.210/6/Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Kepmentan No. 501/Kpts/Ot.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan
184. Kepmentan No.321/Kpts/Ot.210/6/Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Kepmentan No. 499/Kpts/Ot.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan
185. Kepmentan No. 367/Kpts/PD.640/7/2003 tentang Pernyataan Propinsi Papua Bebas dari Penyakit Anthrax
186. Kepmentan No. 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
187. Kepmentan No. 618/Kpts/Pd.140/12/Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan
188. Kepmentan No. 619/Kpts/Pd.140/12/Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan
189. Kepmentan No. 627/kpts/Pd.540/Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya
190. Kepmentan No. 367/Kpts/TN.530/12/2002 tentang Pernyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
191. Kepmentan No.395/Kpts/Ot.210/6/Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Renovasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Surabaya dan Banyuwangi
192. Kepmentan No. 443/Kpts/TN.540/7/2002 tentang Pernyataan Pulau Bali Bebas dari Penyakit Brucellosis
193. Kepmentan No. 444/Kpts/TN.540/7/2002 tentang Pernyataan Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Brucellosis
194. Kepmentan No. 445/Kpts/TN.540/7/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara Tertular Penyakit Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE)
195. Kepmentan No.473/Kpts/Tn.150/8/Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (RABIES) serta Program Pembebasannya
196. Kepmentan No.500/Kpts/Ot.210/8/Tahun 2002 tentang Pencabutan dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan
197. Kepmentan No.501/Kpts/Ot.210/8/Tahun 2002 tentang Organisai dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan
198. Kepmentan No.688/Kpts/Kp.150/12/Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional
199. Kepmentan No. 04/Kpts/Mentan/Bimas/11/Tahun 1999 tentang Rencana Kebutuhan Pupuk untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 1999/2000
200. Kepmentan No. 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia
201. Kepmentan No.37/Kpts/Ot.210/2/Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengendali Bimas
202. Kepmentan No. 892/Kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
203. Kepmentan No. 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
204. Kepmentan No. 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian
205. Kepmentan No.786/Kpts/Kb.120/10/Tahun 1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
206. Kepmentan No.819/Kpts/Kb.510/11/Tahun 1996 tentang Penugasan PT. Perkebunan Nusantara dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan
207. Kepmentan No. 124/Kpts/Hk.050/2/Tahun 1994 tentang Perubahan SK Mentan No.833/Kpts/Hk.050/11/1998 tentang Pedoman Penetapan Kelas Perusahaan Perkebunan Besar
208. Kepmentan No. 167/Kpts/Kb.110/3/Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya Kelas IV dan Kelas V
209. Kepmentan No. 232/Kpts/Kb.510/4/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Kebun Plasma dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi
210. Kepmentan No. 342/Kpts/Ot.120/5/Tahun 1988 tentang Pembinaan Usaha Perkebunan Besar
211. Kepmentan No. 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan
212. Kepmentan No. 333/Kpts/Kb.50/6/Tahun1986 tentang Tata Cara Pelaksasnaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Pir-Trans
213. Kepmentan No. 214/Kpts/Um/5/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan dari Wilayah Republik Indonesia ke Luar Negeri
214. Kepmentan No. SK. 40/KA/1964 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap
Kepmenhutbun
1. Kepmenhutbun No. 84 Tahun 2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kepmenhutbun No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
2. Kepmenhutbun No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
1. Instruksi Menteri Pertanian No. 02/Inst/OT.210.9/99 tentang Sensus Penduduk 2000
2. Instruksi Menteri Pertanian No. 01/Inst/TP.840/5/98 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1998
3. Instruksi Menteri Pertanian No. 01/Inst/HK.050/5/96 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1996
4. Instruksi Menhutbun No. 951 Tahun 1999 tentang Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesidn Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
5. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8 Tahun 1994 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Milik atas Tanah dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR
MENTERI LAIN
PBI
215. PBI No. 6/12/PBI/ 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-TRANS) Pra Konversi
PMK
216. PMK No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
217. PMK No.591/Pmk.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi-Baja
218. PMK No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
PERMEN PAN
219. Permen PAN No. PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
PERMENDAG
220. Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
221. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
PERATURAN DAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN
Perdirjen Peternakan
1. Perdirjen Peternakan No. 07/PD.410/F/01/2008 tentang Juknis Penjaringan Bibit Ternak
2. Perdirjen Peternakan No. 07007/PD.410/F/05/2008 tentang Juknis Pembibitan Ternak Rakyat
3. Perdirjen Peternakan No. 26181/KPTS/PD.410/F/09/2008 tentang Juknis Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Brahman Cross Exspor Impor Tahun 2008
4. Perdirjen Peternakan No. 02/Kpts/PD.430/F/01.07/2007 tentang Juknis Pengawasan Mutu Bibit Induk Ayam Ras Umur Sehari (DOC-PS)
5. Perdirjen Peternakan No. 03/Kpts/PD.410/F/01.07 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit Kambing
6. Perdirjen Peternakan No. 05/Kpts/PD.420/F/01.07 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit Sapi Perah
7. Perdirjen Peternakan No. 06/Kpts/PD.410/F/01.07 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit Sapi Potong
8. Perdirjen Peternakan No. 73/PD.410/F/06/2007 tentang Petunjuk Teknis Uji Performans Sapi Potong Nasional
9. Perdirjen Peternakan No. 105/Kpts/OT.130/F/07.2007 tentang Petunjuk Teknis Kesehatan Hewan dan Biosekuriti pada Unit Pelaksana Teknis Perbibitan
10. Perdirjen Peternakan No. 12207/HK.060/F/12/2007 tentang Juknis Produksi dan Distribusi Semen Beku
11. Perdirjen Peternakan No. 12327/HK.060/F/12/2007 tentang Juknis Pengawasan Mutu Bibit Itik Niaga (Final Stock) Umur Sehari (DOD)
12. Perdirjen Peternakan No. 121/Kpts/OT.210/F/11.06 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Semen Beku Sapi dan Kerbau
13. Perdirjen Peternakan No. 122/KPTS/OT.210/F/11.06 tentang Petunjuk Teknis Produksi dan Distribusi Bibit Ternak pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggul
Kepdirjen Peternakan
14. Kepdirjen Peternakan No. 03068/Kpts/HK.030/F/02/2009 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Produksi Bibit Pada Usaha Pembibitan Sapi Perah
15. Kepdirjen Peternakan No. 01019/Kpts/PD.430/F/07/2008 tentang Juknis Pelaporan Pembibitan Ayam Ras
16. Kepdirjen Peternakan No. 179/Kpts/Djp/Deptan/Tahun 1980 tentang Klasifikasi Obat Hewan
17. Kepdirjen Peternakan No. 358/Kpts/Djp/Deptan/Tahun 1978 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Hewan
SE Dirjen Peternakan
18. SE Dirjen Peternakan No. 03003/RC.250/F/07/2008 tentang Pelaksanaan Survei Rumah Tangga Peternakan Tahun 2008 (SPN-08)
Perdirjen Agraria
19. Perdirjen Agraria No. 4 Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak atas Tanah
Kepdirjen Perkebunan
20. Kepdirjen Perkebunan No. 24/Kpts/RC.110/02/2008 tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Lahan Pasang Surut/Gambut Tahun Tanam 2008
21. Kepdirjen Perkebunan No. 60/Kpts/RC.110/4/08 tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008
22. Kepdirjen Perkebunan No. 129.1/Kpts/HK.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal
23. Kepdirjen Perkebunan No.149/Hk 350/SK/Dj. Bun/12.Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Benih Kelapa Sawit
24. Kepdirjen Perkebunan No. 14.A/Kb.740/Sk/Djbun/03.91 tentang Sistim Penilaian Fisik Kebun untuk Pengalihan Kebun Plasma dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (Pir-Trans) Kelapa Sawit
25. Kepdirjen Perkebunan No.29/Kb.110/SK/Dj-Bun/4/Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Kelas IV dan V (TERLANTAR)
PERATURAN LAIN
1. Kep. Kepala Badan Karantina No. 208/Kpts/HK.030/L/6/.2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permentan No. 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Kedalam Wilayah Negara RI
2. Kesepakatan Kerjasama Mentan dan Gubernur Kalimantan Selatan No. 80/Kpts/TP.310/1/2003 dan No. 520/00058/Eko. tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani
3. Kesepakatan Kerjasama Mentan dan Gubernur Lampung No. 02 Tahun 2003 dan No. 83.1/Kpts/TP.310/1/2003 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani
4. Petunjuk Penyelenggaraan Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional Tahun 2008 (SPN.08)
5. Pedoman Teknis Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS)
6. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao)
7. Pedoman Teknis Pengembangan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS)
8. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Intregrasi Ternak Sapi dan Tanaman Tahun Anggaran 2010
9. Pedoman Teknis Program Penataan Kios Daging Unggas di Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2010
10. Pedoman Teknis Kegiatan Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun Anggaran 2010
11. Pedoman Teknis Program Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Kecil (RPU-SK) Tahun Anggaran 2010
12. Pedoman Teknis Program Penerapan Higiene Sanitasi Susu di Tempat Penampungan Susu Tahun Anggaran 2010
13. Pedoman Teknis Program Pembangunan Tempat Penampungan Unggas (TPNU) Tahun Anggaran 2010
14. Pedoman Teknis Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS)
15. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan APBN Anggaran 2010
16. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan Tahun Anggaran 2010
17. Pedoman Pelaksanaan Kagiatan Pembuatan Biogas dari Kotoran Ternak Unggas dan Babi Tahun Anggaran 2010
18. Pedoman Pembangunan Pabrik Pakan Skala Kecil dan Proses Pengolahan Pakan Tahun Anggaran 2010
19. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2010
20. Pedoman Umum Program Ketahanan Pangan (PKP) Perlindungan Keamanan Produk Peternakan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun Anggaran 2010
21. Pedoman Umum Restrukturisasi Perunggasan Melaluai Penggembangan Budidaya Unggas di Pedesaan (Village Poultry Farming)
22. Pedoman Umum Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
23. Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM) pada Produk Asal Hewan
24. Rencana Strategis Sekjen Peternakan Tahun 2010-2014
25. Road Map Pembibitan Ternak 1
26. Road Map Pembibitan Ternak 2
27. Road Map Pembibitan Ternak 3
28. Roadmap-Pembibitan Ternak 4
29. Blue Print 1 Program Swasembada daging sapi 2014
30. Blue Print 2 Program Swasembada daging sapi 2014
31. Modul 1 Lingkungan Pengendalian Tahun Anggaran 2010
32. Modul 2 Penilaian Risiko Tahun Anggaran 2010
33. Modul 3 Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2010
SNI
1. SNI 4556:2009 tentang Bibit Induk (Paren Stock) Itik Alabio Muda
2. SNI 4557:2009 tentang Bibit Induk (Paren Stock) Itik Alabio Meri
3. SNI 01-3905-2006 tentang Pakan Anak Puyuh (quail starter)
4. SNI 01-3906-2006 tentang Pakan Puyuh Dara (quail grower)
5. SNI 01-3907-2006 tentang Pakan Puyuh Bertelur (quail layer)
6. SNI 01-3908-2006 tentang Pakan Meri (duck starter)
7. SNI 01-3909-2006 tentang Pakan Itik Dara (duck grower)
8. SNI 01-3910-2006 tentang Pakan Itik Berterlur (duck layer)
9. SNI 01-3911-2006 tentang Pakan Anak Babi Prasapih (pig prestarter)
10. SNI 01-3912-2006 tentang Pakan Anak Babi Sapihan (pig starter)
11. SNI 01-3913-2006 tentang Pakan Babi Pembesaran (pig grower)
12. SNI 01-3914-2006 tentang Pakan Babi Penggemukan (pig finisher)
13. SNI 01-3915.1-2006 tentang Pakan Babi Bunting – Bagian 1 : Babi Bunting (pregnant show ration)
14. SNI 01-3915.2-2006 tentang Pakan Babi Menyusui – Bagian 2 : Babi Menyusui (lactating sow ration)
15. SNI 01-3916-2006 tentang Pakan Babi Pejantan (boar ration)
16. SNI 01-3928-2006 tentang Pakan Ayam Ras Petelur Dara (layer grower)
17. SNI 01-3929-2006 tentang Pakan Ayam Ras Petelur (layer)
18. SNI 01-3931-2006 tentang Pakan ayam Ras Pedaging Masa Akhir (Broiler Fhinisher)
19. SNI 01-4868.1-2005 tentang Bibit Niaga (final stock) Ayam Ras Tipe Pedaging Umur Sehari (kuri/doc)
20. SNI 01-4868.2-2005 tentang Bibit Niaga (final stock) Ayam Ras Tipe Petelur Umur Sehari (kuri/doc)
21. SNI 01-4869.1-2005 tentang Semen Beku Sapi
22. SNI 01-4869.2-2005 Semen Beku Kerbau
PERDA
1. Perda Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian
2. Perda Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3. Perda Kabupaten Jember No. 19 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember
4. Perda Kabupaten Sambas No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan
5. Perda Kota Kupang No. 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan, Penertiban dan Ijin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang
6. Perda Kota Kupang No. 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak
7. Perda Kabupaten Indramayu No. 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Irigasi
8. Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perizinan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) Bukan Kayu di Dalam Kawasan Hutan
9. Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Hak Guna Usaha (HGU)Areal Untuk Pemukiman Transmigrasi.kawasan Hutan yang berubah Peruntukan,Tukar menukar Kawasan Hutan dan yang di Pinjam Pakai untuk Kegiatan di Luar Bidang Kehutanan
10. Perda Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan Air Jaringan Irigasi
11. Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 8 Tahun 2001 tantang Retribusi Izin Pemanfaatan hasil Hutan kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya
12. Perda Kabupaten Lampung Utara No. 16 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Utara
13. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 32 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengujian Mutu Komoditi Pertanian
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG PERUSAHAAN DAN BUMN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
4. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
5. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
10. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
11. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
12. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
14. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU
15. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
16. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
17. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
18. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
19. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
20. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
21. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
22. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
23. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan
24. Perpu No. 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II
2. PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I
3. PP No. 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya
4. PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
5. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
6. PP No. 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya
7. PP No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel
8. PP No. 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
9. PP No. 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
10. PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
11. PP No. 45 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional
12. PP No. 50 Tahun 2009 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara
13. PP No. 52 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk
14. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
15. PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
16. PP No. 64 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
17. PP No. 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
18. PP No. 66 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara
19. PP No. 69 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara V
20. PP No. 75 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
21. PP No. 76 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan
22. PP No. 77 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
23. PP No. 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Pt Kertas Basuki Rachmat
24. PP No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Pt Kertas Blabak
25. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
26. PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum)
27. PP No. 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
28. PP No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset
29. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan
30. PP No. 69 Tahun 2008 tentang Pencabutan PP No. 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam
31. PP No. 70 Tahun 2008 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia
32. PP No. 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
33. PP No. 78 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
34. PP No. 82 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk
35. PP No. 84 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Atelier Mechanic Indonesia
36. PP No. 85 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Intirub
37. PP No. 86 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk
38. PP No. 87 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
39. PP No. 88 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak
40. PP No. 89 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Basuki Rachmat
41. PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi
42. PP No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
43. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
44. PP No. 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
45. PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
46. PP No. 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
47. PP No. 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
48. PP No. 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
49. PP No. 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
50. PP No. 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
51. PP No. 72 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
52. PP No. 73 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
53. PP No. 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
54. PP No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
55. PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
56. PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
57. PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
58. PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas
59. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
60. PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
61. PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
62. PP No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
63. PP No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
64. PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
65. PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
66. PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
67. PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)
68. PP No. 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan PP No. 48 Tahun 2000
69. PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
70. PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
71. PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
72. PP No. 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
73. PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
74. PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
75. PP No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
76. PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
77. PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
78. PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
79. PP No. 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
80. PP No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
81. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
82. PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)
83. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
84. PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
85. PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
86. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
87. PP No. 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan
88. PP No. 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur
89. PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
90. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
91. PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
92. PP No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
93. PP No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya
94. PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
95. PP No. 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
96. PP No. 61 Tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana
97. PP No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
98. PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
99. PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri
100. PP No. 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
101. PP No. 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
102. PP No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
103. PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
1. Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
2. Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
3. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran I
Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIA
Perpres No. 36 Tahun 2010 Lampiran IIB
4. Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
6. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
7. Perpres No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
8. Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara
9. Keppres No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
10. Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
11. Keppres No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
12. Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
13. Keppres No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN
14. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
15. Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/BUMN yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
16. Keppres No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
17. Keppres No. 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu yang Dapat Dikecualikan dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
18. Keppres No. 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
19. Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
20. Keppres No. 126 Tahun 1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi BUMN
21. Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN
22. Keppres No. 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
23. Keppres No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri
INSTRUKSI PRESIDEN
1. Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
2. Inpres No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Inpres No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Inpres No. 8 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
4. Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
5. Inpres No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Sumber Dana Yayasan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN
1. Permeneg BUMN No. Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN
2. Permeneg BUMN No. PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
3. Permeneg BUMN No. PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan BUMN
4. Permeneg BUMN No. PER-03/MBU/2009 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
5. Permeneg BUMN No. PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
6. Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
7. Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permeneg BUMN No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN
9. Permeneg BUMN No. PER-03/MBU/2006 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN
10. Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara
11. Permeneg BUMN No. 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
12. Permeneg BUMN No. PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
Kepmeneg BUMN
13. Kepmeneg BUMN No. KEP-59/MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Makassar
14. Kepmeneg BUMN No. KEP-123/MBU/2009 tentang Pembentukan Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN
15. Kepmeneg BUMN No. KEP-44/MBU/2006 tentang Perubahan Atas Kepmen BUMN No. KEP-117/MBU/2005 tentang Pembagian BUMN yang Menjadi Tugas Pembinaan Masing-Masing Deputi di Lingkungan Kementrian BUMN
16. Kepmeneg BUMN No. 09a Tahun 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN
17. Kepmeneg BUMN No. KEP-117/MBU/2005 tentang Pembagian BUMN yang Menjadi Tugas Pembinaan Masing-Masing Deputi di Lingkungan Kementrian BUMN
18. Kepmeneg BUMN No. 59 Tahun 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN
19. Kepmeneg BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
20. Kepmeneg BUMN No. 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap BUMN
21. Kepmeneg BUMN No. 93 Tahun 2002 tentang Penetapan Master Plan BUMN
22. Kepmeneg BUMN No.100 Tahun 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
23. Kepmeneg BUMN No. 101 Tahun 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan BUMN
24. Kepmeneg BUMN No. 102 Tahun 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN
25. Kepmeneg BUMN No. 104 Tahun 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
26. Kepmeneg BUMN No. 103 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi BUMN
27. Kepmeneg BUMN No. 109 Tahun 2002 tentang Sinergi Antar BUMN
28. Kepmeneg BUMN No. 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri BUMN
29. Kepmeneg BUMN No. KEP-35/MBU/2001 tentang Prosedur Privatisasi BUMN
30. Kepmeneg BUMN No. KEP-211/MBU/1999 tentang Laporan Menejemen Perusahaan BUMN
31. Kepmeneg BUMN No. KEP-23/MBU/1998 tentang Kewajiban Pelaporan dalam Rangka Keterbukaan Bagi anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat di Bawah Direksi Pada BUMN yang Berbentuk Perusahaan Perseroan
Instruksi Menteri BUMN
32. Insmeneg BUMN No. INS-02/MBU/2007 tentang Penyelenggaraan Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan BUMN
33. Insmeneg BUMN No. 01-MBUMN/2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
34. Insmeneg BUMN No. 02/M.MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara
SE Menteri BUMN
35. SE Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2009 tentang Pemberitahuan
36. SE Menteri BUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Pemberitahuan
37. SE Menteri BUMN No. SE-12/MBU/2009 tentang Pemberitahuan
38. SE Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2008
39. SE Menteri BUMN No. SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
40. SE Menteri BUMN No. SE-08/MBU.S/2006 tentang Pemberitahuan
41. SE Menteri BUMN No. SE-04/MBU/2006
42. SE Menteri BUMN No. SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan melalui Kerjasama Penyaluran
43. SE Menteri BUMN No. SE-15/MBU/2008
44. SE Menteri BUMN No. S-298/S.MBU/2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
45. SE Menteri BUMN No. SE-04/MBU/2006
46. SE Menteri BUMN No. S-86/D6.MBU/2006 tentang Fungsi Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Negara BUMN
47. SE Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2005
48. SE Menteri BUMN No. SE-02/MBU/2005
49. SE Menteri BUMN No. SE-03/MBU/2005
50. SE Menteri BUMN No. SE-06/MBU/2005
51. SE Menteri BUMN No. S-95/MBU/2005 tentang Tindak Lanjut Inpres No. 5 Tahun 2004
52. SE Menteri BUMN No. S-154/S.MBU/2005 tentang Pemberitahuan
53. SE Menteri BUMN No. 273 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Kemitraan, BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina di Setiap Propinsi Tahun 2005
54. SE Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2004
55. SE Menteri BUMN No. SE-02 /MBU/2004
56. SE Menteri BUMN No. SE-03 /MBU/2004
57. SE Menteri BUMN No. S-19 /MBU/2004 tentang Audit Laporan Keuangan BUMN
58. SE Menteri BUMN No. S-54/MBU.S/2004 tentang Surat Edaran mengenai Anggota Direksi, Komisaris, Dan Dewan Pengawas serta Karyawan BUMN yang Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
59. SE Menteri BUMN No. S-88/MBU.S/2004 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Kemitraan, BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina di setiap Propinsi Tahun 2004
60. SE Menteri BUMN No. S-116/MBU/2003 tentang Penetapan Alokasi Dana PUKK, BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina di setiap Propinsi tahun 2003
61. SE Menteri BUMN No. SE-01/M-MBU/2002 tentang Himbauan
62. SE Menteri BUMN No. S – 235/MBU/2002 tentang Pengisian Formulir KPKPN
63. SE Menteri BUMN No. S-326/S.MBU/2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
64. SE Menteri BUMN No. 576 Tahun 2002 tentang Tindak lanjut Keppres No. 56 Tahun 2002
65. SE Menteri BUMN No. 682 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Hutang Usaha Kecil dan Menengah
Surat Menteri BUMN
1. S Menteri BUMN No. S-110/S.MBU/2009 tentang pengaturan Jasa Penilaian public pada PMK No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilaian Publik
2. S Menteri BUMN No. S-425/S.MBU/2009 tentang Fasilitas Kendaraan Dinas
3. S Menteri BUMN No. S-298/S.MBU/2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
4. S Menteri BUMN No. S-86/D6.MBU/2006 tentang Fungsi Manajemen Risiko di Lingkungan Kementrian BUMN
5. S Menteri BUMN No. S-95/MBU/2005 tentang Tindak Lanjut Inpres No. 5 Tahun 2004
6. S Menteri BUMN No. S-154/S.MBU/2005 tentang Pemberitahuan
7. S Menteri BUMN No. S-19/MBU/2004 tentang Audit Laporan Keuangan BUMN
8. S Menteri BUMN No. S-54/MBU/2004 tentang SE mengenai Anggota Direksi Komisaris, dan Dewan Pengawasan Serta Karyawan BUMN yang Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
9. S Menteri BUMN No. S-88/MBU.S/2004 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Kemitraan, BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina di setiap Propinsi Tahun 2004
10. S Menteri BUMN No. S-185/MBU/2004 tentang Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan BUMN
11. S Menteri BUMN No. S-335/MBU.S/2004 tentang Kwajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)
12. S Menteri BUMN No. S-116/MBU/2003 tentang Penetapan Alokasi Dana PUKK, BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina di setiap Propinsi Tahun 2003
13. S Menteri BUMN No. S-415/S.MBU/2003 tentang Proses Penggantian Direksi dan Dewan Perum
14. S Menteri BUMN No. S-235/MBU/2002 tentang Penisian Formulir KPKPN
15. S Menteri BUMN No. S-326/S.MBU/2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan BUMN
16. S Menteri BUMN No. S-576/M.MBU/2002 tentang Tindaklanjut Keppres No. 56 Tahun 2002
17. S Menteri BUMN No. S-682/M.MBU/2002 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Hutang Usaha Kecil dan Menengah
18. S Menteri BUMN No. S-106/M-PM.BUMN/2000 tentang Kebijakan Penerapan Corporate Governance
1. Perdirjen Perbendaharaan Depkeu No. PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
2. Perdirjen Perbendaharaan Depkeu No. PER-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
3. Lampiran Perdirjen Perbendaharaan Depkeu No. PER-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
4. Kepdirjen adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-01.HT.01 01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
5. Kepdirjen adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-01.HT.01.04. Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
6. Kepdirjen adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-03 HT.01.04.Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
7. Kepdirjen adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-1.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN ) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu
8. SE Dirjen Adminhum Depkeh dan HAM perihal Tata Cara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Sistem Lama ke Sistem Baru ( Sisminbakum )
9. SE Dirjen Adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C.UM.01.10-41 tentang Jam Kerja Operator Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
10. SE Dirjen Adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-UM.06.10-05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
11. SE Dirjen Adminhum Depkeh dan HAM Nomor : C-UM.06.10-08 Perbaikan SE Dirjen Adminhum Nomor : C-UM.06.10-05 Tanggal : 28 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
1. PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
2. PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
3. Permenhukham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara RI
4. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
5. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan
6. Permen Hukum dan HAM No. M.01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan
7. Permenhukham No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
8. Permenhukham No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
9. Permenhukham No. M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Permenhukham No. M.837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
10. Permenhukham No. M.01-Ht.01.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
11. Permenhukham No. M.837-Kp.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia
12. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan SDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara BUMN No. 47/M-IND/PER/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per.13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa – Bali
13. PMK No. 01/PMK.03/2010 tentang Pencabutan KMK No. 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
14. PMK No. 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
15. PMK No. 216/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
16. PMK No. 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
17. PMK No. 41 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
18. KMK No. 518/KMK.01/2005 tentang Pembentukan Komite pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur
19. KMK No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtangannan Aktiva Tetap BUMN
20. KMK No. 329/KMK.013/1991 tentang Uang Jasa Akhir Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
21. Kepmenperindag No. 525/MPP/KEP/XI/1998 Tgl. 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
22. Kepmen Kehakiman dan HAM Nomor : M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
23. Kepmen Kehakiman dan HAM Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
24. Kepmen Kehakiman dan HAM Nomor : M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
25. Kepmen Kehakiman dan HAM Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Kepmenhakham Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
26. Kepmen Kehakiman dan HAM Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
27. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-04/M.EKON/01/2008 tentang Arahan atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Tahun 2008
28. Per. BAPEPAM No. IX.I.5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
29. Perjanjian Kerjasama Kepmeneg BUMN No. Perj-01/S-MBU/2009 tentang Pengelolaan Data Wajib LHKPN
30. BTBMI 2007
UNDANG-UNDANG DAN PERPPU
1. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
2. UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
5. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
8. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
9. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
10. UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi UU
11. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
12. UU No. 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi UU
13. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
14. UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
15. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
16. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
17. UU No. 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan PP No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
18. UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
19. Perppu No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Perppu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
21. Perppu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
3. PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
4. PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2003 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya
6. PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
7. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
12. PP No. 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara
13. PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik
15. PP No. 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilu beserta Perangkat Penyelenggara Pemilu serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu
16. PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
17. PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
18. PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
19. PP No. 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
20. PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 10 Tahun 1995
21. PP No. 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
22. PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
1. Perpres No. 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
2. Perpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2009
3. Perpres No. 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
4. Perpres No. 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
5. Keppres No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional
6. Keppres No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka
7. Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilu
8. Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)
9. Inpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
10. Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
Tahun 2010
1. Peraturan KPU No. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 37 Tahun 2008
2. Peraturan KPU No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009
3. Peraturan KPU No. 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan KPU No. 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan KPU No. 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014
6. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabuoaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
13. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemunggutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemunggutan Suara
15. Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan
16. Peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendisribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
17. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainya sebagai Barang Milik Negara di KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,dan Panitia Pemilihan Luar Negri dalam Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.08 Tahun 2010
Tahun 2009
19. Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Tahun 2009
20. Peraturan KPU No. 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
21. Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
22. Peraturan KPU No. 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan, Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009
23. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU No. 36 Tahun 2008
24. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang Digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
25. Peraturan KPU No. 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
26. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
27. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
28. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
29. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR di Luar Negeri
30. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009
31. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
32. Peraturan KPU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 10 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
33. Peraturan KPU No. 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota DPR
34. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
35. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
36. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
37. Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon anggota DPR Tahun 2009
38. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Tahun 2009
39. Peraturan KPU No. 24 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
40. Peraturan KPU No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2009
41. Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
42. Peraturan KPU No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
43. Peraturan KPU No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
44. Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
45. Peraturan KPU No. 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009
46. Peraturan KPU No. 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
47. Peraturan KPU No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
48. Peraturan KPU No. 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
49. Peraturan KPU No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
50. Peraturan KPU No. 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas KPU
51. Peraturan KPU No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesiflkasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
52. Peraturan KPU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU No. 32 Tahun 2009
53. Peraturan KPU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
54. Peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
55. Peraturan KPU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2008
56. Peraturan KPU No. 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
57. Peraturan KPU No. 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
58. Peraturan KPU No. 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
59. Peraturan KPU No. 56 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
60. Peraturan KPU No. 61 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009
61. Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
62. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
63. Peraturan KPU No. 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
64. Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
65. Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
66. Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
67. Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
68. Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
69. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
70. Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan
71. Peraturan KPU No. 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2008
72. Peraturan KPU No. 03 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
73. Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
74. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
75. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
76. Peraturan KPU No. 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009
77. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
78. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
79. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
80. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
81. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
82. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
83. Peraturan KPU No. 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
84. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
85. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
86. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
87. Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
88. Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Per. KPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
89. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
90. Peraturan KPU No. 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
91. Peraturan KPU No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan Bermotor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
92. Peraturan KPU No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009
93. Peraturan KPU No. 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
94. Peraturan KPU No. 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
95. Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
96. Peraturan KPU No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
97. Peraturan KPU No. 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
98. Peraturan KPU No. 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
99. Peraturan KPU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
100. Peraturan KPU No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Per KPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008
101. Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi
102. Peraturan KPU No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
103. Peraturan KPU No. 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
104. Peraturan KPU No. 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang Digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
105. Peraturan KPU No. 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
106. Peraturan KPU No. 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
107. Peraturan KPU No. 45 Tahun 2008 tentang Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
108. Peraturan KPU No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
109. Peraturan KPU No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
110. Peraturan KPU No. 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004
111. Peraturan KPU No. 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No. 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
112. Peraturan KPU No. 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
113. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
114. Peraturan KPU No. 08.Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
115. Peraturan KPU No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
116. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Keputusan KPU
1. Keputusan KPU No. 115/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Kep KPU No. 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota DPR, Angggota DPD, dan Anggota DPRD dalam Bentuk Rapat Umum
2. Keputusan KPU No. 173/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Kep KPU No. 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota DPR, Angggota DPD, dan Anggota DPRD dalam Bentuk Rapat Umum sebagaimana Diubah dengan Kep KPU No. 115/SK/KPU/Tahun 2009
3. Keputusan KPU No. 178/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Paratai Politik, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD dalam Bentuk Rapat Umum
4. Keputusan KPU No. 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
5. Keputusan KPU No. 297/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetepan No. Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6. Keputusan KPU No. 324/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Tata Cara Persortiran dan Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten/Kota untuk Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
7. Keputusan KPU No. 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulas Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2009
8. Keputusan KPU No. 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
9. Keputusan KPU No. 401/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pimpinan sementara DPD RI Periode 2009-2014
10. Keputusan KPU No. 402/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pimpinan sementara DPR RI Periode 2009-2014
11. Keputusan KPU No. 406/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pimpinan sementara MPR RI Periode 2009-2014
12. Keputusan KPU No. 04 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap Anggaran KPU
SE KPU
1. SE KPU No. 108/KPU/Q/2010 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kada
2. SE KPU No. 162/KPU/III/2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 11/PUU-VIII/2010
3. SE KPU No. 166/KPU/III/2010 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. SE KPU No. 168/KPU/III/2010 tentang Dukungan Ganda Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan
5. SE KPU No. 231/KPU/IV/2010 tentang Hari/Tanggal Pemunggutan Suara Pemilu Walikota dan Walikota Manado
6. SE KPU NO. 260/KPU/IV/2010 tentang Status Pendidikan Pasangan calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
7. SE KPU No. 273/KPU/V/2010 tentang Penjelasan tentang Permasalahan dalam Tahapan Pemilukada
8. SE KPU No. 290/KPU/V/2010 tentang Penjelasan Persyaratan Pimpinan DPRD yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. SE KPU No. SE-313/01/12/2010 tentang Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010
10. SE KPU No. 323/KPU/V/2010 tentang Penjelasan Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilukada
11. SE KPU No. 326/KPU/V/2010 tentang Pengunduran diri Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12. SE KPU No. 330/KPU/VI/2010 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kampaye Pemilukada bagi Pejabat Negara Sekaligus sebagai Ketua Parpol
13. SE KPU No. 331/KPU/VI/2010 tentang Penyampaian Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilukada kepada Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota
14. SE KPU No. 332/KPU/VI/2010 tentang Regulasi Pemilukada
15. SE KPU No. 334/KPU/VI/2010 tentang Penjelasan tentang Pengantian Calon Terpilih
16. SE KPU No. 402/15/II/2009 tentang Penjelasan Pengisian Formulir CI DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPR Kabupaten/Kota
17. SE KPU No. 337/KPU/VI/2010 tentang Ijazah
18. SE KPU No. 339/KPU/VI/2010 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
19. SE KPU No. 348/KPU/VI/2010 tentang Penjelasan tentang Pemungutan Suara dalam Pemilukada 2010
20. SE KPU No. 350/KPU/VI/2010 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada
21. SE KPU No. 351/KPU/VI/2010 tentang Kepengurusan beberapa Partai Politik
22. SE KPU No. 353/KPU/VI/2010 tentang Penyampaian Revisi Term of Reference (TOR) dan Kantor Akuntan Publik Penerima Surat Rekomendasi Audit Dana Kampanye Pemilukada
23. SE KPU No. 355/KPU/VI/2010 tentang Perbaikan Daftar Pemilih tetap (DPT)
24. SE KPU No. 356/KPU/VI/2010 tentang Audit Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
25. SE KPU No. 435/59/IV/2010 tentang Pengadaan Pakaian Dinas
26. SE KPU No. SE-015/01/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27. SE KPU No. 954/SJ/VII/2009 tentang Penggandaan Buku Panduan KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
28. SE KPU No. 1232/KPU/VII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009
29. SE KPU No. 1682/KPU/XII/2009 tentang Tindak Lanjut terhadap Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu
30. SE KPU No. 2546/15/VIII/2009 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2009
31. SE KPU No. 859/15/IV/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD Tahun 2009
32. SE KPU No. 860/15/IV/2008 tentang Tahapan Jadual Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Calon Perseorangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
1. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik menjadi Badan Hukum
Kepmen Hukham
1. Kepmen Hukum dan Ham No. M. HH-69.AH. 11. 01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bakti 2007-2012
1. Tata Tertib DPR
2. Kep Sekjen KPU No. 400/Kpts/Setjen Tahun 2010 tentang Pendelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Sekjen KPU,Provinsi,dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
4. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia
5. Per. DPR No. 01/DPR RI/IV/2007-2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
6. Juklak Pencalonan 1 tentang Petunjuk Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan serta Verifikasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Juknis Verifikasi Faktual tentang Tata Cara Verifikasi Faktual Partai Politik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Juknis DPD No. 2262/45/VI/2008 tentang Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009
9. Berita Acara 133/BA/VIII/2009 tentang Penetapan Pasangan Cappres dan Wappres Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
10. Buku Panduan Suara Sah 1
11. Buku Panduan Suara Sah II
12. Buku Panduan Suara Sah III
13. Buku Pedoman Audit 2009
14. KIP 01/SK/SDM/Tahun 2008 tentang Pemberhentian Anggota KPU Provinsi NAD dan Pengangkatan Anggota KIP Aceh
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG TATA RUANG
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. UU No. 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
4. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
11. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
12. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
13. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
15. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
16. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
17. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
18. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
19. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
20. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
21. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
22. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
23. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
24. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
25. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
26. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
27. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
28. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
29. UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan
30. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
2. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
5. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
7. PP.No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
8. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
9. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
11. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
12. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
13. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
15. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
16. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
18. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
19. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
20. PP No. 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
21. PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
22. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
23. PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
24. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
25. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
26. PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
27. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai
28. PP No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
29. PP No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan
30. PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
31. PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
3. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Keppres
6. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
7. Keppres No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
8. Keppres No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum
9. Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
10. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
11. Keppres No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
12. Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
13. Keppres No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Inpres
14. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
15. Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
16. Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara
17. Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
PERMEN/KEPMEN
Permen Pekerjaan Umum
Tahun 2009
1. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pesetujuan Subtansi dalam Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
2. Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
3. Permen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
4. Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tahun 2007
5. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisi Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
6. Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
7. Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
8. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
9. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
Tahun 1990
10. Permen PU No. 45/PRT/M/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air
11. Permen PU No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai
Tahun 1989
12. Permen PU No. 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai
Permendagri
1. Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
2. Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
3. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
4. Permendagri No. 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Cianjur
Permenhut
1. Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Subtansi Kehutanan Atas Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah
2. Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
Permeneg LH
1. Permeneg LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
Kepmen Kimpraswil
1. Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
Permen Koordinator
1. Permen Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua BKPRN No. Per-02/M.Ekon/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Perda Provinsi
1. Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
Perda Kab/Kota
2. Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027
3. Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. UU No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi UU
5. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
6. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
7. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
11. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
12. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
14. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
15. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
16. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
17. UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang Undang
18. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
19. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
20. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
21. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
22. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
23. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
24. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
25. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
26. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)
27. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan
28. UU No. 1 Tahun 1971 tentang Keselamatan Kerja
29. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
30. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
31. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
32. UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya
33. UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
1. PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. PP No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
4. PP No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
5. PP No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
6. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
8. PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
9. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
10. PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
11. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
12. PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
13. PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
14. PP No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
15. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
16. PP No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
17. PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
18. PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20. PP No. 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja
21. PP No.18 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
22. PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
23. PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
1. Perpres No. 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
2. Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4. Perpres No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
5. Perpres No. 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
6. Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
7. Perpres No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
8. Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
9. Keppres No. 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja
10. Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
11. Keppres No. 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
12. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
13. Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
14. Keppres No. 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
15. Keppres No. 46 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
16. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
17. Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
18. Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)
19. Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
20. Keppres No. 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia
21. Keppres No. 34 Tahun 1990 tentang Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja
22. Keppres No. 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
23. Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
24. Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
25. Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
Tahun 2010
1. Permen Nakertrans No. PER.02/MEN/I/2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional
2. Permen Nakertrans No. PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014
3. Permen Nakertrans No. PER.05/MEN/III/2010 tentang Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
4. Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
5. Permen Nakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
6. Permen Nakertrans No. PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
7. Permen Nakertrans No. PER.10/MEN/VII/2010 tentang E-Government di Kementrian Nakertrans
8. Permen Nakertrans No. Per.11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu
9. Permen Nakertrans No. Per. 12/Men/VIII2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Permen Nakertrans No. Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
11. Permen Nakertrans No. Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
12. Permen Nakertrans No. Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro
13. Permen Nakertrans No. Per.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
Tahun 2009
14. Permen Nakertrans No. PER.01/MEN/I/2009 tentang Pedoman Penggunaan Metoda Statistika Ketenagakerjaan
15. Permen Nakertrans No. PER.02/MEN/II/2009 tentang Pencabutan Kepmen Nakertrans dan Beberapa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Akreditasi, Sertifikasi, Pedoman Konvensi, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
16. Permen Nakertrans No. PER-03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan
17. Permen Nakertrans No. PER-04/MEN/II/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
18. Permen Nakertrans No. PER-05/MEN/III/2009 tentang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri
19. Permen Nakertrans No. Per.06/Men/III/2009 tentang Perubahan Atas Permen Nakertrans No. Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20. Permen Nakertrans No. Per.07/Men/III/2009 tentang Perubahan Atas Permen Nakertrans No. Per. 26/Men/XII/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
21. Permen Nakertrans No. PER.08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian
22. Permen Nakertrans No. 09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
23. Permen Nakertrans No. PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
24. Permen Nakertrans No. PER.11/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan informasi Ketenagakerjaan
25. Permen Nakertrans No. Per.12/Men/VI/2009 tentang Perubahan Atas Permen Nakertrans No. Per.03/Men/III/2008 tentang Peran Serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi
26. Permen Nakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2009 tentang Pencabutan Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
27. Permen Nakertrans No. PER.16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
28. Permen Nakertrans No. PER.17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
29. Permen Nakertrans No. PER.18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
30. Permen Nakertrans No. PER.19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
31. Permen Nakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktifitas
32. Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
33. Permen Nakertrans No. PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
34. Permen Nakertrans No. PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran
35. Permen Nakertrans No. PER-26/MEN/IX/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Nakertrans No. PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2008
36. Permen Nakertrans No. PER. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
37. Permen Nakertrans No. PER.03/MEN/III/2008 tentang Peran serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi
38. Permen Nakertrans No. PER.04/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi
39. Permen Nakertrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja
40. Permen Nakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
41. Permen Nakertrans No. PER.09/MEN/V/ 2008 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
42. Permen Nakertrans No. PER.14/MEN/VIII/2008 tentang Perubahan Atas Permen Nakertrans No. PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43. Permen Nakertrans No. PER-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
44. Permen Nakertrans No. PER.16/MEN/IX/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
45. Permen Nakertrans No. PER.17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat
46. Permen Nakertrans No. PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
47. Permen Nakertrans No. PER.21/MEN/XI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. PER. 16/MEN/X/2008, No. 49/2008, No. 922.1/M-IND/10/2008, dan No. 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang
Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
48. Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
49. Permen Nakertrans No. PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja IndonesiaPermen Nakertrans No. PER.24/MEN/XII/2008 tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
50. Permen Nakertrans No. PER-25/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
51. Permen Nakertrans No. PER-28/MEN/XII/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Nakertrans No. PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Depnakertrans
52. Permen Nakertrans No. PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit
53. Permen Nakertrans No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
Tahun 2007
54. Permen Nakertrans No. Per.05/Men/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
55. Permen Nakertrans No. Per.07/Men/V/2007 tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
56. Permen Nakertrans No. Per.08/Men/V/2007 tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
57. Permen Nakertrans No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftarana Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
58. Permen Nakertrans No. PER-15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi
59. Permen Nakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
60. Permen Nakertrans No. PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
61. Permen Nakertrans No. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
62. Permen Nakertrans No. PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
63. Permen Nakertrans No. PER. 22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi
64. Permen Nakertrans No. -23/MEN/XI/2007 tentang Pelepasan kawasan Hutan Dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi
Tahun 2006
65. Permen Nakertrans No. PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Umum
66. Permen Nakertrans No. PER.06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
67. Permen Nakertrans No. PER-07/MEN/IV/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
68. Permen Nakertrans No. PER .08/MEN/III/2006 tentang Perubahan Kepmen Nakertrans No. KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
69. Permen Nakertrans No. Per-14/Men/V/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
70. Permen Nakertrans No. PER-15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan Atas Permenkertrans Nomor : 07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
71. Permen Nakertrans No. Per-19/Men/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
72. Permen Nakertrans No. Per-22/Men/V/2006 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkertrans No. Kep-226/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
73. Permen No. Per-23/Men/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
74. Permen No. Per-24/Men/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
75. Permen Nakertrans No. PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelapor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
76. Permen Nakertrans No. PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
77. Permen Nakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
78. Permen Nakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2005
79. Permen Nakertrans No. Per. 02 /Men/I/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi bagi Arbiter Hubungan Industrial
80. Permen Nakertrans No. Per.03/Men/I/2005 tentang Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
81. Permen Nakertrans No. Per. 04 /Men /II/2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
82. Permen Nakertrans No. Per. 05/Men/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
83. Permen Nakertrans No. Per. 06/Men/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
84. Permen Nakertrans No. Per.07/Men/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
85. Permen Nakertrans No. Per. 08/Men/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005 – 2009
86. Permen Nakertrans No. Per.09/Men/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
87. Permen Nakertrans No. Per.10/Men/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
88. Permen Nakertrans No. PER. 11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat Kerja
89. Permen Nakertrans No. Per.14/Men/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakertrans
90. Permen Nakertrans No. Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu
91. Permen Nakertrans No. Per-17/Men/ VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
92. Permen Nakertrans No. Per-21/Men/X/2005 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan
93. Permen Nakertrans No. Per. 01/Men/XII / 2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
94. Permen Nakertrans No. Per. 02/Men/ XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker
1. Permen Naker No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum
2. Permen Naker No. Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Permen Naker No.Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja diperusahaan
4. Permen Naker No. Per.02/Men/1993 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun
5. Permen Naker No. Per.04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
6. Permen Naker No. Per-01/Men/85 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
Peraturan Bersama
1. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri ESDM Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Negara BUMN No. 102/M-Ind/Per/9/2010 No. 16 Tahun 2010 No. Per.13/Men/IX/2010 No. 48 Tahun 2010 No. Per-04/Mbu/2010 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 47/M-Ind/Per/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per.13/Men/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. Per-03/Mbu/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 69 Tahun 2009 No. M.Hh-08.Ah.01.01.2009 No. 60/M-Dag/Per/12/2009 No. Per.30/Men/XII/2009 No. 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha
3. Peraturan Bersama No. 47/M-IND/PER/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. PER.13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa – Bali
Keputusan Bersama
1. SKB No. 1 Tahun 2008 No. KEP.24/MEN/II/2008 No. SKB/01/M.PAN/2/2008 tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007, No. KEP.222/MEN/V/2007, No. SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008
2. SKB No. 55 Tahun 2007 No. KEP.222/MEN/V/2007 No. SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008
3. SKB No. 10 Tahun 2006; No. Kep.132/Men/III/2006; No. 01/M.Pan/3/2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 407 Tahun 2005; No. Kep.185/Men/II/2005; No. SKB/02/M.Pan/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
4. SKB No. 362 Tahun 2004 No. Kep.119/Men/VII/2004 No. SKB/02/M.Pan/7/2004 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005
5. SKB No. 281/MEN/VII/2006 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007
6. Kesepakatan Bersama No. KEP.16/MEN/II/2010 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha
Keputusan Menakertrans
1. Kepmen Nakertrans No. KEP.04/MEN/I/2009 tentang Pembentukan Panitia Nasional Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2009
2. Kepmen Nakertrans No. 113/MEN/IV/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009
3. Kepmen Nakertrans No. KEP.156/MEN/V/2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan
4. Kepmen Nakertans No. KEP.355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional
5. Kepmen Nakertrans No. KEP-200/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Surat Izin Pengerahan
6. Kepmen Nakertrans No. KEP-201/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
7. Kepmen Nakertrans No. KEP-227/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan Dokter Penasehat
8. Kepmen Nakertrans No. KEP-250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan
9. Kepmen Nakertrans No. KEP-268/MEN/XII/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2009
10. Kepmen Nakertrans No. KEP. 110/MEN/II/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
11. Kepmen Nakertrans No. KEP-258/MEN/VI/2007 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea
12. Kepmen Nakertrans No. KEP-02A/MEN/I/2005 tentang Perubahan Susunan Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
13. Kepmen Nakertrans No. Kep.11/Men/I/2005 Tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja
14. Kepmen Nakertrans No. Kep.14/Men/I/2005 tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI
15. Kepmen Nakertrans No. KEP-76/MEN/IV/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia
16. Kepmen Nakertrans No. Kep.20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
17. Kepmen Nakertrans No. Kep.21/Men/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke
18. Kepmen Nakertrans No. Kep. 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
19. Kepmen Nakertrans No. Kep.49/Men/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
20. Kepmen Nakertrans No. Kep. 51/Men/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu
21. Kepmen Nakertrans No. Kep.67/Men/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing
22. Kepmen No. Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
23. Kepmen Nakertrans No. Kep.69/Men/2004 tentang Perubahan Lampiran Kepmen Nakertrans No. Kep.227/Men/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
24. Kepmen Nakertrans No.80/Men/V/2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi ke Singapura
25. Kepmen Nakertrans No. Kep.92/Men/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi
26. Kepmen Nakertrans No. Kep.96a/Men/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
27. Kepmen Nakertrans No. Kep.100/men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
28. Kepmen Nakertrans No.Kep.101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
29. Kepmen Nakertrans No.Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
30. Kepmen Nakertrans No. Kep.112/Men/VII/2004 tentang Perubahan Kepmen Nakertrasn No. Kep.226/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
31. Kepmen Nakertrans No. Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
32. Kepmen Nakertrans No. Kep.135/Men/VIII/2004 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
33. Kepmen Nakertrans No. Kep.186/Men/IX/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian
34. Kepmen Nakertrans No. Kep.187/Men/IX/2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
35. Kepmen Nakertrans No. Kep.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
36. Kepmen Nakertrans No. Kep.261/Men/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
37. Kepmen Nakertrans No. Kep.264/Men/2004 tentang Pola Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil
38. Kepmen Nakertrans No. Kep.282/Men/Xii/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
39. Kepmen Nakertrans No. Kep-182/Men/2003 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian
40. Kepmen Nakertrans No. Kep. 216/Men/2003 tentang Tata Cara Kemitraan Badan Usaha dengan Transmigran dalam Pelaksanaan Transmigrasi
41. Kepmen Nakertrans No. Kep-219/Men/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia
42. Kepmen Nakertrans No. Kep-220/Men/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia
43. Kepmen Nakertrans No. Kep-221/Men/2003 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia
44. Kepmen Nakertrans No. Kep. 223 /Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi
45. Kepmen Nakertrans No. Kep. 224 /Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00
46. Kepmen Nakertrans No. Kep. 225 /Men/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
47. Kepmen Nakertrans No. Kep. 226 /Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
48. Kepmen Nakertrans No. Kep. 227/Men/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
49. Kepmen Nakertrans No. Kep. 228 /Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
50. Kepmen Nakertrans No. Kep. 229 /Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
51. Kepmen Nakertrans No. Kep. 230 /Men/2003 tentang Golongan dan Jabatan tertentu yang dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
52. Kepmen Nakertrans No. Kep. 231 /Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
53. Kepmen Nakertrans No. Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah
54. Kepmen Nakertrans No. Kep. 233 /Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus
55. Kepmen Nakertrans No. Kep.234 /Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah tertentu
56. Kepmen Nakertrans No. Kep. 235 /Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
57. Kepmen Nakertrans No. Kep.246/Men/2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi
58. Kepmen Nakertrans No. Kep. 255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit
59. Kepmen Nakertrans No. Kep-17/Men/2002 tentang Pedoman Sistem Pelaporan
60. Kepmen Nakertrans No. Kep.23/Men/2002 tentang Pokok-Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
61. Kepmen Nakertrans No. Kep-104 A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
62. Kepmen Nakertrans No. Kep.109/Men/2002 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan
63. Kepmen Nakertrans No. Kep- 174 /Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja
64. Kepmen Nakertrans No. Kep.231/Men/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman, Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian
65. Kepmen Nakertrans No. Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
66. Kepmen Nakertrans No. Kep-148/Men/2001 tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia
67. Kepmen Nakertrans No. Kep- 201/Men/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
68. Kepmen Nakertrans No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1,Pasal 3,Pasal 4,Pasal 8,Pasal 11,Pasal 20,dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum
Keputusan Mentrans dan Pemukiman Perambah Hutan
1. Kepmentrans dan Pemukiman Perambah Hutan No. Kep. 06/Men/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigrasi
2. Kepmentrans dan dan Pemukiman Perambah Hutan No. Kep 96/Men/1998 tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan
Keputusan Menaker
1. Kepmen Naker No. Kep-150 / Men / 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
2. Kepmen Naker No. Kep.167/Men/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-208/Men/1992 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT. (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
3. Kepmen Naker No. 168/Men/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-1897/Men/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin Penggunaan Boiler, dan Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dalam Bidang Pariwisata Khusus untuk Hotel, Wisata Bahari dan Objek Wisata kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
4. Kepmen Naker No. Kep.170/Men/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.204a/Men/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Kawasan Berikat yang Dikelola oleh
PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) dan PT. (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PT. KBI)
5. Kepmen Naker No. Kep.172/Men/2000 tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak
6. Kepmen Naker No. Kep.173/Men/2000 tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
7. Kepmen Naker No.Kep.15a/Men/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan
8. Kepmentrans No. Kep.27/Men/1987 tentang Tatacara Pengadaan Pekerjaan Penyiapan Pemukiman untuk Proyek Pir-Trans
Instruksi Menakertrans
1. Insmen Nakertrans No. Ins.01/Men/2001 tentang Pendayagunaan Website “Nakertrans.go.id” untuk Penyebaran dan Pelayanan Informasi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat serta Pengamanan Jaringan Komunikasi Intranet/Internet
1. SE Menakertrans No. SE.114/MEN/SJ-HK/III/2009 tentang Hari Libur bagi Pekerja/ Buruh pada Hari Pelaksanaan Pemilihan Umum
2. SE Menakertrans No. SE.203/MEN/VI/2009 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
3. SE Menakertrans No. SE.242/MEN/SJ-HK/VII/2009 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
4. SE Menakertrans No. SE.304/MEN/PHIJSK-PKKAD/VIII/2009 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan
5. SE Menakertrans No. SE.441/MEN/SJ-HK/XII/2009 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2010
6. SE Menakertrans No. SE.304/MEN/PHI-KPHI/VII/2008 tentang Pelaksanaan Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa dan Bali
7. SE Menakertrans No. SE.356/MEN/PHI-JSK/IIX/2008 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan
8. SE Menakertrans No. SE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
9. SE Menakertrans No. SE 01/Men-SJ/I/2005 tentang Usulan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SE Menakertrans No. SE.242/MEN/SJ-HK/VII/2009 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2005
Lampiran I SE No. 01/Men-SJ/I/2005 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun Anggaran 2005 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lampiran 2 SE No. 01/Men-SJ/I/2005 tentang Nominatif Usulan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005
11. SE No. SE/13/M.Pan/8/2005 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005
12. SE No. SE. 446/Men/MP-SES/VII/05 tentang Perpindahan, Penempatan, dan Pembinaan Transmigrasi Serta Masyarakat Sekitar
13. SE No. SE-907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal
14. SE Menakertrans No. SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945
15. SE No. SE.09/SJ/III/2005 tentang Pemanfaatan Website “Nakertrans.go.id” dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. SE No. SE 159/MEN/LATTAS-PTK/III/2005 tentang Konvensi Mutu dan Produktivitas Tingkat Depnakertrans
17. SE No. B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
18. SE No. SE. 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
1. Kepdirjen PPTK No. KEP-97/PPTK/IV/2009 tentang Persyaratan bagi Perusahaan untuk Menjadi Pialang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
2. Kepdirjen PPTK No. KEP.186/PPTK/VII/2008 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi, dan Merawat Orang Tua/Jompo untuk Tujuan Negara Hongkong
3. Kepdirjen PPK No. KEP.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Acces)
4. Kepdirjen PHI No. Kep-01A/DPHI/I/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan
5. Kepdirjen PHI No. Kep.12/DPHI/IV/2005 tentang Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
6. Kepdirjen P3TKDN No. Kep-106/D.P3TKDN/XI/2002 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kejuruan Menjahit
7. Kepdirjen P3TKDN No. Kep-107/D.P3TKDN/XI/2002 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif
8. Kepdirjen PHI dan PK No. Kep-338/BW/98 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik
1. Per. KaBNP2TKI No. Per 28/Ka-BNP2TKI/VII/2007 tentang Bursa Kerja Luar Negeri
2. Kepmenko Perekonomian No. KEP-27/M.EKON/04/2008 tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
3. Kepmenko Perekonomian No. KEP-30/M.EKON/05/2006 tentang Tim Kajian Akademis Independen terhadap Amandemen Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak
5. Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
6. Petunjuk Pelaksanaan Bersama 4D tentang Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Hutan Tanaman Rakyat (TRANS-HTR)